Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN MEN'TERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERlFlKASl ANGGARAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl
BAB VI
Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme UP :
Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme UP untuk belanja barang habis pakai :
Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme LS untuk belanja barang non modal :
Verifikasi pencairan dana melalui mekanisme LS untuk belanja barang modal dengan nilai kurang dari Rp. 100.000.000,- : (I) Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi maka dokumen pencairan dana diserahkan pada Verifikator Keberadaan Barang.
Verifikasi pencairan dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- :
BAB V I I HASIL VERIFIKASI
BAB V l l l LAPORAN VERIFIKASI
KETENTUAN PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2010 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, lampiran1 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 KLASlFlKASl JENlS BELANJA BarangIJasa (ATK, Suplai Komputer, Konsumsi dll.) Pemeliharaan Perjalanan (dalam dan luar negeri) Klasifikasi Belanja Gaji, Tunjangan Honorarium, Vakasi, Lembur No. 1. 2. Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jaringan 6 Aset tetaplfisik lainnya Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : \g Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 TUJUAN JENlS BELANJA No. Jenis Belanjal Klasifikasi Belanja Belanja Pegawai Gaji, Tunjangan I Honorarium, Vakasi, Lembur Belanja Barang BarangIJasa Pemeliharaan Tujuan Pengeluaran Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok sebagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istrilsuami, anak, jabatan struktural/fungsionaI, uang makanllaukpauk, tunjangan beras, PPh, tunjangan kemahalan) baik dalam bentuk uang maupun barang. Kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium tim dan sebagainya, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang herlaku. Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaanlpenggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa dan lain-lain, pengeluaran yang diperlukan untuk mebiayai pekerjaan yang bersifat non fisik secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementeriaan negarallembaga. Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung. Perjalanan Pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatan. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya seperti buku, binatang dan sebagainya. Pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal, termasuk didalamnya biaya untuk penambahan penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin. Pengeluaran yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan termasuk didalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. Pengeluaran dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal dalam bentuk aset fisik lainnya seperti buku, dan lain-lain.
Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS 511119 -.... . ............. Belanja Tunjangan suamilistri PNS 511121 -.---- " " ....... ....... .. . ..- Belanja Tunjangan Anak PNS - 511122 -.......... . Belanja Tunjangan Struktural P 511123 . .-- Belanja Tunjangan Fungsional 511124 .- ....... .... ......... Belanja Tunjangan PPh PNS .. 1 'Belanja Tunjangan Beras PNS -...- 511125511126-. .- I I Belanja Tunjangan Uang Makan PNS I 511129 I I I Belanja Tunjangan Umum PNS I 511151 I ( ( Belanja Pegawai Transito I 512412 I 1 2. 1 Belanja Barang I I 1 1 Belanja keperluan sehari-hari kantor I 521111 I I 1 Belanja inventaris kantor I 521112 I -- ~ -- Belanja pengadaan bahan makanan .----.-. 521113 ...-... .. . -........ . Belanja barang untuk pelaksanaan Tu kontraktual 521114 1 1 Belanja honor yang terkait operasional satker I 521115 I 1 1 Belanja barang operasional lainnya I 521119 I I 1 Belanja bahan I 521211 I 1 I Belanja honor yang terkait output kegiatan I 521213 I 1 I Belania barang non operasional lainnya I 1 Belania langganan daya dan jasa I 522111 1 ............................................... . .- a perjalanan lainnya -"-- .- ................................................. 532111 533111 534119
Pembayaran di atas Rp. 250.000 - Rp.1.000.000 dikenakan materai Rp. 3000,- Pembayaran di atas Rp. 1.000.000.- dikenakan bea materai Rp. 6.000,- Kecuali ada peraturan yang mengubahnya.
No. 1. Jenis Dokumen Kuitansi
Unsur-unsur SPK sekurang-kurangnya harus memuat :
Surat PerjanjianfKontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
5 . Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci.
