DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012

Nomor: 41
Tahun: 2012
Ditetapkan: 17 Juli 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Peraturan ...
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6.Peraturan Pemerintah...
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 64 Tahun 2005;
11.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
12.Peraturan Presiden ...
12.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Memperhatikan : Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK 26-30/V119-6/93 tanggal 19 April 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;
2.Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;
3.Penilaian kompetensi manajerial PNS adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
4.Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
2.Undang-undang ...
5.Standar ...
5.Standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
6.Metode penilaian kompetensi sederhana adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, psikotes dan/atau ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.
7.Metode penilaian kompetensi sedang adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, psikotes dan paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang.
8.Metode penilaian kompetensi kompleks adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, psikotes dan paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.
9.Metode penilaian kompetensi berkelanjutan adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode selain sederhana, sedang dan kompleks untuk mengantisipasi metode penilaian yang akan datang.
10.Alat ukur adalah alat untuk menguji atau mengukur kualitas.
11.Psikotes adalah alat ukur yang menggunakan berbagai alat tes psikologi yang sudah terstandard untuk melihat kecenderungan potensi kecerdasan dan preferensi Assessee yang dapat dijadikan salah satu prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu pekerjaan.
12.Simulasi adalah alat ukur kompetensi dengan menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin muncul dalam tugas/pekerjaan sehari-hari.
13.Wawancara kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
14.Kuesioner kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
15.Administrator adalah Assessor senior yang bertanggungjawab/ mengepalai pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center.
16.Assessee adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.
17.Assessor meeting adalah pertemuan antar Assessor dan Administrator untuk membahas nilai kompetensi Assessee yang dinilai oleh masing- masing Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan hasil akhir penilaian.
18.Umpan balik...
18.Umpan balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (tertulis) baik kepada instansi melalui pejabat Pembina kepegawaian atau peserta penilaian (assessee).
19.Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Assessor.
20.Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Assessor dalam rangka pembinaan karier jabatan dan/atau pangkat.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Assessor termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Assessor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penilaian kompetensi manajerial.
(2)Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Assessor yaitu melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1)Instansi pembina Jabatan Fungsional Assessor yaitu Badan Kepegawaian Negara.
(2)Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Assessor;
2. b.menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Assessor;
3. c.menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Assessor;
4. d.mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Assessor;
5. e.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Assessor;
6. f.menyusun ...
7. f.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
8. g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
9. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Assessor;
10. i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Assessor;
11. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Assessor;
12. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Assessor;
13. l.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor;
14. m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor; dan
15. n.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Assessor.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1)Jabatan Fungsional Assessor merupakan jabatan tingkat ahli.
(2)Jabatan Fungsional Assessor dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari:
1. a.Jabatan Fungsional Assessor Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Assessor Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Assessor Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Assessor Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Jabatan Fungsional Assessor Pertama: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Jabatan Fungsional Assessor Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Jabatan Fungsional Assessor Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Jabatan ...
5. d.Jabatan Fungsional Assessor Utama: 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;dan 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(4)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan;
(5)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Assessor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
(6)Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Assessor yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a.Pendidikan, meliputi:
1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penilaian kompetensi manajerial dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. 3.Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
b.Penilaian kompetensi manajerial, meliputi:
1. 1.Perencanaan penilaian;
2. 2.Persiapan bahan untuk mengetahui substansi instansi;
3. 3.Persiapan pembuatan simulasi untuk penilaian;
4. 4.Persiapan bahan untuk penilaian;
5. 5.Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
6. 6.Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang;
7. 7.Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks dan
8. 8.Memberikan umpan balik.
c.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, meliputi:
1. 1.Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian; dan
2. 2.Pengendali mutu.
d.Pengembangan sistem penilaian, meliputi:
1. 1.Pengembangan psikotes;
2. 2.Pengembangan ...
