TugasJabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi. Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan Pasal 7
(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
(2)Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
b.penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
c.pemberdayaan jasa konstruksi;
d.pengawasan jasa konstruksi;
e.pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
f.pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan Pasal 8
(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2021, No.1182
a.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama,meliputi:
1.melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
2.melakukan inventarisasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
3.melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
4.merencanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteria jasa konstruksi;
5.melakukan inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteria jasa konstruksi;
6.melakukan pemutakhiran data dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteriajasa konstruksi;
7.melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
8.melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
9.melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi;
10.melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
11.melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi;
12.melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi;
13.melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
14.melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
15.melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
16.melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1182
17.melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
18.melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
b.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, meliputi:
1.melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
2.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
3.melakukan validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
4.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
5.melakukan pelaporan kegiatan penyusunanprogram Pembinaan Jasa Konstruksi;
6.melakukan identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteria jasa konstruksi;
7.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteriajasa konstruksi;
8.melakukan pelaporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteriajasa konstruksi;
9.melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi;
10.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi;
11.melakukan validasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
12.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1182
13.melakukan penyusunan materi publikasi jasa konstruksi;
14.melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
15.melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi;
16.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengawasan jasa konstruksi;
17.melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi;
18.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi;
19.melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
20.melakukan identifikasi kebutuhan datapengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21.melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23.melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
24.melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
25.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
26.melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
27.melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
28.melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1182
c.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya meliputi:
1.menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
2.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
3.melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
4.menganalisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atauatau kriteria jasa konstruksi;
5.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteria jasa konstruksi;
6.menyusun substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, atau kriteriajasa konstruksi;
7.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteriajasa konstruksi;
8.melakukan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteriajasa konstruksi;
9.menganalisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
10.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pemberdayaan jasa konstruksi;
11.melakukan pemaparan tentang jasa konstruksi;
12.melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi;
13.melakukan penyusunan substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis;
www.peraturan.go.id 2021, No.1182
14.menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi;
15.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengawasan jasa konstruksi;
16.melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi;
17.menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
18.melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
19.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
20.melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21.menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22.melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23.melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
24.melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;dan
d.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama meliputi:
1.melakukan analisis program Pembinaan Jasa Konstruksijangka panjang, menengah, atau pendek;
2.melakukan perumusan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
3.merumuskan rekomendasi tindak lanjut program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
4.melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, www.peraturan.go.id 2021, No.1182 prosedur, ataukriteriajasa konstruksi;
5.menyusun rekomendasi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, ataukriteriajasa konstruksi;
6.merumuskan rekomendasi tindak lanjut kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
7.melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
8.menyusun rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi;
9.melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi;
10.melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi;
11.menyusun rekomendasi pengawasan jasa konstruksi;
12.melakukan penilaian teknis kepada badan atau orang perseorangan penyedia jasa konstruksi;
13.melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
14.menyusun rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
15.melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
16.menyusun rekomendasi pelaksanaan dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi.
(2)Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi www.peraturan.go.id 2021, No.1182 untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.
Bagian Keempat Hasil Kerja