Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5258);
danPemindahan,Pengangkatan,Wewenang
5467);
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
126);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANGJABATANFUNGSIONALWIDYAISWARADAN ANGKA KREDITNYA.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN. Pasa16
Bagian Ketiga Tugas Pokok
BAB III INSTANSIPEMBINADANTUGAS INSTANSIPEMBINA 8agian Kedua Kedudukan
BAB II RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN,DANTUGAS POKOK Bagian Kesatu Rumpun Jabatan Pasa12 Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. BAB IV ... profesiorganisasibersarna-samaWidyaiswara Widyaiswara.
J. memfasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis Widyaiswara;
BAB IV
BABV UNSUR, SUB UNSUR KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN Pasa18
a) penyusunan bahan Diklat; dan b) penyusunan soal/rnateri ujian Diklat.
a) tatap muka Diklat; (5)Widyaiswara ... meliputi:
pedoman / keten tuan teknis di bidang
b) pembimbingan; c) pendampingan OL/PKL/ Benchmarkingj d) pendampingan penulisan kertas kerja/ proyek perubahan; e) pemeriksaan hasil ujian Diklat; dan n coaching pada proses penyelenggaraan Diklat. sub unsur evaluasi dan pengembangan Diklat meliputi:
a) pengevaluasian penyelenggaraan Diklat di instansinya; dan b) pengevaluasian kinerja Widyaiswara.
a) penganalisisan kebutuhan Diklat; b) penyusunan kurikulum Diklat; dan c) penyusunan modul Diklat.
c.
BAB VI PENILAIANDAN PENETAPANANGKA KREDIT
BAB VI
Membuka PDF…