3. 2.Pengembangan simulasi; dan
4. 3.Penyusunan kebijakan metode dan sistem pengelolaan database penilaian kompetensi.
e.Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Assessor, meliputi:
1. 1.Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penilaian kompetensi manajerial;
2. 2.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penilaian kompetensi manajerial; dan
3. 3.Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penilaian kompetensi manajerial.
f.Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Assessor, meliputi:
1. 1.Mengajar/melatih/fasilitator di bidang penilaian kompetensi manajerial;
2. 2.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penilaian kompetensi manajerial;
3. 3.Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang penilaian kompetensi manajerial yang bersifat konsep;
4. 4.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor;
5. 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
6. 6.Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Assessor; dan
7. 7.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1)Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Jabatan Fungsional Assessor Pertama, terdiri atas:
  1. 1.Membuat jadwal pelaksanaan penilaian;
  2. 2.Membuat jadwal tugas assessor;
  3. 3.Membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan digunakan;
  4. 4.Mengumpulkan data/dokumentasi/bahan tentang instansi;
  5. 5.Membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis;
  6. 6.Menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan wawancara;
  7. 7.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku Jabatan Fungsional Umum;
  8. 8.Menyebarkan ...
  9. 8.Menyebarkan kuesioner validasi kompetensi;
  10. 9.Mengolah data hasil kuesioner validasi kompetensi;
  11. 10.Menentukan matrik simulasi berdasar kompetensi;
  12. 11.Menyusun tabel daftar riwayat hidup assessee;
  13. 12.Menyiapkan alat/bahan psikotes berdasarkan sasaran penilaian;
  14. 13.Menyusun formulir penilaian simulasi;
  15. 14.Membuat formulir rekapitulasi penilaian;
  16. 15.Membuat kuesioner kompetensi;
  17. 16.Menyusun formulir evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai kebutuhan;
  18. 17.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan Diskusi yang menggunakan metode sederhana;
  19. 18.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play yang menggunakan metode sederhana;
  20. 19.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan Presentasi yang menggunakan metode sederhana;
  21. 20.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi in tray/in basket yang menggunakan metode sederhana;
  22. 21.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing yang menggunakan metode sederhana;
  23. 22.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi yang menggunakan metode sederhana;
  24. 23.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus yang menggunakan metode sederhana;
  25. 24.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role play yang menggunakan metode sederhana;
  26. 25.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi presentasi yang menggunakan metode sederhana;
  27. 26.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi lainnya yang menggunakan metode sederhana;
  28. 27.Melakukan wawancara kompetensi dengan menggunakan metode sederhana;
  29. 28.Memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada saat wawancara kompetensi yang menggunakan metode sederhana;
  30. 29.Melakukan integrasi data untuk menentukan nilai assessee yang menggunakan metode sederhana;
  31. 30.Melakukan assessor meeting yang menggunakan metode sederhana;
  32. 31.Membuat laporan assessee yang menggunakan metode sederhana.
  33. 32.Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  34. 33.Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  35. 34.Memberikan ...
  36. 34.Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  37. 35.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  38. 36.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  39. 37.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  40. 38.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  41. 39.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  42. 40.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  43. 41.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  44. 42.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  45. 43.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
  46. 44.Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  47. 45.Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  48. 46.Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  49. 47.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  50. 48.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  51. 49.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes diatas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  52. 50.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  53. 51.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  54. 52.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  55. 53.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  56. 54.Menginterpretasi ...
  57. 54.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  58. 55.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
  59. 56.Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  60. 57.Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  61. 58.Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  62. 59.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  63. 60.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  64. 61.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  65. 62.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  66. 63.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  67. 64.Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  68. 65.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  69. 66.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  70. 67.Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;
  71. 68.Memberikan umpan balik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan membuat slide presentasi;
  72. 69.Memberikan umpan balik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan assessee metode sederhana (per 5 assessee);
  73. 70.Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan Metode Sederhana (paling kurang 5 assessee);
  74. 71.Mereview formulir evaluasi setelah pelaksanaan penilaian kompetensi sesuai kebutuhan (5 assessee);
  75. 72.Mengambil data melalui kuesioner dalam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (10 responden);
  76. 73.Mengolah data kuesioner (10 responden);
  77. 74.Mengolah data wawancara (1 responden);
  78. 75.Mengumpulkan bahan referensi; dan 76.Melakukan ...
