menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga; Mengingat... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rencana Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
5.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor... Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2011 pada BAB II diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2.3 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
h.Membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta pembuatan rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasikepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
2.Ketentuan angka 2.4 huruf c diubah dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.4 Tugas Tim Independen
a.Memberikan masukan tentang kebijakan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
b.Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
c.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
d.Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugas
e.Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
Pasal II... Pasal II
(1)BagiKementerian/LembagadanPemerintah Daerah yang telahdan /atausedangdalam proses evaluasiolehTim Independendan/atau Unit PengelolaReformasiBirokrasiNasionalsebelumditetapkanperaturanmente riinitetapberlaku.
(2)BagiKementerian/LembagadanPemerintah Daerah yang belumdilakukanevaluasiberlakuketentuanperaturanmenteriini.
Pasal III Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2Januari2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK TAHUN 2014 NOMOR 1614 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, HERMAN SURYATMAN