DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011

Nomor: 32
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Mei 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-1I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur instansi pembina teknis Penyuluh Kehutanan dari Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREQITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR3:t TAHUN 2011
1. 5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Mengingat

4.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); " Pasal 15
1.Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006 diubah sebagai berikut: Pasall PERATURAN MENTER1 NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Memperhatikan 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.132/Menhut- IX/2011 tanggal 11 Maret 2011;

2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30N.11 0-1115/93 tanggal 19 April 2011;

b.Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Sekretaris 8adan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
a.Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Kepala 8adan yang menangani penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

(2)Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
1. d.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIl/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang 1II/asampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIl/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing- masing.
(5)Syarat untuk menjadi Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, adalah:
(4)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
1. a.Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat
2. b.Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
3. c.Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.
4. d.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3)Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan.
(2)Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
1. a.Seorang Ketua merangkap Anggota;
2. b.Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. c.Seorang Sekretaris merangkap Anggota yang berasal dari unsur kepegawaian;
4. d.Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
5. c.Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di
6. a.Sekretaris Badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
7. b.Pimpinan Unit Kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di Kementerian Kehutanan kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IlI/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan. Usul penetapan angka kredit diajukan oleh : "Pasal 19
  1. 3.Ketentuan Pasal 19, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: : Jakarta : ~o ~eL .;u>', Ditetapkan di pada tanggal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal " ,,'

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013