Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Perubahan Rencana Kerja Strategis Tahun 2010 - 2014 Mengingat : c. d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2014 memerlukan penyempurnaan disesuaikan dengan perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c pelu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421; Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Perubahan Rencana Kerja Strategis Tahun 2010 - 2014 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 Perubahan Rencana Kerja Strategis Tahun 2010 - 2014 4
Perubahan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana dalam pasal satu berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014.
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI tdd AZWAR ABUBAKAR Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 BAB I: Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun 2009-2011 Selama kurun waktu 2009-2011 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan. Adapun capaian Strategis yang dilakukan sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sampai dengan bulan Oktober 2011, yaitu : A. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 1) Penyelesaian Undang-Undang Tahun 2011 (Prioritas Prolegnas Tahun 2011) Terkait dengan RUU Prolegnas Tahun 2011, terdapat 1 (satu) RUU Prolegnas Prioritas yang disusun oleh Kementerian PAN dan RB, yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Naskah RUU tersebut yang telah disempurnakan dengan memperhatikan masukan dari para Menteri dan Gubernur telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Diharapkan pada bulan Juli 2011 dapat diberikan Surat Presiden untuk dibahas lebih lanjut di DPR-RI. Disamping itu sedang diselesaikan 6 (enam) RUU (masih dalam proses pendalaman dan harmonisasi), yaitu 1) RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara; 2) RUU tentang SDM Aparatur Negara/Kepegawaian Negara; 3) RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta Antar Pemerintahan Daerah; 4) RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP); 5) RUU Selama kurun waktu tahun 2009-2011 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian PAN dan RB, diuraikan sebagai berikut : A. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; C. Penataan SDM Aparatur; D. Penataan Kelembagaan; E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; F. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan G. Seleksi Ombudsman Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara; dan 6) RUU tentang Badan Layanan Umum. 2) Penyelesaian RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Naskah RPP telah diparaf oleh Menteri Negara PAN dan RB dan telah dikirim kepada Sekretariat Negara. Diharapkan pada tahun 2012 dapat disahkan sehingga dapat memberikan kejelasan operasional pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3) Penyelesaian RPP tentang PPT (Pegawai Tidak Tetap) dan Tenaga Honorer Untuk penyempurnaan RPP tersebut telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi. Diharapkan di tahun 2011 dapat disahkan. B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1) Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Instansinya masing-masing; 2) Telah dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN); 3) Selain itu juga sudah dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi, Tim Independen dan dan TimQuality Assurance. Peran utama UPRBN adalah melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi dalam basis aktivitas sehari-hari, sedangkan peran Tim Independen adalah memberikanpolicy advice pada KPRBN, dan TimQuality Assurance menjadi unit yang melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk K/L dan Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan penugasan dari KPRBN dan TRBN. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 4) Sebagai Tindak Lanjut Road Map Reformasi Birokrasi telah ditetapkan 9 pedoman melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu:
5) Sampai dengan tahun 2011, telah ditetapkan 16 Kementerian/Lembaga yang menjalani proses reformasi birokrasi, yaitu: Kementerian Keuangan, MA, BPK, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, BPKP, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM; 6) Untuk mempercepat pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sudah dilakukan berbagai langkah konkrit seperti: sosialisasi, pelatihan danworkshop untuk K/L/Pemda dibagi dalam regional: 33 Provinsi, 33 Kota dan 33 Kabupaten. Sedangkan untuk melihat sampai sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa K/L tertentu, atas penugasan KPRBN dan TPRBN dilakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kementerian tertentu, seperti Kementerian Keuangan, MA, Sekretariat Negara, dan Kementerian PAN dan RB; C. Penataan SDM Aparatur 1) Melakukan Evaluasi Peringkat Jabatan dalam rangka Reformasi Birokrasi terhadap 14 (empat belas) K/L yang telah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi; 2) Pelaksanaan Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk Tahun 2011 direncanakan 10 Provinsi yang akan dilakukan sosialisasi disamping instansi pusat, namun demikian sampai bulan April baru dilakukan sosialisasi di 4 provinsi. Jumlah instansi yang telah melakukan sosialisasi PP 53 Tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 berjumlah 17 provinsi yaitu: D.I. Aceh, Sumatera Utara, Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5 Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sulut, Sulbar, dan Papua. Untuk instansi pusat telah mengikuti sosialisasi pada bulan November 2010 di Kementerian PAN dan RB; 3) Penetapan 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah yang terkait Gaji dan Tunjangan PNS/TNI/Polri (PP Nomor 11 sampai dengan PP Nomor 19 dan PP Nomor 27 Tahun 2011); 4) Penyusunan Pedoman Analisis Jabatan (Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor: 33 Tahun 2011) dan Pedoman Evaluasi Jabatan (Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor : 33 Tahun 2011); 5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan PNS yang tepat untuk Daerah dan telah dilakukan pembahasan internal dan dilaksanakan pembahasan dengan Provinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota; 6) Penyusunan dan Penyempurnaan Berbagai Peraturan Perundang- Undangan Bidang SDM Aparatur, sebagai berikut :
Sejalan dengan ini, dilakukan penyempurnaan sistem Pengadaan PNS sesuai kebutuhan organisasi baik jumlah maupun kompetensinya. Dalam pelaksanaan pengadaannya, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan tidak KKN, serta tidak dipungut biaya. Untuk formasinya diprioritaskan untuk menduduki jabatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dasar seperti bidang seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7
