2.melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 1;
3.melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi Kriteria 1;
4.melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak Kriteria 1;
5.melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan Kriteria 1;
6.melakukan analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 1;
7.merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penyusun;
8.merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 2;
9.melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 2;
10.melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 2;
11.merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 2;
12.melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 2;
13.melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 2;
14.melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 2;
15.melakukan kunjungan penggalian potensi atau 2021, No.1547 pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 2;
16.melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak Kriteria 2;
17.melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain Kriteria 2;
18.menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 2;
19.merumuskan hasil analisis potensi pajak Kriteria 3;
20.melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 3;
21.merumuskan materi baru pada repositori penggalian potensi;
22.melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 3;
23.melakukan analisis bahan evaluasi untuk menentukan efektivitas proses identifikasi dan penilaian risiko;
24.melakukan penerapan model kepatuhan risiko ke dalam sistem informasi;
25.menganalisis bahan untuk penyusunan dan penerapan strategi komunikasi manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
26.menganalisis bahan identifikasi kelemahan variabel manajemen risiko kepatuhan wajib pajak, model risiko, model analisis, dan risk engine;
27.menganalisis bahan penyusunan laporan dampak penerapan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
28.merumuskan laporan hasil visualisasi atau layanan mandiri;
29.merumuskan rancangan awal rencana strategis, rencana kerja tahunan, kebijakan 2021, No.1547 kebutuhan data, dan kebijakan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain prioritas;
30.melakukan penelaahan terhadap materi sosialisasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data dan informasi;
31.melakukan pemintaan data dan konfirmasi dalam rangka penyusunan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
32.melakukan identifikasi rencana pemanfaatan data;
33.melakukan analisis atas manajemen risiko pengelolaan data dan pelaksanaan manajemen risiko;
34.melakukan kajian atas standar tata kelola data berdasarkan referensi yang diakui secara umum;
35.melakukan analisis terhadap permintaan perluasan atau pemutakhiran kewenangan akses data perpajakan;
36.melakukan pengujian bahan rancangan prosedur pengelolaan master data dan data referensi;
37.melakukan pengujian bahan rancangan arsitektur data internal dan eksternal pada Enterprise Data Warehouse (EDW);
38.menganalisis model dan desain data pada Enterprise Data Warehouse (EDW) Kriteria 2;
39.melakukan pengujian bahan kebijakan integrasi data dan interoperabilitas;
40.menganalisis umpan balik pengguna data dan informasi perpajakan atas data dan informasi yang telah didistribusikan;
41.menganalisis hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan umpan balik pengguna data dan konfirmasi pihak terkait;
42.melakukan analisis data wajib pajak;
43.melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak Kriteria 2;
44.memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan Kriteria 1;
45.memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan Kriteria 2;
46.merumuskan daftar temuan hasil pemeriksaan;
47.melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak Kriteria 2;
48.merumuskan laporan hasil pemeriksaan Kriteria 2;
49.merumuskan nota penghitungan Kriteria 1;
50.merumuskan nota penghitungan Kriteria 2;
51.menganalisis data dan informasi risiko berdasarkan area pelayanan pajak;
52.melaksanakan survei pendahuluan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan baru;
53.merumuskan rancangan perangkat pemantauan kepatuhan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan;
54.merumuskan pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pajak;
55.melakukan pemeriksaan kepatuhan Kriteria khusus;
56.melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 1;
57.melakukan evaluasi penerapan kegiatan, program, dan kebijakan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
58.melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan Kriteria 1;
59.melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan Kriteria 2;
60.menganalisis dan memberikan penilaian atas tanggapan tertulis terhadap kegiatan pemeriksaan kepatuhan;
61.merumuskan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan;
62.merumuskan materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan;
63.melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan;
64.melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan;
65.melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi dalam operasi intelijen perpajakan;
66.melakukan analisis data dan/atau informasi intelijen dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan;
67.melakukan pengamanan intelijen perpajakan;
68.melakukan penggalangan intelijen perpajakan;
69.merumuskan materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara;
70.merumuskan materi rekomendasi intelijen perpajakan untuk peningkatan kualitas data perpajakan;
71.melakukan evaluasi teknis kegiatan intelijen perpajakan;
72.melakukan inventarisasi sarana dan dokumen pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;
73.melakukan observasi lapangan sebelum penyerahan pemberitahuan atau pemeriksaan lapangan;
74.merumuskan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait;
75.melakukan inventarisasi keterangan dan/atau bukti yang diminta;
76.melakukan pengunduhan data elektronik dan/atau bahan bukti hasil kegiatan forensik digital;
77.merumuskan berita acara penolakan atas pemeriksaan bukti permulaan;
78.merumuskan laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan di lokasi;
79.melakukan peminjaman bahan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan;
80.merumuskan laporan pemeriksaan bukti permulaan;
81.merumuskan laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan;
82.mengumpulkan dan melakukan pengembalian bahan bukti;
83.melakukan pemeriksaan bahan bukti;
84.merumuskan laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;
85.merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan;
86.merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan;
87.merumuskan usulan untuk dilakukan pencegahan/perpanjangan/pencabutan pencegahan ke luar negeri;
88.menyusun permintaan bantuan ahli;
89.menyusun surat panggilan saksi atau tersangka atau ahli;
90.melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
91.merumuskan surat permintaan bantuan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil untuk membawa dan menghadirkan tersangka atau saksi ke tempat pemeriksaan;
92.merumuskan surat perintah penggeledahan;
93.melakukan penggeledahan rumah atau badan;
