DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2009

Nomor: 14
Tahun: 2009
Ditetapkan: 25 September 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WlDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA. Menetapkan: Memperhatikan: 1. Usul Kepata lembaga Adrninistrasi Negara dengan surat Nomor 18/Kep/lll/2009 tanggal23 Maret 2009;

2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30N.134-1/93 tanggal 22 Juli 2009; 5
11.Pendidikandan Pelatihantingkat menengahadalah Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon III, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang madya, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Madya,dan DiklatTeknislainnyayang setara;
12.Pendidikan dan Pelatihan tingkat lanjutan adalah Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon IV, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang muda atau yang setara, yang terdiri dari Diktat KepemimpinanTingkat IV, Diktat Fungsional jenjang Tingkat Muda, dan Diklat Teknis lainnya yang setara;
6.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan maslnq-masmq,
7.Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diktat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS;
8.Spesialisasi Widyaiswara adatah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalamankerjanya;
9.Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,dan kompetensisubstantif;
10.Pendidikandan Petatihantingkat tinggi adalahDiklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural Eselon I, Eselon II, dan kompetensi jabatan fungsional jenjang utama, yang terdiri dari Diklat KepemimpinanTingkat I dan Tingkat II, Dik!atFungsional jenjang Tingkat Utama, dan Diklat Teknis lainnya yang setara;

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.
(3)Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan. ·Pasal 4
(1)Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik. mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah masing-masing.
(2)Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS.

Pasal 2

Jabatari Fuhgsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

(1)Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.

14.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya;
15.Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. dan bertugas menilai prestasi kerta Widyaiswara.
13.Pendidikan dan Pelatihan tingkat dasar adalah Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencapai persyaratan kompetensi PNS yaitu Diklat Prajabatan, dan Diktat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang terdiri dari Diktat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang setara;

h.menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
g.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan FungsionalWidyaiswara;
f.melakukan evaluasi dan penempatan Jabatan FungsionalWidyaiswara;
e.menyelenggarakan dan memfasilitasi Diklat Fungsional Widyaiswara dan Diklat Teknis bagi Widyaiswara;
d.menyusun kurikulum Diklat Jabatan Fungsional Widyaiswara;
c.menyelenggarakan dan memfasilitasi seleksi dan pengembanganJabatanFungsionalWidyaiswara;
b.menetapkanstandar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
a.menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; 7

(2)Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukantugas pembinaan antara lain meliputi:

BAB II

RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN,DAN TUGASPOKOK 6

Pasal 5

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalahLembagaAdministrasiNegara (LAN).
(3)Widyaiswara yang mefaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Diklat Pemerintah di luar instansinya, harus mendapat surat penugasan dari Pimpinan lembaga Diklat pemerintah masing-masing.
1. b.Pengembangan dan PeJaksanaan Diklat, terdiri dari:
  1. 1.penganalisisan kebutuhan Diklat;
  2. 2.penyusunan kurikulum DikJat;
  3. 3.penyusunan bahan DikJats.esuai spesialisasinya;
  4. 4.pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diktat sesuai spesialisasinya;
  5. 5.perneriksaan ujian Diklat sesuai spesialisasinya;
  6. 6.pernbirnbingan peserta Diklat pada Diktat Struktural sesuai spesialisasinya;
  7. 7.pengelolaan program Diklat di instansinya; dan
  8. 8.pengevaluasian program Diklat. 8 Pasal 6
(1)Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara yang diniJai angka kreditnya, terdiri atas:
1. a.Pendidikan, terdiri dari:
  1. 1.Pendidikan sekolah· yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/ge!ar kesarjanaan;
  2. 2.Diklat dan mernperoleh Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
  3. 3.Diklat Prajabatan dan memperoleh STTPP/sertifikat. I. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika protesi dan kode etik Widyaiswara. BABIV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
2. k.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
3. j.mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara serta petunjuk pelaksanaannya; I. menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
(1)Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1. a.Widyaiswara Pertama;
2. b.Widyaiswara Muda;
3. c.Widyaiswara Madya;
4. d.Widyaiswara Utama. BABV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PasaJ7 9
5. c.Pengembangan Profesi, terdiri dari:
  1. 1.pembuatan Karya Tulis f1miah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya;
  3. 3.pembuatan peraturanlpanduan dalam lingkup kedikJatan;dan
  4. 4.pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya.
6. d.Unsur Penunjang, meliputi:
  1. 1.peran serta dalam seminarllokakarya dalam rangka pengembangan wawasanlkompetensi Widyaiswara;
  2. 2.keanggotaan dalam organisasi profesi;
  3. 3.keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  4. 4.pembimbingan kepada Wtdyaiswara jenjang di bawahnya;
  5. 5.perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya;
  6. 6.perolehan piagam kehormatanltanda jasa;
(2)Unsur dan sub unsur kegiatan Wtdyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian angka kreditnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
(4)Penetapan JenJang jabatan Widyaiswara untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

2.Pembina Utama, 9010ngan ruang IV/e.
1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;

d.Widyaiswara Utama:
1. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
c.Widyaiswara Madya:
1. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d.
2. 1.Penata, golongan ruang III/c;
b.Widyaiswara Muda: .
1. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. 1.Penata Muda, golongan ruang IIl/a; 10
a.Widyaiswara Pertama:

(2)Jenjang pangkat Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: I
1. a.Widyaiswara Pertama, yaitu:
  1. 1.menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
  2. 2.menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
  3. 3.menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
  4. 4.menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
  5. 5.menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
  6. 6.menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
  7. 7.menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Lanjutan;
  8. 8.menyusun kurikulum Diktat Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Menengah;
  9. 9.menyusun kurikulum Diklat teknis; 10.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan I dan II; 11.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan III; 12.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 13.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
  10. 14.menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)! Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diktat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembetajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Gotongan I dan II; I I I 1 I I ! i i, PasalS
(1)Rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut: .BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI 11 12 15.menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)! Rancang Sangun Pembelajaran Mata Diklat (RSPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)!Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 16.menyusun Garis-garis Sesar Program Pembelajaran (GBPP)I Rancang Sangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesiaJisasinyapada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 17.menyusun Garis-garis Sesar Program Pembelajaran (GBPP)! Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)!Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 18.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 19.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;

20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
21.menyusun bahan tayang sesuai spesiaJisasinya pada Diklat Teknis;
22.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan Idan II:
23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;
24.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjejangan Tingkat Dasar;
25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
26.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan Idan II;
39.melaksanakan evaluasi program Diktat pada Diklat Prajabatan GoJonganI dan II;
40.melaksanakan evatuasi program Diktat pada Diktat Prajabatan Golongan III;
41.melaksanakan evatuasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
42.melaksanakan evaluasi program Diktat pada Diktat Teknis. Diklat sesuai Fungsional
36.memeriksa jawaban ujian spesiaJisasinya pada Diktat Penjenjangan Tingkat Dasar;
37.memeriksa jawaban ujian Diktat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
38.mengelola program Diktat di instansinya; 13 27.menyusun·soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;
28.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
29.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesiaJisasinya pada Diklat Teknis;
30.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
31.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;
32.melaksanakan tatap muka di depan keJas Diktat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
33.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diktat Teknis;
34.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
35.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; 10.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 11.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 12.menyusun kurikulum Diklat pada Diktat Teknis; 13.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 14.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diktat Pembentukan Jabatan Fungsional;
15.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Laniutan; 16.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis; 17.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
18.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 14

