Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011
- Nomor
- 44
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGA- RAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERTAMA : Pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 dan 2 peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan digunakan sebagai acuan penilaian. KEDUA : Hasil penilaian Tim Penilai Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan 3 sebelum di tetapkan peraturan ini, dinyatakan sah untuk digunakan sebagai bahan penilaian oleh Tim Penilai Pusat. KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota dinyatakan tidak berlaku lagi. KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2011 4 Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 44 Tahun 2011 Tanggal : 14 Oktober 2011 PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA I. Pendahuluan A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh bupati/walikota sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan diantaranya kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota memerlukan komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari bupati/walikota dan seluruh jajarannya dalam 5 mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan publik. Kenyataan di beberapa daerah dimana pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sementara itu masih banyak daerah lain yang belum menunjukkan kemajuan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan pengalaman, adanya kompetisi pada unit pelayanan merupakan salah satu faktor pendorong guna memotivasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota, dipandang perlu dilakukan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kompetisi antar daerah. Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terhadap PerMenPAN Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih obyektif dan transparan. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Dengan pedoman ini sasaran yang ingin dicapai, yaitu bahwa melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki predikat “sangat baik” dan “baik”. 6 D. Komponen Penilaian Komponen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota, meliputi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin, pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik, kebijakan korporatisasi unit pelayanan, pengembangan manajemen pelayanan, kebijakan peningkatan profesionalisme pejabat/pegawai di bidang pelayanan publik, penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan, kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-government, dan penerapan SNI ISO 9001-2008 dalam pelayanan publik yang dalam prosesnya mulai dari hulu sampai ke hilir (SKPD berikut UPTDnya), serta peningkatan Human Development Index (HDI). E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
7
II. Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instrumen penilaian yang memuat komponen penilaian dan indikator didasarkan pada hasil kerja pemerintah kabupaten/kota 3 (tiga) tahun terakhir, meliputi:
8
9
10
1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2) Indeks Integritas Pelayanan berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3) Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan penilaian Transparency International Indonesia (TII). 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 5) Kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan (penghargaan Adipura) 11
12
III. Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian A. Tim Penilai Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari:
13
B. Penilaian Penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah sebagai berikut:
1) Tim Penilai Tingkat Provinsi melaksanakan penilaian terhadap seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang belum pernah menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara sesuai pedoman yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran 2. 2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Tim Penilai Tingkat Provinsi dapat dibagi ke dalam Subtim Penilai untuk melakukan penilaian pada beberapa kabupaten/kota. 3) Tim Penilai Tingkat Provinsi memilih kabupaten/kota yang dinilai terbaik sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan. 4) Penetapan sebagaimana pada angka 3) disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Deputi Bidang Pelayanan Publik. 14
1) Tim Penilai Tingkat Pusat menerima usulan dari gubernur yang disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kabupaten/kota yang dinilai terbaik di provinsi masing- masing. 2) Tim Penilai Tingkat Pusat akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan selanjutnya bagi daerah yang memenuhi kelengkapan dokumen pendukung akan dilakukan penilaian lapangan. 3) Dalam melakukan penilaian lapangan, Tim Penilai Tingkat Pusat bersama-sama Tim Penilai Tingkat Provinsi melakukan pengecekan dokumen terhadap usulan sebagaimana angka 2) di provinsi masing-masing. 4) Tata cara pengecekan dokumen dilakukan melalui: a) Penelitian peraturan perundang-undangan daerah dan dokumen resmi lainnya. b) Wawancara dengan bupati/walikota dan pejabat pemerintah kabupaten/kota terkait. c) Wawancara dengan pemuka masyarakat dan LSM. d) Wawancara dengan pihak lain terkait, apabila diperlukan. 5) Hasil penilaian sebagaimana angka 2) dan 3) disampaikan oleh Tim Penilai Tingkat Pusat kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk ditetapkan sebagai pemerintah kabupaten/kota dengan predikat “sangat baik” dan “baik”. IV. Penghargaan
