DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1079)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk peningkatan pendayagunaan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pertanian, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1079);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1079) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 3
(2)Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim pada Instansi Pemerintah.
(3)Pengawas Benih Tanaman berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan perbenihan pada Instansi Pemerintah.
(4)Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan pada Instansi Pemerintah.
(5)Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan di bawah penyeliaan Medik Veteriner pada Instansi Pemerintah.
(6)Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan benih dan bibit ternak pada Instansi Pemerintah.
(7)Pengawas Mutu Pakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan pakan pada Instansi Pemerintah.
(8)Pengawas Mutu Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian pada Instansi Pemerintah.
(9)Analis Pasar Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis pasar hasil pertanian pada Instansi Pemerintah.
(10)Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan substantif perlindungan varietas tanaman pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(11)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian pada Instansi Pemerintah.
(12)Analis Prasarana dan Sarana Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pemerintah.
(13)Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang 4 memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian.
(14)Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.kategori keahlian yang terdiri atas:
1. 1.Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
2. 2.Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
3. 3.Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan
4. 4.Penyuluh Pertanian Ahli Utama; dan
b.kategori keterampilan yang terdiri atas:
1. 1.Penyuluh Pertanian Pemula;
2. 2.Penyuluh Pertanian Terampil;
3. 3.Penyuluh Pertanian Mahir; dan
4. 4.Penyuluh Pertanian Penyelia.
5. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah:
  1. 1.bagi Penyuluh Pertanian yaitu: a) sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) agribisnis, agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, budidaya pertanian, budidaya tanaman perkebunan, budidaya ternak, hama penyakit tumbuhan, ilmu tanah, manajemen 5 agrobisnis, manajemen sumber daya lahan, mekanisasi pertanian, pemuliaan tanaman, penyuluhan dan komunikasi pertanian, penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, tanaman pangan, atau teknik pertanian untuk jenjang terampil; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis, agribisnis hortikultura, agribisnis peternakan, agrobisnis hortikultura, agroteknologi, agroekoteknologi, agronomi, agronomi dan hortikultura, budidaya pertanian, budidaya tanaman hortikultura, hama penyakit tumbuhan, ilmu ekonomi pertanian, ilmu hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, ilmu tanah, kedokteran hewan, kesehatan hewan, manajemen agribisnis, manajemen agrobisnis, manajemen pertanian, manajemen produksi perkebunan, manajemen sumber daya lahan, mekanisasi pertanian, nutrisi dan teknologi pakan ternak, pemuliaan dan produksi ternak, pemuliaan tanaman, penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan presisi, penyuluhan dan komunikasi pertanian, penyuluhan perkebunan, penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan pertanian lahan kering, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, penyuluhan peternakan, perkebunan, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, teknik pertanian, teknologi benih, teknologi mekanisasi pertanian, teknologi pascapanen, teknologi perkebunan, teknologi pertanian, teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian, teknologi produksi tanaman hortikultura, teknologi produksi tanaman pangan, teknologi produksi tanaman perkebunan, teknologi produksi ternak, paramedik veteriner, teknologi veteriner atau teknologi ternak untuk jenjang ahli pertama;
  2. 2.bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu: a) sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam atau sekolah menengah kejuruan bidang pertanian untuk jenjang pemula; 6 b) D-III (diploma tiga) agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, perlindungan tanaman, atau proteksi tanaman untuk jenjang terampil; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya tanaman perkebunan, hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, pengelolaan perkebunan, perlindungan tanaman, proteksi tanaman, teknologi produksi tanaman pangan, atau teknologi produksi tanaman perkebunan untuk jenjang ahli pertama;
