Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
a.Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, meliputi:
1.data dan peralatan penunjang Inspeksi Panas Bumi;
2.peta dan informasi wilayah kerja panas bumi;
3.laporan verifikasi permohonan informasi wilayah kerja panas bumi;
4.berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi;
5.berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi lingkungan panas bumi;
6.laporan verifikasi dokumen dan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup panas bumi;
7.laporan inventarisasi dan verifikasi objek vital nasional panas bumi;
8.laporan inventarisasi data, penyediaan data dan informasi panas bumi;
9.laporan inventarisasi potensi pemanfaatan panas bumi program pulau panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
10.berita acara inspeksi pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11.berita acara inspeksi pengadaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;
12.berita acara inspeksi uji fungsi (commissioning) fasilitas lapangan uap;
13.berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas lapangan uap;
14.berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi;
15.berita acara inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
16.berita acara inspeksi pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
17.berita acara inspeksi wilayah panas bumi;
18.berita acara inspeksi rencana dan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
19.berita acara inspeksi peta jalan (road map) pengembangan panas bumi;
20.berita acara inspeksi konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas penunjang;
21.berita acara inspeksi pengeboran sumur panas bumi;
22.berita acara inspeksi uji alir fluida sumur panas bumi;
23.berita acara inspeksi eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;
24.berita acara inspeksi produksi uap dan listrik;
25.berita acara inspeksi progres rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
26.laporan verifikasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
27.berita acara inspeksi tingkat komponen dalam negeri proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi;
28.berita acara inspeksi jaminan keselamatan, metode, dan proses kerja;
29.berita acara inspeksi pengelolaan kesehatan kerja panas bumi;
30.berita acara inspeksi pembinaan pemberdayaan masyarakat;
31.berita acara inspeksi dan pemantauan objek vital nasional panas bumi;
32.berita acara inspeksi usaha penunjang panas bumi;
33.berita acara inspeksi dan pemantauan program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi;
34.berita acara inspeksi program pulau panas bumi;
dan
35.berita acara pemeriksaan keselamatan kerja instalasi dan peralatan;
b.Inspektur Panas Bumi Ahli Muda, meliputi:
1.dokumen kertas kerja Inspeksi Panas Bumi;
2.laporan bimbingan teknis pra Inspeksi Panas Bumi;
3.dokumen wilayah terbuka panas bumi menjadi wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
4.laporan analisis permohonan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
5.laporan analisis rencana kerja dan anggaran biaya pada penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
6.laporan analisis perpanjangan jangka waktu eksplorasi;
7.laporan analisis pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
8.laporan analisis hasil pengeboran sumur panas bumi;
9.laporan analisis hasil uji alir fluida sumur panas bumi;
10.laporan analisis hasil pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11.laporan analisis eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi pada badan usaha;
12.laporan analisis data produksi uap dan listrik;
13.laporan evaluasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
14.laporan analisis tingkat komponen dalam negeri pembangkit listrik tenaga panas bumi;
15.laporan hasil analisis keselamatan dan kesehatan kerja, dan keteknikan panas bumi;
16.laporan analisis lingkungan panas bumi;
17.laporan analisis rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
18.laporan evaluasi rencana lokasi program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan eksplorasi panas bumi dan usulan wilayah eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
19.dokumen konsep permohonan penyediaan data dan informasi panas bumi;
20.laporan penyusunan program pulau panas bumi;
21.laporan pembaharuan rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;
22.laporan analisis isu sosial dan pemberdayaan masyarakat;
23.laporan identifikasi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
24.berita acara inspeksi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan panas bumi;
25.berita acara inspeksi pemulihan fungsi lingkungan panas bumi;
26.berita acara inspeksi pasca kegiatan panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
27.berita acara inspeksi penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
28.berita acara inspeksi studi kelayakan badan usaha;
29.berita acara inspeksi rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
30.laporan identifikasi potensi dan risiko kejadian berbahaya atau kecelakaan;
31.berita acara inspeksi kesiapan tanggap darurat;
32.laporan pengujian kompetensi tenaga teknis panas bumi;
33.berita acara penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
34.dokumen analisis rekapitulasi hasil inspeksi atau investigasi panas bumi; dan
35.berita acara investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
c.Inspektur Panas Bumi Ahli Madya, meliputi:
1.dokumen program Inspeksi Panas Bumi;
2.laporan evaluasi hasil kegiatan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksploitasi;
3.dokumen penawaran wilayah kerja panas bumi;
4.laporan evaluasi permohonan perubahan atau pengembalian wilayah kerja panas bumi;
5.laporan evaluasi perekayasaan konstruksi sipil, fasililas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
6.laporan evaluasi program kerja pengeboran sumur panas bumi;
7.laporan evaluasi program kerja uji alir fluida sumur panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
8.laporan evaluasi program kerja pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
9.laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya, dan realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya pada eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan;
10.laporan evaluasi dokumen studi kelayakan badan usaha;
11.laporan evaluasi rencana dan realisasi investasi panas bumi;
12.laporan evaluasi dokumen rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
13.laporan evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi, dan sistem manajemen kontraktor;
14.laporan evaluasi pemenuhan standardisasi, peraturan dan kebijakan, dan penerapan kaidah keteknikan pada pengusahaan panas bumi;
15.laporan evaluasi rencana kerja lingkungan dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
16.laporan evaluasi usulan upaya pengelolaan lingkungan - upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan panas bumi;
17.laporan evaluasi sistem konservasi sumber daya panas bumi;
18.laporan evaluasi program pasca kegiatan panas bumi;
19.laporan evaluasi relevansi kawasan atau lokasi, dan bangunan atau instalasi objek vital nasional panas bumi;
20.laporan evaluasi kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi dan pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
21.laporan evaluasi rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;
www.peraturan.go.id 2021, No.1250
22.laporan evaluasi tingkat risiko kegagalan operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;
23.laporan bimbingan teknis pengusahaan panas bumi;
24.dokumen rekomendasi hasil investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana; dan
25.laporan evaluasi teori atau metode inspeksi dan investigasi; dan
d.Inspektur Panas Bumi Ahli Utama, meliputi:
1.pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis panas bumi;
2.laporan saksi ahli;
3.dokumen rencana strategis pencegahan dan mitigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
4.konsep teori atau metode Inspeksi Panas Bumi;
5.laporan kajian standar bidang panas bumi;
6.laporan kajian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
7.laporan hasil penilaian teknologi baru pada pengusahaan panas bumi;
8.laporan kajian klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada pengusahaan panas bumi;
9.dokumen kajian strategis nasional bidang panas bumi; dan
10.konsep sistem konservasi sumber daya panas bumi.