Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2021, No. 809 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2021, No. 809 BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/ RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan merupakan jabatan karir PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/ Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan. 2021, No. 809 BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan. 2021, No. 809 Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan
2021, No. 809
2021, No. 809
2021, No. 809
2021, No. 809
2021, No. 809
2021, No. 809 Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil kerja tugas jabatan bagi Pembina Keamanan Pemasyarakatan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
1) laporan data dan informasi intelijen tingkat I; 2) laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pidana umum; 3) laporan hasil identifikasi hasil pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara; 4) laporan hasil identifikasi kebutuhan peralatan pengamanan; 5) laporan hasil pemeriksaan kerusakan sarana dan prasarana keamanan; 6) laporan hasil pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan; 7) laporan penyusunan kelengkapan bahan persiapan sidang kode etik; 8) laporan hasil inventarisasi dampak kerusakan dan kerugian non-gangguan keamanan dan ketertiban; 9) laporan inventarisasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian; 10) laporan inventarisasi dampak dan identifikasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan ketertiban; 11) laporan inventarisasi dampak gangguan keamanan dan ketertiban pada kesehatan dan/atau psikologis petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 2021, No. 809 12) laporan kelengkapan bahan rekonstruksi dan memfasilitasi ahli di bidang teknis dalam melaksanakan rekonstruksi; 13) laporan rencana pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian rekonstruksi; 14) laporan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; 15) laporan perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan dilakukan untuk mendukung pemulihan rekonstruksi yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Atau Rumah Tahanan Negara baik untuk narapidana, tahanan, dan/atau anak maupun untuk masyarakat; dan 16) laporan pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi sebagai upaya terhadap kegiatan pemulihan;
1) laporan hasil verifikasi dan validasi laporan penggeledahan; 2) laporan data dan informasi intelijen tingkat II; 3) laporan hasil identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan; 4) laporan hasil pendampingan teknis intelijen tingkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, Rumah Tahanan Negara Kelas I, Rumah Tahanan Negara Kelas II, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Penempatan Anak Sementara; 5) laporan hasil pengendalian peralatan pengamanan; 6) laporan hasil verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara; 7) laporan kegiatan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban; 8) laporan verifikasi terhadap hasil pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, 2021, No. 809 pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan; 9) laporan hasil verifikasi penyelesaian pengaduan; 10) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara; 11) laporan kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran; 12) laporan verifikasi hasil identifikasi dampak kerusakan dan kerugian; 13) laporan hasil pelaksanaan rekonsiliasi; 14) laporan pengumpulan sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 15) laporan mobilisasi sumber daya dalam rangka pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 16) dokumen rencana mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 17) laporan hasil klasifikasi kebutuhan pemulihan kesehatan dan/atau psikologi petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak serta kondisi lingkungan sosial; 18) laporan bahan verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau sosial petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 19) laporan hasil identifikasi kebutuhan pemulihan lingkungan fisik; 20) dokumen rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait; 21) dokumen rencana pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dengan pakar/ ahli dibidangnya; dan 22) laporan hasil penyelenggaraan rekonstruksi; 2021, No. 809
1) laporan hasil analisis penggeledahan atas pelanggaran; 2) laporan data dan informasi intelijen tingkat III; 3) laporan hasil telaahan identifikasi informasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan; 4) laporan hasil pendampingan teknis intelijen tingkat wilayah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I; 5) laporan kajian hasil laporan penilaian terhadap informasi keamanan dan ketertiban; 6) laporan hasil pemetaan dan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban; 7) laporan hasil verifikasi dan validasi hasil informasi untuk jenis pidana khusus; 8) laporan hasil analisis kerusakan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 9) laporan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan peralatan pengamanan; 10) laporan hasil verifikasi pengawasan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara; 11) laporan hasil rekomendasi kebijakan strategi keamanan berbasis teknologi informasi; 12) laporan hasil telaahan penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak dalam rangka pengamanan; 13) laporan hasil kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran; 14) laporan hasil kajian analisis kronologis urutan kejadian terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak yang melakukan pelanggaran; 2021, No. 809 15) laporan hasil analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi lembaga pemasyarakatan kategori risiko minimum dan kategori risiko medium; 16) laporan tindak lanjut hasil laporan pengawasan tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan; 17) laporan hasil sidang kode etik tingkat wilayah; 18) laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi sidang kode etik; 19) laporan hasil perundingan secara damai antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 20) laporan hasil perundingan secara damai antara narapidana, tahanan, dan/atau anak dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 21) laporan hasil analisis dampak, kerugian, dan kerusakan akibat gangguan keamanan dan ketertiban; 22) laporan hasil supervisi pemulihan kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 23) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat wilayah; 24) laporan klarifikasi hasil penyelesaian pengaduan tingkat nasional; 25) dokumen rencana teknis rekonsiliasi; 26) laporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 27) laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mediasi dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 28) dokumen naskah kerjasama pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pasca pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban; 29) laporan hasil rekonsiliasi pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban dengan mengembalikan fungsi keamanan dan ketertiban oleh petugas dan 2021, No. 809 mengembalikan fungsi sosial antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 30) laporan hasil diseminasi kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 31) laporan hasil konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 32) laporan hasil analisis dampak kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial akibat gangguan keamanan dan ketertiban; 33) laporan pendampingan kepada petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak terkait rehabilitasi; 34) laporan verifikasi hasil inventarisasi masalah gangguan kesehatan, psikologis dan/atau kondisi sosial petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 35) laporan hasil inventarisasi dan rencana teknis yang telah tersusun dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan petugas dengan narapidana, tahanan, dan/atau anak; 36) laporan sinkronisasi rencana dan program rehabilitasi dengan program rekonsiliasi dan rekonstruksi; 37) laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi; 38) laporan sinkronisasi rencana dan program rekonsiliasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi; 39) laporan mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana dilakukan untuk menunjang proses rekonstruksi; dan 2021, No. 809 40) laporan kerangka kerja ditujukan untuk memulihkan kembali pelaksanaan mekanisme dan prosedur kerja di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
1) laporan data dan informasi intelijen tingkat IV; 2) laporan hasil analisis intelijen keamanan dan ketertiban di Lingkungan Pemasyarakatan 3) laporan hasil pendampingan teknis intelijen pemasyarakatan tingkat nasional; 4) laporan hasil pengembangan teknis instrumen kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban; 5) laporan hasil diseminasi produk intelijen pemasyarakatan kepada pihak terkait; 6) laporan hasil pendampingan teknis di bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban tingkat nasional; 7) laporan hasil evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban tingkat nasional; 8) laporan pengawasan komunikasi terhadap narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara; 9) laporan hasil analisis dan evaluasi penempatan narapidana, tahanan, dan/atau anak kategori risiko tinggi dalam rangka pengamanan; 10) laporan analisis terhadap tes urine narkotika dan obat-obatan terlarang, pengamanan khusus tanggap darurat dan/atau bantuan pengamanan 11) laporan hasil konsolidasi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban pada tingkat nasional melalui keterlibatan instansi terkait; 2021, No. 809 12) laporan hasil rekonsiliasi antara petugas dan narapidana, tahanan, dan/atau anak serta instansi terkait untuk mendukung program pemulihan; 13) laporan perencanaan, penetapan prioritas, dan sinkronisasi program rehabilitasi; 14) laporan hasil rancangan kebijakan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan; 15) laporan hasil analisis risiko keamanan terhadap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan kategori maksimum dan kategori super maksimum; dan 16) laporan hasil telaahan kebijakan teknis di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan.
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Keamanan Pemasyarakatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pembina Keamanan Pemasyarakatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)