DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010

Nomor: 18
Tahun: 2010
Ditetapkan: 7 Oktober 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ha1 tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentarlg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian WegaraILembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
5.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga Tahun 2007;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN MEN'TERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERlFlKASl ANGGARAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl

BAB VI

ALllR VERlFlKASl

Pasal 13

Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme UP :

(1)Verifikator Unit Kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi, dokumen pencairan dana diserahkan pada pembantu bendahara terkait.
(2)Pembantu Bendahara melakukan persiapan proses pencairan dana sesuai permintaan dan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada Verifikator Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut.
(3)Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada Bendahara.
(4)Bendahara melakukan pembukuan dan mencairkan permintaan dana melalui Kasir.

Pasal 14

Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme UP untuk belanja barang habis pakai :

(1)Verifikator Unit Kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi maka dokumen pencairan dana diserahkan pada Verifikator Keberadaan Barang.
(2)Verifikator Keberadaan Barang melakukan verifikasi keberadaan barang dengan meneliti, memeriksa, dan membukukan keberadaan barang dan jumlahnya. Setelah diverifikasi kebenarannya dokumen pencairan dana diserahkan kepada Pembantu Bendahara terkait.
(3)Pembantu Bendahara melakukan persiapan proses pencairan dana sesuai permintaan dan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada Verifikator Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut.
(4)Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada Bendahara.
(5)Bendahara melakukan pembukuan dan mencairkan permintaan dana melalui Kasir. Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme LS untuk belanja barang non modal :
(1)Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi maka dokumen pencairan dana diserahkan pada pembantu bendahara terkait.
(2)Pembantu Bendahara menyiapkan SPP dan menyerahkan SPP beserta dokumen pencairan dana kepada Pejabat Penyusun SPM.
(3)Pejabat Penyusun SPM menyiapkan konsep SPM dan menyerahkan konsep SPM beserta dokumen pencairan dana kepada Verifikator Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut.
(4)Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran.
(5)Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan memenuhi syarat maka SPM diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM.
(6)Berkas SPM disampaikan ke KPPN untuk dicairkan. Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme LS untuk belanja barang modal dengan nilai kurang dari Rp. 100.000.000,- : (I) Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi maka dokumen pencairan dana diserahkan pada Verifikator Keberadaan Barang.
(2)Verifikator Keberadaan Barang melakukan verifikasi keberadaan barang dengan meneliti, memeriksa, dan membukukan keberadaan barang dan jumlahnya. Setelah diverifikasi kebenarannya, dokumen pencairan dana diserahkan kepada Pembantu Bendahara terkait.
(3)Pembantu Bendahara menyiapkan SPP dan menyerahkan SPP beserta dokumen pencairan dana kepada Pejabat Penyusun SPM.
(4)Pejabat Penyusun SPM menyiapkan konsep SPM dan menyerahkan konsep SPM beserta dokumen pencairan dana kepada Verifikator Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut.
(5)Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran.
(6)Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan ntemenuhi syarat maka SPM diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM.
(7)Berkas SPM disampaikan ke KPPN untuk dicairkan. Verifikasi pencairan dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- :
(1)Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan.
(2)Setelah dilakukan verifikasi maka dokumen pencairan dana dikonsultasikan kepada Inspektorat.
(3)Untuk belanja jasa konsultan sebelum dikonsultasikan kepada lnspektorat terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pengguna jasanya.
(4)Setelah dikonsultasikan kepada pengguna jasanya maka dokumen pencairan dana disampaikan kepada Pembantu Bendahara terkait.
(5)Untuk belanja modal, setelah dikonsultasikan dengan lnspektorat maka dokumen pencairandana disampaikan kepada Verifikator Keberadaan Barang.
(6)Verifikator Keberadaan Barang melakukan verifikasi keberadaan barang dengan meneliti, memeriksa, dan membukukan keberadaan barang berikut spesifikasi dan jumlahnya. Setelah diverifikasi kebenarannya dokumen pencairan dana diserahkan kepada Pembantu Bendahara terkait.
(7)Pembantu Bendahara menyiapkan SPP dan menyerahkan SPP beserta dokumen pencairan dana kepada Pejabat Penyusun SPM.
(8)Pejabat Penyusun SPM menyiapkan konsep SPM dan menyerahkan konsep SPM beserta dokumen pencairan dana kepada Verifikator Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut.
(9)Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran.
(10)Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan memenuhi syarat maka SPM diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM.
(11)Berkas SPM disampaikan ke KPPN untuk dicairkan.