94.menyusun permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri dalam rangka memperoleh izin tertulis penyitaan;
95.merumuskan surat perintah penyitaan;
96.melakukan identifikasi perincian barang yang disita;
97.menyusun permintaan bantuan menangguhkan atau memperpanjang penahanan tersangka kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil atau Kejaksaan atau rumah tahanan;
98.melakukan permintaan peminjaman tersangka kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil atau Kejaksaan atau rumah tahanan;
99.menyusun berkas perkara;
100.menyusun surat pemberitahuan penyerahan berkas perkara kepada tersangka;
101.menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan;
102.menyusun surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui aplikasi;
103.melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penyidikan tindak pidana perpajakan;
104.melakukan analisis pengaduan kompleksitas rendah;
105.melakukan pengusulan pembentukan tim pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket);
106.merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas rendah;
107.menyiapkan sarana dan dokumen pelaksanaan kegiatan investigasi;
108.merumuskan analisis dan rekomendasi atas hasil investigasi kompleksitas rendah;
109.melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas rendah;
110.melakukan kegiatan forensik digital dalam rangka penanganan pengaduan;
111.melakukan kegiatan pengamatan atau penjejakan dalam rangka penanganan pengaduan;
112.merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas rendah;
113.melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi basis data pemetaan perilaku wajib pajak dan pihak terkait lainnya;
114.melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas rendah;
115.melakukan identifikasi objek forensik digital Kriteria 4;
116.melakukan perolehan data elektronik Kriteria 4;
117.melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 1;
118.melakukan analisis data elektronik Kriteria 1;
119.merumuskan ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik;
120.merumuskan laporan forensik digital;
121.melakukan pemusnahan bukti elektronik;
122.melakukan pengujian forensik digital dalam rangka nonprojustitia;
123.mengembangkan perangkat forensik digital;
124.melakukan pemeliharaan dan kalibrasi sistem elektronik laboratorium forensik digital;
125.melakukan uji implementasi panduan teknis laboratorium;
126.menyusun profil penunggak pajak yang meliputi penelitian penunggak pajak dan ketetapan pajak Kriteria 3;
127.melakukan pemutakhiran profil penunggak pajak termasuk ketetapan pajak Kriteria 3;
128.melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat dasar Kriteria 3;
129.melakukan verifikasi wajib pajak pailit Kriteria 3;
130.melakukan permintaan bantuan penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 3;
131.melakukan permintaan keterangan/penjelasan kepada pihak ketiga terkait penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 3;
132.melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak dasar Kriteria 3;
133.melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan Kriteria 3;
134.melakukan inventarisasi barang sitaan Kriteria 3;
135.menganalisis bahan dan data atas sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
136.menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2;
137.melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2;
138.menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan 2021, No.1547 pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2;
139.merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2;
140.melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 2;
141.merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 2;
142.menganalisis data yang belum terungkap dalam pemeriksaan atau ditemukan dalam proses keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
143.menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan atau surat uraian banding;
144.menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1;
145.melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1;
146.menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1;
147.merumuskan laporan penelitian atas permohonan nonkeberatan selain 2021, No.1547 pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1;
148.menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan;
149.melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa Kriteria 2;
150.melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2;
151.melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2;
152.merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa Kriteria 2;
153.melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2;
154.merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2;
155.merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2;
156.melakukan permintaan data dan/atau dokumen dalam rangka penelaahan sejawat sesuai dengan program penelaahan sejawat;
157.mengevaluasi pemenuhan prosedur, 2021, No.1547 pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 2;
158.mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sengketa Kriteria 2;
159.mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 2;
160.merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 2;
161.merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 2;
162.melakukan analisis awal atas permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dari pemohon dan/atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
163.melakukan pemberitahuan atau konfirmasi kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda atas permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) yang diterima;
164.melakukan input atau pemutakhiran dalam manajemen kasus sistem informasi;
165.melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan dari permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP) yang diterima;
166.melakukan analisis atas permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP) yang diterima untuk menentukan peraturan rujukan terkait;
167.menyusun matriks sengketa atas permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP);
168.melakukan pengumpulan bukti di lokasi kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
169.melakukan permintaan klarifikasi dengan wajib pajak dalam peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
170.melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
171.menyusun berita acara ketidakhadiran pembahasan sengketa Mutual Agreement Procedure (MAP);
172.menyusun permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak lain yang terkait dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
173.melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan surat permintaan pertukaran informasi untuk perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
174.merumuskan surat permintaan pertukaran informasi dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
175.menyusun surat usulan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
176.menganalisis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penyiapan bahan perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
177.merumuskan materi usulan agenda rapat Komite Pembahas Mutual Agreement Procedure 2021, No.1547 (MAP);
