1.menganalisis kebutuhan bahan pemetaan potensi kewirausahaan;
2.mengumpulkan bahan pemetaan potensi kewirausahaan sesuai kebutuhan dan wilayah kerja;
3.menyusun data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;
4.memetakan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;
5.memutakhirkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan desa/kelurahan;
6.menganalisis kebutuhan bahan pemetaan data kewirausahaan;
7.mengumpulkan bahan pemetaan data kewirausahaan;
8.menyusun data wirausaha dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;
9.memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
10.memutakhirkan peta data wirausaha daerah desa/kelurahan;
11.menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep analisis usaha;
12.mengumpulkan bahan penyusunan konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
13.memberikan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha secara daring dan/atau luring;
14.memantau pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk bahan evaluasi;
15.menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
16.mengumpulkan bahan penyusunan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
17.menyiapkan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha secara daring dan/atau luring sesuai rencana;
18.memberikan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha secara daring dan/atau luring;
19.memantau penyelenggaraan layanan konsultasi bisnis untuk bahan koordinasi dan/atau evaluasi;
20.menganalisis kebutuhan bahan pendampingan usaha;
21.mengumpulkan bahan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai kebutuhan;
22.memberikan layanan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi wirausaha skala mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23.memberikan layanan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan bagi wirausaha skala mikro dan kecil;
24.memantau perkembangan wirausaha dan/atau calon wirausaha yang telah mendapatkan pendampingan usaha;
25.menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan teknologi informasi usaha;
26.mengumpulkan bahan penyusunan konsep pengembangan teknologi informasi usaha;
27.menyusun profil teknologi informasi yang telah berhasil digunakan oleh wirausaha dalam berusaha;
28.mengumpulkan data wirausaha yang membutuhkan teknologi informasi dalam berusaha;
29.menganalisis ketersediaan teknologi informasi bagi wirausaha yang membutuhkan teknologi informasi dalam berusaha;
30.mengumpulkan ide usaha baru berbasis teknologi informasi dari wirausaha dan/atau calon wirausaha;
31.memantau perkembangan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha;
32.menyusun informasi tentang inkubasi wirausaha;
33.menyebarluaskan informasi mengenai inkubasi wirausaha dan/atau inkubator wirausaha secara daring dan/atau luring;
34.menganalisis potensi pembentukan dan/atau pengembangan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah/swasta;
35.menyusun informasi atau literasi mengenai pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
36.menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
37.memantau pelaksanaan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
38.menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
39.mengumpulkan bahan penyusunan konsep pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
40.memantau pelaksanaan pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
41.menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
42.mengumpulkan bahan penyusunan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
43.memantau peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis;
44.mengumpulkan kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;
45.menganalisis potensi dan masalah yang dihadapi oleh wirausaha sesuai wilayah kerja;
46.memantau pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pengembangan kewirausahaan;
47.memantau perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
48.mengumpulkan data keberhasilan usaha koperasi di suatu wilayah; dan
49.memantau alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5.memetakan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;
6.memutakhirkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan kecamatan;
7.memutakhirkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan kabupaten/kota;
8.menyusun konsep pemetaan data kewirausahaan;
9.menyusun data wirausaha dalam satu wilayah kerja kecamatan;
10.menyusun data wirausaha dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;
11.memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja kecamatan;
12.memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;
13.memutakhirkan peta data wirausaha daerah kecamatan;
14.memutakhirkan peta data wirausaha daerah kabupaten/kota;
15.menyusun konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
16.mengevaluasi pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
17.menyusun konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
18.mengevaluasi dampak layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
19.menyusun konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
20.memberikan layanan pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat yang berpotensi dan/atau akan membentuk koperasi;
21.memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk;
22.memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual;
23.memberikan layanan pendampingan dalam rangka membantu wirausaha skala mikro dan kecil untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum;
24.memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi promosi dan/atau pameran produk;
25.memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk mendapatkan fasilitasi inkubasi;
26.memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam mengakses sumber pembiayaan;
27.mengevaluasi hasil pelaksanaan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
28.menyusun konsep pengembangan teknologi informasi usaha;
29.mengevaluasi pengembangan teknologi informasi usaha;
30.mereviu model, metode, dan cara pemeringkatan inkubator wirausaha sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan perkembangan;
31.menyusun konsep pemeringkatan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji;
32.mereviu norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaran inkubator wirausaha sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan perkembangan;
33.menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji;
34.memantau penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
35.mengevaluasi hasil penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
36.menyusun konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta;
37.menyusun konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
38.mengevaluasi hasil pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
39.menyusun konsep pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
40.mengevaluasi hasil pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
41.menyusun konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
42.mengevaluasi hasil peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis;
43.menata kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;
44.menyusun konsep program atau kegiatan pengembangan kewirausahaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh wirausaha;
45.mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pengembangan kewirausahaan;
46.mengevaluasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
47.mengevaluasi realisasi alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan 11 jdih.menpan.go.id koperasi pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.menyempurnakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan berdasarkan hasil uji;
2.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pemetaan potensi kewirausahaan;
3.menyusun data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja provinsi untuk pemetaan potensi kewirausahaan;
4.menyusun dan/atau menggabungkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis daerah menjadi data potensi kewirausahaan nasional;
5.memetakan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja provinsi untuk menjadi peta potensi kewirausahaan provinsi;
6.menyusun dan/atau menggabungkan peta potensi kewirausahaan daerah menjadi peta potensi kewirausahaan nasional;
7.memutakhirkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan provinsi;
8.memutakhirkan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan nasional;
9.menyempurnakan konsep pemetaan data kewirausahaan berdasarkan hasil uji;
10.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pemetaan data kewirausahaan;
