DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2009

Nomor: 12
Tahun: 2009
Ditetapkan: 26 Juni 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut diperlukan penyempurnaan pedoman penilaian kincrja pelayanan publik sebagain~anatelah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatut Negara Nomor PER/26/M,PAN/5/2006 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEW3 l/M.PAN/5/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar KabupatenIKota. . , Mengingat.. ........... -- Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERTAMA : Pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publi!c pemerintah kabupatenlkota sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, 2 dan 3 peraturan ini menlpakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. KEDUA KETIGA : Pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini digunakan sebagai acuan dala~nmelaksanakan penilaian. : Peraturan ini berlsku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Juni 2009 Menteri Negara Aparatur Negara, Taufiq Effendi Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 12 Tahun 2009 Tanggal : 26 Juni 2009 PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATENKOTA A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, lthususnya kepada pemerintah kabupatenlkota untuk lnenyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan ~nengatururusan yang telah lnenjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dirniliki daerah antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupatenlkota wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh bupatilwalikota sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan diantaranya kepada seluruh gubernur dan bupatilwalikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyaralcat, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kabupatenlkota memerlukan komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari bupatilwalikota dan seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan ltebijakan di bidang pelayanan publik. Kenyataan di beberapa daerah dimana pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sementara itu masih banyak daerah lain yang belum nrenunjukkan kenlajuan sebagai~nanadiharapkan. Berdasarkan pengalaman, adanya ltompetisi pada unit pelayanan merupakan salah satu faktor pendorong guna memotivasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan tersebut. Ole11 karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kabupatenlkota, dipandang perlu dilakukan penilaian kinerja pemerintah kabupatenlkota dalam rangka kompetisi antar daerah. Agar pelaksanaan kompetisi ini dapat berjalan dengan baik, perlu disusun suatu pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota. B. Maksud clan Tujuan

1.Pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota ini dimaksudkan sebagai acuan guna memberi kemudahan dan kesamaan persepsi bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap upaya pemerintah kabupatenlkota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.Pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota ini bertujuan untuk mewujudkan objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan penilaian. C. Sasaran Dengan pedoman ini sasaran yang ingin dicapai, yaitu bahwa melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota dapat diketahui kabupatenlkota yang menliliki predikat terbaik dan baik. D. Komponen Penilaian Komponen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota, meliputi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin, pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik, kebijakan korporatisasi unit pelayanan, pengembangan manajemen pelayanan, kebijakan peningkatan profesion a 1'lstne pejabatlpegawai di bidang pelayanan publik, penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan yeinbangunan kernasy arakatan dan kesej ahteraan, kebij akan dalam mendorong pernbangunan ekonomi daerah, kebijakan pengembangan dan pernanfaatan e-government, penerapan standar I S 0 900 1-2000 dalam pelayanan publik, ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupatenlkota, kepelnirnpinan (leadership), dan pendapat pemuka masyarakat terhadap kinerja bupatilwalikota. Dalam tnelakultan penilaian terhadap indikator-indikator komponen berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, tim penilai perlu terlebih dahulu memperhatiltan prosentase rata- rata peningkatan Hz.~nzanDevelopnzent Index (HDI) sebagai alat kontrol penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pernerintah kabupatenlkota. E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa danlatau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publilt.
2.Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3.Standard Operating Procedures (SOP) atau prosedur tetap (Protap) adalah prosedur kerja secara rinci yang dibakukan untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
4.Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, yaitu sebutan kolektif meliputi satuan kerjdorganisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara di pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum (BLU) dan badan layanan ilmum daerah (BLUD).
5.Pembina pelayanan adalah instansilunit kerja yang rnempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Unit pelayanan publik adalah instansi pemerintah termasuk BUMNA3UMD dan BLUBLUD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
7.Kinerja pemerintah kabupatenlkota adalah prestasi pemerintah kabupatenlkota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8.Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing instansi pemerintah, baik tingkat pusat- maupun provins'i untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah kabupatenlkota.
9.Pemberi pelayanan adalah pejabatlpegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
11.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan rnasyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat ~nasyarakat dalam me~nperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
11.Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instrumen penilaian yang memuat ko~nponenpenilaian dan indikator didasarkan pada 2 (dua) ha1 sebagai berikut: A. Instrumen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil kerja pemerintal~kabupatenlkota 3 (tiga) tahun terakhir, meliputi: 1 . Kebijakan Deregulasi clan Debirokratisi Pelayanan Publik, yaitu penyederhanaan peraturan perundang-undangan serta penataan kelembagaan, dan tatalaksana dala~r. upaya peningltatan pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:

a.Jenis pelayanan yang mekanismenya disederhanaltan.
b.Dinas yang ditetapkan (berdasarkan PP nomor 41 tahun 2007).
c.Penetapan Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
d.Jenis pelayanan yang ada pada semua Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
e.Unit pelayanan publik yang ditetapkan untuk mengelola keuangan sendiri.
f.Penetapan maklumatljanji pelayanan oleh unit pelayananlsatuan kerja.
g.Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publilt (SPP).