15
V. Lain-lain
16 Lampiran 2Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi BirokrasiNomor : 44 Tahun 2011 Tanggal : 14 Oktober 2011 INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL KERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai 1 KebijakanDeregulasi danDebirokratisasiPelayanan Publik a. Jenis pelayanan yang mekanismenyadisederhanakan. Jenis Setiap jenis,Nilai maksimal 130 120 b. Jenis pelayanan yang ada pada semua PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP). Jenis Setiap jenis,(minimal 5 jenis)Nilai maksimal 115 17 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai c. Kualifikasi PTSP berdasarkan klasifikasi Bintang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Tahun 2010 dan Tahun 2011. PTSP Bintang 5Bintang 4Bintang 3Bintang 2Bintang 1 Non Bintang 30 2520 1510 5 d. Kebijakan tentang penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan per-UU-an PerdaPeraturan bupati/walikota 2015 e. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP). Standar Pelayanan Publik a. Mengacu UU No 25/2009, tiap jenis SPP b. Belum mengacu UU25/2009, tiap jenis SPPNilai maksimal a & b 10,5 30 f. Penetapan maklumat/janji pelayanan oleh unit/ satker/SKPD. Unit pelayanan Tiap unit pelayananNilai maksimal 0,5 15 2 KebijakanPeningkatanPartisipasiMasyarakat a. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 55 2015 18 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai b. Lembaga yang menangani pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik sampai dengan penyelesaian tindak lanjutnya. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 2015 c. Pertemuan/forum komunikasi atau sejenisnya antarabupati/walikota dengan masyarakat dalam rangka implementasi PerMenPAN Nomor 13 Tahun 2009tentang Pedoman Peningkatan Kualitas PelayananPublik dengan Partisipasi Masyarakat. Kali Pertemuan Tiap pertemuanNilai maksimal 1 15 3 KebijakanPemberianPenghargaan danPenegakan Disiplin a. Pengaturan pemberian penghargaan dalam rangkamendorong peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 65 2015 b. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai unitpelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerjayang baik. Penghargaan Tiap penghargaanNilai maksimal 1 15
Penghargaan Tiap penghargaan dalambentuk :a. Pialab. PiagamNilai maksimal 10,5 15 19 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai
Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan bupati/ walikota dan sudahdilaksanakan
Pelaksanaan sosialisasi dibuktikan dengan adanya laporan, fotodan dokumen pendukung lainnya. Kali Tiap kali sosialisasiNilai maksimal 45 1 15
Unit Tiap kunjungan ke unitpelayananNilai maksimal 1 15 c. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yangdilakukan oleh pembina pelayanan publik berupa penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pelayanan. Hasil tindak lanjut disertai bukti-buktiperbaikan yang dilakukan. Unit Tiap unit pelayanan yangmelakukan tindak lanjutNilai maksimal 1 15 20 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai 5 KebijakanKorporatisasi UnitPelayanan
Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 45 3 15 b. Pihak lain (swasta dan/atau lembaga masyarakat) yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan mengacupola pelayanan korporasi, yang diserahi kewenanganuntuk melakukan pengelolan pelayanan tetap dalampengendalian Pemerintah Kabupaten/Kota. Lembaga Tiap lembagaNilai maksimal 1 15 c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentukdalam upaya peningkatan pelayanan publik. BUMD Tiap unit BUMD yang adadan masih operasionalNilai maksimal 3 15 6 PengembanganManajemenPelayanan a. Unit pelayanan yang telah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan KepMenPAN Nomor 25 Tahun 2004tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 105 1 15 b. Unit pelayanan yang menerapkan standar pelayananpublik (SPP). Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 21 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai c. Unit pelayanan yang telah melaksanakan proses pelayanan sesuai prosedur tetap (SOP) yang telahditetapkan. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 d. Unit pelayanan yang melakukan pelayanan jemputbola. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 e. Unit pelayanan yang menerapkan pola pelayananbagi masyarakat rentan minimal menyediakan saranaprasarana dan petugas bagi penyandang cacat danlansia secara khusus. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 f. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil surveiIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 g. Unit pelayanan yang menerapkan sambungan langsung telepon ( hot line service ) dan/atau pengelolaan SMS. Termasuk e-complaint melalui internet dan ada petugas khusus (operator) yang mengelola. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 7 KebijakanPeningkatanProfesionalismePejabat/Pegawai diBidang PelayananPublik a. Penerapan jabatan fungsional untuk meningkatkankualitas pelayanan yang dibuktikan dengan pengangkatan pejabat per jenis jabatan fungsionalyang bersangkutan. Jenis Jabatan Fungsional Tiap jenis jabatanfungsionalNilai maksimal 60 115 22 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat)yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, minimal 24 jam atau 3 harisetiap kali pelatihan. Kali Pelatihan Tiap kali pelatihanNilai maksimal 1 10 c. Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional dari alokasi APBD. % Tiap 1% anggaranNilai maksimal 1 20 d. Pegawai pada unit pelayanan publik yang sedang dan telah mengikuti pendidikan tugas belajar Progam S-3, S-2, S-1/D-4 dan/atau D-3. Pegawai Tiap Pegawai :S-3S-2S-1/D-4D-3Nilai maksimal 210,750,5 15 23 8 Penghargaan di BidangPeningkatan Kualitas PelayananPublik a. Penghargaan dari Lembaga Resmi Internasional. b. Penghargaan dari Pemerintah Pusat. c. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi. d. Pemeringkatan/penilaian:1) Opini BPK 2) Indek Integritas Pelayananberdasarkan penilaian KPK 3) IPK Daerah (TII) 4) Akuntabilitas KinerjaPemerintahan 5) Kebersihan dan pengelolaanlingkungan perkotaan(penghargaan Adipura) PenghargaanPenghargaanPenghargaanPenghargaan Tiap penghargaanTiap penghargaanTiap penghargaanNilai maksimalindikator a,b dan c - WTP - WDP - Ranking 1 s.d 5 - Ranking 6 s.d 10 - Ranking 1 s.d 5 - Ranking 6 s.d 10 - Nilai BB s.d. AA - Nilai CC s.d . B Tiap penghargaanNilai maksimalindikator d (1,2,3,4 dan5) 45 53215525252525 30 24 9 Kebijakan PembangunanKemasyarakatan danKesejahteraan a. Pembebasan biaya SPP bagiseluruh siswa sekolah negeri:1) SLA 2) SLP 3) SD/setingkat SekolahSekolahSekolah Tiap sekolahTiap sekolahTiap sekolahNilai maksimal 215 321 60 b. Jumlah rata-rata siswa pertahunyang menerima bea siswa yangbersumber dari APBD:1) SLA 2) SLP 3) SD/setingkat SiswaSiswaSiswa Tiap siswaTiap siswaTiap siswaNilai maksimal 210,5 45 c. Prosentase rata-rata alokasi anggaran bidang pendidikan dalamAPBD untuk penyediaan fasilitaspendidikan, termasuk belanja pegawai. % Mulai dari 20% Setiap Tambahan 1 % Nilai maksimal 52 15 25
Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar internasional Sekolah Tiap sekolahNilai maksimal 5 15 f. Penetapan kebijakan daerah dalamPembebasan biaya berobat di luarPT. ASKES. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota 2015 g. Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan berobat di luar PT. ASKES. % Setiap 1% Nilai Maksimal 1,5 15 h. Prosentase rata-rata peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ke KS-3. % Setiap 1% Nilai Maksimal 1,5 15 i. Peningkatan Human Development Index (HDI). % Setiap 1% Nilai Maksimal 5 15 10 Kebijakan dalam mendorongpembangunan ekonomi daerah a. Penetapan kebijakan daerah dalampemberian fasilitas penanaman modal di daerah. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota 80 2015 26 b. Prosentase rata-rata per tahun peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 c. Prosentase rata-rata per tahun peningkatan jumlah penerimaan PAD. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 d. Prosentase rata-rata per tahunpeningkatan/ penyediaan lapangankerja. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 e. Prosentase rata-rata per tahun penurunan angka kemiskinan. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 11 Kebijakan Pengembangan danPemanfaatan E-Government a. Penetapan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan E- Government di kabupaten/ kota. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota c. Peraturan/Keputusan PimpinanInstansi 95 201510 b. Penetapan jenis pelayanan yang metoda kerjanya diubah dari caramanual ke elektronik, sehingga dapat diterapkan sistem pelayananonline . Jenis Tiap jenis pelayananNilai maksimal 0,5 30 27 c. Penetapan, penerapan dan pengembangan sistem informasi pelayanan pada unit pelayanan publik. