Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
a.Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi:
1.laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;
2.laporan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;
3.laporan identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;
4.laporan identifikasi materi penyusunan kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5.dokumen rekomendasi persetujuan pendaftaran kapal pengawas perikanan;
6.laporan pemantauan pergerakan kapal perikanan berbendera Indonesia melalui sistem pemantauan kapal perikanan;
7.laporan identifikasi data penyedia dan/atau verifikasi dokumen permohonan calon penyedia sistem pemantauan kapal perikanan;
8.laporan identifikasi perlengkapan, logistik, perawatan, dan/atau kebutuhan kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;
9.dokumen rekapitulasi data awak kapal pengawas perikanan;
10.dokumen pengoperasian mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;
11.dokumen jurnal pemantauan harian radio dan alat komunikasi lainnya kapal pengawas perikanan;
12.dokumen jurnal pemantauan penggunaan perlengkapan dek kapal pengawas perikanan;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
13.dokumen jurnal pemantauan penggunaan alat navigasi dan sistem kemudi kapal pengawas perikanan;
14.laporan pemeliharaan dan perawatan sistem mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;
15.laporan pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi kapal pengawas perikanan;
16.laporan pemeliharaan dan perawatan bagian dek, senjata dan amunisi;
17.laporan pemeliharaan dan perawatan alat navigasi dan sistem kemudi;
18.laporan tugas jaga mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;
19.laporan tugas jaga alat komunikasi kapal pengawas perikanan;
20.laporan tugas jaga peralatan dan perlengkapan dek kapal pengawas perikanan;
21.laporan tugas jaga keamanan ruang anjungan atau kemudi kapal pengawas perikanan;
22.laporan identifikasi bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
23.dokumen berita acara hasil pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan;
24.dokumen berita acara penghentian, memasuki, dan memeriksa kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
25.dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan klarifikasi kesesuaian standar pelaksanaan usaha dan perizinan berusaha di bidang perikanan;
26.laporan pengawasan usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, atau distribusi hasil perikanan;
27.dokumen berita acara hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka pelaksanaan PSM;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
28.dokumen berita acara hasil pemeriksaan kesesuaian peruntukan hasil pemasukan produk perikanan;
29.dokumen analisis pelaporan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;
30.laporan pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
31.dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang perikanan dan/atau pelanggaran sistem pemantauan kapal perikanan;
32.dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil Pengawasan Perikanan;
33.laporan verifikasi dugaan pelanggaran di bidang perikanan dan/atau dugaan pelanggaran sistem pemantauan kapal perikanan;
34.dokumen berita acara penyerahan kapal perikanan, orang, dan/atau barang yang diduga atau patut diduga terindikasi Tindak Pidana Perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan;
35.laporan penggeledahan sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Perikanan atau menjadi tempat melakukan Tindak Pidana Perikanan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti Tindak Pidana Perikanan;
36.laporan penanganan tersangka atau nonyustisi Tindak Pidana Perikanan;
37.dokumen pemantauan penanganan Tindak Pidana Perikanan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);
38.laporan identifikasi bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;
39.laporan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan www.peraturan.go.id 2022, No.508
40.dokumen data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan;
b.Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi:
1.dokumen analisis data penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;
2.dokumen analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja pengawasan perikanan;
3.dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;
4.dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5.dokumen analisis kesesuaian kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6.laporan fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
7.dokumen analisis kepatuhan pergerakan kapal perikanan;
8.dokumen analisis kepatuhan penyedia sistem pemantauan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan;
9.laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan surat keterangan aktivasi transmiter/akses pemantauan sistem pemantauan kapal perikanan;
10.dokumen analisis data dan/atau perangkat transmiter sistem pemantauan kapal perikanan;
11.dokumen analisis pengawakan kapal pengawas perikanan;
12.dokumen analisis kebutuhan logistik kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;
13.dokumen operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (airborne surveillance);
www.peraturan.go.id 2022, No.508
14.dokumen pengawasan dan pengendalian operasional kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;
15.dokumen pengoperasian mesin induk kapal pengawas perikanan;
16.dokumen pengoperasian kapal pengawas perikanan;
17.dokumen pengawasan dan pengendalian perawatan kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;
18.dokumen pemeliharaan dan perawatan mesin induk kapal pengawas perikanan;
19.dokumen kesiapan kondisi teknis kapal pengawas perikanan;
20.dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas jaga darat di atas kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;
21.laporan tugas jaga permesinan kapal pengawas perikanan;
22.laporan tugas jaga dek kapal pengawas perikanan;
23.dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
