DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008

Isi peraturan

b.bahwa berdasarkan pertlmbang8n sebagaimana dima.k$ud dalam huruf a, perfu diatur kembati Pe<foman Umum Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri Negara Pondayagunaan Aparatur Negata; MengJngat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kearslpan (lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 NomQ( 32, Tambanan Lembaran Negar3 Republik Indonesia Nomo<29(4);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOf11O<156. Tambahan Lemboran Negara Republlk Indonesia NomO<3882); 3 Undang.lJndang NomO( 24 Tahun 2000 tenlang Pe<janjian IntemasionaJ (lombaran Negara Repubilk Indonesoa Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Repubfik MeMnba"IJ. a. bohwa de«gan adonya .aran serta masul<an dan installSl pemerintah pusa! dan daerah tethadap Pedoman Umum Tata Naskah Oinas~ dipandang pectu uotuk menyempumakan Keputusan Menten Pendayagunaan Apamtur Neg,.,. Nomor 72/KEPIM.PANnl'2003 lenlang Padoman Umum Tata Naskah Omas; MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS TENTANG PERATVRAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA NOMOR:2..2 TAHUN 2008 M£NTERINEGARA PENDAl'AGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK lNOONESIA Pedoman Umum Tata Naskah Dina. S<lbag'imana dimaksud dalam Pa$al 1 merupakan acuan bagi se(uruh instansi pemerintah di ptJsat dandaerah Pasal 2 Pedomon Umum 'rata Naskah Dinas adalah sebogaimana tercantum dalam Lampirsn Peraturan In; dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan da,1 Peraturan int Pas.' 1

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. MEMUTUSKAN: Indonesia Nomc><4012):

4.Undal'Q·Undang NomO<10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan Peraturan P.",ndal'Q·Undangan (Lemba,an Neg.ra Repubhk Indonesia Tahln 2004 Nomc><53. Tambahan tembaran Negara Republil<Indonesia Nomc><4389):
5.Per.tUl'an Pemerintah Nomc><66 Tohun 1951 tentang lambang Nega,. (Lembo,.n Nega,a Repub(k Indonesia Tahun 1951 NomO( 111):
6.P""'t"",n Pememtah _ 43 Tahln 1953 t.ntang penggunaan Lembang Negan! (Lembaran Neg_" Republik Indonesia Tah"" 1953 Namor 71. Tambahan Lembaran Neg_ra Repottik Indonesia _ 1830):
7.KepulUSan Presiden Nomo< 9 Tahln 2005 ten"'l19 KedudlA<.n. Tug... FIJngsi. SUs....,n Orgarisasr dan Tata Kef)I Menten Neg".;
8.Keputu.an P'Hiden Nornor 10 Tahun 2005 tentong Unit Organl.a" dan Tuga. Ese40n I Menteri Neg".:
9.Keputusan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131l<EP/M.PANI1I2003tontang Pedoman Umum Per1<antoran Ele-kt,onls Lingkup Intranet dillngkungan Instansi Pemermtan;
10.Keputussn Menlo(1 Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/11211M.PANJ3J2006tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Eleklronis dl Llngkungan InS1ansi Pemerintall.

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…