Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2014
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menurun;
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DANREFORMASIBIROKRASITENTANGJADWALRETENSIARSIP SUBSTANTIFDI LINGKUNGANKEMENTERIANPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASI.
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KernenterianPembentukan Peraturan di Lingkungan
Pasa12 Jadwal Retensi Arsip Substantif di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi kolom : No.(Nomor), Jenis Arsip, Jangka Waktu Simpan (terbagi menjadi Aktif dan Inaktif), Keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau dinilai kembali. proses akumulasi dan pemberkasan, kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan erat lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya;
Jangka waktu Simpan In Aktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir;
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Ditetapkan di Jakarta Pada tangga112 Agustus 2014 MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd. AZWAR ABUBAKAR Ditetapkan di Jakarta Pada tangga124 Juli 2014 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara
Pasa14 Jadwal Retensi Arsip Susbtantif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa13 Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dirnak'sud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Tahun3 Tahun 2 Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penyiapan penyusunan sistem evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pengolahan data dan informasi evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Musnah Musnah 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Musnah3 Tahun2 Tahun 1.2 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Evaluasi Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur - Sural penetapan Hasillnlegrasl Lembar Jawaban Komputer CPNS pelamar umum 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Sural Penetapan Integrasi CAT CPNS pelamar umum 3 Tahun 2 Tahun Musnah Sura!" penetapan Hasillnlegrasi Lembar Jawaban Kompuler CPNS pelamar Honorer 3 Tahun 2 Tahun Musnah Kalegon 2 - Laporan hasil pengadaan CPNS dari Instansi 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali " Jabatan dan Pengembangan Kompetensl SCM Aparatur Standansasi Jabatan SDM Aparatur 5 Tahun 1 Tahun Dinilai Kembali Usulafl Naskah Akademik penyusunan Jabalan Fungsional Surat jawaban atas usulan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Hasil tabulasi uji beban kerja dar! instansl Persetujuan leknis Jabaian Fungsional dari Badan kepegawaian Negara Peraturan Menteri PAN dan RB tentanng Jabatan Fungsional Surat Proyeksi jumlah Jabatan Fungsional dari instansi Hasil inventarisasi Jabatan Fungsional ~mum Hasil inventarisasi Jabalan/persyaratan jabatan Sural tanggapan terhadap draft RUU·ASN Notulensillaporan hasul rapal RUU ASN di DPR DIM·RUUASN Pengembangan Kompelensi SDM Aparatur 3 Tahun 2 Tahun Permanen - Usulan tunjangan tugas belajar Dosen dan Kemenlerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pertimbangan teknis usulan lunjangan \ugas belajar Dosen dari BKN - Sural Perselujuan Menteri PAN dan RB timlang tunjangan lugas belajar bagi Dosen - Laporan pelaksanaan tentang Sasaran Kiherja Pegawai dari instansi 5 hteraan SOM Aparatur 5,1 Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur - Permohonan izin prlnsip g.ajiltunjanganlhak keuangan ke Menteri Keuangan 3 Tahun 2 Tahun Permanen - Sural mengenai hamionisasi RPP/Rancangan Perpres ke Kementerian Hukum dan 3 Tahun 2 Tahun Pemnanen ..... ' PermanenSural persetejuan kebijakan gaji dan lunj~ngan ke Menleri Keuangan 3 Tahun 2 Tahun - Sural penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah kepada instansi 3 Tahun 2 Tahun Pemnanen - Hasil evaluasi jabatan dari instansi 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali Penyiapan. Perumusan Kebijakan Pensiun SDM Aparatur - Surat persetujuan mengenai Balas Usia Pensiun Jaba!an Fungsional 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Surat persetujuan pakaian seragam dinas 3 Tahun 2 Tahun Musnah Jakarta, 12014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI d~ ! ' "oi' f , ..~ , : JANGKA WAKTU SIMPAN No. JENISARSIP ! KETERANGAN _{ ! AKTIF INAKTIF 1 2 !' 3 4 5 IV. BIDANG PELAYANAN PUBLIK 1 Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan 1.1 Penyiapan Perumusan Kebijakan - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Pemantauan Analisis dan Evaluasi Pelaporan tentanng Masalah atau Kegiatan 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Menteri PANRB 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumusan Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah Inovasi dan Sistem Informasi - Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Penyiapan Koordinasi Kebijakan 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Penyusunan Program 3 Tahun 2 Tahun Musnah - Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali 2 Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Sistem Informasi Pelayanan - Penyiapan Perumusan Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik - Penghargaan inovasi pelayanan publik 3 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik, Politik, Hukum dan Keamanan - Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah koordinasi pelaksanaan, pemantauan. anal isis dan penyiapan bahan evaluasi serta - pelaporan hal pelayanan kementerianllembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota .' Jakarta •..l1l1~'\ko14 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd. AZWAR ABUBAKAR Dinilai Kembali2 TahunJ Tahun J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Oinilai Kembali J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Musnah J Tahun 2 Tahun Musnah 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali 3 Tahun 2 Tahun Dinilai Kembali Salinan sesual dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, koordinasi pelaksanaan, pemanlauan. anallsis dan penyiapan bahan evaluasi serta pelaporan hal pelayanan kementerianllembaga, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan Kabupalen/Kota 2 Perumusan Kebljakan Inovasl dan Sistem Informasl Pelayallan Publlk . - Sistem Inlormasl Pelayanan - Penyiapan Perumusall Kebljakan Inovasl Pelayanall Publik - Penghargaan inovasl pelayanan publik 3 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasl Pelayanan Publik Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik, Polilik. Hukum dan Kearnanan Pclaksanaan. Pemanlauan dan Evaluasi Pelayanan PubHk Pemerlntah Oaerah Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan 1.1 Penyiapan Perumusan Kebijakan - Koordinasi Pelaksanaan Kebljakan • Pemantauan Analisis dan Evaluasl Pelaporan tentanng Masaiah atau Kegialan • Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Menteri PANRB Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasl Program Perumusan Kebijakan Inovast dan Sislem Informasl - Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi • Koordinasl Kebijakan, Penyusunall dan Evaluasl Program - Penyiapan Koordlnasi Kebijakan • Penyusunan Program _ Pernantauan, Evaluasl, dan Pelaporan Pelayanan Publik IV. BIDANG PELAYANAN PUBLIK
Membuka PDF…
Undang-Undang