DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kapabilitas kelembagaan; tahapan penilaian kapabilitas kelembagaan meliputi a. persiapan; b. penilaian mandiri dan penyampaian hasil; c. verifikasi; d. penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan; dan e. penyampaian Indeks Kapabilitas Kelembagaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penilaian kapabilitas kelembagaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran SALINAN jdih.menpan.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);
4.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN PADA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika BAB II KONSEP DASAR A. Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan B. Kerangka Pikir Penilaian Kapabilitas Kelembagaan C. Definisi Operasional D. Metode Penilaian Kapabilitas Kelembagaan jdih.menpan.go.id BAB III TAHAPAN PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN A. Gambaran Umum B. Persiapan C. Penilaian Mandiri dan Penyampaian Hasil D. Verifikasi E. Penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan F. Penyampaian Indeks Kapabilitas Kelembagaan BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Pemantauan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan B. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan BAB V PENUTUP jdih.menpan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kapabilitas Kelembagaan adalah kemampuan organisasi untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan mandat, serta seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan target pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah.
2.Penilaian Kapabilitas Kelembagaan adalah pengukuran Kapabilitas Kelembagaan yang dilakukan melalui penilaian terhadap ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, dan tata kelola instansi pemerintah.
3.Indeks Kapabilitas Kelembagaan adalah hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada instansi pemerintah.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga pemerintah lainnya, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. jdih.menpan.go.id
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KONSEP DASAR A. Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Kelembagaan Instansi Pemerintah perlu dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan peraturan menteri sebelumnya, evaluasi kelembagaan dijelaskan sebagai suatu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap keberfungsian instansi pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan mandat yang diembannya. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang mampu memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 2

Penilaian Kapabilitas Kelembagaan merupakan bentuk evaluasi kelembagaan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 3

(1)Penilaian Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada:
1. a.Instansi Pusat; dan
2. b.Instansi Daerah.
(2)Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan penataan organisasi dan tata laksana.
(3)Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menggambarkan kondisi kelembagaan organisasi perangkat daerah.
(4)Penilaian Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga digunakan sebagai salah satu dasar penilaian reformasi birokrasi.

Pasal 4

Penilaian Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

(1)Penilaian Kapabilitas Kelembagaan berisi instrumen penilaian yang memuat aspek:
1. a.ketepatan fungsi;
2. b.ketepatan ukuran;
3. c.ketepatan proses; dan
4. d.tata kelola.
(2)Aspek ketepatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi indikator:
1. a.kesesuaian mandat;
2. b.distribusi kewenangan; dan
3. c.unsur pembantu pemimpin, unsur pengawas, dan unsur pendukung.
(3)Aspek ketepatan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikator:
1. a.rentang kendali; dan
2. b.departementasi atau pembidangan.
(4)Aspek ketepatan proses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi indikator:
1. a.proses bisnis;
2. b.proses pengambilan keputusan; dan
3. c.proses perencanaan. jdih.menpan.go.id
(5)Aspek tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi indikator:
1. a.sistem kerja;
2. b.budaya kerja; dan
3. c.pengendalian risiko.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN A. Gambaran Umum Tahapan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan secara umum meliputi:

Pasal 6

Penilaian Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tahapan:

a.persiapan;
b.penilaian mandiri dan penyampaian hasil;
c.verifikasi;
d.penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan; dan
e.penyampaian Indeks Kapabilitas Kelembagaan.

Pasal 7

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Kementerian.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi dan bimbingan teknis Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
2. b.penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan; dan
3. c.pembentukan dan penetapan tim verifikasi dan panel ahli.
(3)Pembentukan dan penetapan tim verifikasi dan panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Penilaian mandiri dan penyampaian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
(2)Penilaian mandiri dan penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi organisasi dan tata laksana.
(3)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merepresentasikan penilaian dari seluruh unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
(4)Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Kementerian melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian disertai dengan data dukung yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi jdih.menpan.go.id dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.
(3)Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim verifikasi.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur internal Kementerian.
(5)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
(6)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.
(7)Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil verifikasi kepada pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah yang melakukan penilaian mandiri.
(8)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Instansi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian penilaian mandiri.
(9)Penyesuaian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah yang melakukan penilaian mandiri kepada pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat hasil verifikasi.

Pasal 10

(1)Pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan melakukan finalisasi hasil penyesuaian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).
(2)Dalam melakukan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian membentuk tim panel ahli.
(3)Tim panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian; dan
2. b.Instansi Pemerintah.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim panel ahli dapat melibatkan pakar yang memiliki kompetensi dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan.
(5)Tim panel ahli melakukan pembahasan atas hasil penyesuaian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh usulan Indeks Kapabilitas Kelembagaan. jdih.menpan.go.id
(6)Tim panel ahli menyampaikan usulan Indeks Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai pertimbangan dasar penilaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.
(7)Pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan usulan Indeks Kapabilitas Kelembagaan kepada Menteri disertai pertimbangan dasar penilaian.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…