Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERKERETAAPIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.menpan.go.id
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawasan kualitas dan keamanan. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
jdih.menpan.go.id BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian yaitu melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia, dan keselamatan perkeretaapian. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan audit perkeretaapian yang terdiri atas sub-unsur:
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil Kerja Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Auditor Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Auditor Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)