Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan pedoman analisisjabat an dengan Peraturan Menteri Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Pasal 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN MEMUTUSKAN: Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4194);
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 7 Juli 2011
kepegawaian. ketatalaksanaan. dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan;
Menimbang PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARA TUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERINEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN MEMUTUSKAN: Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4194);
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
A. Latar belakang Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan tersebut akan dicapai antara lain melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah penataan sistem manajemen SDM Aparatur. PENDAHULUAN BABI PEDOMAN ANALISIS JABAT AN LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 33 TAHUN 2011 TANGGAL : 7 Juli 2011 A. Pengertian BAB" KONSEP DASAR B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan anal isis jabatan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas. Sedangkan tujuannya adalah:
C. Ruang Lingkup Pedoman ini digunakan bagi seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. lsi pedoman meliputi konsep dasar, tahapan pelaksanaan, serta materi pokok analisis jabatan dan hasil akhir analisis jabatan. B. Aspek Yang Dianalisis Analisis jabatan pad a hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam anal isis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit
6 Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menu rut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Formasi Jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. D. Materi analisis jabatan Kegiatan analisis jabatan dapat terselenggara, dimulai dengan pembentukan tenaga analis jabatan melalui bimbingan teknis atau pelatihan analisis jabatan. Dengan bimbingan/pelatihan analisis jabatan diharapkan menghasilkan tenaga analis jabatan yang mampu melaksanakan kegiatan analisis jabatan untuk berbagai kepentingan penataan kelernbaqaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas. Materi pokok analisis jabatan yang disampaikan dalam bimbingan teknis/pelatihan analisis jabatan meliputi pengantar analisis jabatan, dasar-dasar analisis jabatan, uraian tug as jabatan, fungsi pekerja jabatan, kondisi lingkungan kerja, syarat jabatan, metoda pengumpulan data jabatan, teknik perumusan jabatan, dan metoda penyusunan informasi jabatan komprehensif. E. Hasil Analisis Jabatan Hasil analisis jabatan berupa:
B. Pelaksanaan Lapangan
Pengumpulandata jabatan tersebut dapat dilakukan dengan cara: Dalam kegiatan analisis jabatan perlu dibentuk sebuah tim yang akan menjadi pelaksana. Tim tersebut disebut dengan Tim Analis Jabatan. Anggota tim adalah para pegawai yang ditunjuk dan sebaiknya mewakili unit kerja yang akan dianalisis. Sebelum melaksanakan kegiatan analisis jabatan, para pegawai yang akan dibentuk menjadi tim hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan analisis jabatan. Pelatihan dimaksudkan agar para pegawai yang ditunjuk menjadi anggota tim memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis jabatan. Selanjutnya Tim Analis Jabatan perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
5) Dalam penetapan responden hendaknya berkonsultasi dengan pimpinan unit. Sebaiknya responden yang dipilih adalah Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pekerjaan dan dapat mewakili Pegawai Negeri Sipil yang ada. Daftar pertanyaan hendaknya disusun secara sederhana, sehingga memudahkan responden memberikan jawaban. Penyusunan daftar pertanyaan dapat melibatkan tenaga Analis Jabatan, mengingat yang mengetahui kebutuhan data jabatan adalah Analis Jabatan. Dalam pedoman ini disajikan pula contoh daftar pertanyaan sederhana. Daftar pertanyaan hendaknya dibuat sendiri oleh masing-masing instansi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi instansinya. Contoh daftar pertanyaan lihat pad a contoh 1.