1.Hasil pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing verifikator dituangkan dalam nota verifikasi.
2.Nota verifikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencairan dana.
3.Dalam ha1 terdapat koreksi pada saat dilakukan verifikasi oleh Verifikator, maka bukti pengeluaran beserta dokumen pendukung dikembalikan kepada unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk diperbaiki.

(1)Hasil pelaksanaan verifikasi oleh verifikator setiap bulannya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq Biro Umum sebagaimana format pada lampiran 10,11,12.
(2)Laporan hasil verifikasi tersebut memuat :
1. a.Temuan verifikasi yang telah selesai ditanggapi.
2. b.Temuan verifikasi yang masih dalam proses tindak lanjut.
3. c.Jumlah temuan hasil verifikasi seluruhnya. KETENTUAN PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2010 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, lampiran1 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 KLASlFlKASl JENlS BELANJA BarangIJasa (ATK, Suplai Komputer, Konsumsi dll.) Pemeliharaan Perjalanan (dalam dan luar negeri) Klasifikasi Belanja Gaji, Tunjangan Honorarium, Vakasi, Lembur No. 1. 2. Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jaringan 6 Aset tetaplfisik lainnya Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : \g Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 TUJUAN JENlS BELANJA No. Jenis Belanjal Klasifikasi Belanja Belanja Pegawai Gaji, Tunjangan I Honorarium, Vakasi, Lembur Belanja Barang BarangIJasa Pemeliharaan Tujuan Pengeluaran Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok sebagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istrilsuami, anak, jabatan struktural/fungsionaI, uang makanllaukpauk, tunjangan beras, PPh, tunjangan kemahalan) baik dalam bentuk uang maupun barang. Kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium tim dan sebagainya, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang herlaku. Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaanlpenggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa dan lain-lain, pengeluaran yang diperlukan untuk mebiayai pekerjaan yang bersifat non fisik secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementeriaan negarallembaga. Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung. Perjalanan Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatan. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya seperti buku, binatang dan sebagainya. Pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal, termasuk didalamnya biaya untuk penambahan penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin. Pengeluaran yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan termasuk didalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. Pengeluaran dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal dalam bentuk aset fisik lainnya seperti buku, dan lain-lain.
  1. 3.Belanja Modal Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Aset tetap/ fisik lainnya Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : tg Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 KLASIFIKASI A K U N BELANJA I I. 1 Belanja Pegawai I I I No. 1 Klasifikasi Belanja I Belania Gaii Pokok PNS Kode MAK . . Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS 511119 -.... . ............. Belanja Tunjangan suamilistri PNS 511121 -.---- " " ....... ....... .. . ..- Belanja Tunjangan Anak PNS - 511122 -.......... . Belanja Tunjangan Struktural P 511123 . .-- Belanja Tunjangan Fungsional 511124 .- ....... .... ......... Belanja Tunjangan PPh PNS .. 1 'Belanja Tunjangan Beras PNS -...- 511125511126-. .- I I Belanja Tunjangan Uang Makan PNS I 511129 I I I Belanja Tunjangan Umum PNS I 511151 I ( ( Belanja Pegawai Transito I 512412 I 1 2. 1 Belanja Barang I I 1 1 Belanja keperluan sehari-hari kantor I 521111 I I 1 Belanja inventaris kantor I 521112 I -- ~ -- Belanja pengadaan bahan makanan .----.-. 521113 ...-... .. . -........ . Belanja barang untuk pelaksanaan Tu kontraktual 521114 1 1 Belanja honor yang terkait operasional satker I 521115 I 1 1 Belanja barang operasional lainnya I 521119 I I 1 Belanja bahan I 521211 I 1 I Belanja honor yang terkait output kegiatan I 521213 I 1 I Belania barang non operasional lainnya I 1 Belania langganan daya dan jasa I 522111 1 ............................................... . .- a perjalanan lainnya -"-- .- ................................................. 532111 533111 534119
