Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 64
2022, No. 512
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2022, No. 512
2022, No. 512
2022, No. 512
2022, No. 512
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
2022, No. 512
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
BAB III
2022, No. 512 BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perikanan. Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan
2022, No. 512 Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
2022, No. 512
2022, No. 512
2022, No. 512
dan 2022, No. 512
2022, No. 512
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
2022, No. 512
2022, No. 512
2022, No. 512
2022, No. 512
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 2022, No. 512 Penyuluh Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…