menetapkan Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lernbaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menimbang MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA PERATURAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA.
a.Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
b.Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar‐standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
c.Mengambil langkah‐langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar‐standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
d.Menetapkan program‐program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
e.Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu‐waktu apabila diperlukan kepada Presiden. 2.2 Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional
a.Menyusun rancangan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010‐2025;
b.Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
c.Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
d.Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
e.Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
f.Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya;
g.Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
h.Memberikan arahan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
i.Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
j.Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. 2.3 Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 adalah:
a.Menyusun rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
b.Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c.Menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional;
d.Menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
e.Melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
f.Melakukan komunikasi dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
g.Melakukan kerjasama dengan pihak‐pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
h.Membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
i.Melakukan identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan data informasi pengetahuan untuk mendorong knowledge management dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
j.Melaporkan secara berkala dan sewaktu‐waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
k.Melakukan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 2.4 Tugas Tim Independen Tugas Tim Independen (TI) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 355 Tahun 2010 adalah:
a.Memberikan masukan tentang kebijakan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
b.Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
c.Melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
d.Melakukan kerjasama dengan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dalam pembuatan rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
e.Melakukan kerjasama dengan pihak‐pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugas;
f.Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu‐waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. 2.5 Tugas Tim Quality Assurance Tugas Tim Quality Assurance (TQA) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2010 adalah:
a.Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 ‐ 2014;
b.Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
c.Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko;
d.Melakukan kerjasama dengan Tim Independen dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan tugasnya;
e.Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu‐waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Sesuai dengan tugas masing‐masing tersebut di atas, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan dapat digambarkan dalam diagram alur pada Gambar 1 di bawah ini: .... i ! ~ D DB Gambar 1 Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga yang Melakukan Reformasi Birokrasi B AB III M E K A N I S M E P E R S E T U J U A N P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D A N T U N J A N G A N KINERJ A B A GI KEMENTERIAN/LEMB A GA Secara garis besar proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/ Lembaga. Secara rinci proses tersebut di atas terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. - " .. 1.a 3 • 5 a ~ :: ~ I !) ·0 f-O I- ~~. I '-8 !!- ~ r kJ II 1 ~ " . L. . " ~ - I ~ "1-. S I fIr t ~ I I i 1 I 'R J 11 i J 41~ II «z It •i liM tf! ! ~I it:! I! < ! r~ c L~ 03.a j j ~ i ~ 03 ~2 1 ~"Et I~ ~ It .8 -- s fI ,~i c I!! i " s 11 c ~ l::j ~ 1r ~1 "e ij ~~i il j JI :§ " ij i j •~'J Ilf o z Ii.:!o. •j , III I i~ I) ~!,; & II 2.~ 1( Iiii j J it p~ II ~1 t :1 ~; ill j~!1 !c II f o! I~~.: itJa II~ J I rJ ! 1---1· t - .. ... ~ . ~ «> ,.. . M E K A N I S M E P E N G A J U A N U S U L A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D A N P E N E TA P A N T U N J A N G A N K I N E R J A B A G I K E M E N T E R I A N / L E M B A G A ~. - • rO ~ . r-- ~ I-- z • " ~ ~ ~ l- - ~~ ·iD{] ~~.. L KJ r KJ l- n .. . z L kJ i . 0~ J ,0il' • ~ L ro ... " . . z _ I i I t • 1 I~ i I! , c j ~"3 I ! - -:t :1 Ii gJ J i i I t: :- i I00 if :1 ,t; I I il !~ 1" !i I! • ~} ~ j~ ~.. ilIit J& ".:I l '~ Iii ,..: ~- i 4J 11 ~~ ~1 !a lit sl.l " i ~ • ~ Ii ... ~ I~E !~ " • eo I. ~~ .. ~ p i ~l i& l~~ i • a~ ~~ jI Ij~ it ~ .. li if 1 i t' p lJ ~ I\' ~ 1; 1 ~E f .~ ~~1 l·. t; : if~ ~i 1-" I~ l t e , :> ! 1~" ' ! e. 1 :jl i •li j ~ ~j ~ Ii g }t'l I!1~ ~t f Ij " c ~ ~ a Ii·i ~t j ! jiJ ;
i.! l i l J Ii ii I: 1- ~ . 0 ... :: ci ~ ~ .. ~.. ~ ... ... Gambar 2 Diagram Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Bagi K/L Catatan : • Kementerian/Lembaga mengajukan usulan reformasi birokrasi termasuk didalamnya Job Grading (Proses penyelarasan dan Validasi Job Grading harus sudah selesai dilakukan oleh instansi yang bersangkutan bersama dengan KemenPAN RB dan BKN). Selanjutnya, dibuat Berita Acara Hasil Validasi Job Grading yang ditandatangani oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Kepala BKN dan Sekretaris Kementerian/Lembaga, atau pejabat yang ditugaskan pada masing‐masing instansi tersebut. • Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan sepanjang tahun berjalan • Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri. B AB IV PENUTUP Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk memberikan panduan mekanisme dan acuan koordinasi persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Dalam hal ini mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri.