Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyaraktan; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2021, No.810
240);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAN PEMASYARAKATAN. 2021, No.810
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/ RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/ Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
2021, No.810 BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas jabatan Pengaman Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil kerja tugas jabatan bagi Pengaman Pemasyarakatan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
2021, No.810
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengaman Pemasyarakatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengaman Pemasyarakatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)