D. Penataan Kelembagaan 1) Telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini menjadi dasar pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Negara; 2) Berdasarkan 2 (dua) Peraturan Presiden tersebut telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja seluruh Kementerian Negara sampai pada unit organisasi eselon IV; 3) Bersamaan dengan itu, telah selesai pula dilakukan penyusunan Peraturan Presiden dan penataan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan tindak lanjut amanat dari Undang-Undang; 4) Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan agenda Pemerintah untuk menyempurnakan/merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah disusun konsep penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan arah revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut; 5) Sedang dilakukan penyusunan Peraturan Presiden mengenai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai acuan dalam penataan LPNK secara keseluruhan. Demikian pula, saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk menata kembali Lembaga Non Struktural sebagaimana telah dibahas dengan Komisi II DPR-RI. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 8 Sesuai hasil RAKER Menteri Negara PAN dan RB dengan Komisi II DPR-RI, direncanakan pada tahun 2012 akan dilakukan penyusunan RUU mengenai LNS. E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Pada tahun 2010, dilakukan penilaian kepada unit-unit pelayanan publik yang mewakili instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah. Mekanisme penilaian sebagai berikut : Pengajuan calon unit pelayanan di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/Kota yang telah melalui seleksi awal diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Negara PAN dan RB. Sedangkan tingkat pusat oleh Pimpinan K/L/BUMN. Adapun instrumen penilaian yang digunakan berkaitan dengan visi dan/ atau misi serta motto pelayanan; Sistem dan Prosedur Pelayanan; Sumber Daya Manusia Pelayanan; dan Sarana dan Prasarana Pelayanan. Untuk hasil penilaian tahun 2010, sebagai berikut : - Penghargaan berupa Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat “amat baik” sejumlah 83 Unit Pelayanan Publik (UPP); - Penghargaan berupa Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat “baik” sejumlah 48 Unit Pelayanan Publik (UPP); - Penghargaan berupa Piagam Madya Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat “cukup baik” sejumlah 73 Unit Pelayanan Publik (UPP). Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9 Pada tahun 2011, penilaian akan dilakukan terhadap pemerintah daerah melalui CBAN (Citra Bakti Abdi Negara). Saat ini sedang disiapkan instrumen penilaiannya; 2) Sedang disusun dan dirumuskan R-Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pelayanan Publik sebagai amanah dari Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. R-Perpres ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian ganti rugi serta mewujudkan kepastian dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Sedang disusun dan dirumuskan Petunjuk Teknis tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik. Petunjuk Teknis ini sebagai acuan atau panduan bagi Penyelenggara dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan; 4) Mendorong terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 420 PTSP; 5) Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 16 Provinsi/Kabupaten dan Kota; 6) Sedang di bangun Sistem Manajemen Mutu dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. F. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN- PK) yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, dan pemantauan serta evaluasinya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, hanya sebanyak 90 instansi atau 16,51% dari 545 instansi yang wajib menyampaikan laporan, menjadi 347 instansi atau 57,26% dari 606 instansi yang wajib menyampaikan laporan. Laporan meliputi diktum-diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yaitu: Pelaksanaan pelaporan HKPN, Penetapan kinerja, Peningkatan pelayanan publik, Program/wilayah bebas korupsi, Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 10 Pengadaan barang dan jasa, Penerapan kesederhanaan, Dukungan kepada APH dalam penindakan korupsi, Kajian sistem timbulkan korupsi, dan Peningkatan pengawasan; 2) Peningkatan Pengawasan Masyarakat dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat dapat berupa informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan keluhan atau satu bentuksocial control dan sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2010 jumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh Kementerian PAN dan RB sebanyak 1623 surat dengan perincian 1485 surat berkadar pengawasan sedangkan yang tidak berkadar pengawasan sebanyak 138 surat. Terhadap surat pengaduan tersebut Kementerian PAN dan RB telah menyalurkan kepada Instansi Pemerintah yang terkait untuk dilakukan tindak lanjut; 3) Penyusunan Rancangan Perpres tentang Sistem AKIP. Penyusunan Rancangan Perpres ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rancangan Perpres tersebut dilakukan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri; 4) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014 sebesar 80% seluruh instansi dengan capaian akuntabilitas kinerjanya baik. Metode dan mekanisme evaluasi, dilakukan tidak hanya berdasarkandesk evaluation dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterima Kementerian PAN dan RB, tetapi dilakukan juga melalui penilaian dilapangan guna melihat lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbaris kinerja pada instansi pemerintah telah dijalankan. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 11 Dari hasil evaluasi tahun 2009-2010 menunjukan bahwa, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik mengalami peningkatan, adalah sebagai berikut: No. INSTANSI PEMERINTAH 2009 2010
5) Mendorong penerapanIsland of Integrity pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.Island of Integrity adalah suatu pemerintah daerah/wilayah yang telah mengembangkan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip ”good governance” dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat dijadikan model atau percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Strategi penerapan modelisland of integrity tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah berhasil melaksanakannya dan telah direkomendasikan antara lain oleh PBB, ADB, World Bank, dan Transparency International. Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap 90 pemerintah provinsi/kabupaten/kota diketahui bahwa 5 pemerintah daerah atau 5,55% telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksi dan memberikan hasil atau manfaat melebihi yang diharapkan, 13 pemerintah daerah atau 14,44% telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksinya sebagaimana mestinya, 24 pemerintah daerah atau 26,67% walaupun belum menyusun suatu rencana aksi namun telah melakukan berbagai perbaikan yang konstruktif, 28 pemerintah daerah atau 31,11% telah menyusun rencana aksi walaupun belum sepenuhnya melaksanakan dan 20 pemerintah daerah atau 22,22% relatif belum bereaksi positif atas kerjasama tersebut. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Dari 16 pemerintah daerah yang menandatangani kesepakatan bersama pada tahun 2009 dan sepanjang tahun 2010 (se- Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Bali), seluruhnya telah menyusun rencana aksi serta telah mulai melaksanakannya walaupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal yang menggembirakan adalah telah terdapat 42 pemerintah daerah (katagori 3,4 dan 5) atau 46,67% yang telah berhasil meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pada dasarnya capaian strategis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi umumnya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Adapun kendala yang ada adalah penyelesaian RUU, PP, Perpres, atau Keppres, memerlukan koordinasi lintas sektoral maupun antar daerah dan perlu kehati-hatian agar hasil akhir benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik. Disamping itu proses penyelesaiannya butuh waktu karena banyaknya RUU, PP, Perpres atau Keppres dari Instansi lain yang juga menjadi prioritas pembahasan. Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2012 dilakukan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui 9 aspek percepatan reformasi birokrasi sebagai strategi yang diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pelaksanaan menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi. 1.2. Potensi dan Permasalahan Dalam konteks pelaksanaaan tugas kepemerintahan dan pembangunan, Kementerian PAN dan RB yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan pada berbagai tataran pelaksanaan tugas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah masih dihadapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 13 pada berbagai kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternaliasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsipstructure follow function; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya. Upaya membangun tata pemerintahan yang baik sebagai ujung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, belum terdapat sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas, berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan antara lain: masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; masih Berbagai Permasalahan antara lain: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternaliasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip structure follow function; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 rendahnya tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen pemerintahan; belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat negara dan pegawai negeri; serta belum optimalnya penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah; belum optimalnya sinergi antara kegiatan pengawasan internal dan eksternal; belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di samping itu berkaitan dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan yang dihadapi antara lain: belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pula pada permasalahan kelembagaan dan ketalaksanaan. Permasalahan tersebut adalah antara lain: struktur organisasi pemerintah yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Akibatnya, banyak terjadi tumpang tindih tupoksi baik dalam lingkungan intansi tersebut maupun dengan instansi lainnya. Meningkatnya jumlah lembaga struktural dan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan. Khusus mengenai keberadaan LNS, pembentukannya sebagian besar merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang- undangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsipgood governnance. Keberadaan lembaga non struktural (LNS) yang bersifatad-hoc seperti komisi, dewan, dan lainnya, beberapa memang diperlukan untuk yang sifatnya “pengarusutamaan”(mainstreaming), “perhatian khusus” serta “lintas fungsi”. Namun, secara umum pertumbuhan organisasi LNS menambah permasalahan dalam pengaturan kelembagaan, terutama di lihat dari sisi pelaksanaan kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar. Di samping itu, sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah, pada beberapa daerah berkembang “egoisme kedaerahan dan politisasi” dalam pembinaan PNS di daerah-daerah. Masalah ini tentu tidak menguntungkan, baik dalam konteks efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, penerapan sistem pembinaan sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pengembangan, kompetensi dan karier PNS itu sendiri. Dari aspek ketatalaksanaan, di lingkungan birokrasi pemerintah memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan dokumen dan kearsipan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 15 negara; masih lemahnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum diterapkannya secara konsisten standar pelayanan mutu pelayanan publik; belum merata dan memadainya sarana dan prasarana pelayanan khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi(e- government); belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah; serta belum adanya parameter yang valid dan solid sebagai tolok ukur penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam aspek sumber daya manusia aparatur pun masih dihadapi permasalahan, seperti antara lain: masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai; belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS; sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistemreward and punishment yang adil; belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, di bidang pelayanan publik, pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penyebabnya antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum sepenuhnya mengimplementasikan secara konsisten; masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat; dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan. Secara spesifik terkait dengan kebijakanGrand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 kondisi obyektif birokrasi pada Kementerian PAN dan RB diuraikan dalam berbagai aspek, sebagai berikut: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 16
Organisasi telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang lengkap namun belum dapat digunakan secara maksimal, dan belum memiliki SDM pengelola sistem informasi yang memadai. Selain itu dalam hal pemanfaatan, sistem informasi telah digunakan secara effektif untuk penghitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun namun belum digunakan untuk kepentingan kepegawaian yang lebih luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi dan pemberian insentif. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 17
Meskipun sudah memperoleh penilaian WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penialain tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik.
Peran kepemimpinan dalam peran dalam mendorong peningkatan kinerja, baik interpersonal, informasional dandesecional belum dilakukan secara optimal, sehingga pimpinan organisasi kurang melihat unit Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 18 organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, tetapi hanya pada unit-unit organisasi yang langsung dibawahnya. Budaya kerja dan pola pikir masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan semata, belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas, keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya pada output tetapi juga outcomes dengan memperhatikan harapan pengguna, dan belum sepenuhnya menjalankan budayateam work, sehingga sulit dicapai sinergi antar unit kerja untuk menghasilkan outcomes bersama. Disamping dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang bersifat eksternal, Kementerian PAN dan RB juga dihadapkan pada kondisi obyektif internal yang memerlukan perhatian sebagaimana diuraikan dalam berbagai aspek, yaitu :
Sejumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB tidak sesuai lagi dengan perkembangan amanat peraturan perundang-undangan, misalnya pembagian unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik dan pembagian lingkup tugas pada unit eselon II di Deputi Bidang Tatalaksana; Sejumlah unit organisasi Kementerian PAN dan RB belum menggambarkan secara spesifik kegiatan yang dilakukan menurut strukturnya, misalnya Biro Perencanaan dan Bagian Kerja Sama; Beberapa tugas dan fungsi organisasi belum memiliki unit yang secara jelas menanganinya, misalnya penyusunan SOP, evaluasi, dan penyempurnaan struktur organisasi; Sebagai kementerian yang termasuk dalam kelompok yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Kementerian Disamping dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang bersifat eksternal, Kementerian PAN dan RB juga dihadapkan pada kondisi obyektif internal yang memerlukan perhatian sebagaimana diuraikan dalam berbagai aspek, yaitu : Aspek organisasi, aspek SDM Aparatur (perencanaan pegawai, Rekruitmen Pegawai, Penempatan pegawai, Penilaian kinerja pegawai, Pengembangan karir pegawai, Sistem reward dan punisment dan Pengembangan sistem informasi pegawai) Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 19 Negara, Kementerian PAN dan RB menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan tanpa menjadi pelaksana kebijakan sebagaimana kementerian yang diatur pada huruf a dan b. Dengan fungsi tersebut, Kementerian PAN dan RB akan mengembangkan struktur yang lebih sederhana dengan penguatan pada jabatan fungsional. Penyederhanaan struktur ini termasuk pada tingkat eselon IV dan eselon III di unit organisasi pelaksana (Deputi). Konsekuensi dari rencana ini adalah diperlukannya kajian yang menyeluruh atas beban kerja berikut tindak lanjutnya pada aspek tatalaksana dan manajemen sumber daya manusia aparatur (pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai). Pada saat ini kajian tersebut belum dilakukan.