  3. 3.bagi Pengawas Benih Tanaman yaitu: a) sekolah menengah kejuruan bidang pertanian untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) agronomi, budidaya pertanian, perbenihan, perkebunan, produksi tanaman perkebunan, teknologi benih, teknologi pertanian, atau teknologi produksi dan manajemen perkebunan, ilmu tanah untuk jenjang terampil; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agroekoteknologi, agronomi, agronomi dan hortikultura, agroteknologi, biologi, budidaya pertanian, budidaya tanaman perkebunan, pemuliaan tanaman, perkebunan, rekayasa pertanian, teknologi benih, atau teknologi pertanian, ilmu tanah untuk jenjang ahli pertama;
  4. 4.bagi Medik Veteriner yaitu profesi dokter hewan untuk jenjang ahli pertama;
  5. 5.bagi Paramedik Veteriner yaitu: a) sekolah pertanian pembangunan, sekolah pertanian menengah atas peternakan, atau sekolah menengah kejuruan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk jenjang pemula; dan b) D-III (diploma tiga) hygiene pangan, kesehatan hewan, kesehatan ternak, paramedik veteriner, teknik reproduksi satwa, atau teknisi medis veteriner untuk jenjang terampil;
  6. 6.bagi Pengawas Bibit Ternak yaitu: a) D-III (diploma tiga) peternakan atau jurusan/program studi peternakan untuk jenjang terampil; dan 7 b) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) peternakan atau jurusan/program studi peternakan untuk jenjang ahli pertama;
  7. 7.bagi Pengawas Mutu Pakan yaitu: a) sekolah menengah kejuruan bidang agrobisnis produksi ternak, sekolah menengah kejuruan bidang peternakan, sekolah pertanian menengah atas peternakan, atau sekolah pertanian pembangunan peternakan untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) peternakan atau jurusan/program studi peternakan, atau kimia untuk jenjang terampil; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) peternakan atau jurusan/program studi peternakan, pakan, atau kimia untuk jenjang ahli pertama;
  8. 8.bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yaitu S- 1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis hortikultura, agribisnis pertanian, agribisnis peternakan, agrobisnis, agroekoteknologi, agroindustri, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya pertanian, ekonomi pertanian, ilmu dan teknologi pangan, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, ilmu pangan, ilmu tanah, kimia, manajemen sumber daya lahan, pangan dan nutrisi, pengolahan hasil pertanian, penyuluhan pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, teknik hasil pertanian, teknik industri pertanian, teknik kimia, teknologi hasil perkebunan, teknologi hasil pertanian, teknologi pertanian, teknologi produksi pangan, atau teknologi produksi tanaman perkebunan untuk jenjang ahli pertama;
  9. 9.bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yaitu: a) D-III (diploma tiga) bidang pertanian atau peternakan untuk jenjang terampil; dan b) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis, ekonomi pertanian, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, teknologi hasil pertanian, teknologi hasil peternakan, teknologi pertanian, atau teknologi peternakan untuk jenjang ahli pertama;
  10. 10.bagi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yaitu S-1 (strata satu) agronomi, agroteknologi, biologi, ilmu tanah, pemuliaan tanaman, proteksi tanaman/hama penyakit 8 tanaman/perlindungan tanaman, atau teknologi benih untuk jenjang ahli pertama;
  11. 11.bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yaitu S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) mekanisasi pertanian, teknik industri pertanian, teknik mesin, teknik pertanian, teknologi hasil pertanian, teknik industri, atau peternakan untuk jenjang ahli pertama; dan
  12. 12.bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agrobisnis, agronomi, ekonomi, geodesi, geografi, ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ilmu tanah, kimia, manajemen sumber daya lahan, planologi, sosial ekonomi pertanian, teknik geodesi, teknik lingkungan, teknik sipil, teknik kimia, teknik pengairan, atau pertanian untuk jenjang ahli pertama; dan
5. e.memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS, bagi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian pada jenjang:
1. a.ahli pertama;
2. b.ahli muda;
3. c.pemula; dan/atau
4. d.terampil.