  2. 3.Belanja Modal Belanja modal peralatan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal fisik lainnya Lampiran 4 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : \g Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober2010 KETENTUAN IS1 POKOK DOKUMEN KEUANGAN I s i Pokok Dokumen
  3. 1.Atas Nama Wajib Bayar Bukti pengeluaran dari Satuan Kerja yang melakukan pembayaran atas tagihan kepada negara dibuat atas nama Pejabat Pembuat Komitmen.
  4. 2.Nama yang berhak menerima pembayaran Dalam bukti pengeluaran nama yang berhak menerima harus sama dengan nama orang yang tertera dalam kontrak/SPK/dokumen lainnya baik ejaan atau tulisan.
  5. 3.Uraian Pembayaran Uraian pembayaran harus sama dengan kegiatanl pekerjaan yang tercantum dalam kontrak/SPK/ dokumen lainnya baik volume, kualitas, atau tahapan pembayaran.
  6. 4.Jumlah uang yang tertulis dalam angka dan huruf harus sama.
  7. 5.Bea Materai Pembayaran sampai dengan Rp. 250.000,-tidak dikenakan bea materai. Pembayaran di atas Rp. 250.000 - Rp.1.000.000 dikenakan materai Rp. 3000,- Pembayaran di atas Rp. 1.000.000.- dikenakan bea materai Rp. 6.000,- Kecuali ada peraturan yang mengubahnya.
  8. 6.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NPWP pada kuitansi atau dokumen pendukung lainnya.
  9. 7.Tandatangan yang berhak menerima pembayaran Dilakukan oleh yang berhak menerima pembayaran atau oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. 8.Tandatangan Setuju dibayar melalui LS Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk.
  11. 9.Tandatangan Setuju dan Lunas dibayar Dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
  12. 10.Penulisan kuitansi tidak boleh cacat, berupa coretan/hapusan/tindihan.
  13. 11.Tempat dan tanggal kuitansi. No. 1. Jenis Dokumen Kuitansi
  14. 1.Tempat dan tanggal HPS
  15. 2.Perhitungan jumlah/volume, jenis, spesifikasi pekerjaan.
  16. 3.Tanda tangan Tim Pengadaan Barang/Jasa.
  17. 4.Tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
  18. 1.Tempat dan tanggal surat penetapan rekanan
  19. 2.Nama rekanan yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan.
  20. 3.Nama pekerjaan yang dilakukan. Unsur-unsur SPK sekurang-kurangnya harus memuat :
  21. 1.Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pelaksanaan pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  22. 2.Pokok pekerjaan yang diperjanjikan.
  23. 3.Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya.
  24. 4.Persyaratan dan spesifikasi teknis.
  25. 5.Jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
  26. 6.Sanksi dalam ha1 rekanan tidak memenuhi kewajibannya.
  27. 7.Persetujuan untuk melaksanakan SPK.
  28. 8.Bermaterai cukup.
  29. 9.Tempat dan tanggal SPK. Surat PerjanjianfKontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
  30. 1.Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat.
  31. 2.Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jurnlah barangljasa yang diperjanjikan.
  32. 3.Hak dan Kewajiban para pihak yang terkait dalam Perjanjian.
  33. 4.Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran. 5 . Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci.
  34. 6.Tempat dan jangka waktu penyelesaianfpenyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian yang pasti serta syarat-syarat penyerahan.
  35. 7.Jaminan teknisfhasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau ketentuan mengenai kelaikan.
  36. 8.Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam ha1 para pihak tidak memenuhikewajibannya.
  37. 9.Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
  38. 10.Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam ha1 terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
  39. 11.Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
  40. 12.Bermaterai cukup.
  41. 13.Nama dan nomor rekening serta Bank milik rekanan.
  42. 14.Tempat dan tanggal surat perjanjianfkontrak. 2. 3. 4. 5. Berita Acara dan Surat Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Surat Penetapan Rekanan Surat Perintah Kerja (SPK) Surat PerjanjiadKontrak Serita Acara Pemeriksaan iasil PekerjaanISerah ierima Pekerjaan 3erita Acara Pembayaran - Daftar Pembayaran a.l : - Daftar Gajilupah - Daftar lembur - Daftar honorarium - Daftar tunjangan - Lain-lain iekurang-kurangnya memuat :
