Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4132);
5121);
4332);
4192);
4019);
235);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bagian kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek. Bagian Kedua Kedudukan
Bagian Ketiga Tugas Pokok
Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB III
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
BAB IV
BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
BAB V
Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
BAB VI
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemeriksa Merek lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)