Pengumpulan data dapat menggunakan lebih dari satu cara. Pengumpulan data yang baik adalah menggunakan cara gabungan yang dapat saling melengkapi. Cara yang paling efektif untuk pengumpulan data adalah gabungan antara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dengan wawancara. Daftar pertanyaan digunakan sebagai pengumpulan data awal. Sedangkan untuk melengkapi atau memperbaiki data yang kurang digunakan wawancara. Kemudian agar data dapat lebih valid lagi maka dapat dipergunakan referensi sebagai data pendukung. Perlu diperhatikan dalam pengumpulan data, bahwa data pokok yang dikumpulkan adalah data tentang tug as pokok dan fungsi unit kerja. Tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dicari penjabarannya dari pelaksanaan tugas sehari-hari para Pegawai Negeri Sipil yang ada di unit kerja masing- masing. Selanjutnya dalam penunjukkan pegawai untuk dijadikan responden, hendaknya pimpinan memilih pegawai yang dapat mewakili unitnya. Kriteria pegawai yang dapat dijadikan responden adalah:
b) Tugas yang telah dikelompokkan dirumuskan nomenklaturny menjadi nomenklatur jabatan yang kemudian diberi nama yaitu nama jabatan c) Setiap jabatan harus memenuhi kriteria: oJumlah tugasnya berkisar antara 5 (lima) sarnpai dengan 12 (duabelas) tugas .. ..Iikadalam instansi terdapat sekelompok tugas yang spesifik, maka jumlah tugas dapat kurang dari 5 (lima) atau dari 12 (duabelas). Namun harus diperhatikan bahwa jumlah tugas untuk setiap jabatan hendaknya mengandung volume kerja yang cukup minimal untuk 1 (satu) orang pegawai. o Tugas yang satu dengan yang lain memiliki kaitan proses yang jelas. o Syarat jabatannya serasi, sejajar, dan wajar. o Dalam jabatan tersebut, tugasnya menyerap waktu kerja penuh. Maksudnya adalah jumlah tugas yang menjadi rumusan dalam jabatan berisi volume kerja yang minimal dapat diduduki oleh 1 (satu) orang pegawai.
Dalam lingkup instansi pemerintah, dikenal 2 (dua) jenis jabatan, yaitu jabatan manajerial atau jabatan struktural, dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit. Sedangkan jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsionalyang tidak secara khusus ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN. Cara merumuskan nomenklatur masing-masingjenis jabatan adalah: 1 Jabatan manajerial atau jabatan struktural adalah jabatan yang rumusan nomenklaturnya ditetapkan menurut nama unit kerjanya serta berstrata sesuai dengan kelembagaan yang berlaku. Dengan demikian rumusan nomenklatur untuk nama jabatannya mengikuti nama yang tertera dalam surat keputusan pengangkatannya. Contoh:
Sebagai contoh pemberian nama jabatan adalah: o Sekelompok tugas-tugas administrasi kepegawaian diberi nama Pengadministrasi Kepegawaian. o Sekelompok tugas-tugas pengumpulan dan pengolahan data diberi nama Pengumpul dan Pengolah Data . o Sekelompok tugas-tugas penganalisisan diberi nama Analis .....Dan sebagainya. fungsional yang berada di bawahnya. Dengan peta jabatan, maka seluruh unit kerja dapat dilihat jenis dan susunan jabatan yang ada di dalamnya. Contoh peta jabatan dapat dilihat dalam contoh 2.
.:. ruangan tempat bekerja:
Peralatan kerja adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan tugas seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik sesuai dengan jabatannya. Misalnya: .:. Alat tulis dan kalkulator merupakan alat kerja bagi jabatan Bendaharawan . •:. Teodolit merupakan alat kerja bagi jabatan Juru Ukur. Dan sebagainya.
.:. eahlian kerja yang harus dimiliki; .:. keterampilan kerja; .:. pengetahuan kerja: .:. pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja; .:. kondisi fisik atau kemampuan jasrnani; .:. kondisi mental yang berupa bakat kerja, temperamen kerja,
Risiko bahaya fisik dapat berupa keeelakaan yang menimbulkan eaeat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia. Sedangkan risiko bahaya mental dapat berupa terganggunya mental atau kejiwaan seorang pegawai. Contoh: .:. Inspektur Tambang dapat terkena risiko bahaya yang berupa keeelakaan fisik pada saat menginspeksi pekerjaan penambangan bawah tanah . •:. Penjaga Mereu Suar di suatu pulau terpencil dapat terkena risiko bahaya mental seperti linglung atau stres. Pedoman analisis jabatan iru dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan analisis jabatan sehingga memiliki pola dan standar dalam penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan Peta jabatan dan uraian jabatan tersebut merupakan informasi dasar yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggungjawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan. Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggungjawab jabatan serta persyaratanjabatan. Analisis Jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk penyusunan peta jabatan dan uraianjabatan. PENUTUP BABV
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Gubernur (Pergub)