Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014
- Nomor
- 45
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri termasuk dalam rumpun kualitas dan keamanan. Bagian ... Bagian Kedua Kedudukan
BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB III
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Kementerian Perindustrian.
BAB IV KATEGORI DAN JENJANG JABATAN JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV
BAB V ... BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
BAB V
aa. menyusun laporan hasil asesmen kecukupan; bb. menyusun ... bb. menyusun laporan hasil asesmen kesesuaian (pra asesmen/asesmen); cc. menyusun laporan hasil asesmen penyaksian (witness); dd. menyusun laporan hasil asesmen supervise; ee. menyusun laporan hasil asesmen pengawasan berkala/khusus; ff. menyusun laporan hasil asesmen internal; gg. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen kecukupan; hh. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen kesesuaian (pra asesmen/asesmen); ii. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen asesmen penyaksian (witness); jj. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen supervise; kk. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen pengawasan berkala/khusus; ll. melakukan kegiatan verifikasi hasil asesmen internal; mm. mengevaluasi kelengkapan dokumen laporan hasil asesmen dari tim asesor; nn. mengevaluasi kelengkapan dokumen laporan hasil pengujian; oo. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen kecukupan; pp. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen kesesuaian (pra asesmen/asesmen); qq. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen asesmen penyaksian (witness); rr. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen supervise; ss. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen pengawasan berkala/khusus; tt. melakukan evaluasi laporan hasil asesmen internal; uu. mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian sertifikat; vv. mengevaluasi sertifikat sistim manajemen/ sertifikat produk yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi; ww. melakukan ... ww. melakukan pembinaan asesor (pratama menjadi muda/muda menjadi madya/madya menjadi utama); xx. membuat kajian efektivitas penerapan standar; yy. memfasilitasi penyelesaian pengaduan sertifikasi; zz. menyusun pedoman asesmen untuk asesor pratama, muda, madya dan utama; aaa. memutakhirkan pedoman asesmen untuk asesor pratama, muda, madya dan utama; bbb. menyusun naskah skema sertifikasi produk; ccc. memutakhirkan naskah skema sertifikasi produk; ddd. mengevaluasi kemampuan asesor pertama, muda, madya, utama; eee. mengevaluasi kemampuan kompetensi asesor pertama, muda, madya, utama; fff. menyusun dokumen sistem manajemen mutu perusahaan; ggg. menyusun dokumen sistem manajemen mutu LPK; dan hhh. mengevaluasi resiko dan beban kerja asesor.
BAB VI PENILAIAN KINERJA ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
BAB VI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)