Pasa14 Jadwal Retensi Arsip Susbtantif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa13 Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dirnak'sud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Tahun3 Tahun 2 Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penyiapan penyusunan sistem evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pengolahan data dan informasi evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Musnah Musnah 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Musnah3 Tahun2 Tahun 1.2 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
a.Evaluasi Kegiatan Program Reformasi Birokrasi (Laporan Pelaksanaan Refomasi Birokrasi KIL dan Pemda)
b.Evaluasi Kegiatan Program Akuntabilitas Aparatur (lHE AKIP Kll dan Pemda)
c.Evaluasi Kegiatan Program Pengawasan.(laporan TLHP KlL dan Pemda) 1.1 Penyusunan Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
a.Kebijakan tentang reformasi birokrasi (Pedoman Evaluasi RB) 3 Tahun 2 Tahun Permanen
b.Kebijakan tentanqakuntabilitas aparatur (SAKIP) 3 Tahun 2 Tahun Perman en
c.Kebijakan tentang pengawasan (RUU SPIP) 3 Tahun 2 Tahun Permanen Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Permanen BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN JAOWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR TANGGAL TENTANG PERATURAN MENTERI PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI J.I Tahun 2014 2014 JAOWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAMPIRAN Permanen Permanen Permanen Permanen Perman en Musnah Musnah Permanen 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 dan I<oordinasi Pelaksanaan Kebljakan
a.Kelembagaan Polhukam
b.Kelembagaan Perekonomian
c.Kelembagaan KeseJahteraan 1.2 Perurnusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government - Perpres e-Government 1 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program IK,elelmb,a{llaan <ian Tata Laksana 1.1 Penyusunan Kebijakan Kelembagaan - Profil Kabinet II. BIDANG .KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
a.Koordinasi pelaksanaan kebijakan RB, Akuntabilitas P..paraturdan Pengawasan ·b. Pemanlauan dan Analisis RB, Akuntabilitas Apartur dan Pengawasan
c..Evaluasi dan pelaporan RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 4 Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasl Reformasl Blrokrasi, Akuntabilitas ratur, dan Pengawasan pengolahan data dan informasi pel'1angananpengaduan masyarakal dan aparatur (Sural pengaduan masyarakai) pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi perianganan pengaduan masyarakat dan aparalur (Surat pemberitahuan pelaksanaan tindak lanjut dumas) pelaporan tentang masalah dibidang pengaduan masyarakat (Sural undangan rapat pembahasan kasus strategis). Evaluasi Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur - Sural penetapan Hasillnlegrasl Lembar Jawaban Komputer CPNS pelamar umum 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Sural Penetapan Integrasi CAT CPNS pelamar umum 3 Tahun 2 Tahun Musnah Sura!" penetapan Hasillnlegrasi Lembar Jawaban Kompuler CPNS pelamar Honorer 3 Tahun 2 Tahun Musnah Kalegon 2 - Laporan hasil pengadaan CPNS dari Instansi 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali " Jabatan dan Pengembangan Kompetensl SCM Aparatur Standansasi Jabatan SDM Aparatur 5 Tahun 1 Tahun Dinilai Kembali Usulafl Naskah Akademik penyusunan Jabalan Fungsional Surat jawaban atas usulan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Hasil tabulasi uji beban kerja dar! instansl Persetujuan leknis Jabaian Fungsional dari Badan kepegawaian Negara Peraturan Menteri PAN dan RB tentanng Jabatan Fungsional Surat Proyeksi jumlah Jabatan Fungsional dari instansi Hasil inventarisasi Jabatan Fungsional ~mum Hasil inventarisasi Jabalan/persyaratan jabatan Sural tanggapan terhadap draft RUU·ASN Notulensillaporan hasul rapal RUU ASN di DPR DIM·RUUASN Pengembangan Kompelensi SDM Aparatur 3 Tahun 2 Tahun Permanen - Usulan tunjangan tugas belajar Dosen dan Kemenlerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pertimbangan teknis usulan lunjangan \ugas belajar Dosen dari BKN - Sural Perselujuan Menteri PAN dan RB timlang tunjangan lugas belajar bagi Dosen - Laporan pelaksanaan tentang Sasaran Kiherja Pegawai dari instansi 5 hteraan SOM Aparatur 5,1 Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur - Permohonan izin prlnsip g.ajiltunjanganlhak keuangan ke Menteri Keuangan 3 Tahun 2 Tahun Permanen - Sural mengenai hamionisasi RPP/Rancangan Perpres ke Kementerian Hukum dan 3 Tahun 2 Tahun Pemnanen ..... ' PermanenSural persetejuan kebijakan gaji dan lunj~ngan ke Menleri Keuangan 3 Tahun 2 Tahun - Sural penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah kepada instansi 3 Tahun 2 Tahun Pemnanen - Hasil evaluasi jabatan dari instansi 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali Penyiapan. Perumusan Kebijakan Pensiun SDM Aparatur - Surat persetujuan mengenai Balas Usia Pensiun Jaba!an Fungsional 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Surat persetujuan pakaian seragam dinas 3 Tahun 2 Tahun Musnah Jakarta, 12014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI d~ ! ' "oi' f , ..~ , : JANGKA WAKTU SIMPAN No. JENISARSIP ! KETERANGAN _{ ! AKTIF INAKTIF 1 2 !' 3 4 5 IV. BIDANG PELAYANAN PUBLIK 1 Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan 1.1 Penyiapan Perumusan Kebijakan - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Pemantauan Analisis dan Evaluasi Pelaporan tentanng Masalah atau Kegiatan 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Menteri PANRB 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumusan Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah Inovasi dan Sistem Informasi - Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Penyiapan Koordinasi Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Penyusunan Program 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali 2 Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Sistem Informasi Pelayanan - Penyiapan Perumusan Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik - Penghargaan inovasi pelayanan publik 3 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik, Politik, Hukum dan Keamanan - Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah koordinasi pelaksanaan, pemantauan. anal isis dan penyiapan bahan evaluasi serta - pelaporan hal pelayanan kementerianllembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota .' Jakarta •..l1l1~'\ko14 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd. AZWAR ABUBAKAR Dinilai Kembali2 TahunJ Tahun J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Oinilai Kembali J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali Salinan sesual dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, koordinasi pelaksanaan, pemanlauan. anallsis dan penyiapan bahan evaluasi serta pelaporan hal pelayanan kementerianllembaga, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan Kabupalen/Kota 2 Perumusan Kebljakan Inovasl dan Sistem Informasl Pelayallan Publlk . - Sistem Inlormasl Pelayanan - Penyiapan Perumusall Kebljakan Inovasl Pelayanall Publik - Penghargaan inovasl pelayanan publik 3 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasl Pelayanan Publik Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik, Polilik. Hukum dan Kearnanan Pclaksanaan. Pemanlauan dan Evaluasi Pelayanan PubHk Pemerlntah Oaerah Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan 1.1 Penyiapan Perumusan Kebijakan - Koordinasi Pelaksanaan Kebljakan • Pemantauan Analisis dan Evaluasl Pelaporan tentanng Masaiah atau Kegialan • Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Menteri PANRB Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasl Program Perumusan Kebijakan Inovast dan Sislem Informasl - Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi • Koordinasl Kebijakan, Penyusunall dan Evaluasl Program - Penyiapan Koordlnasi Kebijakan • Penyusunan Program _ Pernantauan, Evaluasl, dan Pelaporan Pelayanan Publik IV. BIDANG PELAYANAN PUBLIK