178.melakukan konfirmasi agenda perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
179.melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP);
180.melakukan analisis terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pembaruan permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
181.merumuskan usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
182.melakukan permintaan informasi kepada unit kerja atau pihak terkait dalam rangka memastikan penerapan hasil perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
183.melakukan pemutakhiran basis data statistik kasus Mutual Agreement Procedure (MAP);
184.menyusun konfirmasi status kasus Mutual Agreement Procedure (MAP) kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
185.menyusun usulan kepada unit terkait untuk memutakhirkan data statistik kasus Mutual Agreement Procedure (MAP);
186.melakukan pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
187.melakukan analisis awal atas permohonan Advance Pricing Agreement (APA) dari pemohon atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
188.melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak sehubungan dengan permohonan 2021, No.1547 Advance Pricing Agreement (APA) dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
189.melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan formal dari permohonan Advance Pricing Agreement (APA) atau permohonan peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA) yang diterima;
190.melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan atas dokumen permohonan atau permohonan peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA);
191.menyusun matriks permohonan Advance Pricing Agreement (APA) dengan performa wajib pajak sebelum tahun diajukannya permohonan Advance Pricing Agreement (APA);
192.menyusun matriks permohonan peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA);
193.melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dalam rangka Advance Pricing Agreement (APA);
194.melakukan pengumpulan bukti di lokasi kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
195.melakukan permintaan klarifikasi dengan wajib pajak dalam peninjauan tempat kegiatan usaha terkait perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
196.menyusun permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak lain yang terkait dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
197.menyusun permintaan data dan informasi ke unit kerja terkait dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
198.menyusun usulan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
211.melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi dalam rangka evaluasi Advance Pricing Agreement (APA);
212.melakukan permintaan klarifikasi dan dokumen pendukungnya dari wajib pajak dalam rangka evaluasi Advance Pricing Agreement (APA);
213.merumuskan ikhtisar dan kronologis sengketa berdasar permohonan bantuan hukum dan dokumen pendukung lainnya;
214.menyusun surat kuasa khusus ke pengadilan atau badan/lembaga terkait;
215.menyusun permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak terkait;
216.menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 1;
217.merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 1;
218.melakukan analisis atas kedudukan hukum, permasalahan hukum, dan pokok sengketa dalam rangka merumuskan posita dan petitum dalam keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonvensi;
219.melakukan inventarisasi, penggandaan, dan pemeteraian kemudian dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat;
220.merumuskan daftar pertanyaan sebagai bahan diskusi/konsultasi;
221.melakukan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait;
222.melakukan pemeriksaan dan analisis berkas inzage di panitera pengganti;
223.melakukan serah terima memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait;
1.melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 2;
2.melakukan publikasi atau dengar pendapat atas hasil analisis strategi atau ketentuan teknis perpajakan;
3.menyusun materi substantif ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 2;
4.melaksanakan sinkronisasi ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional perpajakan dalam rangka menyinergikan ketentuan perpajakan Kriteria 2;
5.melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 2;
6.melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi Kriteria 2;
7.menyusun penegasan dan tanggapan atau jawaban tertulis terkait kebijakan perpajakan Kriteria 2;
8.melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak Kriteria 2;
9.melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan Kriteria 2;
10.melakukan analisis atas pembentukan atau 2021, No.1547 renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 2;
11.melakukan evaluasi atas implementasi strategi dan kebijakan penggalian potensi, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dampak kebijakan perpajakan, dan kerja sama di bidang perpajakan;
12.merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai editor;
13.merumuskan pemetaan wajib pajak;
14.merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 3;
15.melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 3;
16.melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 3;
17.merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 3;
18.melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 3;
19.melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 3;
20.melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 3;
21.melakukan kunjungan penggalian potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 3;
22.melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak Kriteria 3;
23.melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) Kriteria 3;
24.menyusun data dan informasi hasil 2021, No.1547 pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 3;
25.merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak Kriteria 4;
26.melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 4;
27.melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 4;
28.melakukan analisis identifikasi risiko;
29.merumuskan data pendukung dan peta risiko, untuk bahan penyusunan penilaian risiko;
30.menganalisis bahan untuk penyusunan penilaian dan penentuan prioritas risiko;
31.menganalisis bahan untuk penyusunan model risiko kepatuhan menggunakan data internal dan eksternal;
32.melakukan analisis dalam rangka pengujian atas model kepatuhan risiko yang telah dikembangkan;
33.melakukan analisis dalam rangka peningkatan kualitas atas hasil pemetaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
34.melakukan analisis atas tingkat risiko residual yang dapat ditoleransi;
35.menganalisis bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
36.melakukan analisis sifat dan tingkat risiko residual hasil implementasi mitigasi risiko dalam rangka monitoring, penelaahan, dan mitigasi lebih lanjut;
37.melakukan eskalasi atas setiap permasalahan yang muncul dalam keseluruhan proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
38.menganalisis bahan untuk pemetaan dan perencanaan kebutuhan teknologi dan metodologi dalam rangka analisis sains data;
39.merumuskan algoritma atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data;