b.'Nidyaiswara Muda, yaitu:
1. 1.melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2. 2.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
3. 3.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Gotongan '";
4. 4.menyusun kurikulum Diktat pada Diktatpim Tingkat tV;
5. 5.menyusun kurikulum Diktat pada Diklatpim Tingkat III;
6. 6.menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;
7. 7.menyusun kurikuJum Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
8. 8.menyusun kurikulum Diktat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
9. 9.menyusun kurikulum Diktat pada Diklat Fungsionar Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 15 19.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesiaJisasinya pada Diklat Fungsionat Penjenjangan Tingkat lanjutan;
10. 20.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 21.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 22.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diktat Pembentukan Jabatan Fungsional; 23.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsionat Penjenjangan Tingkat lanjutan;
11. 24.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 26.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada DiklatPembentukan Jabatan Fungsional;
12. 27.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 28.menyusun moduJ Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 30.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 31.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 32.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diktat sesuai spesialisasinya pada Diktatpim Tingkat IV;
13. 34.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
14. 41.membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
15. 42.membimbing peserta Diklat da!am Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Observasi Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
16. 43.menjadi moderator/narasumber pada seminarllokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
17. 44.mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota;
18. 45.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat IV;
19. 46.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
20. 47.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
21. 48.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. Diklat sesuai Fungsional
22. 39.memeriksa jawaban ujian spesialisasinya pada Diklat Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
23. 40.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 35.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
24. 36.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 37.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 38.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Flmgsional; • 16 15.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 16.menyusun bahan ajar sesuai spesiaJisasinya pada Diklat Teknis;
25. 17.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 18.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
26. 19.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
27. 20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional9.' menyusun kurikulum DikJat Penjenjangan Tingkat Dasar; 10.menyusun kurikulum DikJat Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 11.menyusun kurikulum DikJat Penjenjangan Tingkat menengah;
28. 12.menyusun kurikuJum Diklat Penjenjangan Tingkat Tinggi; 13.menyusun kurikulum Diklat Teknis; 14.menyusun bahan ajar sesuai spesiaJisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 17 C. Widyaiswara Madya, yaitu:
29. 1.melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
30. 2.menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
31. 3.menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
32. 4.menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; 5.· menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
33. 6.menyusun kurikulum Diklalpim Tingkat JJ;
34. 7.menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I;
35. 8.menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 18 21.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 22.menyusun bahan tayang sesuai speslallsaslnya pada Diklat Teknis;
36. 23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
37. 24.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
38. 26.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
39. 27.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional TIngkat Menengah;
40. 28.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
41. 29.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpimm Tingkat Ill;
42. 30.melaksanakan tatap rnuka di depan kelas Diklat sesuai spesiaJisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
43. 31.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
44. 32.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
45. 33.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
46. 34.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
47. 35.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada DikJatpimTingkat IV sesuai spesialisasinya; 36.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesiaJisasinya;
48. 37.membimbing peserta Diklat dalam PKLlOL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 10.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I:
d.Widyaiswara Utama, yaitu:
1. 1.melaksanakan anatisis kebutuhan Diklat;
2. 2.menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III;
3. 3.menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;
4. 4.menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I;
5. 5.menyusun kurikutum Diktat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
6. 6.menyusun kurikutum Dikiat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah;
7. 7.menyusun kurikuJum Diklat pada Diklat FungsionaJ Penjenjangan Tingkat Tinggi;
8. 8.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;
9. 9.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II: 19
10. 38.membimbing peserta Diklat dalam PKUOL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya:
11. 39.menjadi moderator/narasumber pada seminarl lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
12. 40.menjadi moderator/narasumber pada seminarl lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diktatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
13. 41.mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;
14. 42.melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III;
15. 43.melaksanakan evaluasi program Diktat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah;
16. 44.melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis. " 20 11.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 12.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 13.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 14.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 15.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 16.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 17.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 18.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 19.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diktat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
17. 20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
18. 21.menyusun modul Diktat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
19. 22.menyusun mcdul Diklat sesuai spesialisasinya pada DikJatpimTingkat I;
20. 23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
21. 24.menyusun modul Diktat sesuai spesialisasinya pada Diktat Teknis;
22. 25.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 21
23. 37.membimbing peserta Diktat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
24. 38.membimbing peserta Diklat dalam penulisan .KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
25. 39.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat ll sesuai spesialisasinya;
26. 40.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
27. 41.membimbing peserta Diklat dalam PKUOL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; Diklat sesuai Fungsional
28. 35.memeriksa jawaban ujian spesiaJisasinya pada Diklat Penjenjangan Tingkat Tinggi;
29. 36.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
30. 26.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
31. 27.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
32. 28.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
33. 29.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
34. 30.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
35. 31.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
36. 32.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
37. 33.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasfnya pada Diklatpim Tingkat II; ..
38. 34.memeriksa jawaban ujian . Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat l:

(2)Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas Widyaiswara diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. 22