  79. 76.Melakukan uji coba psikotes yang telah dikembangkan kepada responden.
2. b.Jabatan Fungsional Assessor Muda, terdiri atas:
  1. 1.Menjadi ketua tim pada metode sederhana;
  2. 2.Merancang bentuk laporan sesuai permintaan instansi;
  3. 3.Menganalisis peraturan dan data terkait dengan instansi;
  4. 4.Menyusun kuesioner validasi kompetensi;
  5. 5.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan fungsional tertentu;
  6. 6.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon IV;
  7. 7.Mengolah data hasil wawancara validasi;
  8. 8.Menganalisis bahan untuk penyusunan simulasi
  9. 9.Menyusun konsep soal simulasi in tray/in basket sederhana beserta pedoman penilaiannya;
  10. 10.Menyusun konsep soal simulasi proposal writing sederhana beserta pedoman penilaiannya;
  11. 11.Menyusun konsep soal simulasi diskusi sederhana beserta pedoman penilaiannya;
  12. 12.Menyusun konsep soal simulasi analisis kasus sederhana beserta pedoman penilaiannya;
  13. 13.Menyusun konsep soal simulasi role play sederhana beserta pedoman penilaiannya;
  14. 14.Menyusun konsep soal simulasi sederhana lainnya beserta pedoman penilaiannya;
  15. 15.Menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  16. 16.Menentukan simulasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  17. 17.Memimpin jalannya assessor meeting sampai dengan menentukan nilai final dari seorang assessee dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  18. 18.Mereview laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 50 assessee) dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  19. 19.Mereview pengantar laporan dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  20. 20.Melakukan ...
  21. 20.Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian yang melaksakan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
  22. 21.Memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor setelah melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sederhana;
  23. 22.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan diskusi dengan menggunakan metode sedang;
  24. 23.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play dengan menggunakan metode sedang;
  25. 24.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan presentasi dengan menggunakan metode sedang;
  26. 25.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi in tray/in basket dengan menggunakan metode sedang;
  27. 26.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing dengan menggunakan metode sedang;
  28. 27.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi dengan menggunakan metode sedang;
  29. 28.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus dengan menggunakan metode sedang;
  30. 29.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role play dengan menggunakan metode sedang;
  31. 30.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi presentasi dengan menggunakan metode sedang;
  32. 31.Melakukan wawancara kompetensi pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang;
  33. 32.Memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada saat wawancara kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  34. 33.Melakukan integrasi data untuk menentukan nilai assessee dengan menggunakan metode sedang;
  35. 34.Melakukan assessor meeting untuk pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang;
  36. 35.Membuat laporan assessee untuk pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang;
  37. 36.Memberikan umpan balik kepada pembina kepegawaian instansi dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan assessee dengan metode sedang (minimal 5 assessee);
  38. 37.Memberikan ...
  39. 37.Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan metode sedang (minimal 5 assessee);
  40. 38.Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan metode kompleks (minimal 1 assessee);
  41. 39.Menganalisis gabungan data kuesioner dengan data wawancara (per-instansi);
  42. 40.Mengumpulkan bahan-bahan dalam pembuatan kebijakan;
  43. 41.Mengidentifikasi kebutuhan psikotes dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  44. 42.Menyusun kerangka teori dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  45. 43.Menyusun metodologi dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  46. 44.Menyusun item-item tes dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  47. 45.Melakukan validitas tampang dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  48. 46.Memperbaiki item-item tes pasca face validity dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  49. 47.Melakukan uji validitas dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  50. 48.Membuat norma dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  51. 49.Membuat konsep design simulasi untuk menggali kompetensi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  52. 50.Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  53. 51.Mengumpulkan model-model simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  54. 52.Melakukan validasi kerangka simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  55. 53.Memperbaiki kerangka simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  56. 54.Menyusun draft simulasi dan instruksi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  57. 55.Melakukan uji coba simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  58. 56.Memperbaiki draft simulasi dan instruksi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  59. 57.Memperbaiki ...
  60. 57.Memperbaiki formulir penilaian simulasi berdasarkan hasil uji coba dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  61. 58.Membuat panduan yang baku untuk simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  62. 59.Mengidentifikasi jenis-jenis metode yang ada dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  63. 60.Studi literatur dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  64. 61.Melakukan kajian dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; dan
  65. 62.Memperbaiki draft kebijakan dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi.
3. c.Jabatan Fungsional Assessor Madya, terdiri atas:
  1. 1.Menjadi ketua tim untuk metode sedang;
  2. 2.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon III;
  3. 3.Menggabungkan data hasil validasi keseluruhan;
  4. 4.Menyusun konsep soal simulasi in tray sedang beserta pedoman penilaiannya;
  5. 5.Menyusun konsep soal simulasi proposal writing sedang beserta pedoman penilaiannya;
  6. 6.Menyusun konsep soal simulasi diskusi sedang beserta pedoman penilaiannya;
  7. 7.Menyusun konsep soal simulasi analisis kasus sedang beserta pedoman penilaiannya;
  8. 8.Menyusun konsep soal simulasi role play sedang beserta pedoman penilaiannya;
  9. 9.Menyusun konsep soal simulasi sedang lainnya beserta pedoman penilaiannya;
  10. 10.Mengoreksi kuesioner kompetensi.
  11. 11.Menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  12. 12.Menentukan simulasi yang akan digunakan dalam penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  13. 13.Memimpin jalannya assessor meeting sampai dengan menentukan nilai final dari seorang assessee pada pelaksanaan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  14. 14.Mereview laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 30 assessee) dengan menggunakan metode sedang; 15.Mereview...
  15. 15.Mereview pengantar laporan dengan menggunakan metode sedang;
  16. 16.Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian dengan menggunakan metode sedang;
  17. 17.Memberikan evaluasi terhadap kinerja assessor setelah melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  18. 18.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan diskusi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  19. 19.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  20. 20.Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan presentasi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  21. 21.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi in tray/in basket dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  22. 22.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  23. 23.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  24. 24.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  25. 25.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role play dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  26. 26.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi presentasi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  27. 27.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi lainnya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  28. 28.Melakukan wawancara kompetensi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  29. 29.Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat wawancara kompetensi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks; 30.Melakukan ...
  30. 30.Melakukan integrasi data untuk menentukan nilai assessee dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  31. 31.Melakukan assessor meeting dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  32. 32.Membuat laporan assessee dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
  33. 33.Memberikan umpan balik kepada pejabat pembina kepegawaian dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan assessee dengan metode kompleks (minimal 1 assessee);
  34. 34.Memberikan umpan balik secara lisan kepada assessee yang dinilai dengan metode sederhana;
  35. 35.Memberikan umpan balik secara lisan kepada assessee yang dinilai dengan metode sedang;
  36. 36.Melakukan wawancara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (minimal 1 responden);
  37. 37.Membuat rekomendasi kepada unit pengguna dalam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (per-instansi);
  38. 38.Mengendalikan mutu kompetensi dalam penilaian dengan metode sederhana;
  39. 39.Mengendalikan mutu simulasi dalam penilaian dengan metode sederhana;
  40. 40.Mengendalikan mutu laporan dalam penilaian dengan metode sederhana;
  41. 41.Membuat rancangan pengembangan psikotes dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  42. 42.Menetapkan psikotes dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
  43. 43.Mengidentifikasi kebutuhan simulasi untuk menggali kompetensi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  44. 44.Membuat kerangka simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  45. 45.Menetapkan simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
  46. 46.Melakukan studi banding dalam rangka penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  47. 47.Melakukan validasi kerangka kajian dalam rangka penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  48. 48.Melakukan validasi draft kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; dan 49.Melakukan ...
