DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Nomor: 87
Tahun: 1999
Ditetapkan: 30 Juli 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Presiden

Menetapkan

menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;

c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil: Mealgingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2.Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
3.Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk meiaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
4.Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
5.Jabatan fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
6.Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
7.Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
8.Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat ketrampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Rumpun jabatan fungsional ditetapkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang diperlukan oleh penierintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

JENIS RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

(1)Jenis rumpun jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
(2)Jenis rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Jabatan-Jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan tungsional dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan.

Pasal 5

(1)jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
1. a.Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijasah Sarjana (Strata-1);
2. b.Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
3. c.Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
(2)Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4(empat) jenjang jabatan yaitu :
1. a.Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
2. b.Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
3. c.Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
4. d.Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 6

(1)Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
1. a.Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
2. b.Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;
3. c.Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
(2)Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional ketrampilan dibagi dalam 4(empat) jenjang jabatan yaitu :
1. a.Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
2. b.Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
3. c.Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
4. d.Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fiungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

Pasal 7

Jenjang jabatan fungsional Keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada penilaian bobot masing-masing jabatan fungsional dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional.
(2)Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian adalah :
1. a.Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia;
2. b.Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa;
3. c.Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;
4. d.Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa.
(3)Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional ketrampilan adalah :
1. a.Jenjang Penyelia, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;
2. b.Jenjang Pelaksana Lanjutan, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa;
3. c.Jenjang Pelaksana, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Va;
4. d.Jenjang Pelaksana Pemula, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan ,jabatan struktural eselon Vb.

Pasal 9

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku dengan ketentuan harus sudah disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya- gunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (76)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014