11.menyusun data wirausaha dalam satu wilayah kerja provinsi;
12.menyusun dan/atau menggabungkan data wirausaha dari berbagai daerah;
13.memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja provinsi;
14.menyusun dan/atau menggabungkan peta data wirausaha dari berbagai daerah menjadi peta data wirausaha secara nasional;
15.memutakhirkan peta data wirausaha daerah provinsi;
16.memutakhirkan peta data wirausaha secara nasional
17.menyempurnakan konsep analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha berdasarkan hasil uji;
18.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
19.menyempurnakan konsep konsultasi bisnis berdasarkan hasil uji;
20.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
21.menyempurnakan konsep pendampingan usaha berdasarkan hasil uji;
22.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
23.memberikan layanan pendampingan rapat anggota koperasi bagi koperasi dan/atau kelompok usaha masyarakat yang baru membentuk koperasi;
24.memberikan layanan pendampingan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kemitraan bagi wirausaha skala mikro dan kecil dalam rangka kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah;
25.memberikan layanan pendampingan komunikasi dan negosiasi bagi wirausaha skala mikro dan kecil dalam rangka memulai kemitraan atau melanjutkan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah;
26.menyempurnakan konsep pengembangan teknologi informasi usaha berdasarkan hasil uji;
27.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pengembangan teknologi informasi usaha;
28.mengkomunikasikan dan/atau menegosiasikan fasilitasi pembuatan dan/atau penggunaan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh wirausaha kepada pemangku kepentingan dan/atau pembuat teknologi informasi usaha;
29.memfasilitasi uji kelayakan ide usaha baru berbasis teknologi informasi bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha melalui rapat koordinasi atau forum diskusi;
30.mengkomunikasikan dan/atau menegosiasikan fasilitasi implementasi ide usaha baru berbasis teknologi informasi yang telah melalui uji kepada pemangku kepentingan dan/atau pengembang teknologi informasi usaha;
31.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pemeringkatan inkubator wirausaha;
32.melakukan pemeringkatan inkubator wirausaha sesuai pedoman pemeringkatan;
33.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
34.menyempurnakan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta berdasarkan hasil uji;
35.mengkomunikasikan dan/atau menegosiasikan dengan penyedia pembiayaan alternatif untuk dapat membuka akses pembiayaan untuk wirausaha dan/atau calon wirausaha;
36.menyempurnakan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;
37.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;
38.menyempurnakan konsep pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;
39.menyusun konsep rumusan kebijakan pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
40.menyempurnakan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
41.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
42.mengawasi penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
43.menyusun konsep rekomendasi mengenai penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44.menyempurnakan penataan kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal berdasarkan hasil uji;
45.menguji coba hasil penataan kurikulum kewirausahaan melalui lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;
46.mengevaluasi hasil uji coba kurikulum kewirausahaan melalui lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;
47.menyempurnakan konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan berdasarkan hasil uji;
48.menyusun konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kebutuhan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
49.menyempurnakan konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil uji;
50.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
51.menyusun konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
52.menyempurnakan konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi berdasarkan hasil uji;
53.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
54.menyusun konsep rekomendasi mengenai bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
55.menyusun konsep kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
56.menyempurnakan konsep kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil uji;
57.menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
58.mengawasi penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
59.menyusun konsep rekomendasi tentang penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
8.merekomendasikan kebijakan mengenai analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
9.mengekspose pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
10.menguji kelayakan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
11.merekomendasikan kebijakan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
12.mengekspose layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
13.menguji kelayakan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
14.merekomendasikan kebijakan mengenai pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
15.mengekspose hasil pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
16.menguji kelayakan konsep pengembangan teknologi informasi usaha;
17.merekomendasikan kebijakan mengenai pengembangan teknologi informasi usaha;
18.mengekspose hasil pengembangan teknologi informasi usaha;
19.menguji kelayakan model, metode, dan cara pemeringkatan inkubator wirausaha;
20.merekomendasikan kebijakan mengenai pemeringkatan inkubator wirausaha;
21.menguji kelayakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
22.merekomendasikan kebijakan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
23.mengekspose hasil penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;
24.menguji kelayakan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta;
25.merekomendasikan pembentukan atau pengembangan lembaga inkubator pada Instansi Pemerintah atau swasta;
26.menguji kelayakan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
27.merekomendasikan kebijakan skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
28.mengekspose pembiayaan alternatif;
29.menguji kelayakan konsep pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
30.merekomendasikan rumusan kebijakan pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
31.mengekspose hasil pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;
32.menguji kelayakan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
33.merekomendasikan kebijakan pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;
34.mengekspose hasil penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta;
35.merekomendasikan kepada badan usaha swasta penyelenggara infrastruktur publik mengenai penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
36.merekomendasikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi bagi badan usaha swasta yang telah menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
37.mengekspose hasil peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis;
38.menguji kelayakan hasil penataan kurikulum kewirausahaan;
39.mengekspose hasil uji coba kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;
40.merekomendasikan kebijakan mengenai kurikulum kewirausahaan;
41.menguji kelayakan konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
42.merekomendasikan konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
43.mengekspose hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
44.menguji kelayakan konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
45.merekomendasikan kebijakan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
46.mengekspose perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
47.menguji kelayakan konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
48.merekomendasikan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
49.merekomendasikan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
50.menguji kelayakan konsep kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
51.merekomendasikan rumusan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
52.mengekspose hasil pengawasan penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
53.merekomendasikan kepada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah mengenai penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik; dan
54.mengekspose hasil realisasi alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.