Sebagai akibat perubahan organisasi, sejumlah jabatan belum memiliki uraian tugas. Sementara itu, sejumlah uraian jabatan yang telah ada memerlukan penyempurnaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang sudah direncanakan; Kementerian PAN dan RB juga belum melakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan juga belum dilakukan dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun); Dalam sistem rekrutmen pegawai, pedoman yang ada masih bersifat tahunan (belum dibakukan). Pemanfaatan teknologi informasi juga belum dilakukan secara optimal. Selain itu, belum dilakukan evaluasi pelaksanaan atas hasil rekrutmen terakhir tahun 2010. Sementara itu, terkait dengan pegawai yang akan dipekerjakan/diperbantukan di Kementerian PAN dan RB, belum ada mekanisme seleksi yang dibangun dengan baik; Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standard kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum sesuainya standard kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan; Terkait dengan rencana penyederhanaan struktur organisasi pada unit pelaksana (Deputi), pengalihan jabatan struktural kepada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 20 jabatan fungsional analis kebijakan belum dapat dilakukan mengingat belum danya landasan hukum untuk jabatan fungsional analis kebijakan; Kementerian PAN dan RB belum memiliki pedoman dan sistem aplikasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai. Sementara itu, penilaian prestasi kerja pegawai yang berlaku juga belum mengacu pada tugas dan fungsi (unit) organisasi pegawai; Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, belum dilakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi; Sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi; Kementerian PAN dan RB pada tahun 2011 melakukan inovasi dalam pengisian jabatan eselon I dan II, yaitu melalui rekrutmen terbuka. Akan tetapi, mekanisme ini belum memiliki pedoman baku dan dasar hukum yang dapat menjamin keberlanjutannya; Dalam hal pola karier, hingga saat ini Kementerian PAN dan RB belum memiliki pedoman pola karier, terutama untuk eselon III ke bawah. Terkait dengan itu, pola rotasi pegawai yang ada juga belum mengarah pada peningkatan kompetensi pegawai; Sebagai kementerian/lembaga yang menerima tunjangan kinerja atas reformasi birokrasi yang diatur dengan Peraturan Menteri PAN nomor 15 Tahun 2008, pemberian tunjangan kinerja di Kementerian PAN dan RB belum sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011. Selain itu, pemberian tunjangan kinerja yang dilakukan juga hanya berdasarkan pada presensi dan belum didasarkan pada kinerja; Database pegawai belum dibangun secara komprehensif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini.
Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih dianggap formalitas. Selain itu, SOP yang disusun masih cenderung parsial dan belum adanya harmonisasi antar-SOP yang ada; Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 21 Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antardeputi di lingkungan Kementerian PAN dan RB; Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dan LPNK dalam koordinasinya masih bersifatsilo, belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang koheren; Belum optimalnya penerapane-Government di lingkungan Kementerian PAN dan RB sebagai akibat rendahnyae-awareness para pegawai dan belum sempurnanya sistem informasi yang terbangun; Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum adanya pedoman evaluasi SOP; dan Belum idealnya tata letak ruangan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana maupun unit pendukung.
Lemahnya mekanisme pelaksanaan keuangan; Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan; Belum dibangunnya kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, diantaranya Wilayah Bebas Korupsi, LHKPN, Zona Integritas, danwhistle blowing system; Masih minimnya pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa; dan Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa;
Belum optimalnya perencanaan kinerja, diantaranya ditunjukkan oleh renstra Kementerian yang belum menggambarkan kondisi yang diinginkan, belum seluruh unit pelaksana (Deputi) menyusun renstra, ketidakselarasan antara renstra dan DIPA, dan efisiensi alokasi anggaran yang masih rendah; Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 22 Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum adanya review kesesuaian antara IKU dengan tugas fungsi untuk eselon II dan Staf Ahli dan belum diturunkannya IKU kepada ukuran kinerja individu; Belum optimalnya pelaporan kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum seluruh unit pelaksana (Deputi) menyampaikan laporan kinerja dan kualitas laporan kinerja yang masih rendah sehingga belum menggambarkan kinerja; dan Belum optimalnya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi kinerja internal yang baik dan dilakukan berkala.
Belum disusunnya penetapan standar pelayanan di Kementerian PAN dan RB; Belum dilakukannya penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan quick wins yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2011; dan Belum disusunnya indikator kepuasanstakeholders Kementerian yang bersifat spesifik.
Penyusunan peraturan perundang-undangan belum seluruhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum seluruhnya sesuai dengan SOP; SOP belum sepenuhnya mengoordinasi langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terjadinya tumpang-tindih, disharmoni, dan multitafsir; Pemetaan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara sempurna; Indeks peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan belum dimutakhirkan, baik versi cetak maupun digital diwebsite; Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 23 Belum sepenuhnya mendokumentasikan peraturan hasil forum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib; dan Routing slip dan notulensi perumusan perundang-undangan belum terdokumentasi secara tertib.
Belum adanya nilai-nilai utama yang disepakati bersama sebagai landasan pegawai Kementerian PAN dan RB dalam bekerja; Belum adanya sistem keteladanan(role model) yang dibangun; dan Belum adanya strategi untuk mengelola perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang terdokumentasi dengan baik, lengkap dengan peta risiko kegagalan. Meskipun dihadapkan pada masih kompleksnya permasalahan pada berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa indikasi positif terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi, diantaranya :
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 24
Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PAN dan RB dalam periode 2010-2014. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan tantangan yang harus di atasi Kementerian PAN dan RB melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25 BAB II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan dalam setiap aspek aparatur negara secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkangood governance. Hal ini, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang secara substantif meliputi langkah dan upaya pada setiap aspek aparatur negara, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem SDM Aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur. Pemahaman mengenai aparatur negara pada hakekatnya adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pembangunan aparatur negara dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah termasuk aparatur perekonomian negara/daerah. Sedangkan Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik aparatur negara pada hakekatnya adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraaan dan pemerintahan . Sedangkan Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 26 yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi menetapkan rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. Rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Rencana strategis Kementerian PAN dan RB 2010-2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 27 “PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI” 2.1. Visi dan Misi Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dirumuskan sebagai berikut: Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: Aparatur negara yang bersih adalah kondisi dimana seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional berhasil menurunkan tingkat penyimpangan, mengurangi praktek KKN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan Indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan negara-negara terbersih di dunia; Aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mampu bekerja dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Pemaknaan Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, displin dan penuh pengabdian. Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan sesuai dengan kompetensi (keahlian), sedangkan akuntabel adalah mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil. Aparatur negara yang melayani adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mengerahkan seluruh sumber daya yang dimlikinya untuk kepentingan melayani masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu : “MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI” Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 Upaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara individual, tetapi harus dilaksanakan bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, maka misi Kementerian PAN dan RB adalah menggerakkan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Upaya penggerakkan ini dilakukan melalui berbagai langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi termasuk pelaksanaan konkrit dan pemberian contoh yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara internal sebagaibest practices penerapan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara. 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis(strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29 Kelima tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pendayagunaan aparatur negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terlaksananya prinsipgood governance di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang tergambar juga dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan pelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu : peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, peningkatan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah, antar aparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melaluai peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai. Dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang memadai.
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 30 Indikator kinerja masing-masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran Kementerian PAN dan RB dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan sebagai berikut : No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2014
• 100%
• 30% (Kumulatif)
• 100% 1.2. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien
• 40%
• 100%
• 80%
• 80 (kumulatif) Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 31 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2014
Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing- masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Secara Detail target indikator kinerja diuraikan pada lampiran I . Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien Postur pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat digambarkan pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dan kebutuhan organisasi sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan dalam diberbagai instansi pemerintah semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan dan sengketa kewanangan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 32 yang terjadi. Efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
• 50% • 85% • 100%
• 10% • 10% • 10%
• 50% • 85% • 100%
• 20% • 30% • 40% Tujuan 2: Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana SDM aparatur mampu melaksanakan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dalam manajemen pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pemberdayaan(empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan(democratic), dan kemitraan(partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan; menjadi innovator dan kreator yang menghasilkan inovasi- inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien, serta menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 34 No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
dan 66 Kota • 76 K/L, 33 Prov, 132 Kab. dan 132 Kota 2.2 Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
- 10% 20% 3.2 Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif
- 1% 5%
- 5% 10% 3.3 Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya
Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel ditandai dengan kondisi aparatur negara yang memiliki komitmen untuk menegakkan etika dan disiplin tinggi, bersih dalam melaksanakan tugas, berkurangnya praktek-praktek korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan keuangan negara, serta bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 38 No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
10% 10% 10%
10% 20% 30%
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut : No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
100% 100% 100%
7 7 7
85% 90% 95% 5.2 Terwujudnya SDM Kementerian PAN dan RB yang profesional dan kompetitif
100% 100% 100%
10% 15% 20%
10% 10% 10%
60% 70% 80% Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 40 No. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014
10% 20% 30% 5.3 Mewujudkan Kementerian PAN dan RB yang akuntabel dan bebas dari KKN
20% 20% 20%
100% 100% 100%
Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 42 Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, telah ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakkan Pilar Demokrasi; Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Sedangkan Sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu: 1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:
Visi, misi, agenda, sasaran dan arah kebijakan umum pemerintah 2010-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi telah ditetapkan dalam rangka menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;
Dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu Prioritas Nasional (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan substansi inti adalah :
11 (sebelas) Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan;
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 44
Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan Tataruang; dan 10) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 45 Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu bidang (7) Bidang Hukum dan Aparatur dengan sasaran adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:
Sasaran Status Awal Tahun 2014 Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 2,8 (tahun 2009) 5,0 Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/ kabupaten/kota 72,7% (provinsi 2009) 100% Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 42,17% (IHPS I 2009) 100% Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 46 Sasaran Status Awal Tahun 2014 Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2,73% (IHPS I 2009) 60%
Sasaran Status Awal Tahun 2014 Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat 6,64 (tahun 2009) 8 Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah 6,46 (tahun 2009) 8 Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha 122 (tahun 2009) 75