1. 2.Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong dan mempelopori partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
b.Pembentukan Ombudsman atau lembaga sejenis oleh Pemerintah Daerah.
c.Kegiatan pertemuan dan forum komunikasi atau sejenisnya antara Bupatilwalikota dengan Pemuka Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan.
1. 3.Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Penegakan Disiplin, yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan kepada pegawai danlatau unit pelayanan publik yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan disiplin kepadz para pegawai atau unit penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Pengaturan pemberian penghargaan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik.
b.Penghargaan yang diberikan kepada pegawai unit pelayanan publik yang rnenunjukkan prestasi kerja yang baik.
c.Penghargaan berupa pialalsertifikat yang diberikan kepada unit pelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerja yang baik.
d.Penegakan disiplin kepada para pegawai atau unit penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. 4.Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik, yaitu upaya pemerintah kabupatenlkota dalam pembinaan secara terus , menerus dan berkesinambungan kepada unit penyelenggara pelayanan dalam rangka peningkatan kinerjanya, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan publik kepada unit pelayanan publik (UPP).
b.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh pernbina pelayanan publik terhadap unit pelayanan.
c.Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pembina pelayanan publik berupa penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pelayanan.
1. 5.Kebijakan korporatisasi unit pelayanan publik yaitu kebijakan pemerintah daerah dalarn upaya rnelakukan perubahan bentuk dan atau cara pengelolaan pelayanan publik menjadi lebih profesional, yang terdiri dari. indikator penilaian, sebagai berikut:
a.Unit pelayanan yang ~nelaksanakan pola pengelolaan pelayanan publik secara korporasi yang diserahkan kepada pihak lain.
b.Pihak lain (swasta dan atau lembaga masyarakat) yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan mengacu pola pelayanan korporasi.
c.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pu bli k.
1. 6.Pengembangan manajemen pelayanan, yaitu upaya penyempurnaan sistem dan prosedur terhadap proses bisnis internal pada unit pelayanan, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Unit pelayanan yang telah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
b.Unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik (SPP).
c.Unit pelayanan yang telah melaksanakan proses pelayanan sesuai prosedur tetap (SOP) yang telah ditetapkan.
d.Unit pelayanan yang melakukan pelayanan jemput-bola.
e.Unit pelayanan yang menerapkan pola pelayanan bagi masyarakat rentan.
f.Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
g.Unit pelayanan yang menerapkan sambungan langsung telepon (hot-line service) danlatau pengelolaan SMS. : 7. Kebijakan peningkatan profesionalisme pejabatlpegawai di bidang pelayanan publik, yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pejabatlpegawai yang langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Penerapan jabatan fungsional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
b.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
c.Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dari volume APBD.
d.Pegawai pada unit pelayanan publik yang mengikuti pendidikan tugas belajar program strata-2 danlatau strata- 3.
1. 8.Penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu apresiasi yang diberikan kepada lembaga atau perorangan yang berhasil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Penghargaan dari lembaga resmi internasional.
b.Penghargaan dari pemerintah pusat.
c.Penghargaan dari pemerintah provinsi.
1. 9.Kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan, y a i t ~ kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupatenlkota di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan, yang terdiri - dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Pembebasan biaya SPP bagi siswa.
b.Jumlah rata-rata siswa pertahun yang menerima beasiswa yang bersumber dari APBD.
c.Prosentase rata-rata alokasi anggaran bidang pendidikan dalam APBD.
d.Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar nasional.
e.Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar internasional.
f.Penetapan kebijakan daerah dalam pembebasan biaya berobat di luar ASKES.
g.Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan berobat di luar ASKES.
h.Prosentase rata-rata peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ke KS-3.
1. 10.Kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pernerintah kabupatenlkota dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas penanaman modal di daerah.
b.Prosentase rata-rata peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
c.Prosentase rata-rata peningltatan jumlah penerimaan pajak.
d.Prosentase rata-rata peningkatanlpenyediaan lapangan kerja.
e.Prosentase rata-rata penurunan angka kemiskinan.
1. 11.Kebijakan pengembangan clan pemanfaatan e-government, yaitu ltebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Penetapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan e-government di kabupatenlkota.
b.Penetapan jenis pelayanan yang metoda kerjanya diubah dari cara manual ke elektronik. -
e.Penetapan, penerapan, dan pengembangan sistem informasi pelayanan pada unit pelayanan publik.
d.Penetapan pembangunan hornepage/situs kabupatenlkota.