40.merumuskan model dan otomasi atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data;
41.mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap laporan penyandingan data dan hasil analisis data;
42.menyediakan layanan mandiri dalam bentuk visual untuk otomasi output sains data;
43.merumuskan permintaan masukan atau tanggapan kepada para pemangku kepentingan;
44.melakukan penelaahan konsep rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan kebijakan lain;
45.melakukan diseminasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data;
46.merumuskan usulan perubahan aturan, usulan perjanjian kerja sama, atau analisis lainnya hasil pelaksanaan pembahasan kerja sama;
47.melakukan dokumentasi tahap pembuatan use case, persiapan data, pembentukan data, atau penjaminan kualitas data;
48.menyusun strategi dan prosedur keamanan data berdasarkan hasil laporan analisis identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data;
49.merumuskan perjanjian tingkat layanan terkait pengelolaan data;
50.menganalisis model dan desain data pada Enterprise Data Warehouse (EDW) Kriteria 3;
51.melakukan analisis penentuan metode evaluasi, kebutuhan data, dan rencana evaluasi;
52.melakukan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak terkait atas tata kelola dan/atau kualitas data dan informasi;
53.melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak dalam rangka penggalian potensi 2021, No.1547 pajak;
54.melakukan analisis permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak dalam rangka penggalian potensi pajak;
55.merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan Kriteria 1;
56.merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan Kriteria 2;
57.melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak Kriteria 1;
58.melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada wajib pajak;
59.melakukan asistensi dalam proses pemeriksaan pajak sebagai tenaga ahli;
60.melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak Kriteria 1;
61.menyiapkan materi Quality Assurance (QA);
62.merumuskan laporan hasil pemeriksaan Kriteria 1;
63.merumuskan proposal rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan;
64.menganalisis informasi dan/atau data awal rencana kegiatan evaluasi perpajakan;
65.merumuskan rencana kerja pengujian kepatuhan dan analisis data untuk penentuan sampel pemeriksaan kepatuhan;
66.melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 2;
67.merumuskan rencana kerja kegiatan evaluasi dan penilaian;
68.melakukan evaluasi atau analisis kebijakan atas temuan dan rekomendasi pihak eksternal;
69.melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan penilaian;
70.merumuskan laporan tahunan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan;
71.melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan 2021, No.1547 pemeriksaan kepatuhan, evaluasi, dan reviu kepatuhan perpajakan;
72.melakukan penelitian materi usulan kegiatan intelijen perpajakan;
73.melakukan penelitian materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan;
74.merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan;
75.merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan;
76.merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan;
77.merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;
78.melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan;
79.melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan penggalangan intelijen perpajakan;
80.melakukan penelaahan atas materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara;
81.melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan;
82.merumuskan materi laporan hasil intelijen perpajakan analisis intelijen stratejik perpajakan;
83.merumuskan materi laporan hasil intelijen perpajakan selain analisis intelijen stratejik 2021, No.1547 perpajakan;
84.merumuskan materi lembar informasi intelijen perpajakan;
85.merumuskan materi laporan atensi intelijen perpajakan;
86.melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan dukungan tugas unit pelaksana kegiatan intelijen perpajakan lain atau dukungan tugas pengamatan;
87.merumuskan dokumen permintaan membuka rahasia nasabah penyimpan;
88.menyusun daftar pihak yang akan dipanggil berdasar analisis tindak pidana perpajakan yang diduga terjadi;
89.melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 1;
90.melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 2;
91.melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 3;
92.melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 4;
93.melakukan identifikasi kebutuhan dan/atau permintaan dukungan kegiatan forensik digital;
94.melakukan penyegelan tempat atau ruang atau barang;
95.melakukan analisis kasus dan yuridis atas peristiwa pidana;
96.melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 1;
97.melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 2;
98.melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 3;
99.melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 4;
100.mengamankan pelaku dan barang bukti;
101.melakukan pemaparan dalam rangka penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan;
102.melakukan pemaparan materi dalam rangka penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan;
103.melakukan pendalaman teknis dengan dalam rangka penerbitan surat keputusan pencegahan atau perpanjangan pencegahan atau pencabutan pencegahan ke luar negeri;
104.merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan saksi atau tersangka atau ahli;
105.melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;
106.merumuskan permintaan bantuan pihak ketiga;
107.menyusun permintaan izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri;
108.menyusun permintaan bantuan penggeledahan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil;
109.menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri;
110.merumuskan permintaan bantuan pendampingan atau pengamanan penyitaan ke korwas penyidik pegawai negeri sipil;
111.melakukan penyitaan bahan bukti;
112.menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri;
113.menyusun bahan penelaahan penetapan tersangka;
114.menyusun permintaan bantuan penangkapan dan/atau penahanan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil;
115.menyusun resume berkas perkara;
116.menyusun daftar barang bukti;
117.meneliti pemenuhan syarat teknis maupun administrasi berkas perkara;
118.melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan;
119.membuat surat ketetapan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan;
120.menyusun informasi kerugian pada pendapatan negara;
121.menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak telah menyetorkan pokok pajak dan sanksi;
122.menjadi saksi dalam persidangan;
123.memberikan pendapat atau mengisi kuesioner atas informasi yang telah diberikan;
124.melakukan analisis pengaduan kompleksitas sedang;
125.merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas sedang;
126.melakukan analisis hasil investigasi kompleksitas sedang;
127.melakukan pengumpulan dan pemetaan data perpajakan wajib pajak dan pihak terkait lainnya dalam rangka penanganan pengaduan;
128.melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas sedang;
129.melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas sedang;