Sasaran Status Awal Tahun 2014 Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan - 0,29 (tahun 2008) 0,5 (skala -2,5 s.d 2,5) Instansi pemerintah yang akuntabel 24% (tahun 2009) 80% Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang- Undangan; (2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan (7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 47 Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, maka kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur, dapat digambarkan sebagai berikut: KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan Kualitas Naskah Akademik & RUU; Mekanisme Prolegnas/Prolegda; Pembenahan Per-UU-an; Partisipasi Masy. Manajemen Perkara; Sarana/Prasarana; Profesionalisme SDM; Pengawasan Penegakan Hukum Perspektif HAM dlm Per-UU-an; Kebijakan HAM; RAN HAM; Bantuan Hukum; Penyelesaian Kasus HAM Penindakan Tipikor; Pencegahan KKN; Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan KKN Kelembagaan Pelayanan (OSS); Manajemen Pelayanan Publik; SDM Pelayanan Publik Kelembagaan; Ketatalaksanaan; SDM Aparatur; Akuntabilitas; Manajemen Kinerja Kebijakan/ Grand Desain; Koordinasi; Pemberdayaan Pegawai; Budaya Kerja Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum Peningkatan Penghormatan, Pemajuan & Penegakan HAM PeningkatanPenyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PRIORITAS : PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK IMPACT: KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM , SERTA PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS KELOMPOK KEGIATAN: OUTPUT FOKUS PRIORITAS : OUTCOME Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 48 pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsip- prinsip pengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarustamaan. Untuk itu, berkaitan dengan prioritas nasional pembangunan ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti disajikan dalam tabel berikut: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA No. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran 2014
Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran 2014 1.6 Pengembangan Sisteme- Procurement Nasional Penerapane- procurement dalam pengadaan barang dan jasa % pengadaan menggunakan e-procurement 75% 1.7 Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan % temuan yang ditindaklanjuti 100% 1.8 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Opini BPK atas LK K/L WTP 1.9 Pengaduan masyarakat Tindaklanjut pengaduan masyarakat - Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif - % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat 100%
Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran 2014 ditetapkan 2.6 Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada - Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik - % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik 100% 90%
% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien 100% 3.2 Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana 100% 3.3 Pemantapan kualitas manajemen SDM Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi) - Tersedianya sistem rekruitmen yang transparan - Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur - Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi - Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapanreward and punishment 100% 3.4 Pengembangan dan penerapane- Government Pengembangan dan penerapane-Government Tersusunnya rencana penerapane-Government yang konkrit dan terukur 100% 3.5 Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK 100% Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 51 No. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran 2014 3.6 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) 100% 3.2. Strategi dan Kebijakan Kementerian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aparatur negara mencakup aspek yang luas. Pendekatan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem kelembagaan dan menyempurnakan tatalaksana agar efektif, jelas dan transparan, kemudian dilakukan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional yang mempunyai kompetensi, dan penataan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat melaksanakan tugas dan berfungsi secara maksimal dan pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara secara spesifik tercermin dalam lingkup reformasi birokrasi aparatur negara. Upaya peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan bernegara, karena tidak ada pelaksanaan reformasi di bidang lain yang pelaksanaannya tidak melibatkan aparatur negara. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan, harus disadari bahwa perubahan menuju perbaikan yang positif terhadap permasalahan dalam setiap tatanan birokrasi, tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika, melainkan membutuhkan komitmen semua pihak, proses yang panjang, sistematis dan bertahap. Disamping itu, yang paling penting harus dipahami bahwa Reformasi Birokrasi tidak bisa dilihat sebagai suatu bagian yang parsial namun merupakan bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari reformasi bidang politik, ekonomi dan reformasi bidang hukum dan reformasi di berbagai sektor lainnya. Berkaitan dengan hal diatas, sangat diperlukan Komitmen kuat dan Rencana Aksi yang jelas dan tepat yang diwujudkan melalui upaya yang berkesinambungan untuk terus membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan masyarakat sekaligus dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan terus Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 mengembangkan sinergitas yang solid dan mutualistis antara pemerintah selaku pilar utama pembangunan dengan masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut : 1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 3) Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh mencakup: (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteksgood governance; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekruitmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin Prioritas strategi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya-upaya: 1) Penyelesaian peraturan perundang- undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif; dan 3) Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan. Secara terperinci menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, hal-hal yang harus dilanjutkan dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan penguatan sistem Reformasi Birokrasi dilakukan guna memberikan acuan dasar yang kuat yang bersifat sistemik dan komprehensif baik secara legalitas formal yang mengatur secara umum maupun teknis operasional khusus dalam pelaksanaan langkah-langkah tahapan strategis setiap aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
2) Penataan kelembagaan dilakukan guna menjamin terbangunnya organisasi pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional sehingga mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan optimal. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 54
3) Penataan SDM aparatur dilakukan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekruitmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 56 4) Penyempurnaan Ketatalaksanaan dilakukan guna menyempurnakan sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi negara sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan aparatur diarahkan untuk mewujudkan proses administrasi yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat semakin lancar, mudah, nyaman dan murah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
5) Peningkatan akuntabilitas aparatur dilakukan guna mendorong instansi pusat dan daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan sistem akuntabilitas aparatur pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 57
6) Peningkatan pengawasan aparatur dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan baik pengawasan intern, fungsional maupun pengawasan masyarakat serta penanggulangan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
7) Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara, dilakukan koordinasi penyusunan program bidang PAN. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional, dan Forum Komunikasi Teknis PAN dan RB serta pada tingkat daerah dikembangkan mekanisme koordinasi melalui Forum Komunikasi PAN dan RB Daerah. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 58 Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2012 dilakukan strategi percepatan melalui 9 aspek percepatan reformasi birokrasi sebagai strategi yang diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pelaksanaan menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri : 1) Penataan Struktur Birokrasi dilakukan melalui rencana aksi :
2) Penataan Jumlah, dan distribusi PNS dilakukan melalui rencana aksi:
3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka dilakukan melalui rencana aksi :
Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; PenggunaanComputer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS.
PenguatanAssesment Center untuk promosi jabatan dan diklat (penjenjangan dan/atau fungsional).
4) Profesionalisasi PNS dilakukan melalui rencana aksi :
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 59
Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional. 5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) dilakukan melalui rencana aksi : a.e-Office; b.e-Planning; c.e-Budgetting; d.e-Procurement; e.e-Performance. 6) Peningkatan Pelayanan Publik dilakukan melalui rencana aksi :
a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pembatasan waktu pengurusan izin.
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur dilakukan melalui rencana aksi :
Perluasan Wajib lapor; Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 60 Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
(menghindari hibernasi birokrasi)
Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi; Penertiban peraturan pembuatan rekening untuk penampungan sementara anggaran yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran (Escrow Account); Whistle blower system; Penguatan PPATK; Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi;
8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri dilakukan melalui rencana aksi :
Remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara substansial (ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan); Remunerasi berdasarkan kinerja individu.