1. 12.Penerapan standar I S 0 9001-2000 (lalam pelayanan publik, yaitu penerapan inanajemen mutu standar I S 0 9001- 2000 terhadap penyelenggaraan pelayanan, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Unit pelayanan dalam penlbinaan konsultan I'SO.
b.Unit pelayanan dalam proses sertifikasi ISO.
c.Unit pelayanan yang telah mendapatkan sertifikat ISO. B. Instrumen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota berdasarkan pendapat masyarakat, meliputi: 1 . Kepemimpinan (Lendersltip), yaitu kemampuan bupatilwalikota dalam menggerakltan aparatur dan masyarakat di lingkungannya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Melakukan pertemuan baik formal maupun nonformal dengan pemuka masyarakat, LSM, danlatau kelompok- kelompok masyarakat.
b.Mengernbangkan semangat enterpreneurship (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik.
c.Melakukan kunjungan kerja dan pe~nbinaanpada unit-unit pelayanan publik.
1. 2.Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupatedkota, yaitu penyediaan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat baik sebagai prasarana dasar maupun penunjang guna kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Keberadaan infrastruktur perhubungan Galan, jembatan, dan penyeberangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara).
b.Keberadaan penerangan di lingkungan kabupatenlkota.
c.Penyediaan fasilitas air lninum di lingkungan kabupatenlkota.
d.Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya.
e.Penyediaan sarana pendidikan.
f.Penyediaan sarana kesehatan.
g.Penyediaan taman dan fasilitas uinum lainnya.
h.Penyediaan papan layanan informasi masyarakat. 3 . Pendapat pemuka masyarakat terhadap kinerja bupatilwalikota, yaitu panclangan, penilaian, dan persepsi pemuka masyarakat yang terdiri dari wakil pemuka agama, cendikiawan, pemuda, wanita dan kelompolt masyarakat rentan terhadap ltinerja bupatilwalikota dalarn penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
a.Dukungan pemuka masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bupatilwalikota.
b.Pendapat pernuka masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
1. 111.Tim Penilai clan Meltanisme Penilaian . A. Tim Penilai Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari:
2. 1.Tim Penilai Tingkat Pusat
a.Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Pusat terdiri dari Pejabat Ke~nenterianNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan instansi terkait, termasuk ~lnsurperguruan tinggi, LSM, media cetalc clan elektronik.
b.Susunan dan jumlah anggota Tim Penilai Tingkat Pusat disesuaikan dengan Itebutuhan.
c.Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai Tingkat Pusat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Tingkat Pusat.
d.Penetapan susunan dan tugas Tim Penilai Tingkat Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
1. 2.Tim Penilai Tingkat Provinsi
a.Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Provinsi terdiri dari pe-jabat pemerintah provinsi dan instansi terkait, termasuk unsur perguruan tinggi, LSM, media cetak dan elektronik.
b.Susunan dan jumlah anggota Tirn Penilai Tingkat Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan.
c.Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai Tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Tingkat Provinsi.
d.Penetapan susunan dan tugas Tim Penilai Tingkat Psovinsi dan Sekretariat 'Tim Penilai Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. B. Penilaian Penilaian terhadap kiner-ja pemerintah kabupatenlkota dalaln kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah sebagai berikut:
1. 1.Kurun W a k t ~ ~Kegiatan Yang Dinilai Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupatenlkota didasarkan pada hasil kegiatan yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun terakhir.
2. 2.Proses Penilaian Penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan proses, antara . lain:
a.Penilaian tingkat provinsi 1 ) Tim Penilai Tingkat Provinsi melaksanakan penilaian terhadap seluruh kabupatenlkota di wilayah masing-masing yang belum pernah menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara sesuai pedoman yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran 2 dan 3. 2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Tim Penilai Tingkat Provinsi dapat dibagi ke dalam Subtim Penilai untuk melakukan penilaian pada beberap kabupatenlkota. 3) Tim Penilai Tingkat Provinsi memilih kabupatenlkota yang dinilai terbaik sebanyak- banyaknya 20% dari jumlah kabupatenlkota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan. 4) Penetapan sebagaimana pada angka 3) disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara u.p. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
b.Penilaian tingkat pusat: 1) Tim Penilai Tingkat Pusat menerima usulan dari gubernur yang disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai kabupatenlkota yang dinilai terbaik di provinsi masing-masing; 2) Tim Penilai Tingkat Pusat akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan selanjutnya bagi daerah yang memenuhi kelengkapan dokumen pendukung akan dilakukan penilaian lapangan. 3) Dalam melakukan penilaian lapangan,. Tim Penilai Tingkat Pusat bersama-sama Tim Penilai Tingkat Provinsi melakukan pengecekan dokumen (desk assesment) terhadap usulan sebagaimana angka 2) di provinsi masing-masing. 4) Tata cara pengecekan dokumen (desk assesment) dilakukan melalui: a) Penelitian peraturan perundang-undangan daerah dan dokumen resmi lainnya. b) Wawancara dengan bupatilwalikota dan pejabat pemerintah kabupatenlkota terkait. c) Wawancara dengan pemuka masy arakat dan LSM. d) Wawancara dengan pihak lain terkait, apabila diperlukan. 5) Hasil penilaian sebagaimana angka 2) dan 3) disampaikan oleh Tim Penilai Tingkat Pusat kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk ditetapkan sebagai pemerintah -kabupaten/kota dengan predikat "terbaik" dan "baik". IV. Penghargaan
1. 1.Bagi pemerintah kabupatenlkota yang dinilai dan ditetapkan sebagai pemerintah kabupatenlkota dengan predikat "terbaik", berhak mendapat Piala Citra Bhakti Abdi Negara.