130.melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas rendah;
131.merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
132.merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas sedang;
133.melakukan pemantauan atau asistensi atas 2021, No.1547 tindak lanjut rekomendasi hasil analisis, investigasi, dan/atau hasil pemeriksaan aparat pengawas;
134.merumuskan strategi perolehan data elektronik;
135.melakukan identifikasi tindakan penanganan awal yang dilakukan oleh pihak lain;
136.melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas sedang;
137.menganalisis tingkat urgensi, teknik, dan metode perolehan data elektronik;
138.merumuskan informasi terkait perolehan data elektronik kepada wajib pajak atau pihak terkait;
139.melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 2;
140.melakukan analisis data elektronik Kriteria 2;
141.melakukan penelaahan atas temuan data elektronik hasil kegiatan pengolahan dan analisis data elektronik;
142.merumuskan pendapat terkait teknis pengolahan dan analisis data elektronik;
143.merumuskan laporan forensik digital untuk keperluan persidangan;
144.melakukan pengujian forensik digital dalam rangka projustitia;
145.melakukan uji kerja dan validasi peralatan forensik digital dalam rangka akreditasi laboratorium;
146.melakukan kaji ulang manajemen laboratorium forensik digital;
147.melakukan audit internal laboratorium forensik digital;
148.melakukan kegiatan uji banding laboratorium forensik digital;
149.melakukan uji profisiensi laboratorium forensik digital;
163.menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis atau uraian penjelasan atau jawaban atas gugatan atau Peninjauan Kembali wajib pajak Kriteria 3;
164.melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan atau pembetulan atau salinan dokumen penagihan pajak dasar Kriteria 4;
165.melakukan inventarisasi barang sitaan Kriteria 4;
166.melakukan pemeriksaan barang sitaan Kriteria 3;
167.menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
168.menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4;
169.menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
170.melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4;
171.menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4;
172.merumuskan laporan penelitian sengketa 2021, No.1547 keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4;
173.menyusun daftar hasil penelitian keberatan;
174.melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 4;
175.merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 4;
176.menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
177.menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3;
178.menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
179.melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3;
180.menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3;
181.merumuskan laporan penelitian atas 2021, No.1547 permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3;
182.melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa Kriteria 4;
183.melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai atau pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4;
184.menganalisis data profil dan kompetensi ahli atau saksi dan melakukan permintaan konsultasi atau menghadirkan ahli atau saksi berdasarkan kebutuhan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;
185.melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4;
186.merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa Kriteria 4;
187.melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4;
188.merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4;
189.merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4;
190.melakukan gelar kasus atas penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;
191.mengevaluasi pemenuhan tertib administrasi keberatan dan nonkeberatan pada unit pelaksana penelaah keberatan;
192.mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan pemenuhan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 4;
193.menganalisis temuan hasil penelitian, evaluasi, dan penilaian yang ditemukan dalam pelaksanaan penelaahan sejawat keberatan;
194.merumuskan laporan hasil penelaahan sejawat;
195.mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 4;
196.merumuskan rekomendasi teknis berdasarkan hasil evaluasi atas putusan banding, putusan gugatan dan putusan Peninjauan Kembali;
197.merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 4;
198.merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 4;
199.merumuskan pemberitahuan hasil penelitian formal permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP);
200.menyusun pakta integritas dalam rangka Mutual Agreement Procedure (MAP);
201.melakukan bedah kasus dengan unit kerja terkait dalam rangka perundingan Mutual 2021, No.1547 Agreement Procedure (MAP);
202.melakukan bedah kasus dengan pemohon dan/atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan permintaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
203.menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi dalam rangka penyiapan bahan perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
204.merumuskan konsep kertas kerja dan laporan penelaahan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan perubahannya;
205.merumuskan alternatif posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan yang akan dibahas dengan komite pembahas Mutual Agreement Procedure (MAP);
206.merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
207.merumuskan laporan hasil perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan negara mitra atau wajib pajak;
208.merumuskan laporan penelaahan Mutual Agreement Procedure (MAP) sumir;
209.melakukan pemberitahuan penghentian perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) kepada wajib pajak;
210.menyusun pemberitahuan tertulis mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
211.menyusun pemberitahuan kepada negara mitra bahwa hasil persetujuan bersama dalam perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;
212.merumuskan laporan penelaahan final Mutual Agreement Procedure (MAP);
213.melakukan evaluasi pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
214.melakukan pemberitahuan kepada negara mitra bahwa permintaan Advance Pricing Agreement (APA) sudah diterima dan diproses sesuai ketentuan domestik;
215.melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan Advance Pricing Agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;
216.melakukan pemberitahuan tertulis kepada negara mitra bahwa permohonan Advance Pricing Agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;
217.melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;
218.membuat korespondensi atas kesesuaian dan kelengkapan permohonan Advance Pricing Agreement (APA) atau permohonan peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA);
219.menyusun pakta integritas dalam rangka Advance Pricing Agreement (APA);
220.menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi untuk penyiapan bahan perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
221.melakukan analisis kasus Advance Pricing Agreement (APA) dan perubahannya;
222.melakukan penyiapan materi yang akan digunakan dalam penyusunan naskah posisi atau perubahan naskah posisi;