2. 3. 4. 5. Berita Acara dan Surat Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Surat Penetapan Rekanan Surat Perintah Kerja (SPK) Surat PerjanjiadKontrak Serita Acara Pemeriksaan iasil PekerjaanISerah ierima Pekerjaan 3erita Acara Pembayaran - Daftar Pembayaran a.l : - Daftar Gajilupah - Daftar lembur - Daftar honorarium - Daftar tunjangan - Lain-lain iekurang-kurangnya memuat :
. Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak. . Dasar pembuatan berita acara.
5 . Pernyataan pihak kesatu menerima pekerjaan dari pihak kedua.
Sekurang-kurangnya memuat :
2 . Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak.
, Harga kontrak.
Sekurang-kurangnya memuat :
10, Tandatangan BendaharaIKepala SatkerIPejabat lain yang ditunjuk. Lampiran 5 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : i 8 Tahun 2010 Tanggal : 7 Oktober 2010 IS1 POKOK DOKUMEN KEUANGAN Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas makanan dan kesesuaiannya dengan kehadiran peserta rapat. Isi Pokok DokumenNo. Jenis Dokumen 2 . Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah hari/bulan/jam. Penjumlahan vertikal dan horizontal. 3. 1 Besaran harga sesuai standar. 1 ATK/computer supply/penggandaan/cetak jilid Honorarium/jasa profesi/uang sidang/gaji/tunjangan/ Konsultan individu Paket meeting Besaran harga sesuai standar. Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas barang. Jenis/spesifikasi barang Besaran harga sesuai standar. Sewa ruang/LCD/kendaraan - Biaya Perjalanan Dinas Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah orang/hari. Besaran harga sesuai standar. Perhitungan potongan pajak. Perhitungan jumlah ruang/unit/hari/jam Besaran harga sesuai standar. Perhitungan jumlah hari terhadap tarif-tarif hotel, transportasi (darat/laut/udara), uang harian. I I I Besaran harga sesuai standar. I I I
Perhitungan perkalian dan penjumlahan atas barang. Jenis/spesifikasi barang I ( Besaran harga sesuai standar. Lampiran 6 Peraturan M e n t e r i Negara PAN d a n RB N o m o r : tB T a h u n 2010 Tanggal : 1) O k t o b e r 2010 DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN KEUANGAN PENGADAAN BARANG JASA (KONTRAKTOR/PEMBORONG) (untuk pengadaan Rp. 5 juta keatas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ada ada ada Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Ada/tgl. : Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: ada Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: ada tdk ada tdk ada tdk ada No: No: No: No: No: tdk ada No: No: No: No: No: No: tdk ada No: No: No: No: No: No: Tdk ada TOR SCEDULE (IADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/lASA) RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS) BA. PENYUSUNAN HPS PENETAPANHPS (olehP2K) SPPH/PENGUMUMAN LELANG B.A. AANWlJZlNG (PENIELASAN LELANG) PEMASUKAN PENAWARAN/SURAT PENAWARA HARGA (SPH) + (profil perusahaan) PAKTA INTEGRITAS BA. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA B.A. EVALUASI/PENILAIAN PENAWARAN HARGA/NEGOSIASI HARGA PERMINTAAN NEGOSlASl HARGNBIAYA (TimPengadaan) PERSETUJUAN NEGOSlASl HARGNBIAYA @erusahaan/rekananan pemborong) PENGUMUMAN PEMENANG (timpengadaan) SK. PENETAPAN REKANANIPEMENANG (P2K) JAMINAN PELAKSANAAN (JAMINANBANK) SURAT PERINTAH MELAKSANAKANPEKERJAAN KONTRAK KERJA/SURAT PERJANJIAN KERIA/SURAT PERINTAH KERJA B.A. PENELITIAN PEKERJAAN BARANGIJASA B.A. KEMAJUAN PEKERJAAN (PEMBAYARAN TERMUNJ B.A. SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG / JASA FAKTUR / KWITANSI B.A. PEMBAYARAN FAKTUR PAJAK & SSP - SSP PPN -SSP PPh. Ps. 22 (pengadaan Brg) - SSP PPh. Ps. 23 &so)
Membuka PDF…
Undang-Undang