  43. 1.Tempat, hari, tanggal pembuatan berita acara. . Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak. . Dasar pembuatan berita acara.
  44. 1.Prestasi kemajuan fisik pekerjaanlhasilpekerjaan yang akan diserahkan. 5 . Pernyataan pihak kesatu menerima pekerjaan dari pihak kedua.
  45. 5.Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh pihak kedua.
  46. 7.Nama dan tandatangan kedua belah pihak. Sekurang-kurangnya memuat :
  47. 1.Tempat, hari, tanggal pembuatan berita acara. 2 . Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak.
  48. 3.Dasar pembuatan berita acara. , Harga kontrak.
  49. 5.Perhitungan pembayaran, meliputi Jumlah yang berhakditerima dengan berita acara pembayaran ini.
  50. 6.Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.
  51. 7.Bermaterai cukup. Sekurang-kurangnya memuat :
  52. 1.Uraian pekerjaanlpembayaran.
  53. 2.Periode pekerjaan.
  54. 3.Nama yang berhak menerima pembayaran.
  55. 4.Jumlah hariljam kerja.
  56. 5.Tarif perharilperjam.
  57. 6.Potongan-potongan.
  58. 7.Jumlahyang dibayarkan.
  59. 8.Tandatangan yang menerima pembayaran.
  60. 9.Nama dan tanda tangan pembuat daftar. 10, Tandatangan BendaharaIKepala SatkerIPejabat lain yang ditunjuk. Lampiran 5 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : i 8 Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 IS1 POKOK DOKUMEN KEUANGAN Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas makanan dan kesesuaiannya dengan kehadiran peserta rapat. Isi Pokok DokumenNo. Jenis Dokumen 2 . Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah hari/bulan/jam. Penjumlahan vertikal dan horizontal. 3. 1 Besaran harga sesuai standar. 1 ATK/computer supply/penggandaan/cetak jilid Honorarium/jasa profesi/uang sidang/gaji/tunjangan/ Konsultan individu Paket meeting Besaran harga sesuai standar. Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas barang. Jenis/spesifikasi barang Besaran harga sesuai standar. Sewa ruang/LCD/kendaraan - Biaya Perjalanan Dinas Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah orang/hari. Besaran harga sesuai standar. Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah ruang/unit/hari/jam Besaran harga sesuai standar. Perhitungan jumlah hari terhadap tarif-tarif hotel, transportasi (darat/laut/udara), uang harian. I I I Besaran harga sesuai standar. I I I
  61. 7.1 Konsultansi swakelola I Perhitungan potongan pajak. 1 lainnya Perhitungan jumlah tahapanltermin. Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas barang. Jenis/spesifikasi barang I ( Besaran harga sesuai standar. Lampiran 6 Peraturan M e n t e r i Negara PAN d a n RB N o m o r : tB T a h u n 2010 Tanggal : 1) O k t o b e r 2010 DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN KEUANGAN PENGADAAN BARANG JASA (KONTRAKTOR/PEMBORONG) (untuk pengadaan Rp. 5 juta keatas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ada ada ada Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Ada/tgl. : Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: ada Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: ada tdk ada tdk ada tdk ada No: No: No: No: No: tdk ada No: No: No: No: No: No: tdk ada No: No: No: No: No: No: Tdk ada TOR SCEDULE (IADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/lASA) RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS) BA. PENYUSUNAN HPS PENETAPANHPS (olehP2K) SPPH/PENGUMUMAN LELANG B.A. AANWlJZlNG (PENIELASAN LELANG) PEMASUKAN PENAWARAN/SURAT PENAWARA HARGA (SPH) + (profil perusahaan) PAKTA INTEGRITAS BA. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA B.A. EVALUASI/PENILAIAN PENAWARAN HARGA/NEGOSIASI HARGA PERMINTAAN NEGOSlASl HARGNBIAYA (TimPengadaan) PERSETUJUAN NEGOSlASl HARGNBIAYA @erusahaan/rekananan pemborong) PENGUMUMAN PEMENANG (timpengadaan) SK. PENETAPAN REKANANIPEMENANG (P2K) JAMINAN PELAKSANAAN (JAMINANBANK) SURAT PERINTAH MELAKSANAKANPEKERJAAN KONTRAK KERJA/SURAT PERJANJIAN KERIA/SURAT PERINTAH KERJA B.A. PENELITIAN PEKERJAAN BARANGIJASA B.A. KEMAJUAN PEKERJAAN (PEMBAYARAN TERMUNJ B.A. SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG / JASA FAKTUR / KWITANSI B.A. PEMBAYARAN FAKTUR PAJAK & SSP - SSP PPN -SSP PPh. Ps. 22 (pengadaan Brg) - SSP PPh. Ps. 23 &so)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

ALllR VERlFlKASl

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

ALllR VERlFlKASl

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011