(3)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah:
  1. 1.bagi Penyuluh Pertanian yaitu: a) sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) agribisnis, agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, budidaya pertanian, budidaya tanaman perkebunan, budidaya ternak, hama penyakit tumbuhan, ilmu tanah, manajemen agrobisnis, manajemen sumber daya lahan, mekanisasi pertanian, pemuliaan tanaman, penyuluhan dan komunikasi pertanian, penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, tanaman pangan, atau teknik pertanian untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia; c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis, agribisnis hortikultura, agribisnis peternakan, agrobisnis hortikultura, agroteknologi, agroekoteknologi, agronomi, agronomi dan hortikultura, budidaya pertanian, budidaya tanaman hortikultura, hama penyakit tumbuhan, ilmu ekonomi pertanian, ilmu hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, ilmu tanah, kedokteran hewan, kesehatan hewan, manajemen agribisnis, manajemen agrobisnis, manajemen pertanian, manajemen produksi perkebunan, manajemen sumber daya lahan, mekanisasi pertanian, nutrisi dan teknologi pakan ternak, pemuliaan dan produksi ternak, pemuliaan tanaman, penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan presisi, penyuluhan dan komunikasi pertanian, penyuluhan perkebunan, penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan pertanian lahan kering, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, penyuluhan peternakan, perkebunan, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, teknik pertanian, teknologi benih, teknologi mekanisasi pertanian, teknologi pascapanen, teknologi 10 perkebunan, teknologi pertanian, teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian, teknologi produksi tanaman hortikultura, teknologi produksi tanaman pangan, teknologi produksi tanaman perkebunan, teknologi produksi ternak, paramedik veteriner, teknologi veteriner atau teknologi ternak untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan d) S-2 (strata dua) agribisnis, agroekoteknologi, agronomi, agronomi dan hortikultura, agroteknologi, bioteknologi, bioteknologi pertanian, ekonomi dan manajemen pertanian, ekonomi pertanian, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu dan teknologi benih, ilmu ekonomi pertanian, ilmu komputer, ilmu komunikasi, ilmu nutrisi dan pakan ternak, ilmu peternakan, ilmu produksi dan teknologi peternakan, ilmu tanah, ilmu lingkungan, komunikasi pembangunan masyarakat, komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen ekonomi, manajemen keuangan, manajemen lingkungan, manajemen pemasaran, manajemen pembangunan, manajemen penyuluhan pembangunan, manajemen perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan, manajemen perkebunan, manajemen sumber daya manusia, manajemen sumberdaya peternakan, manajemen usahatani, manajemen sumberdaya lahan, nutrisi pakan, pemasaran pertanian, pemuliaan dan bioteknologi tanaman, pemuliaan tanaman, pengelolaan lahan kering, pengelolaan sumberdaya lahan kering, pengelolaan hama terpadu, pengelolaan lahan, pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan sumberdaya air pertanian, pengelolaan tanah dan air, penyuluhan dan komunikasi pembangunan, penyuluhan pembangunan, perkebunan, peternakan, produksi dan teknologi pertanian, teknik informatika, teknik lingkungan dan pengelolaan air, teknik pertanian, teknik pertanian dan biosistem, teknologi hasil perkebunan, teknologi industri pertanian, atau 11 teknologi pertanian untuk jenjang ahli utama;
  2. 2.bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu: a) sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam atau sekolah menengah kejuruan bidang pertanian untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, perlindungan tanaman, atau proteksi tanaman untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya tanaman perkebunan, hama dan penyakit tanaman/tumbuhan, pengelolaan perkebunan, perlindungan tanaman, proteksi tanaman, teknologi produksi tanaman pangan, atau teknologi produksi tanaman perkebunan untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  3. 3.bagi Pengawas Benih Tanaman yaitu: a) sekolah menengah kejuruan bidang pertanian untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) agronomi, budidaya pertanian, perbenihan, perkebunan, produksi tanaman perkebunan, teknologi benih, teknologi pertanian, atau teknologi produksi dan manajemen perkebunan, ilmu tanah untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agroekoteknologi, agronomi, agronomi dan hortikultura, agroteknologi, biologi, budidaya pertanian, budidaya tanaman perkebunan, pemuliaan tanaman, perkebunan, rekayasa pertanian, teknologi benih, atau teknologi pertanian, ilmu tanah untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  4. 4.bagi Medik Veteriner yaitu profesi dokter hewan untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama;
  5. 5.bagi Paramedik Veteriner yaitu: a) sekolah pertanian pembangunan, sekolah pertanian menengah atas peternakan, atau sekolah menengah 12 kejuruan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk jenjang pemula; dan b) D-III (diploma tiga) hygiene pangan, kesehatan hewan, kesehatan ternak, paramedik veteriner, teknik reproduksi satwa, atau teknisi medis veteriner untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia;