223.merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
224.merumuskan laporan hasil perundingan Advance Pricing Agreement (APA) dengan 2021, No.1547 negara mitra atau wajib pajak;
225.menyusun pemberitahuan tertulis kepada negara mitra dan wajib pajak mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan Advance Pricing Agreement (APA);
226.menyusun pemberitahuan penghentian perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
227.melakukan pengujian atas fakta atau kebenaran informasi dan bukti yang disampaikan wajib pajak dalam rangka evaluasi Advance Pricing Agreement (APA);
228.melakukan penelitian terhadap klarifikasi dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak;
229.merumuskan rencana penanganan sengketa;
230.menganalisis berkas sengketa dan peraturan terkait, klarifikasi, dan/atau konfirmasi kepada pihak terkait;
231.menganalisis kebutuhan menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk memperkuat dalil dan bukti;
232.melakukan persidangan sengketa Kriteria 1;
233.merumuskan proposal mediasi atau tanggapan proposal mediasi;
234.menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 2;
235.merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 2;
236.merumuskan keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonvensi;
237.merumuskan duplik atau replik renvoi atau replik rekonvensi atau keterangan pemerintah tambahan;
238.melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen- dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat;
239.merumuskan daftar bukti;
240.melakukan konsultasi atau permintaan 2021, No.1547 keterangan tertulis kepada saksi atau ahli terkait sengketa;
241.melakukan analisis atau perumusan tanggapan atau bantahan atas fakta persidangan atau pembuktian pihak lawan;
242.melakukan analisis atas keseluruhan berkas sengketa dalam rangka perumusan kesimpulan;
243.merumuskan laporan penanganan sengketa;
244.merumuskan evaluasi atas putusan sengketa di tingkat sebelumnya;
245.merumuskan memori banding atau kasasi atau Peninjauan Kembali;
246.merumuskan kontra memori banding atau kasasi atau Peninjauan Kembali;
247.merumuskan materi pemberian konsultasi;
248.melakukan pendampingan atau asistensi dalam sengketa;
249.menyusun materi pembahasan dalam rangka perumusan pendapat hukum;
250.melakukan pembahasan sengketa dengan pihak-pihak terkait;
251.merumuskan pendapat hukum;
252.melakukan pendalaman atas permasalahan hukum yang akan dikaji dan materi pembahasan;
253.melakukan penelaahan dan pendalaman kajian hukum dengan pihak-pihak terkait;
254.merumuskan kajian hukum;
255.melakukan konsultasi atau pertimbangan hukum atau pemberian nasihat dan/atau saran di bidang hukum;
256.merumuskan rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi;
257.melakukan pendalaman perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau 2021, No.1547 tanggapan somasi;
258.merumuskan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi;
259.merumuskan rencana pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya; dan
260.melakukan pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya;
10.melakukan analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 3;
11.merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penelaah;
12.merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 4;
13.merumuskan prioritas sasaran pengawasan (daftar prioritas pengawasan);
14.melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 4;
15.melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 4;
16.merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 4;
17.melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 4;
18.melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 4;
19.melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 4;
20.melakukan kunjungan penggalian potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 4;
21.melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak Kriteria 4;
22.melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) Kriteria 4;
23.menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 4;
24.melakukan analisis dalam rangka menentukan 2021, No.1547 ruang lingkup analisis data, rencana analisis, dan fokus analisis data perpajakan;
25.menentukan ruang lingkup dan kriteria wajib pajak sasaran analisis;
26.merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak Kriteria 5;
27.melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 5;
28.merumuskan laporan hasil analisis perpajakan yang memuat rekomendasi kebijakan berdasarkan permasalahan pemanfaatan data;
29.melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 5;
30.merumuskan rencana pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil eksplorasi data statistik atau hasil evaluasi;
31.menganalisis data dan konteks pengembangan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak;
32.merumuskan metodologi penilaian risiko yang sesuai melalui analisis atas signifikansi dan prioritisasi risiko;
33.melakukan analisis atas model risiko kepatuhan yang telah dibuat untuk proses peningkatan kualitas;
34.menganalisis bahan untuk penyusunan usulan kebijakan berdasarkan strategi mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak;
35.menganalisis bahan untuk pengembangan metodologi analisis sains data;
36.melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen potensi keterjadian risiko, laporan penilaian risiko, dan kertas kerja prioritisasi risiko;
37.melakukan penelaahan (reviu) atas hasil pemodelan risiko kepatuhan wajib pajak, perencanaan model, dan penyempurnaan peta kepatuhan;
38.melakukan penelaahan (reviu) atas laporan 2021, No.1547 monitoring, evaluasi, pengembangan pelaksanaan manajemen risiko kasus dan strategi mitigasi risiko;
39.melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen pengembangan metodologi analisis sains data, analisis pola kasus, dan visualisasi data;
40.melakukan analisis untuk identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data;
41.melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan manajemen kualitas data;
42.melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan tata kelola data;
43.merumuskan master data dan data referensi;
44.merumuskan desain arsitektur data internal dan eksternal pada Enterprise Data Warehouse (EDW);
45.merumuskan prosedur integrasi data dan interoperabilitas;
46.melakukan analisis untuk memilih objek evaluasi tata kelola dan atau kualitas data dan informasi;
47.melakukan reviu hasil pemeriksaan;
48.melakukan pendalaman atau pembahasan Quality Assurance;
49.melakukan reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan;
50.melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;
51.memberikan keterangan pada proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum;
52.melakukan diseminasi peraturan atau kebijakan di bidang pemeriksaan pajak;
53.melakukan pemetaan fokus tema objek pemeriksaan kepatuhan pajak tahunan;
54.merumuskan rencana dan strategi pemeriksaan kepatuhan tahunan nasional;
55.merumuskan program pemeriksaan kepatuhan pajak;
56.merumuskan rencana evaluasi perpajakan;
57.melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 3;
58.melaksanakan evaluasi dan penilaian khusus;
