Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.menpan.go.id
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
jdih.menpan.go.id
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pengujian Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
jdih.menpan.go.id Bagian Ketiga Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penguji Sarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)