Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2009
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Isi peraturan
Menetapkan
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014.
Pasal 1
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana dalam pasal satu berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2010-2014.
Pasal 3
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamikan pelaksanaan tugas dan fungsi 49 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 4
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9.I.Desember 2009 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rencana Strategis Tahun2010-2014 Akhirnya, Rencana Strategis Kementerian Negara PAN dan RB ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) Penyusunan rencana kineja (performance plan); 2) Penyusunan rencana kej a dan anggaran ( workplan and budget); 3 ) Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PAN dan RB; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineja Kementerian Negara PAN dan RB. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Membuka PDF…
Peraturan turunan (1)
Peraturan Menteri (Permen)