2. 2.Bagi pemerintah kabupatenlkota yang dinilai dan ditetapkan sebagai pemerintah kabupatenlkota dengan predikat "baik", berhak mendapat Piagam Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara.
3. 3.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara akan rnenyampaikan surat penetapan pemerintah kabupatedkota penerima penghargaan kepada gubernur yang bersangkutan.
4. 4.Penganugerahan penghargaan berupa piala oleh Presiden Republik Indonesia dan piagam oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upacara yang dijadualkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. 1.Penilaian terhadap indikator dianggap sah apabila dapat dibuktikan dengan dokumenldata, baik berupa peraturan perundang-undangan daerah maupun dokumen resmi yang menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. 2.Pedoman ini menjadi pegangan bagi seluruh tim penilai, baik tingkat pusat maupun provinsi. Apabila terdapat perbedaan penilaian dengan hasil penilaian Tim Penilai Provinsi, penilaian akhir adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat berdasarkan lampiran keputusan ini.
7. 3.Keputusan hasil penilaian akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Menteri Negara unaan Aparatur Negara Taufiq Effendi LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : 12 TAHUN 2009 Tanggal : % JUNI 2009 INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL KERJA PEMERINTAH KABUPATENIKOTA TIGA TAHUN TERAKHIR No 1 Indikator
a.Jenis pelayanan yang mekanis~nenya disederhanakan
b.Dinas yang ditetapkan:

(1)Nilai besaran organisasi perangkat daerah kurang dari 40
(2)Nilai besaran organisasi perangkat daerah aritara 40 sampai dengan 70
(3)Nilai besaran organisasi perangkat daerah lebih dari 70
1. c.Penetapan Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
(1)Kewenangan penyelesaian seluruh jenis pelayanan berada pada Kepala UPT Komponen Penilaian Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Pelayanan Publik Nilai 150 20 13 6 15 10 5 15 10 5 15 10 5 20 Jumlah dan Satuan Jenis Dinas Dinas Dinas UPT. Klas Interval > 20 1 1 - 20 1 - 1 0 < 9 9 - 12 > 12 < 12 12 - 15 > 15 < 15 15 - 18 > 18 No Komponen Penilaian Indikator
(2)Kewenangan penyelesaian sebahagian jenis pelayanan masih berada pada Instansi lain (dinas, badan, kantor, dan instansi teknis yang benvenang menangani)
(3)Kewenangan penyelesaian seluruh j enis peiayanan masih berada pada Instansi lain (dinas, badan, kantor, dan instansi teknis yang benvenang menangani)
1. d.Jenis pelayanan yang ada pada semua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
2. e.Unit pelayanan publik yang ditetapkan untuk mengelola keuangan sendiri.
3. f.Penetapan maklumat/janji pelayanan oleh unit pelayananlsatuan kerja.
4. g.Penyusunan daxi Penetapan standar pelayanan publik (SPP) Jumlah dan Satuan UPT UPT Jenis Unit Maklumat/Janj i Jenis Pelayanan Klas Interval > 15 1 1 - 15 5 - 1 0 > 10 6 - 1 0 1 - 5 > 10 6 - 10 1 - 5 > 10 6 - 1 0 1 - 5 Nilai 15 10 15 10 5 15 10 5 15 10 5 20 13 6 No 4 Komponen Penilaian Pembinaan Teknis Terhadap Unit Pelayanan Publik Indikator
5. c.Penghargaan berupa pialafsertifikat yang diberikan kepada unit pelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerja yang baik.