9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS dilakukan melalui rencana aksi :
Pelaksanaan berbagai strategi dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program teknis, yaitu : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 61
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan; - Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien; - Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera; - Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel; - Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif; - Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi; - Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif; Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional. Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 62 BAB IV Penutup Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB tahun 2010- 2014 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2010-2014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang aparatur negara. Dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB tahun 2010-2014 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian Negara PAN. Dokumen Renstra Kementerian PAN dan RB tahun 2010- 2014 ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya yang meliputi: peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, peningkatan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 64 LAMPIRAN Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 65 MATRIKS I TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 66 MATRIKS II KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 67 MATRIKS III KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN SUB KEGIATAN/ OUTPUT TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KODE PROGRAM/ OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR KINERJA Unit KEGIATAN 2012 2013 Organisasi
(untuk K/L), kejaksaan dan Polri (untuk Pemda) 330 Kab/Kota 167 Kab/Kota - serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan integritas K/L maupun Pemda terkait Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal 80% 85% 90% eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan baru atau selesai menjabat Pelaksanaan dan pemantauan penjatuhan sanksi 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II (Periodik) dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona 40 K/L 27 K/L 33 K/L integritas 33 Prov, 33 Kab 50 Kab 50 Kab 33 Kota 35 Kota 35 Kota Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan pemberantasan korupsi dalam aspek Pencegahan sesuai dengan Inpres No. 5/2004, Inpres No. 9/2010 dan Inpres No. 17/2011 Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan 5% (total) 15% (total) 30% (total) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ASN ASN (LHK ASN) Periodik Jumlah kebijakan terkait dengan LHKPN 1 SE. Men. PAN dan RB Jumlah kebijakan tentang penjatuhan sanksi 1 kebijakan administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini Jumlah peraturan/kebijakan di bidang 1 PermenPAN pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang dan RB KODE PROGRAM/ OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR KINERJA Unit KEGIATAN 2012 2013 Organisasi
• Persentase penurunan overlapping antarinstansi pemerintah; • Persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya; • Persentase struktur organisasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja; • Pedoman mengenai evaluasi/audit organisasi (tepat fungsi, tepat ukuran, jenis dan sifat organisasi, dan kewenangan); • Pedoman penaataan organisasi; • Jumlah IP yang dievaluasi/diaudit organisasinya • Jumlah instansi pemerintah yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran; • Formalisasi penataan organisasi; 1 1 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40 K/L 40 K/L 1 1 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40 K/L 40 K/L - - 16 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 16 K/L 16 K/L Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra (Formulasi ini merupakan bagian dari penataan) NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan. 1.2. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien • Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja internal • Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja eksternal • Persentase IP yang telah melaksanakan analisis kebutuhan SARPRAS secara periodik • RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah • RUU Administrasi Pemerintahan • PP tentang izin, dispensasi, dan konsesi • Pedoman tentang kebijakan tatalaksana sarana dan prasarana kerja aparatur • Kebijakan tentang kendaraan dinas dan fasilitas dinas 1 RUU 1 RUU Draft 1 1 Permen 1 Perpres 1 UU 1 UU Draft 2 1 Permen - - - PP dan sosialisasi - - Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Prosedur Pemerintahan Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi kebijakan tata laksana SARPRAS kerja aparatur • Jumlah laporan hasil impelementasi kebijakan tatalaksana SARPRAS kerja aparatur - 1 Laporan 25% 1 Laporan 50% 1 Laporan Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana 2 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif • Persentase PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan; • Persentase PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi; • Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka; 2.1 Terwujudnya perencanaan SDM aparatur secara nasional • Jumlah instansi yang telah melakukan perencanaan SDM • RPP formasi PNS • instansi yang telah menyusun perencanaan SDM • instansi yang telah melakukan analisis jabatan dan beban kerja • Perencanaan SDM aparatur secara nasional 1 PP 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab. dan 33 Kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota - 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota - 1 Dok. Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur 2.2 Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen • Persentase IP yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka; • RPP penyempurnaan PP 98/200 jo PP 11/2002 1 PP - - Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Konsorsium dengan PTN dalam penyusunan soal dan pelaksanaan seleksi CPNS • Laporan pelaksanaan seleksi CPNS • Laporan pengaduan pengadaan CPNS 1 Naskah 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap 1 Lap. 1 Lap. Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur 2.3 Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka • Jumlah IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi; • Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu; • Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan; • R-Perpres tentang penilaian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural • RPP perubahan PP 100/2000 jo PP 13/2002 • Jumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki standar kompetensi dan persyaratan jabatan • Jumlah instansi yang sudah melaksanakan PP 46/2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS; 1 Perpres 1 PP 10 Instansi 10 K/L 10 Pemda 15 Instansi 15 Instansi Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja individu 50% 75% 100% Asdep Pengembangan SDM Aparatur 2.4 Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan • Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 10% jam kerjanya • Persentase PNS yang telah memiliki sertifikasi kompetensi • Persentase IP yang telah melaksanakan evaluasi kebutuhan diklat. • Persentase PNS per instansi pemerintah sesua PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi • RPP penyempurnaan PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS (10% jam kerja) • Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat • Pedoman standardisasi jabatan struktural • Pedoman standardisasi jabatan fungsional 50% 1 PP 10 IP 1 Ped. 1 Ped 60% % 15 Instansi 70% Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase peningkatan penerimaan pension • instansi pemerintah yang telah melakukan evaluasi jabatan • data instansi pemerintah yang telah menerima tunjangan kinerja • RPP penyempurnaan PP 7/1977 tentang Gaji • Kebijakan tentang sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kabupaten dan 33 Kota 1 RPP 1 Draf 210 Kab/Kota 210 Kab/Kota 1 PP 1 keb. Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan no wrong door; • Persentase IP yang telah menerapkan GRMS dengan BAIK; • Skor intregritas pelayanan publik; • Skor IKM rata-rata nasional ; • Persentase IP yang memiliki 3.1 Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif • Persentase IP yang telah menerapkan TIK dalam manajemen pelayanannya; • Persentase IP yang telah menerapkan GRMS dengan BAIK; • Kebijakan pelayanan publik yang berbasis TIK (Open Government System) • Persentase IP yang telah melaksanakan Open Government System dalam pelayanan publik • Kebijakan sistem manajemen sumber daya pemerintah • Persentase IP yang telah melaksanakan sistem manajemen sumber daya pemerintah • Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen sumber daya pemerintahan 1 5% 1 - - 1 10% 10% 1 - 20% 20% 1 Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan 3.2 Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif • Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan national public complaint handling system; • Kebijakan tentang national public complaint handling system yang terintegrasi; - 1 - Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang telah diberikan sosialisasi pelaksanaan national public complaint handling system yang dievaluasi • Persentase IP yang telah melaksanakan National Public Complaint Handling Mechanism • Jumlah Kebijakan tentang No Wrong Door Policy • Persentase IP yang telah melaksanakan No Wrong Door Policy - 1 100% 5% 10% - 10% 20% Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan Asdep Pelayanan Perekonomian Asdep Pelayanan Perekonomian 3.3 Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya • Skor IKM rata- rata nasional • Skor integritas nasional • Skor ease doing business • Persentase Pemda yang menerapkan OSS • Jumlah kebijakan pelaksanaan UU 25/2009 dalam bentuk PP, Permenpan, Perpres; • Jumlah IP yang diberikan sosialisasi/ bimbingan teknis terkait PP/Permenpan turunan UU 25/2009; 2 50 2 200 1 (sisanya) Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang telah berstatus WBK; • Persentase IP yang akuntabel • IPK • Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS 4.1 Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin • Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS; • Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS; • Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan • instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun • instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun • Kebijakan tentang konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan; • SE Menteri tentang larangan bagi PNS untuk menjalankan unit usaha; 10% 10% 1 1 10% 10% 10% 10% Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat; 1 1 Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi 4.2. Meningkatnya IP yang akuntabel • Persentase IP yang akuntabilitasnya BAIK • Jumlah evaluasi; • Kebijakan tentang penyampaian PK dan LAKIP; • RUU AKPN; • Penyusunan sistem informasi akuntabilitas; • Kebijakan tentang penguatan akuntabilitas; • Persentase IP yang menyerahkan LAKIP; • Persentase IP yang menyerahkan PK; 1 1 Draft 1 1 1 100% K/L, 80% Pemda 100% K/L, 60% Pemda 1 1 Draft 2 1 1 100% K/L, 82% Pemda 100% K/L, 65% Pemda 1 1 1 UU - 1 100% K/L, 85% Pemda 100% K/L, 70% Pemda Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja internal; • Laporan hasil evaluasi 80% K/L, 40% Pemda 50% K/L, 25% Pemda 82 Lap K/L, 66 Lap Pemda 82% K/L, 45% Pemda 70% K/L, 30% Pemda 82 Lap K/L, 66 Lap Pemda 85% K/L, 50% Pemda 80% K/L, 35% Pemda 82 Lap K/L, 66 Lap Pemda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 4.3. Terwujudnya IP yang bersih dan bebas KKN • IPK • Persentase IP yang memperoleh opini WTP • JUmlah IP yang memperoleh predikat WBK • Persentase • Permenpan tentang penguatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; • Permenpan tentang wilayah bebas korupsi; 1 1 1 Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase IP yang pengendalian internalnya memadai. • RUU Etika penyelenggaraan pemerintahan; • RUU Administrasi pemerintahan; • RUU PPAP; • Kebijakan tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; • Kebijakan tentang sistem pengendalian internal; • Kebijakan tentang standar audit; • APIP yang melaporkan hasil pengawasan; • APIP yang telah melaksanakan KESA; Draft1 Draft2 Draft 1 1 1 1 40 K/L. 33 prov, 33 kab, 33 kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota Draft2 Draft2 Draft 2 - - - 40 K/L. 33 prov, 33 kab, 33 kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 1 UU 1 UU 1 UU - - 1 50 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 50 K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Persentase model Island of Integrity yang berhasil; • Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas; • Persentase penyampaian LHKPN; • Penerapan zona integritas; • Persentase penyampaian LHKASN. 60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40% 100% K/L, 33 Prov, 330 Kab/Kota 80% 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 5% 60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 42% 167 Kab/Kota 85% 27 K/L, 85 Kab/Kota 15% 70% K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota 45% - 90% 33 K/L 85 Kab/Kota 30% Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; 5.1 Terwujudnya organisasi Kementerian PAN dan RB yang efektif dan efisien • Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan organisasi; • Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP; • Laporan hasil evaluasi organisasi; • Laporan hasil evaluasi penerapan SOP; • Permenpan-RB tentang Instrumen monev SOP; • LAKIP 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanan NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
Rerata nilai kinerja individu Opini BPK; Tingkat persepsi masyarakat terhadap citra Kementerian PAN dan RB. • Persentase tingkat capaian kinerja. • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 1 1 Inspektorat 5.2 Terwujudnya SDM Kementerian PAN dan RB yang profesional dan kompetitif • Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; • Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti Diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun; • Persentase penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika; • Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKI BAIK; • Persentase pengisian jabatan secara terbuka. • Laporan hasil pemetaan kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai yang dimutakhirkan; • Rencana dan program peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil penindakan pelanggaran disiplin dan etika; • Kebijakan tentang Instrumen pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi • Data pegawai yang memperoleh penghargaan; 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Penyusunan standar kinerja pegawai • Evaluasi kinerja pegawai; • Dokumen Perencanaan Pegawai • Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 1 1 1 1 1 1 1 Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum 5.3 Mewujudkan KemPAN dan RB yang akuntabel dan bebas dari KKN • Opini BPK; • Persentase penurunan jumlah temuan BPK; • Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti; • Persentase pegawai yang menyerahkan LHKPN; • Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; • Penyusunan Pedoman Reviu LK; • Reviu LK; • Audit/ evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; • Pembinaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; • Penyusunan Pedoman inventarisasi aset; • Inventarisasi aset; • Laporan hasil TLHP; 1 2 5 7 1 1 1 1 2 6 7 1 1 1 1 2 7 7 1 1 1 Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Biro Umum Biro Umum Inspektorat NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
• Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja unit kerja; • Reviu IKU; • Penyusunan Juklak evaluasi internal; • Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja; • Penyusunan juklak evaluasi kinerja; • Reviu kinerja unit kerja; 1 2 1 1 7 1 7 1 2 1 1 7 1 7 1 2 1 1 7 1 7 Biro Umum Biro Perencaan/Inspektorat Biro Perencanaan/Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat 5.4 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB • Nilai PMPRB • Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN dan RB • Nilai PMPRB • Survey persepsi masyarakat • Jumlah Pencitraan melalui media • Pembangunan manajemen dokumentasi ≥70 1 7 6 ≥75 2 10 8 ≥80 2 15 10 Seluruh Unit Kerja Biro Hukum dan Humas Biro Hukum dan Humas Biro Hukum dan Humas NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/OUTPUT 2012 2013 2014 PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Gubernur (Pergub)