59.melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan;
60.menganalisis data hasil pemeriksaan kepatuhan tahunan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bidang perpajakan;
61.merumuskan usulan rencana kerja intelijen perpajakan tahunan;
62.melakukan penelaahan atas materi usulan kegiatan intelijen perpajakan;
63.melakukan penelaahan atas materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan;
64.melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan;
65.melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan;
66.melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan;
67.melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi operasi intelijen perpajakan risiko tinggi atau berklasifikasi sangat rahasia;
68.melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan;
69.melakukan penelaahan atas materi laporan 2021, No.1547 pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan;
70.melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan pengamanan intelijen perpajakan prioritas tinggi;
71.melakukan penelaahan atas materi laporan pelaksanaan penggalangan intelijen perpajakan;
72.melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan penggalangan intelijen perpajakan prioritas tinggi;
73.melakukan pendalaman laporan harian intelijen sumber eksternal dalam rangka koordinasi intelijen negara;
74.melakukan penelaahan atas materi laporan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan;
75.melakukan penelaahan atas materi laporan hasil intelijen perpajakan untuk analisis intelijen stratejik perpajakan;
76.melakukan penelaahan atas materi laporan hasil intelijen perpajakan selain analisis intelijen stratejik perpajakan;
77.melakukan pendalaman materi lembar informasi intelijen perpajakan;
78.melakukan pendalaman materi laporan atensi intelijen perpajakan;
79.melakukan penelaahan atas materi rekomendasi intelijen perpajakan untuk peningkatan kualitas data perpajakan;
80.merumuskan rekomendasi evaluasi teknis kegiatan intelijen perpajakan;
81.menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 1;
82.menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 2;
83.menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 3;
84.menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 4;
85.merumuskan rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan;
86.melakukan penjelasan atas pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagai penanda dimulainya pemeriksaan bukti permulaan;
87.meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 1;
88.meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 2;
89.meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 3;
90.meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 4;
91.melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan bukti permulaan;
92.melakukan penelaahan atas laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan;
93.melakukan penelaahan atas laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;
94.melakukan penelaahan atas hasil analisis intelijen perpajakan dan usul pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain;
95.melakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain;
96.menyusun rencana penyidikan tindak pidana perpajakan;
97.merumuskan pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan kepada wajib pajak atau tersangka dan penuntut 2021, No.1547 umum;
98.merumuskan rencana prioritas urutan pemeriksaan;
99.melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap ahli;
100.merumuskan laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan;
101.melakukan penelaahan atau gelar perkara penetapan tersangka;
102.melakukan penelaahan atau gelar perkara perkembangan kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan;
103.menyusun hasil penelitian dan pendapat terkait permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan;
104.melakukan permintaan informasi kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum;
105.melakukan analisis pengelompokan dalam rangka penetapan golongan pengaduan dari masyarakat, wajib pajak, atau pihak lainnya;
106.melakukan analisis pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
107.merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
108.merumuskan analisis dan rekomendasi hasil investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
109.melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
110.melakukan kegiatan gelar kasus atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama;
111.melakukan pelimpahan kasus kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum;
112.merumuskan dampak kerusakan atau strategi deteksi dini atas modus perbuatan fraud serta langkah mitigasi;
113.melakukan pemberian keterangan sebagai saksi sebelum persidangan atau ahli di persidangan;
114.melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas tinggi;
115.merumuskan strategi pengolahan dan analisis data elektronik;
116.melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 3;
117.melakukan analisis data elektronik Kriteria 3;
118.memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan;
119.melakukan penelaahan atas prosedur, teknik kegiatan pengolahan, dan analisis data elektronik;
120.melakukan kajian pengembangan sumber daya dan/atau regulasi di bidang forensik digital;
121.mengembangkan metodologi forensik digital;
122.merumuskan panduan mutu laboratorium forensik digital;
123.merumuskan panduan teknis laboratorium forensik digital;
124.melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak Kriteria 4;
125.merumuskan analisis ketertagihan, daftar prioritas, rencana dan prognosis pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau penelitian Kriteria 4;
126.melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat lanjutan Kriteria 4;
127.menyusun daftar informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggung pajak Kriteria 4;
128.merumuskan skema pembayaran piutang pajak dan pemenuhan komitmen wajib pajak Kriteria 2021, No.1547 4;
129.melakukan sidang penetapan/sidang boedel pailit Kriteria 4;
130.melakukan analisis atas wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 4;
131.menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis/uraian penjelasan/jawaban atas gugatan atau peninjauan kembali wajib pajak Kriteria 4;
132.melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan Kriteria 4;
133.melakukan pemeriksaan barang sitaan Kriteria 4;
134.merumuskan program perencanaan penanganan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
135.menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan peninjauan lapangan;
136.menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5;
137.melakukan pembahasan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5;
138.menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5;
139.merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5;
140.melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 5;
141.merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 5;
142.menyusun alat keterangan atas data yang belum terungkap dalam proses pemeriksaan atau ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
143.merumuskan surat tanggapan atau uraian banding;
144.menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan peninjauan lapangan dalam rangka proses penyelesaian permohonan non keberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