6. d.Penegakan disiplin kepada para pegawai atau unit penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. a.Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan publik kepada unit pelayanan publik
8. b.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh pembina pelayanan publik terhadap unit pelayanan
9. c.Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pembina pelayanan pubfik berupa penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pelayanan Jumlah dan Satuan Unit Peraturan Perundang- undangan Kali. Unit Unit Klas Interval > 20 11 - 20 5 -10 -Perda -Peraturan BupIWali -Per/Kep Pimp Instansi > 30 21 - 3 0 10 - 2 0 > 30 21 - 30 10 -20 > 15 1 1 - 15 5 - 1 0 Nilai 15 10 5 15 10 5 45 15 10 5 15 10 5 15 10 5 Q\ w '-u z g e, - % ? 5 3 e, e 3 e, 3 W e, a z e, =I e, L. I CD 3 ? 8:: < = w 3 a e g F2 E. 2 3 " w G 2 e S gU" 2 ? 3 0 CD 'j, 3 8 2 ?? 8 '-a 0, P, c 2. - c-. - - - v - - v # I - V l r r m r r o m m z ?? Ei 3 J 0 0 3 9 m 3 E . e, I=4 a a f 7 a 5 2 p 3 e^ k e , = s P Y ;s 2 g E 5L E. 9 F k ~ ' CC c: e, E F =I =I R 7 a 7 B e, z. d 2. rC p. k-c3 ~ 2 . a - 5CC1 g Y g 0s S Z L+ C 7 i Ei '-a 2 P, CS s E c 2. ,+ + N 1 h, o g o o g o o m 0 ? a m Z X E w e E Sw "1P, P, 3 K P , 2 0 a R 0 -
  1. 2.8 g n h-a % d e ga 0 - F T 'i: 3 g.. S W 6 c-. b J v I I Nu,"' m r r 0 W 0 Y Z Cg g 3 - 1 1 1 % % = - g.Eg- C L Q S , + w 3 g g 3 $ 2 C i E., 2 g 2 g. a E 3 - 2 3 P, w X a w - P, s 0 ?? cd w s c g. C - I I - o m F E C C Y ?? S S E -)-.. 3 E Z 3 3 w m o r i F r, egg m s " Z d w w z g % e c E C C g 3 m P , ' - a & 3 g w =ma SJ cL 2 5 :
10. z.3 r B d ti - 7 . I - - m o o m r r 0 V1 P) X ~ C 2. 4, 2 2%
11. z.Z FP, w P , w m 3 g 4 x 3 F E - 2 w - 3 S S o p s s 3 5 5 ?irp g + 3P, w , r a C De, w g 3
  1. 2.7 m g w g c. g. 2. cc - " " I I u,zF, m r r 0 VI UI P - .a -; ;+g i g g g g -.c M P , - El 9 g 4 F 3 2 S a e c 2.rC C - v y - v y - v N , l N ~ g O O g o o g 0 m r r m r r m r r O W != 2s 2 Z- +. -'-a 9 % 82 n 4 G Y 8 8 g z z - 1 E w e ~3 g g n X ag z w - = !2 c 2. - . L O W r 0 UI Indikator
12. f.Unit pelayanan yang rnenindaklanjuti hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
13. g.Unit pelayana~yang menerapkan sambungan langsung telepon (hot line service) danlatau pengelolaan SMS
14. a.Penerapan jabatan hngsional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
15. b.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
16. c.Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan teknisl fungsional dari volume APBD.
17. d.Pegawai pada unit pelayanan publik yang mengikuti pendidikan tugas belajar program Strata 2 dan/atau Strata 3. Jumlah dan Satuan Unit Unit Jenis Jabatan Fungsional Kali Pelatihan % Orang No 7 Komponen Penilaian Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Pejabatpegawai di Bidang Pelayanan Pu blik Klas Interval > 20 11 - 2 0 1 - 10 > 20 11 - 2 0 1 - 10 > 30 15 - 30 5 -14 > 12 7 - 12 1 - 6 > 10 6 -10 1 - 5 > 10 6 - 10 1 - 5 Nilai 15 10 5 15 10 5 60 15 10 6 15 10 5 15 10 5 15 10 5 Sekolah Jumlah dan Satuan Penghargaan Penghargaan Penghargaan ~ e k o l a h Sekolah Indikator
18. a.Penghargaan dari Le~nbaga Resmi Internasional
19. b.Penghargaan dari Pemerintah Pusat
20. c.Penghargaan dari Pemerintah Provinsi
21. a.Pembebasan biaya SPP bagi siswa 1) SMU dan SMK (Negeri danlatau Swasta) 2) SMP (Negeri danlatau Swasta) 3) SD (Negeri danlatau Swasta) No 8 9 Komponen Penilaian Penghargaan di Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebijakan Pembangunan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Klas Interval > 5 3 - 5 1 - 2 > 10 6 - 10 1 - 5 > 10 6 - 10 1 - 5 > 5 3 - 5 1 - 2 > 5 3 - 5 1 - 2 > 5 3 - 5 1 - 2 Nilai 45 20 13 6 15 10 5 10 7 4 205 20 13 6 20 13 6 20 13 6 Jumlah dan Satuan Siswa ~p Siswa Siswa % . Sekolah Indikator
22. b.Jumlah rata-rata siswa pertahun yang menerima bea siswa yang bersumber dari APBD 1) SMU dan SMK (Negeri dadatau Swasta) 2) SMP (Negeri dadatau Swasta) 3) SD (Negeri danlatau Swasta)
23. c.Prosentase rata-rata alokasi anggaran bidang pendidikan dalam APBD
24. d.Pengembangan , sekolah unggulan daerah berstandar nasional No Komponen Penilaian Klas Interval > 20 11 - 20 1 - 10 > 20 11 - 20 1 - 10 > 20 11- 20 1 - 10 > 10 5 - 1 0 1 - 5 > 5 3 - 5 1 - 2 Nilai 15 10 5 15 10 5 15 10 5 15 10 5 15 10 5 No Komponen Penilaian Indikator
25. e.Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar internasional
26. f.Penetapan kebijakan daerah dalam Pembebasan biaya berobat di luar ASKES
27. g.Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan berobat di luar ASKES
28. h.Prosentase rata-rata peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), ke KS-3 JumIah dan Satuan Sekolah Peraturan Perundang- Undangan % YO Klas Interval > 5 3 - 5 1 - 2 -Perda -Peraturan BupIWali -Per/Kep Pimp Instansi > 10 6 - 1 0 1 - 5 > 10 6 - 10 1 - 5 Nilai 15 10 5 25 15 10 15 10 5 15 10 5 I Komponen Penilaian Indikator 10 Jumlah. / dan Satuan Kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah a. Penetapan kebijakan daerah dalam Peraturan peinberian fasilitas penanaman modal di daerah K1as I Nilai Interval Perundang- Undangan
29. b.Prosentase rata-rata peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) YO -Perda -Peraturan BupIWali -Per/Kep Pimp Instansi > 20 11 - 2 0 80 20 15 10 15 10
30. c.Prosentase rata-rata peningkatan jumlah penerimaan pajak 5 - 10 > 20 11 - 20 YO
31. d.Prosentase rata-rata peningkatanl penyediaan lapangan kerja 5 15 10 5 - 10 > 20 11 - 2 0 %
32. e.Prosentase rata-rata penurunan angka kerniskinan 5 15 10 5 - 10 > 20 11 -20 % 5 15 10 No 11 Komponen Penilaian Kebijakan Pengem bangan dan Pemanfaatan E-Government Indikator
33. a.Penetapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan E-Government di kabupatenl kota
34. b.Penetapan jenis pelayanan yang metoda kerjanya diubah dari cara manual ke elektronik
35. c.Penetapan, penerapan dan pengernbangan sistem informasi pelayanan pada unit pelayanan publik
36. d.Penetapan pembangunan homepage/situs kabupatedkota Jumlah dan Satuan Peraturan Perundang- undangan Jenis Unit Homepage Isitus Klas Interval -Perda -Peratwan BupIWali -Per/Kep Pimp Instansi > 5 4 - 5 1 - 3 > 5 4 - 5 1 - 3 Ada Tidak ada Nilai 70 25 15 10 15 10 5 15 10 5 15 0 Menteri Negara No 12 unaan Aparatur Negara ~ a u f i qEffendi Komponen Penilaian Penerapan Standar I S 0 9001-2000 Dalam Pelayanan Publik Indikator
37. a.Unit pelayanan dalam pembinaan konsultan I S 0
38. b.Unit pelayanan dalam proses sertifikasi I S 0
39. c.Unit pelayanan yang telah mendapatkan sertifikasi I S 0 Jumlah dan Satuan Unit Unit . Unit Klas Interval > 10 6 - 10 1 - 5 >10 6 -10 1 - 5 > 10 6 - 10 1 - 5 Nilai 60 15 10 5 20 13 6 25 15 10 LAMPIRAN 3 1 I PERATURAN MENTERI NEGARA 11 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 11 : 12 TAfIUN 2009Nomor I I Tanggal : 26 JUNI 2009 I I I I INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATENIKOTA I I I BERDASARKAN PENDAPAT MASYARAKAT I I I I ; I II No 1 2 Indikator
40. a.Melakukan pertemuan baik formal maupun nonformal dengan pemuka masyarakat, LSM, danlatau kelompok-kelompok masyarakat
41. b.Mengembangkan semangat ente1;~veneurship (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
42. c.Melakukan kunjungan kerja dan >embinaan pada unit-unit pelayanan publilc
43. a.Keberadaan infrastruktur perhubungan ('jalan, jembatan, dan penyeberangan sungaildanaullaut serta perhubungan udara) Komponen Penilaian Kepemimpinan (Lenderslzip) Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupatentkota Nomor Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkiraan Kondisi
44. a.Sering
45. b.Cukup
46. c.Kurang
47. a.Berhasil
48. b.Cukup Berhasil
49. c.Kurang Rerhasil
50. a.Sering
51. b.Cukup
52. c.Kurang
53. a.Memadai
54. b.Cukup Memadai
55. c.Kurang Memadai Nilai 50 15 10 5 20 10 5 15 10 5 120 15 10 5 Komponen Penilaian kabupatenlkota
56. c.Penyediaan fasilitas air minum di lingkungan kabupatenlkota I d. Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya / 19 a. Memadai 15 Indikator
57. b.Keberadaan penerangan di lingkungan 18 I 1 20 1 b. Cukup Memadai 1 10 I 1 21 1 c. Kurang Mernadai / 5 Nomor Kode 13 10 5 15 10 14 15 16 17
58. c.Kurang Memadai
59. e.Penyediaan sarana pendidikan a. Memadai
60. b.Cukup Memadai 24 c. Kurang Memadai b.. Cukup Memadai
61. c.Kurang Memadai
62. a.Memadai