  6. 6.bagi Pengawas Bibit Ternak yaitu: a) D-III (diploma tiga) peternakan atau jurusan/program studi peternakan untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia; dan b) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) peternakan atau jurusan/program studi peternakan untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  7. 7.bagi Pengawas Mutu Pakan yaitu: a) sekolah menengah kejuruan bidang agrobisnis produksi ternak, sekolah menengah kejuruan bidang peternakan, sekolah pertanian menengah atas peternakan, atau sekolah pertanian pembangunan peternakan untuk jenjang pemula; b) D-III (diploma tiga) peternakan atau jurusan/program studi peternakan, atau kimia untuk jenjang terampil, mahir, dan penyelia; dan c) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) peternakan atau jurusan/program studi peternakan, pakan, atau kimia untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  8. 8.bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yaitu: a) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis hortikultura, agribisnis pertanian, agribisnis peternakan, agrobisnis, agroekoteknologi, agroindustri, agronomi, agroteknologi, biologi, budidaya pertanian, ekonomi pertanian, ilmu dan teknologi pangan, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, ilmu pangan, ilmu tanah, kimia, manajemen sumber daya lahan, pangan dan nutrisi, pengolahan hasil pertanian, penyuluhan pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, proteksi tanaman, sosial ekonomi pertanian, teknik hasil pertanian, teknik industri pertanian, teknik kimia, teknologi hasil perkebunan, teknologi hasil pertanian, 13 teknologi pertanian, teknologi produksi pangan, atau teknologi produksi tanaman perkebunan untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan b) S-2 (strata dua) agrobisnis, agroekoteknologi, agronomi, agroteknologi, bioteknologi, biologi, ekonomi pertanian, entomologi, fitopatologi, ilmu pangan, ilmu dan teknologi benih, ilmu perencanaan wilayah, ilmu tanah, kimia, komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan, logistik agromaritim, manajemen agribisnis, manajemen usaha tani, nutrisi pakan, pemasaran pertanian, pemuliaan tanaman, pengelolaan hama terpadu, penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, produksi dan teknologi pertanian, proteksi tanaman, teknik industri pertanian, teknik kimia, teknik pertanian, teknik pertanian dan biosistem, teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian, teknologi pangan, teknologi pascapanen, atau teknologi pertanian untuk jenjang ahli madya;
  9. 9.bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yaitu: a) D-III (diploma tiga) bidang pertanian atau peternakan untuk jenjang terampil; dan b) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agribisnis, ekonomi pertanian, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, teknologi hasil pertanian, teknologi hasil peternakan, teknologi pertanian, atau teknologi peternakan untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  10. 10.bagi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yaitu: a) S-1 (strata satu) agronomi, agroteknologi, biologi, ilmu tanah, pemuliaan tanaman, proteksi tanaman/hama penyakit tanaman/perlindungan tanaman, atau teknologi benih untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan b) S-2 (strata dua) agronomi, agroteknologi, biologi, bioteknologi, fitopatologi, ilmu pertanian, pemuliaan tanaman, teknologi benih, proteksi tanaman/hama penyakit tanaman/perlindungan tanaman/ilmu hama tanaman, atau patologi tumbuhan untuk jenjang ahli madya; 14
  11. 11.bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yaitu S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) mekanisasi pertanian, teknik industri pertanian, teknik mesin, teknik pertanian, teknologi hasil pertanian, teknik industri, atau peternakan untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
  12. 12.bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu: a) S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) agrobisnis, agronomi, ekonomi, geodesi, geografi, ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ilmu tanah, kimia, manajemen sumber daya lahan, planologi, sosial ekonomi pertanian, teknik geodesi, teknik lingkungan, teknik sipil, teknik kimia, teknik pengairan, atau pertanian untuk jenjang ahli pertama, dan ahli muda; dan b) S-2 (strata dua) administrasi publik, agrobisnis, agronomi, ekonomi, ekonomi pertanian, geodesi, geografi, ilmu lingkungan, ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, ilmu tanah, kimia, perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan, planologi, sosial ekonomi pertanian, teknik geodesi, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik pengairan, atau teknik sipil untuk jenjang ahli madya atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian;
5. e.mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
7. g.memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.berusia paling tinggi:
  1. 1.53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian pada kategori keahlian dalam jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan kategori keterampilan;
  2. 2.55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian pada kategori keahlian dalam jenjang Ahli Madya; dan 15
  3. 3.60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian pada kategori keahlian dalam jenjang Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
1. a.pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Utama;
2. b.pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya;
3. c.pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda; dan
4. d.pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana 16 Pertanian, kategori keterampilan dan Ahli Pertama.
(3)Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), perpindahan juga dilaksanakan antar-Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.perpindahan Jabatan Fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional Medik Veteriner pada jenjang ahli utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
2. b.perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner pada kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
3. c.perpindahan antar-Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bidang tugas dan kebutuhan organisasi.
(4)Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, dan Analis Pasar Hasil Pertanian kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner yang memperoleh ijazah S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
1. a.tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Bidang Pertanian kategori keahlian yang akan diduduki;
2. b.ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
3. c.mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 17
4. d.memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian kategori keahlian yang akan diduduki; dan
5. e.berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(5)Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
(6)Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional Medik Veteriner pada jenjang Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.
(7)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
(8)Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
1. a.Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Medik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
2. b.Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, dan Analis Pasar Hasil Pertanian untuk jenjang penyelia, mahir, dan terampil; dan 18
3. c.Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan untuk jenjang pemula.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional Medik Veteriner untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat:
1. a.pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
2. b.penetapan kebutuhan dari Menteri.
(3)Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Penyuluh Pertanian Ahli Utama, Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya dengan pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan tetap dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional yang diduduki sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(3)Penyuluh Pertanian Ahli Utama, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, Analis Prasarana, dan Sarana Pertanian Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah S-2 (strata dua) paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

7.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Penyuluh Pertanian yang berkedudukan pada instansi daerah tetap dapat melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan jenjang 19 Jabatan Fungsional yang diduduki sampai dengan dilakukan pengalihan ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
b.Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap dilakukan pembinaan yang meliputi pengelolaan kinerja, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan oleh instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilaksanakan pengalihan Penyuluh Pertanian ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
c.Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki pada instansi daerah sampai dengan dilaksanakan pengalihan Penyuluh Pertanian ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
d.usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan, sebesar jumlah Penyuluh Pertanian pada instansi daerah yang akan dilakukan pengalihan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
e.pengalihan Penyuluh Pertanian yang berkedudukan pada instansi daerah ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dilaksanakan berdasarkan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
1. 2.Pengalihan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang berkedudukan pada instansi daerah ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dilaksanakan 1 (satu) kali paling lambat sampai dengan 4 Februari 2026.
2. 3.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 20 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Œ RINI WIDYANTINI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж M LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERTANIAN.
3. 1.Penyuluh Pertanian Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha, serta penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani Ahli Utama Merancang pengembangan metode, kebijakan dan rekomendasi pengembangan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, dan korporasi petani, menyusun NSPK serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian Ahli Madya Mengevaluasi dan merumuskan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, dan korporasi petani, menyusun NSPK serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian Ahli Muda Menganalisis data potensi wilayah, penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian 2 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Pertama Merekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian Penyelia Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, mengolah data potensi wilayah serta penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani Mahir Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, merekapitulasi data potensi wilayah dan penumbuhkembangan kelembagaan petani Terampil Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, menginventarisasi dan mengidentifikasi data potensi wilayah, serta penumbuhan kelembagaan pertanian Pemula Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, menyiapkan bahan dan data potensi wilayah, serta penumbuhan kelembagaan pertanian
4. 2.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Melakukan kegiatan terkait Data dan Informasi Hasil Pemantauan, Pengamatan, Peramalan, Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, Penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta kelembagaan perlindungan tanaman pangan Ahli Madya Mengkaji dan merumuskan bahan rekomendasi kebijakan, data dan informasi hasil pemantauan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta pembinaan kelembagaan perlindungan tanaman Ahli Muda Menganalisis dan mengevaluasi bahan kebijakan, data dan informasi hasil pemantauan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta pembinaan kelembagaan perlindungan tanaman 3 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Pertama Menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan, data dan informasi hasil pemantauan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta bahan pembinaan kelembagaan perlindungan tanaman Penyelia Memverifikasi dan memvalidasi hasil pemantauan, pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta melaksanakan bimbingan perlindungan tanaman Mahir Merekapitulasi dan mengklasifikasi hasil pemantauan, pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam serta menyiapkan bahan bimbingan perlindungan tanaman Terampil Melaksanakan pemantauan, pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam Pemula Menyiapkan bahan, alat, data pemantauan, pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran dan bencana alam
5. 3.Pengawas Benih Tanaman Melakukan kegiatan pengawasan di bidang penilaian varietas, sertifikasi benih, peredaran benih, dan pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu Ahli Madya Mengevaluasi, mengembangkan dan memberikan rekomendasi di bidang penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu 4 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Muda Menganalisis hasil penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu Ahli Pertama Mengidentifikasi dan melaksanakan penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu Penyelia Memverifikasi dan memvalidasi hasil penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu Mahir Mengklasifikasi hasil penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu Terampil Merekapitulasi data penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu Pemula Menyiapkan bahan, alat, data penilaian varietas, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu
6. 4.Medik Veteriner Melakukan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan Ahli Utama Merumuskan konsep dan melakukan kajian kebijakan nasional, pengembangan metode, dan pembinaan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan Ahli Madya Mengevaluasi dan merekomendasikan hasil pengembangan metode, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan Ahli Muda Melaksanakan dan mengolah hasil pengembangan metode, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan 5 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan Ahli Pertama Mengumpulkan dan mendokumentasikan data/informasi dalam rangka penyusunan kebijakan, pengembangan metode, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian, dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
7. 5.Paramedik Veteriner Melakukan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan Penyelia Menilai hasil kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan Mahir Memverifikasi dan memvalidasi bahan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan Terampil Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan Pemula Menyiapkan bahan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengujian dan kegiatan proses produksi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan
8. 6.Pengawas Bibit Ternak Melakukan kegiatan rekomendasi dan penerapan terkait pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak 6 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Madya Mengevaluasi, melakukan kajian, dan merekomendasikan hasil pengawasan mutu benih dan/atau bibit ternak di produksi dan peredaran, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak Ahli Muda Mengolah dan menganalisa hasil pengawasan mutu benih dan/atau bibit ternak di produksi dan peredaran, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak Ahli Pertama Mengumpulkan dan mendokumentasikan data pengawasan mutu benih dan/atau bibit ternak di produksi dan peredaran, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak Penyelia Mengevaluasi pelaksanaan proses produksi dan peredaran benih dan/atau bibit ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak Mahir Melaksanakan proses produksi dan peredaran benih dan/atau bibit ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak Terampil Menyiapkan proses produksi dan peredaran benih dan/atau bibit ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak
9. 7.Pengawas Mutu Pakan Melakukan kegiatan penyediaan, peredaran, penerapan, pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan bahan pakan, pakan, dan benih tanaman pakan ternak Ahli Madya Mengevaluasi, melakukan kajian, dan merekomendasikan hasil penyediaan, peredaran, penerapan, pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan bahan pakan, pakan, dan benih tanaman pakan ternak serta pengembangan sistem dan metode 7 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Muda Mengolah dan menganalisis hasil penyediaan, peredaran, penerapan, pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan bahan pakan, pakan, dan benih tanaman pakan ternak serta pengembangan sistem dan metode Ahli Pertama Mengumpulkan dan mengidentifikasi data hasil penyediaan, peredaran, penerapan, dan pengawasan, serta pengujian mutu dan keamanan bahan pakan, pakan, dan benih tanaman pakan ternak Penyelia Memvalidasi prasarana dan sarana dan pengawasan serta pengujian pada proses produksi, mutu dan keamanan bahan pakan, pakan dan benih tanaman pakan ternak Mahir Memverifikasi prasarana dan sarana dan pengawasan serta pengujian pada proses produksi, mutu dan keamanan bahan pakan, pakan dan benih tanaman pakan ternak Terampil Mendata prasarana dan sarana dan pengawasan serta pengujian pada proses produksi, mutu dan keamanan bahan pakan, pakan dan benih tanaman pakan ternak Pemula Menyiapkan prasarana dan sarana dan pengawasan serta pengujian pada proses produksi, mutu dan keamanan bahan pakan, pakan dan benih tanaman pakan ternak
10. 8.Pengawas Mutu Hasil Pertanian Melakukan kegiatan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Ahli Madya Mengevaluasi, merekomendasikan serta mengembangkan sistem dan metode pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Ahli Muda Menerapkan dan menganalisis kegiatan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Ahli Pertama Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian 8 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Penyelia Memverifikasi dan memvalidasi data dan bahan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Mahir Mengklasifikasi data dan bahan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Terampil Menyiapkan, merekapitulasi data, dan bahan kegiatan pembinaan dan pengujian serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian
11. 9.Analis Pasar Hasil Pertanian Melakukan kegiatan terkait data dan informasi serta analisis pemasaran dengan menggunakan sistem informasi bidang pemasaran hasil pertanian Ahli Madya Mengevaluasi, melakukan kajian dan merekomendasi serta mengembangkan sistem dan metode informasi di bidang pemasaran hasil pertanian Ahli Muda Menganalisis dan menyiapkan bahan kajian, data dan informasi pasar dengan menggunakan sistem informasi bidang pemasaran hasil pertanian Ahli Pertama Mengidentifikasi, mengolah dan menyebarluaskan data dan informasi pasar dengan menggunakan sistem informasi bidang pemasaran hasil pertanian Penyelia Memverifikasi data dan informasi dengan menggunakan sistem informasi di bidang pemasaran hasil pertanian Mahir Mengolah data dan informasi pemasaran hasil pertanian Terampil Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi pemasaran hasil pertanian
12. 10.Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Melakukan kegiatan pemeriksaan substantif, monitoring dan evaluasi kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman Ahli Madya Mengevaluasi penerimaan dokumen permohonan hak PVT, merekomendasi pemberian, penolakan, pembatalan, pencabutan hak 9 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP perlindungan varietas tanaman, mengevaluasi perencanaan dan hasil pemeriksaan substantif, monitoring dan evaluasi kewajiban hak perlindungan varietas tanaman dalam masa perlindungan, menyusun panduan pelaksanaan uji serta pemeriksaan koleksi varietas tanaman Ahli Muda Menganalisis kelengkapan dokumen permohonan hak PVT, menganalisis perencanaan dan hasil pemeriksaan substantif, monitoring dan evaluasi kewajiban hak perlindungan varietas tanaman dalam masa perlindungan, menyusun panduan pelaksanaan uji serta pemeriksaan koleksi varietas tanaman Ahli Pertama Mengidentifikasi kelengkapan dokumen permohonan hak PVT, perencanaan dan hasil pemeriksaan substantif, monitoring dan evaluasi kewajiban hak perlindungan varietas tanaman dalam masa perlindungan, menyusun panduan pelaksanaan uji serta pemeriksaan koleksi varietas tanaman
13. 11.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Melakukan kegiatan pengembangan metode, pengujian mutu, sertifikasi, serta pengawasan alat dan mesin pertanian Ahli Madya Mengevaluasi, melakukan kajian, bimbingan teknis dan merekomendasi pengembangan metode, pengujian mutu, sertifikasi, serta pengawasan alat dan mesin pertanian Ahli Muda Memverifikasi, memvalidasi dan menganalisis pengembangan metode, pengujian mutu, sertifikasi, pengawasan alat dan mesin pertanian Ahli Pertama Mengidentifikasi dan mengolah data dan informasi di bidang pengembangan metode, pengujian mutu, sertifikasi, pengawasan alat dan mesin pertanian
14. 12.Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Melakukan kegiatan terkait perlindungan dan penyediaan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida 10 NO JABATAN FUNGSIONAL JENJANG RUANG LINGKUP Ahli Madya Mengevaluasi, melakukan kajian, menyusun konsep rencana strategis dan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida Ahli Muda Menganalisis data dan informasi, menyiapkan bahan kajian di bidang perlindungan dan penyediaan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida Ahli Pertama Mengumpulkan data dan informasi di bidang perlindungan dan penyediaan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd RINI WIDYANTINI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024