DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013

Nomor: 35
Tahun: 2013
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas (passing grade) tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Peraturan…
2.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
3.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013.

Pasal 1

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a.60 % dari nilai maksimal (175) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35,
b.50 % dari nilai maksimal (150) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30,
c.40 % dari nilai maksimal (175) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35. Nilai... Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a.60 % dari nilai maksimal nilai (180) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 45,
b.50 % dari nilai maksimal (140) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 35,
c.40 % dari nilai maksimal (160) Tes Wawasan Kebangsaan sebesar 160 dengan jumlah soal 40. Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013, bagi instansi yang seleksinya menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas pada Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1308 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Otok Kuswandaru LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013 NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013 BAGI INSTANSI YANG SELEKSINYA MENGGUNAKAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) KRITERIA NILAI AMBANG BATAS NILAI AMBANG BATAS

1.60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi
2.50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum
3.40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan 105 75 70 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Otok Kuswandaru LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013 NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013 BAGI INSTANSI YANG SELEKSINYA MENGGUNAKAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER (LJK) KRITERIA NILAI AMBANG BATAS NILAI AMBANG BATAS
1.60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi
2.50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum
3.40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan 108 70 64 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Otok Kuswandaru

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015