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 0,5 30 d. Penetapan pembangunan home page/ situs kabupaten/kota. Home page/ situs tersebut harus di update secara terus menerus minimal 2 (dua) minggu sekali, dan berisi informasi paling tidak berisi dataumum, profil, dan pelayanan yangdiberikan oleh Pemerintah. Kabupaten/Kota. Homepage /situs Ada dan di update Ada, tetapi tidak diupdate 15 5 12 Penerapan SNI ISO 9001-2008Dalam Pelayanan Publik yangdalam prosesnya mulai dari hulusampai ke hilir (SKPD berikutUPTDnya) a. Jenis pelayanan dalam pembinaanmandiri/konsultan ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayanan 60 1 b. Jenis pelayanan dalam proses sertifikasi ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayanan 3 c. Jenis pelayanan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayananNilai maksimal a, b, & c 5 60 4 Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 44 Tahun 2011 Tanggal : 14 Oktober 2011 PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA I. Pendahuluan A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh bupati/walikota sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan diantaranya kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota memerlukan komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari bupati/walikota dan seluruh jajarannya dalam 5 mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan publik. Kenyataan di beberapa daerah dimana pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sementara itu masih banyak daerah lain yang belum menunjukkan kemajuan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan pengalaman, adanya kompetisi pada unit pelayanan merupakan salah satu faktor pendorong guna memotivasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota, dipandang perlu dilakukan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kompetisi antar daerah. Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terhadap PerMenPAN Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih obyektif dan transparan. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Dengan pedoman ini sasaran yang ingin dicapai, yaitu bahwa melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki predikat “sangat baik” dan “baik”. 6 D. Komponen Penilaian Komponen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota, meliputi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin, pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik, kebijakan korporatisasi unit pelayanan, pengembangan manajemen pelayanan, kebijakan peningkatan profesionalisme pejabat/pegawai di bidang pelayanan publik, penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan, kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-government, dan penerapan SNI ISO 9001-2008 dalam pelayanan publik yang dalam prosesnya mulai dari hulu sampai ke hilir (SKPD berikut UPTDnya), serta peningkatan Human Development Index (HDI). E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
7
II. Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instrumen penilaian yang memuat komponen penilaian dan indikator didasarkan pada hasil kerja pemerintah kabupaten/kota 3 (tiga) tahun terakhir, meliputi:
8
9
10
1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2) Indeks Integritas Pelayanan berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3) Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan penilaian Transparency International Indonesia (TII). 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 5) Kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan (penghargaan Adipura) 11
12
III. Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian A. Tim Penilai Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari:
13
B. Penilaian Penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah sebagai berikut:
1) Tim Penilai Tingkat Provinsi melaksanakan penilaian terhadap seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang belum pernah menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara sesuai pedoman yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran 2. 2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Tim Penilai Tingkat Provinsi dapat dibagi ke dalam Subtim Penilai untuk melakukan penilaian pada beberapa kabupaten/kota. 3) Tim Penilai Tingkat Provinsi memilih kabupaten/kota yang dinilai terbaik sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan. 4) Penetapan sebagaimana pada angka 3) disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Deputi Bidang Pelayanan Publik. 14
1) Tim Penilai Tingkat Pusat menerima usulan dari gubernur yang disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kabupaten/kota yang dinilai terbaik di provinsi masing- masing. 2) Tim Penilai Tingkat Pusat akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan selanjutnya bagi daerah yang memenuhi kelengkapan dokumen pendukung akan dilakukan penilaian lapangan. 3) Dalam melakukan penilaian lapangan, Tim Penilai Tingkat Pusat bersama-sama Tim Penilai Tingkat Provinsi melakukan pengecekan dokumen terhadap usulan sebagaimana angka 2) di provinsi masing-masing. 4) Tata cara pengecekan dokumen dilakukan melalui: a) Penelitian peraturan perundang-undangan daerah dan dokumen resmi lainnya. b) Wawancara dengan bupati/walikota dan pejabat pemerintah kabupaten/kota terkait. c) Wawancara dengan pemuka masyarakat dan LSM. d) Wawancara dengan pihak lain terkait, apabila diperlukan. 5) Hasil penilaian sebagaimana angka 2) dan 3) disampaikan oleh Tim Penilai Tingkat Pusat kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk ditetapkan sebagai pemerintah kabupaten/kota dengan predikat “sangat baik” dan “baik”. IV. Penghargaan
