DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan yang terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan; b. Jabatan Fungsional Instruktur; c. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja; d. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial; e. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan; dan f. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehata kerja; kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang jabatan; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan PNS dalam jabatan; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.
6.Indeks Sistem Merit adalah skor hasil pengukuran penerapan Sistem Merit yang dijadikan sebagai dasar penetapan predikat Sistem Merit.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
10.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
11.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN didasarkan pada:
1. a.kualifikasi;
2. b.kompetensi;
3. c.potensi;
4. d.kinerja; dan
5. e.integritas dan moralitas.
(2)Penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN melalui tahapan:

a.penerapan;
b.pengukuran penerapan;
c.pengawasan penerapan;
d.evaluasi penerapan; dan
e.pembinaan penerapan.

Pasal 4

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan aspek:

a.perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan;
b.manajemen talenta;
c.pengelolaan kinerja;
d.pengembangan kompetensi;
e.penguatan budaya kerja dan citra institusi;
f.penghargaan dan pengakuan;
g.disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif; dan
h.digitalisasi manajemen ASN.

Pasal 5

(1)Aspek perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pemetaan kebutuhan Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah berdasarkan penetapan nomenklatur Jabatan yang berbasis analisis jabatan dan evaluasi jabatan.
(2)Aspek manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan manajemen talenta yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah meliputi pemetaan talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, pemenuhan talenta melalui akuisisi talenta dan pengadaan Pegawai ASN, serta pemantauan dan evaluasi.
(3)Aspek pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pengelolaan kinerja Pegawai ASN yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
(4)Aspek pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan program pengembangan diri Pegawai ASN yang disusun oleh Instansi Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan hasil pengukuran kompetensi Pegawai ASN yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.
(5)Aspek penguatan budaya kerja dan citra institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan upaya yang dilakukan Instansi Pemerintah untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai dasar ASN (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), meliputi proses internalisasi, keteladanan, dan kepemimpinan serta dukungan kebijakan.
(6)Aspek penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan pemberian penghargaan dan pengakuan oleh Instansi Pemerintah kepada Pegawai ASN dalam bentuk kenaikan pangkat, gaji dan tunjangan, dan jaminan sosial secara adil, layak, dan kompetitif.
(7)Aspek disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan upaya pengelolaan disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif yang dilakukan Instansi Pemerintah agar proses disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
(8)Aspek digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data oleh Instansi Pemerintah untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN.

Pasal 6

Subaspek dan indikator dari aspek penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pengukuran penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penilaian mandiri, survei, dan faktor koreksi;
2. b.verifikasi dan penilaian;
3. c.penyampaian hasil;
4. d.masa sanggah; dan
5. e.penetapan indeks dan predikat Sistem Merit.
(2)Pengukuran penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1)Pengukuran penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN dilakukan terhadap:
1. a.maturitas penerapan Sistem Merit; dan
2. b.kepuasan dan keterikatan Pegawai ASN.
(2)Selain dilakukan terhadap sebagaimana dimaksud ayat
(1), pengukuran penerapan Sistem Merit dapat mempertimbangkan Faktor Koreksi.
(3)Maturitas penerapan Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tingkat kematangan penerapan aspek Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.
(4)Kepuasan dan keterikatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kepuasan Pegawai ASN terhadap penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah dan keterikatan Pegawai ASN terhadap organisasi yang diperoleh dari hasil survei terhadap Pegawai ASN.
(5)Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan variabel kontrol yang mencerminkan adanya pelanggaran atau kondisi negatif yang mempengaruhi objektivitas hasil penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Pasal 9

(1)Instansi Pemerintah melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terhadap maturitas penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah yang bersifat objektif dan terstandar.
(2)Dalam melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah membentuk tim penilaian mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh PPK.
(3)Tim penilaian mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan perencanaan penilaian mandiri;
2. b.menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan penilaian mandiri;
3. c.melakukan penilaian mandiri; dan
4. d.melaporkan hasil penilaian mandiri kepada BKN.
(4)Susunan keanggotaan tim penilaian mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unit kerja yang membidangi:
1. a.sumber daya manusia aparatur;
2. b.perencanaan;
3. c.pengembangan;
4. d.organisasi; dan
5. e.pengawasan internal.
(5)Tim penilaian mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh PyB.
(6)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh BKN.

Pasal 10

(1)Penilaian mandiri terhadap maturitas penerapan Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tingkatan penyelenggaraan dari paling rendah ke paling tinggi yaitu:
1. a.ketersediaan;
2. b.kualitas; dan
3. c.pemanfaatan.
(2)Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengukur pemenuhan prasyarat dasar penerapan Sistem Merit.
(3)Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengukur pemenuhan norma atau standar penerapan Sistem Merit.
(4)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengukur kebermanfaatan penerapan Sistem Merit secara terintegrasi antar-aspek dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…