Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2011
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
menetapkan Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lernbaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menimbang MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA PERATURAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA.
4700);
Menetapkan Mengingat Ditetapkan di Jakarta Negara ¥elllll.a:V31,unaanAparatur Negara ,,--...oalad'tCYc)roJasi Birokrasi/ Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/ Lembaga digunakan untuk memberikan panduan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerianl Lembaga. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerianl Lembaga sebagairnana dimaksud dalarn Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, Peraturan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA KEDUA PERTAMA BUKU 9 MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/ LEMBAGA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAyAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAhUN 2011 KEMENTERIAN PENDAyAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar belakang 1 1.2 Tujuan 1 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 3 2.1 Tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional 3 2.2 Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional 3 2.3 Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 4 2.4 Tugas Tim Independen 5 2.5 Tugas Tim Quality Assurance 5 BAB III MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN 9 REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA BAB IV PENUTUP 13 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi 7 Kementerian/Lembaga Yang Melakukan Reformasi Birokrasi Gambar 2 Diagram Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Reformasi 10 Birokrasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Bagi K/L B AB I PEND A h UL U AN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibentuk organisasi pelaksana reformasi birokrasi nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Menyusul dibentuknya Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, telah dibentuk: • Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; • Tim Independen, melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen; • Tim Quality Assurance, melalui Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Quality Assurance. Sementara untuk masing‐masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi masing‐masing. Untuk meningkatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, maka perlu disusun mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga, dari mulai pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi hingga proses penetapan tunjangan kinerja. Sedangkan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri. 1.2. Tujuan Tujuan dokumen ini memberikan panduan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/ Lembaga. B AB II MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keppres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). 2.1 Tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
2.2 Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional
2.3 Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 adalah:
2.4 Tugas Tim Independen Tugas Tim Independen (TI) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 355 Tahun 2010 adalah:
2.5 Tugas Tim Quality Assurance Tugas Tim Quality Assurance (TQA) menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2010 adalah:
Sesuai dengan tugas masing‐masing tersebut di atas, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan dapat digambarkan dalam diagram alur pada Gambar 1 di bawah ini: .... i ! ~ D DB Gambar 1 Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga yang Melakukan Reformasi Birokrasi B AB III M E K A N I S M E P E R S E T U J U A N P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D A N T U N J A N G A N KINERJ A B A GI KEMENTERIAN/LEMB A GA Secara garis besar proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/ Lembaga. Secara rinci proses tersebut di atas terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. - " .. 1.a 3 • 5 a ~ :: ~ I !) ·0 f-O I- ~~. I '-8 !!- ~ r kJ II 1 ~ " . L. . " ~ - I ~ "1-. S I fIr t ~ I I i 1 I 'R J 11 i J 41~ II «z It •i liM tf! ! ~I it:! I! < ! r~ c L~ 03.a j j ~ i ~ 03 ~2 1 ~"Et I~ ~ It .8 -- s fI ,~i c I!! i " s 11 c ~ l::j ~ 1r ~1 "e ij ~~i il j JI :§ " ij i j •~'J Ilf o z Ii.:!o. •j , III I i~ I) ~!,; & II 2.~ 1( Iiii j J it p~ II ~1 t :1 ~; ill j~!1 !c II f o! I~~.: itJa II~ J I rJ ! 1---1· t - .. ... ~ . ~ «> ,.. . M E K A N I S M E P E N G A J U A N U S U L A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D A N P E N E TA P A N T U N J A N G A N K I N E R J A B A G I K E M E N T E R I A N / L E M B A G A ~. - • rO ~ . r-- ~ I-- z • " ~ ~ ~ l- - ~~ ·iD{] ~~.. L KJ r KJ l- n .. . z L kJ i . 0~ J ,0il' • ~ L ro ... " . . z _ I i I t • 1 I~ i I! , c j ~"3 I ! - -:t :1 Ii gJ J i i I t: :- i I00 if :1 ,t; I I il !~ 1" !i I! • ~} ~ j~ ~.. ilIit J& ".:I l '~ Iii ,..: ~- i 4J 11 ~~ ~1 !a lit sl.l " i ~ • ~ Ii ... ~ I~E !~ " • eo I. ~~ .. ~ p i ~l i& l~~ i • a~ ~~ jI Ij~ it ~ .. li if 1 i t' p lJ ~ I\' ~ 1; 1 ~E f .~ ~~1 l·. t; : if~ ~i 1-" I~ l t e , :> ! 1~" ' ! e. 1 :jl i •li j ~ ~j ~ Ii g }t'l I!1~ ~t f Ij " c ~ ~ a Ii·i ~t j ! jiJ ;
1- ~ . 0 ... :: ci ~ ~ .. ~.. ~ ... ... Gambar 2 Diagram Alur Mekanisme Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Bagi K/L Catatan : • Kementerian/Lembaga mengajukan usulan reformasi birokrasi termasuk didalamnya Job Grading (Proses penyelarasan dan Validasi Job Grading harus sudah selesai dilakukan oleh instansi yang bersangkutan bersama dengan KemenPAN RB dan BKN). Selanjutnya, dibuat Berita Acara Hasil Validasi Job Grading yang ditandatangani oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Kepala BKN dan Sekretaris Kementerian/Lembaga, atau pejabat yang ditugaskan pada masing‐masing instansi tersebut. • Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan sepanjang tahun berjalan • Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri. B AB IV PENUTUP Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk memberikan panduan mekanisme dan acuan koordinasi persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Dalam hal ini mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi Pemerintah Daerah akan diatur tersendiri.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)