63. b.Cukup Memadai 5 Perkiraan Kondisi
64. a.Memadai Nilai 15 I f. Penyediaan karana kesehatan 26 I g. Penyediaan taman dan fasilitas umurn lainnya 25 27 I
65. b.Cukup Memadai I I
66. a.Memadai 10
67. c.Kurang Memadai 28 15 5 29 30 I I
68. a.Memadai 15
69. b.Cukup Memadai
70. c.Kurang Memadai 10 5 Menteri Negara Yenv u n a a n Aparatur Negara, No 3 Taufiq Effendi Komponen Penilaian Pendapat pemuka masyarakat terhadap kinerja BupatiIWalikota Indikator
71. h.Penyediaan papan layanan informasi masyarakat
72. a.Dukungan pemuka masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BupatiIWalikota
73. b.Pendapat pemuka masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Nomor Kode 3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 Perkiraan Kondisi
74. a.Memadai
75. b.Cukup Memadai c.. Kurang Memadai
76. a.Mendapat Dukungan Penuh
77. b.Cukup Mendapat Dukungan
78. c.Kurang Mendapat Dukungan
79. a.Baik
80. b.Cukup Baik
81. c.Kurang Baik Nilai 15 10 5 30 15 10 5 15 10 5 I'ETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUHLIK PEMERINTAH KABUPATENIKOTA BERDASARKAN PENDAPAT MASYARAKAT I . Umum 1) Materi penilaian didasarkan pada hasil kerja pemerintah kabupatedkota dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2) Penilaian atas hasil kerja penlerintah kabupatedkota dilakukan dengan cara tnemberikan nilai terhadap setiap indikator penilaian sesuai dengan jumlah volume kegiatan dan klas interval yang telah ditentukan. 3) Semua penilaian harus didukung oleh data yang otentik, baik berupa peraturan perundang- undangan maupun dokumen lainnya. Hasil kerja yang tidak didukung ole11 data yang otentik, tidak bisa digunakan sebagai indikator penilaian. I I . Penjelasan Masing-masing Komponen dan Indikator Penilaian
  1. 1.Kepemimpinan (Leadership), terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
82. a.Melakukan pertemuan baik formal maupuri nonforlnal dengan pemuka masyarakat, LSM, dadatau kelompok-kelompok masyarakat 1) Sering, dalam arti memberikan arahan pada pertemuan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali per minggu. 2) Cukup, dalam arti memberikan arahan pada pertemuan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali per bulan. 3) Kurang, dalam arti memberikan arahan pada pertemuan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali per tal~un.
83. b.Mengembangkan semangat entel-yreneurship (kewirausahaan) dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik 1) Berhasil, dalam arti berhasil menumbuhkan ente~yr-eneur-enterprenetirbaru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2) Cukup berhasil, dalam arti terdapat perubahan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik kearah yang lebih baik oleh unit pelayanan publik. 3) Kurang berhasil, dalam arti tidak ada perubahan atau peningkatan khususnya dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik.
84. c.Melakukan kunjungan kerja dan pembinaan pada unit-unit pelayanan publik 1) Sering, dalam arti melakukan kunjungan secara terjadual sekurang-kurangnya 1 kali per minggu. 2) Cukup, dalam arti melakukan kunjungan sekurang-kurangnya 1 kali per bulan. 3) Kurang, dalam arti ~nelakukankunjungan sekurang-kurangnya 2 kali per tahun.
  1. 2.Ketersediaan sarana fisik pelayanan publik kabupatenlkota, terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
85. a.Keberadaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan dan penyeberangan sungai/danau/laut serta perhubungan udara) di lingkungan kabupatedkota 1) Memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan tersedia dengan kuantitas dan kualitas baik (hotmix, cor beton dan mulus). 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan yang tersedia secara kuantitas cukup, namun kurang baik secara kualitas atau sebaliknya (panjang jalan, ketersediaan jembatan dan penyeberangan memenuhi kebutuhan, namun tingkat kenyamanan dan keamanan belum terjamin). 3) Kurang memadai, dalam arti tersedianya infrastruktur perhubungan yang tersedia baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan (ketersediaan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan dan kualitasnya masih jauh dari memadai).
86. b.Keberadaan penerangan di lingkungan kabupatedkota 1) Memadai, dalam arti tersedianya penerangan jalan umum secara merata baik di kota atau ibukota kabupaten, kecamatan, dan desa. 2 ) Cukup memadai, dalam arti tersedianya penerangan jalan umum secara merata pada kota atau ibukota kabupaten tetapi tidak merata pada kecamatan dan desa. 3) Kurang memadai, dalam arti penerangan jalan umum hanya terdapat pada tempat- tempat tertentu di kota atau ibukota kabupaten.
87. c.Penyediaan fasilitas air minum di lingkungan kabupatedkota 1) Memadai, dalam arti penyediaan instalasi air minum dengan kualitas memadai sudah menjangkau ibukota kabupatedkota, dan kecamatan serta dcsa. 2) Cukup memadai, dalam arti penyediaen instalasi air minum hanya menjangkau ibukota kabupatedkota, dan kecamatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 3) Kurang memadai, dalam arti penyediaan instalasi air minum hanya menjangkau sebahagian kecil ibukota kabupatedkota, dan kualitasnya masih jauh dari harapan masyarakat serta tidak tersedia secara kontinue.
88. d.Penyediaan sarana transportasi dan kelengkapannya 1) Memadai, dalam arti tersedianya ijin trayek dari ibukota kabupatedkota sampai kecamatan dan desa dan adanya terminal dengan fasilitas umum dan terpelihara secara baik. 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya ijin trayek hanya untuk angkutan umum antar kabupatenlkota dan adanya terminal yang bersih dan terpelihara. 3) Kurang memadai, dalam arti ijin trayek hanya diberikan kepada angkutan umum dari kecamatan ke ibukota kabupatenlkota dan belum tersedia terminal yang permanen.
89. e.Penyediaan sarana pendidikan 1) Memadai, dalam arti tersedianya sarana pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan dan jumlah siswa. 2) Cukup memadai, dalam arti sarana pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan jenis pendidikan dan jumlah siswa, sehingga diperlukan pengaturan jadual kegiatan belajar mengajar. 3) Kurang memadai, dalam arti perbandingan antara jenis pendidikan yang diperlukan dan jumlah siswa yang ada sangat tidak sebanding disebabkan kurangnya sarana pendidikan, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. ~\bualla11 hu LCL. 2) Cukup memadai, dalam arti terdapat taman dan fasilitas umum yang terawat baik di lokasi keramaian tertentu, sehingga menambah keindahan kota. 3) Kurang memadai, dalam arti keberadaan taman'kurang tertata dengan baik dan fasilitas umum kurang terawat, sehingga tidak memberikan nilai tambah bahkan dapat mengurangi keindahan kota.
90. h.Penyediaan papan layanan informasi masyarakat 1 ) Memadai, dalam arti tersedianya papan layanan informasi masyarakat pada berbagai tempat strategis sehingga sangat mudah diketahui masyarakat. 2) Cukup memadai, dalam arti tersedianya papan layanan informasi masyarakat hanya pada beberapa tempat tertentu, sehingga kurang diketahui masyarakat. 3 ) Kurang memadai, dalam arti penyediaan papan layanan informasi masyarakat dari . segi jumlah sangat terbatas, dan penempatannya tidak mudah diketahui masyarakat.
  1. 3.Pendapat pemuka masyarakat terhadap kinerja BupatiIWalikota, terdiri dari indikator penilaian sebagai berikut:
91. a.Dukungan pemuka masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bupaiilwalikota 1 ) Mendapat dukungan penuh, dalam arti masyarakat dapat menerima sepenuhnya kebijakan dan program kegiatan yang digariskan oleh ~ e m ~ i n ~ ~ h & & a n ~ ~ ~ ~ f i ; ~ . . - , ..- -- -- -.-.."J L,, U i \ U L q \ ,-..I.. uaP besar kebijakan dan program kegiatan yang digariskan oleh pemerintah kabupatenlkota. 3) Kurang mendapat dukungan, dalam arti masyarakat menolakJtidak mendukung sebahagian besar kebijakan dan program kegiatan yang digariskan oleh pemerintah kabupatedkota.
92. b.Pendapat pemuka.masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 1) Baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kabupatedkota sudah sesuai dengan harapan masyarakat. 2) Cukup baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kabupatedkota belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. 3) Kurang baik, dalam arti penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kabupatedkota masih banyak yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016