42.membimbing peserta Diklat dalam PKUOL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
43.membimbing peserta Diklat dalam PKUOL pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;
44.membimbing peserta Diklat dalam PKUOL pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
45.menjadi moderator/narasumber pada seminarl lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
46.menjadi moderator/narasumber pada seminarl lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
47.menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat " sesuai spesialisasinya;
48.menjadi moderator/narasumber pada seminarl lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
49.mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;
50.melaksanakan evaluasi program DikJat pada Diklatpim Tingkat II;
51.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat I;
52.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
53.melaksanakan evaluasi program DikJat pada Diklat Teknis; • Pasal 10 Penitaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a.Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana terse but dalam Lampiran I;
b.Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
c.Angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis yang dijenjangkan oleh Instansi Pembina Teknis diperhilungkan sarna dengan angka kredit pada kegiatan DikfCit Fungsional sebaqaimana tersebut dafam Lampiran I;
d.ApabiJa pada suatu lembaga Diklat terdapat pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang belum ada penetapan jenjang Diklatnya oJeh Jnstansi Pembina Teknis dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional, maka angka kredit kegiatannya akan diperhitungkan sarna dengan angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis jenjang Tirlgkat Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan. 23 Pasal 9
(1)Widyaiswara yang melaksanakan butir kegiatan tatap muka, menyusun bahan ajar diklat, GBPP/SAP, dan bahan tayang pada suatu Lembaga Diktat Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar danlatau melatih non PNS diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. • "
(2)Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang "lid sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembanganprofesi;

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS fNSTANSI PEMBINA

Pasal 13

(1)Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang "lib sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, dari angka kredit kumulatit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur penqembanqanprotesi;

Pasal 12

JumJahangka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran II, denganketentuan:

a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, termasuk didalamnya paling rendah 30 % harus berasal dari sub unsur pengembangandan pelaksanaanDikJat.
b.palingtinggi 20% (dua puluh persen)angka kredit berasal dari unsur penunjang. 24 Pasal 11

(1)Widyaiswarayang melaksanakankegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasa! 8 ayat (1) pada suatu Lembaga Diklat diutamakan Widyaiswara yang sesuai dengan jenjangjabatannya.
(2)Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapajenjang diklatsepanjangtelah memilikisertifikat kompetensisesuaidenganbidangdan tingkatnya.
(3)Ketenluan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh instansipembina. Widyaiswara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 15

(2)Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi selain memenuhi· angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 14

(1)Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan· ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IVle setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan profesi.
(4)Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 25
(3)Widyaiswara Madya yang akan naik pang kat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;

Pasal 17

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
2. b.Pejabat Eselon I yang membidangi Pembinaan Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
3. c.Sekretaris Utama LAN untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang IIl1a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golon9an ruang IV/b di lingkungan tnstansi Pembina;
4. d.Sekretaris Jenderal atau Kepala 8adan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon 1 yang setingkat dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang IlI/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing;
5. e.Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang IlI/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing.
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Widyaiswara diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2)Dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). secara hierarki Widyaiswara wajib mengajukan usul penetapan angka kredit ke Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. 26
(1)Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara terdiri dari unsur teknis yang membidangi kediklatan, unsur kepegawaian. dan pejabat Widyaiswara.
(2)Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara, sebagai berikut:
1. a.Seorang ketua merangkap anggota;
2. b.Seorang wakil ketua merangkap ailggota;
3. c.Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3)Anggota Tim Penilai Angka Kredit VVidyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Widyaiswara.
(4)Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
1. a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai;
2. b.memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Widyaiswara; dan
3. c.dapat aktif melakukan penilaian. C. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara daerah, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 16

Pasal 18

b.Tim Penilai Angka Kredit WJdyaiswara instansi, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi (TPI); 27

(2)Dalam menjalartkan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara pusat. bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat (TPP); •
(2)Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kernbali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai. maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 20

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. .
(2)Apabila TPD Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum rnemenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh TPD Provinsi/KabupatenlKota lain yang terdekat secara geografis atau TPP.
(3)Penetapan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada instansi Tim Penilai. 28
(5)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
1. a.Kepala LAN untuk TPP;
2. b.Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I atau yang setingkat dengan itu untuk TPI;
3. c.Sekretaris Daerah Provinsi untuk TPD Provinsi;
4. d.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk TPD Kabupaten/Kota.
(6)Pembentukan dan keanggotaan TPI dan TPD Provinsil KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekornendasi dari Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 19

(1)Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan. maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh ~~ . 29 Pasal 21 Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Widyaiswara ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN,DAN TUGASPOKOK 6

Pasal 5

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS fNSTANSI PEMBINA

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN,DAN TUGASPOKOK 6

Pasal 5

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS fNSTANSI PEMBINA

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015