24.dokumen kuesioner/daftar pertanyaan kepada pelaku usaha dalam rangka Pengawasan Perikanan;
25.laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan;
26.dokumen analisis dokumen kapal perikanan berbendera asing dalam rangka pelaksanaan PSM;
27.dokumen verifikasi kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
28.dokumen analisis pemenuhan perizinan berusaha di bidang perikanan;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
29.laporan pembinaan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;
30.dokumen analisis hasil pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
31.dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif;
32.dokumen analisis dugaan pelanggaran di bidang perikanan dan/atau sistem pemantauan kapal perikanan;
33.laporan penangkapan, penahanan, dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan;
34.laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan Tindak Pidana Perikanan;
35.dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan;
36.dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka, dan/atau tempat kejadian perkara;
37.laporan hasil koordinasi atau konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan/atau instansi lain terkait;
38.laporan penanganan barang bukti Tindak Pidana Perikanan;
39.dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan;
40.laporan gelar perkara Tindak Pidana Perikanan;
41.dokumen berkas perkara Tindak Pidana Perikanan;
42.dokumen resume perkara dan berita acara pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
43.dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
44.dokumen analisis data hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan
45.dokumen kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan;
c.Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi:
1.dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;
2.dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;
3.dokumen rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;
4.dokumen kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5.dokumen evaluasi dan/atau supervisi pelaksanaan sistem pemantauan kapal perikanan;
6.dokumen keterangan sebagai ahli pada proses penyidikan atau persidangan Tindak Pidana Perikanan;
7.dokumen rekomendasi hasil evaluasi terhadap hasil analisis data sistem pemantauan kapal perikanan;
8.dokumen analisis standardisasi perlengkapan kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;
9.dokumen analisis preventif, prediktif, dan/atau darurat pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan;
10.dokumen evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan armada Pengawasan Perikanan;
11.dokumen evaluasi standardisasi logistik kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;
12.dokumen evaluasi pengawakan kapal pengawas perikanan;
13.dokumen evaluasi hasil operasi dan/atau operasional armada Pengawasan Perikanan;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
14.dokumen pengawasan dan pengendalian operasional kapal pengawas perikanan kelas I;
15.dokumen pengawasan dan pengendalian perawatan kapal pengawas perikanan kelas I;
16.dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas jaga darat di atas kapal pengawas perikanan kelas I;
17.dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
18.dokumen analisis hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan;
19.dokumen tindakan khusus atau tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pengawasan Perikanan;
20.dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan;
21.dokumen analisis temuan operasi Pengawasan Perikanan;
22.dokumen evaluasi pelaksanaan pengawasan usaha di bidang perikanan;
23.dokumen evaluasi keaktifan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;
24.dokumen evaluasi pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
25.dokumen evaluasi penanganan barang hasil Pengawasan Perikanan;
26.dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif;
27.dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal perikanan;
28.dokumen evaluasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal perikanan;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
29.dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;
30.dokumen telaahan hasil analisis bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan
31.dokumen evaluasi dan telaahan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan; dan
d.Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi:
1.dokumen rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;
2.dokumen detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;
3.dokumen rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Perikanan;
4.dokumen kajian rancangan induk (grand design) sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5.dokumen evaluasi hasil penyusunan kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6.dokumen analisis tren operasi kapal perikanan dan/atau kerawanan pelanggaran berdasarkan data sistem pemantauan kapal perikanan;
7.dokumen kajian operasional sistem pemantauan kapal perikanan;
8.dokumen analisis strategi operasi armada Pengawasan Perikanan;
9.dokumen kajian kerja sama, rekomendasi, penyajian materi teknis/substansi teknis, atau hasil penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
10.dokumen kajian pengawasan usaha di bidang perikanan;
11.dokumen kajian sistem pengawasan berbasis masyarakat;
www.peraturan.go.id 2022, No.508
12.dokumen evaluasi penerapan rencana aksi nasional penanggulangan penangkapan ikan yang merusak;
13.dokumen kajian pengawasan penangkapan ikan yang merusak;
14.dokumen kajian pengawasan pemanfaatan keanekaragaman hayati perairan;
15.dokumen kajian pengawasan pencemaran perairan;
16.dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif;
17.dokumen analisis data Tindak Pidana Perikanan nasional;
18.dokumen penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;
19.dokumen evaluasi sistem Pengawasan Perikanan;
dan
20.dokumen kajian strategis, rekomendasi, atau penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan.