Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran. Bagian ... Bagian Kedua Kedudukan
BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB III
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Kementerian Keuangan.
BAB IV KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV
BAB V ... BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BAB V
aa. laporan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi; bb. laporan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi; cc. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana tugas pembantuan; dd. laporan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan; ee. laporan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan; ff. laporan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan; gg. laporan ... gg. laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah; hh. laporan analisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah; ii. laporan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi; jj. laporan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya; kk. laporan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif- alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah; ll. laporan penyusunan konsep pengembangan sistem informasi keuangan; mm. laporan penyajian informasi keuangan daerah; nn. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional); oo. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/ wilayah/ daerah, nasional, dan internasional); pp. laporan identifikasi informasi keuangan daerah; qq. laporan verifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah; rr. laporan penggunaan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1–2 metode); ss. laporan penggunaan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode); tt. laporan pengolahan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih; uu. laporan penyajian rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah; vv. laporan pengelolaan barang milik negara/daerah; ww. laporan telaah standar analisa belanja; xx. laporan telaah standar satuan harga; yy. laporan ... yy. laporan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah); zz. laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan; aaa. laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan; bbb. laporan penyusunan buku pegangan/tulisan teknis terkait keuangan pusat dan daerah; ccc. laporan penulisan makalah/artikel terkait keuangan pusat dan daerah; ddd. laporan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah; dan eee. laporan pemberian bimbingan teknis terkait keuangan pusat dan daerah.
aa. memberikan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi; bb. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi; cc. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana tugas pembantuan; dd. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan; ee. memberikan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan; ff. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan; gg. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah; hh. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah; ii. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi; jj. melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya; kk. memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif- alternatif pengembangan sistem informasi keuangan; ll. menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan; mm. menyajikan informasi keuangan daerah; nn. mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional); oo. mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional); pp. mengidentifikasi informasi keuangan daerah; qq. memverifikasi ... qq. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah; rr. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1 – 2 metode); ss. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode); tt. mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih; uu. menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah; vv. melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah; ww. melakukan telaah standar analisa belanja; xx. melakukan telaah standar satuan harga; yy. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah); zz. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan; aaa. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan; bbb. menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait keuangan pusat dan daerah; ccc. menulis makalah/artikel terkait keuangan pusat dan daerah; ddd. memberikan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah; eee. memberikan bimbingan teknis terkait keuangan pusat dan daerah
BAB VI ... BAB VI PENILAIAN KINERJA ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BAB VI
Pasal ...
Membuka PDF…