145.merumuskan surat tanggapan;
146.merumuskan strategi penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan hasil analisis bahan, resume pokok sengketa, dan matriks sengketa;
147.melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan, terkait sengketa Kriteria 5;
148.melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau 2021, No.1547 menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5;
149.melakukan pembahasan materi atau konsultasi dengan ahli atau saksi dan/atau menghadirkan ahli atau saksi dalam persidangan di Pengadilan Pajak;
150.melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5;
151.merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa Kriteria 5;
152.melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5;
153.merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5;
154.merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5;
155.melakukan penelaahan dan harmonisasi atas penjelasan tertulis, kesimpulan/pendapat akhir atau berita acara uji bukti;
156.melakukan harmonisasi strategi penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;
157.merumuskan program penelaahan sejawat berdasarkan hasil analisis data statistik keputusan keberatan dan/atau nonkeberatan dan pertimbangan kebijakan organisasi;
158.mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 5;
159.melakukan penelaahan atas hasil evaluasi surat keputusan keberatan dan nonkeberatan;
160.merumuskan risalah temuan penelaahan sejawat;
161.merumuskan rekomendasi hasil penelaahan sejawat berdasarkan laporan hasil penelaahan sejawat;
162.merumuskan laporan hasil pemantauan tindak lanjut penelaahan sejawat;
163.merumuskan program evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung;
164.mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 5;
165.melakukan penelaahan laporan hasil evaluasi putusan pengadilan pajak atas banding atau gugatan atau putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak;
166.merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan, prosedur dan kebijakan kepada direktorat-direktorat terkait;
167.merumuskan strategi penanganan dan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak;
168.merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa kritera 5;
169.merumuskan kontra memori peninjauan 2021, No.1547 kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa kritera 5;
170.melakukan penelaahan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak;
171.menyusun rencana kerja penelaahan atas kasus Mutual Agreement Procedure (MAP);
172.merumuskan laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
173.merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
174.melakukan pembahasan dengan komite pembahas Mutual Agreement Procedure (MAP);
175.melakukan perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda;
176.merumuskan naskah persetujuan bersama perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
177.menyusun pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP);
178.merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP);
179.merumuskan risalah evaluasi pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP);
180.menyusun atau penyempurnaan kode etik penanganan sengketa perpajakan internasional;
181.merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan penanganan sengketa 2021, No.1547 perpajakan internasional atau perubahannya;
182.menyusun atau penyempurnaan panduan tata cara perundingan internasional;
183.menyusun atau penyempurnaan perbandingan ketentuan perpajakan antar negara terkait Mutual Agreement Procedure (MAP);
184.menyusun rencana kerja penelaahan atas permohonan atau peninjauan kembali Advance Pricing Agreement (APA);
185.merumuskan laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
186.merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
187.melakukan pembahasan dengan komite pembahas Advance Pricing Agreement (APA);
188.melakukan perundingan dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda mengenai Advance Pricing Agreement (APA);
189.merumuskan naskah persetujuan bersama Advance Pricing Agreement (APA)
190.merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan Advance Pricing Agreement (APA);
191.melakukan pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan Advance Pricing Agreement (APA);
192.merumuskan materi keputusan pembatalan Advance Pricing Agreement (APA);
193.merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan pencegahan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya;
194.merumuskan kode etik pencegahan sengketa 2021, No.1547 perpajakan internasional atau perubahannya;
195.merumuskan perbandingan ketentuan perpajakan dalam rangka Advance Pricing Agreement (APA) atau perubahannya;
196.melakukan penelaahan strategi penanganan sengketa yang akan dilakukan;
197.melakukan persidangan sengketa Kriteria 2;
198.merumuskan strategi yang diperlukan untuk dituangkan dalam proposal mediasi/tanggapan proposal mediasi;
199.menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 3;
200.merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 3;
201.melakukan penjaminan kualitas atas perumusan materi atau produk sengketa perpajakan lainnya;
202.merumuskan evaluasi penanganan sengketa;
203.memberikan layanan konsultasi bagi pegawai atau pensiunan yang dipanggil aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya;
204.merumuskan laporan hasil evaluasi kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan;
205.melakukan penelaahan strategi yang akan diambil dalam merumuskan somasi atau tanggapan somasi; dan
206.melakukan pembahasan strategi dalam pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya; dan
3.memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli perpajakan wajib pajak prominen tertentu;
4.merumuskan kajian atas penyusunan serta pengembangan kebijakan dan peraturan di bidang pemeriksaan;
5.merumuskan rencana, strategi dan evaluasi kegiatan pemeriksaan regional dan/atau nasional;
6.merumuskan rencana kerja tahunan dan/atau program jangka panjang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan;
7.menyusun perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan teknis maupun teknik baru di bidang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan;
8.melakukan pengujian efektivitas peraturan, standar operasi dan prosedur, serta sistem informasi terhadap pencegahan atau penanganan tindak pidana perpajakan, pemeriksaan, dan/atau sengketa perpajakan;
9.merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan standar operasi dan prosedur serta sistem informasi terhadap pencegahan tindak pidana di bidang perpajakan;
10.melakukan reviu terhadap rencana kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan;
11.melakukan reviu terhadap konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penelaahan dilakukan;
12.melakukan reviu terhadap konsep laporan kemajuan sebelum gelar perkara dilakukan;
13.melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau 2021, No.1547 penyidikan tindak pidana perpajakan;
14.melakukan gelar perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan; dan
15.melakukan assessment atas pemeriksa bukti permulaan dan/atau penyidik.