DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang Pengawas Keselamatan Pelayaran; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional pengawas keselematan pelayaran; pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional pengawas keselamatan pelayaran; pengelolaan kinerja, standar dan engembangan kompetenti, dan kenaikan pangkat; dan instansi pembina

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengembangan karier serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan di bidang reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Menetapkan

menetapkan Jabatan Fungsional;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
4.Pejabat Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran yang selanjutnya disebut Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
5.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.
6.Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran.
7.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan di bidang reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
9.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Pasal 3

(1)Pengawas Keselamatan Pelayaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pengawasan keselamatan pelayaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
(2)Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran.
(3)Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengawas Keselamatan Pelayaran dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi tersebut.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun teknis dan pengontrol kapal dan pesawat.

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula;
2. b.Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil;
3. c.Pengawas Keselamatan Pelayaran Mahir; dan
4. d.Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama;
2. b.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda;
3. c.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya; dan
4. d.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Utama.

Pasal 6

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan keselamatan pelayaran.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.
(3)Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap jenjang jabatan meliputi:
1. a.Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keterampilan yang terdiri atas:
  1. 1.Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
  2. 2.Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
  3. 3.Pengawas Keselamatan Pelayaran Mahir melaksanakan kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan
  4. 4.Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dan evaluasi kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan
2. b.Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keahlian yang terdiri atas:
  1. 1.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
  2. 2.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda melaksanakan analisis di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
  3. 3.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi analisis di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan
  4. 4.Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan strategi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
(4)Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Keselamatan Pelayaran dapat diberikan tugas lainnya.
(5)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
(6)Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELEMATAN PELAYARAN

Pasal 8

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dihitung dan ditentukan berdasarkan indikator :
1. a.luas wilayah perairan;
2. b.jumlah sarana dan prasarana;
3. c.tingkat kepadatan lalu lintas pelayaran; dan
4. d.jumlah aktifitas pelayaran.
(2)Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
(3)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dapat dilakukan melalui:

a.pengangkatan pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain;
c.penyesuaian; dan
d.promosi.

Pasal 10

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah:
  1. 1.Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA/ Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)/ Kejuruan bidang ilmu transportasi, teknik dengan sertifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT)/ Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV/V / Basic Safety Training (BST) / Operator Radio Umum (ORU) untuk Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula;
  2. 2.D-3 (Diploma tiga) bidang ilmu teknik, matematika ilmu pengetahuan alam, hukum, atau transportasi, untuk Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil; dan
  3. 3.S1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hukum, atau transportasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama; dan
5. e.memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran pada jenjang:
1. a.pemula;
2. b.terampil;
3. c.ahli pertama; dan/atau
4. d.ahli muda.
(3)Pengangkatan pertama untuk pengisian lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran.
(4)Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023