15
V. Lain-lain
16 Lampiran 2Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi BirokrasiNomor : 44 Tahun 2011 Tanggal : 14 Oktober 2011 INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL KERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai 1 KebijakanDeregulasi danDebirokratisasiPelayanan Publik a. Jenis pelayanan yang mekanismenyadisederhanakan. Jenis Setiap jenis,Nilai maksimal 130 120 b. Jenis pelayanan yang ada pada semua PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP). Jenis Setiap jenis,(minimal 5 jenis)Nilai maksimal 115 17 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai c. Kualifikasi PTSP berdasarkan klasifikasi Bintang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Tahun 2010 dan Tahun 2011. PTSP Bintang 5Bintang 4Bintang 3Bintang 2Bintang 1 Non Bintang 30 2520 1510 5 d. Kebijakan tentang penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan per-UU-an PerdaPeraturan bupati/walikota 2015 e. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP). Standar Pelayanan Publik a. Mengacu UU No 25/2009, tiap jenis SPP b. Belum mengacu UU25/2009, tiap jenis SPPNilai maksimal a & b 10,5 30 f. Penetapan maklumat/janji pelayanan oleh unit/ satker/SKPD. Unit pelayanan Tiap unit pelayananNilai maksimal 0,5 15 2 KebijakanPeningkatanPartisipasiMasyarakat a. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 55 2015 18 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai b. Lembaga yang menangani pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik sampai dengan penyelesaian tindak lanjutnya. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 2015 c. Pertemuan/forum komunikasi atau sejenisnya antarabupati/walikota dengan masyarakat dalam rangka implementasi PerMenPAN Nomor 13 Tahun 2009tentang Pedoman Peningkatan Kualitas PelayananPublik dengan Partisipasi Masyarakat. Kali Pertemuan Tiap pertemuanNilai maksimal 1 15 3 KebijakanPemberianPenghargaan danPenegakan Disiplin a. Pengaturan pemberian penghargaan dalam rangkamendorong peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerahb. Peraturan bupati/ walikota 65 2015 b. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai unitpelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerjayang baik. Penghargaan Tiap penghargaanNilai maksimal 1 15
Penghargaan Tiap penghargaan dalambentuk :a. Pialab. PiagamNilai maksimal 10,5 15 19 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai
Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan bupati/ walikota dan sudahdilaksanakan
Pelaksanaan sosialisasi dibuktikan dengan adanya laporan, fotodan dokumen pendukung lainnya. Kali Tiap kali sosialisasiNilai maksimal 45 1 15
Unit Tiap kunjungan ke unitpelayananNilai maksimal 1 15 c. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yangdilakukan oleh pembina pelayanan publik berupa penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pelayanan. Hasil tindak lanjut disertai bukti-buktiperbaikan yang dilakukan. Unit Tiap unit pelayanan yangmelakukan tindak lanjutNilai maksimal 1 15 20 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai 5 KebijakanKorporatisasi UnitPelayanan
Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 45 3 15 b. Pihak lain (swasta dan/atau lembaga masyarakat) yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan mengacupola pelayanan korporasi, yang diserahi kewenanganuntuk melakukan pengelolan pelayanan tetap dalampengendalian Pemerintah Kabupaten/Kota. Lembaga Tiap lembagaNilai maksimal 1 15 c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentukdalam upaya peningkatan pelayanan publik. BUMD Tiap unit BUMD yang adadan masih operasionalNilai maksimal 3 15 6 PengembanganManajemenPelayanan a. Unit pelayanan yang telah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan KepMenPAN Nomor 25 Tahun 2004tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 105 1 15 b. Unit pelayanan yang menerapkan standar pelayananpublik (SPP). Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 21 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai c. Unit pelayanan yang telah melaksanakan proses pelayanan sesuai prosedur tetap (SOP) yang telahditetapkan. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 d. Unit pelayanan yang melakukan pelayanan jemputbola. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 e. Unit pelayanan yang menerapkan pola pelayananbagi masyarakat rentan minimal menyediakan saranaprasarana dan petugas bagi penyandang cacat danlansia secara khusus. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 f. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil surveiIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 g. Unit pelayanan yang menerapkan sambungan langsung telepon ( hot line service ) dan/atau pengelolaan SMS. Termasuk e-complaint melalui internet dan ada petugas khusus (operator) yang mengelola. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 1 15 7 KebijakanPeningkatanProfesionalismePejabat/Pegawai diBidang PelayananPublik a. Penerapan jabatan fungsional untuk meningkatkankualitas pelayanan yang dibuktikan dengan pengangkatan pejabat per jenis jabatan fungsionalyang bersangkutan. Jenis Jabatan Fungsional Tiap jenis jabatanfungsionalNilai maksimal 60 115 22 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Klas Interval Nilai b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat)yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, minimal 24 jam atau 3 harisetiap kali pelatihan. Kali Pelatihan Tiap kali pelatihanNilai maksimal 1 10 c. Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional dari alokasi APBD. % Tiap 1% anggaranNilai maksimal 1 20 d. Pegawai pada unit pelayanan publik yang sedang dan telah mengikuti pendidikan tugas belajar Progam S-3, S-2, S-1/D-4 dan/atau D-3. Pegawai Tiap Pegawai :S-3S-2S-1/D-4D-3Nilai maksimal 210,750,5 15 23 8 Penghargaan di BidangPeningkatan Kualitas PelayananPublik a. Penghargaan dari Lembaga Resmi Internasional. b. Penghargaan dari Pemerintah Pusat. c. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi. d. Pemeringkatan/penilaian:1) Opini BPK 2) Indek Integritas Pelayananberdasarkan penilaian KPK 3) IPK Daerah (TII) 4) Akuntabilitas KinerjaPemerintahan 5) Kebersihan dan pengelolaanlingkungan perkotaan(penghargaan Adipura) PenghargaanPenghargaanPenghargaanPenghargaan Tiap penghargaanTiap penghargaanTiap penghargaanNilai maksimalindikator a,b dan c - WTP - WDP - Ranking 1 s.d 5 - Ranking 6 s.d 10 - Ranking 1 s.d 5 - Ranking 6 s.d 10 - Nilai BB s.d. AA - Nilai CC s.d . B Tiap penghargaanNilai maksimalindikator d (1,2,3,4 dan5) 45 53215525252525 30 24 9 Kebijakan PembangunanKemasyarakatan danKesejahteraan a. Pembebasan biaya SPP bagiseluruh siswa sekolah negeri:1) SLA 2) SLP 3) SD/setingkat SekolahSekolahSekolah Tiap sekolahTiap sekolahTiap sekolahNilai maksimal 215 321 60 b. Jumlah rata-rata siswa pertahunyang menerima bea siswa yangbersumber dari APBD:1) SLA 2) SLP 3) SD/setingkat SiswaSiswaSiswa Tiap siswaTiap siswaTiap siswaNilai maksimal 210,5 45 c. Prosentase rata-rata alokasi anggaran bidang pendidikan dalamAPBD untuk penyediaan fasilitaspendidikan, termasuk belanja pegawai. % Mulai dari 20% Setiap Tambahan 1 % Nilai maksimal 52 15 25
Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar internasional Sekolah Tiap sekolahNilai maksimal 5 15 f. Penetapan kebijakan daerah dalamPembebasan biaya berobat di luarPT. ASKES. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota 2015 g. Prosentase rata-rata alokasi anggaran untuk pembiayaan berobat di luar PT. ASKES. % Setiap 1% Nilai Maksimal 1,5 15 h. Prosentase rata-rata peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ke KS-3. % Setiap 1% Nilai Maksimal 1,5 15 i. Peningkatan Human Development Index (HDI). % Setiap 1% Nilai Maksimal 5 15 10 Kebijakan dalam mendorongpembangunan ekonomi daerah a. Penetapan kebijakan daerah dalampemberian fasilitas penanaman modal di daerah. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota 80 2015 26 b. Prosentase rata-rata per tahun peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 c. Prosentase rata-rata per tahun peningkatan jumlah penerimaan PAD. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 d. Prosentase rata-rata per tahunpeningkatan/ penyediaan lapangankerja. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 e. Prosentase rata-rata per tahun penurunan angka kemiskinan. % Setiap 1% Nilai Maksimal 0,75 15 11 Kebijakan Pengembangan danPemanfaatan E-Government a. Penetapan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan E- Government di kabupaten/ kota. Peraturan Per-UU-an Ditetapkan dengan :a. Peraturan daerah b. Peraturan bupati/walikota c. Peraturan/Keputusan PimpinanInstansi 95 201510 b. Penetapan jenis pelayanan yang metoda kerjanya diubah dari caramanual ke elektronik, sehingga dapat diterapkan sistem pelayananonline . Jenis Tiap jenis pelayananNilai maksimal 0,5 30 27 c. Penetapan, penerapan dan pengembangan sistem informasi pelayanan pada unit pelayanan publik. Unit Tiap unit pelayananNilai maksimal 0,5 30 d. Penetapan pembangunan home page/ situs kabupaten/kota. Home page/ situs tersebut harus di update secara terus menerus minimal 2 (dua) minggu sekali, dan berisi informasi paling tidak berisi dataumum, profil, dan pelayanan yangdiberikan oleh Pemerintah. Kabupaten/Kota. Homepage /situs Ada dan di update Ada, tetapi tidak diupdate 15 5 12 Penerapan SNI ISO 9001-2008Dalam Pelayanan Publik yangdalam prosesnya mulai dari hulusampai ke hilir (SKPD berikutUPTDnya) a. Jenis pelayanan dalam pembinaanmandiri/konsultan ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayanan 60 1 b. Jenis pelayanan dalam proses sertifikasi ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayanan 3 c. Jenis pelayanan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO. Jenis pelayanan Tiap jenis pelayananNilai maksimal a, b, & c 5 60
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)