  49. 49.Melakukan sosialisasi kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi.
4. d.Jabatan Fungsional Assessor Utama, terdiri atas:
  1. 1.Menjadi ketua tim pada metode kompleks;
  2. 2.Melakukan wawancara substansi kepada pihak instansi pengguna;
  3. 3.Menentukan target validator;
  4. 4.Menetapkan kuesioner validasi kompetensi;
  5. 5.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon II;
  6. 6.Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon I;
  7. 7.Mereview model kompetensi jabatan;
  8. 8.Menyusun konsep soal simulasi in tray/in basket kompleks beserta pedoman penilaiannya;
  9. 9.Menyusun konsep soal simulasi proposal writing kompleks beserta pedoman penilaiannya;
  10. 10.Menyusun konsep soal simulasi diskusi kompleks beserta pedoman penilaian;
  11. 11.Menyusun konsep soal simulasi analisis kasus kompleks beserta pedoman penilaiannya;
  12. 12.Menyusun konsep soal simulasi role play kompleks beserta pedoman penilaiannya;
  13. 13.Menyusun konsep soal simulasi kompleks lainnya beserta pedoman penilaiannya;
  14. 14.Menetapkan konsep soal simulasi;
  15. 15.Memberikan pengarahan kepada assessor (sebelum melakukan penilaian);
  16. 16.Menentukan kompetensi yang akan digunakan pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  17. 17.Menentukan simulasi yang akan digunakan pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  18. 18.Memimpin jalannya assessor meeting sampai dengan menentukan nilai final dari seorang assessee pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  19. 19.Mereview laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 6 assessee) pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  20. 20.Mereview ...
  21. 20.Mereview pengantar laporan pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  22. 21.Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  23. 22.Memberikan evaluasi terhadap kinerja assessor setelah melakukan penilaian kompetensi pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
  24. 23.Memberikan umpan balik secara lisan kepada assessee yang dinilai dengan metode kompleks;
  25. 24.Membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaluasi konsep kebijakan monitoring evaluasi;
  26. 25.Membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaluasi validasi konsep kebijakan monitoring evaluasi;
  27. 26.Membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaluasi kebijakan monitoring evaluasi;
  28. 27.Mengendalikan mutu kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
  29. 28.Mengendalikan mutu kompetensi dengan menggunakan metode kompleks;
  30. 29.Mengendalikan mutu simulasi dengan menggunakan metode sedang;
  31. 30.Mengendalikan mutu simulasi dengan menggunakan metode kompleks;
  32. 31.Mengendalikan mutu laporan dengan menggunakan metode sedang;
  33. 32.Mengendalikan mutu laporan dengan menggunakan metode kompleks;
  34. 33.Memberikan bimbingan terhadap Assessor;
  35. 34.Membuat kerangka kajian pada penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  36. 35.Menyusun draft kebijakan pada penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
  37. 36.Menetapkan kebijakan pada penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; dan
  38. 37.Menyusun kebijakan sistem pengelolaan database hasil penilaian.
(2)Assessor …
(2)Assessor yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini.
(3)Assessor yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Assessor diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Assessor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka:

a.Assessor lain yang berada di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
b.Apabila tidak terdapat Assessor lain yang dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dapat mengikutsertakan Assessor dari instansi lain yang sesuai berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan ketentuan:

a.Assessor yang melaksanakan tugas assessor satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini; atau
b.Assessor yang melaksanakan tugas assessor di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014