1.menginventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan teknis pertanahan;
2.menginventarisasi bahan formulasi kebijakan teknis pertanahan;
3.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan pendaftaran tanah;
4.menyusun telaah data yuridis antara subjek dan objek hak atas tanah dan ruang;
5.menyusun konsep pengumuman dalam rangka pendaftaran tanah;
6.menyusun draft penetapan hak atas tanah;
7.menyusun konsep sertipikat dalam rangka penetapan hak atas tanah;
8.melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;
9.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan pendaftaran tanah;
10.menyusun analisis data yuridis antara subjek dan objek hak dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
11.menyusun draft izin dan/atau pendaftaran dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
12.melakukan penyiapan bahan pemecahan, penggabungan dan pemisahan bidang tanah;
13.menyiapkan bahan perubahan hak atas tanah;
14.melakukan verifikasi berkas dalam rangka penggantian sertipikat karena blanko lama, rusak, hilang, atau bencana;
15.menyusun surat pernyataan di bawah sumpah karena sertipikat hilang atau bencana;
16.menyusun pengantar dan pengumuman di koran karena sertipikat hilang atau bencana;
17.menyusun konsep berita acara pengumuman atas penggantian sertipikat karena sertipikat hilang atau bencana;
18.melakukan verifikasi buku tanah dengan sertipikat dalam rangka pembatalan hak;
19.menyusun surat pemberitahuan pembatalan hak kepada pemegang hak;
20.menyusun pengantar dan pengumuman di koran atas pembatalan hak;
21.menyusun konsep berita acara pengumuman atas pembatalan hak;
22.melakukan verifikasi buku tanah dengan sertipikat dalam rangka penghapusan hak tanggungan;
23.menyusun administrasi hasil kegiatan hak tanggungan;
24.melakukan verifikasi berkas permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan dan ruang;
25.melakukan penyiapan bahan dan melakukan analisa alih media sertipikat hak atas tanah;
26.melakukan penyiapan bahan kegiatan pencatatan dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
27.melakukan kegiatan pencatatan dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
28.melakukan verifikasi berkas dalam rangka melakukan pemblokiran;
29.melakukan verifikasi berkas dalam rangka penghapusan blokir;
30.melakukan penyiapan bahan pengecekan sertipikat;
31.melakukan penyiapan bahan penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;
32.menyusun draft surat keterangan pendaftaran tanah;
33.menyiapkan bahan informasi penanganan pengaduan;
34.melakukan entry data penanganan pengaduan;
35.menyiapkan bahan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;
36.melakukan inventarisasi data pertanahan;
37.memeriksa kesesuaian dan kelengkapan berkas pendaftaran tanah ulayat;
38.melakukan pencatatan tanah ulayat;
39.menyiapkan bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;
40.melakukan verifikasi data calon peserta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
41.melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
42.menyusun materi wawancara terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
43.menyusun bahan kegiatan pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
44.menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;
45.menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
46.menyusun konsep tim pemeriksa hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
47.memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen berkas permohonan salinan petikan surat keputusan, surat keterangan tanda lulus, atau sertipikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah;
48.menginventarisasi data pokok penatagunaan tanah;
49.menginventarisasi data sekunder penatagunaan tanah;
50.menyusun bahan peninjauan lapang/lokasi penatagunaan tanah;
51.mengelola data penatagunaan tanah;
52.menginventarisasi data sekunder wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
53.menyusun bahan peninjauan lapang atau lokasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
54.mengelola data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
55.menginventarisasi data sekunder pertimbangan teknis pertanahan;
56.menyusun bahan peninjauan lapang/lokasi pertimbangan teknis pertanahan;
57.mengelola data pertimbangan teknis pertanahan;
58.menginventarisasi data tanah objek landreform;
59.menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
60.melaksanakan entri data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
61.menyusun bahan perencanaan redistribusi tanah;
62.menyusun bahan konsep keputusan perencanaan redistribusi tanah;
63.menyusun bahan penyuluhan redistribusi tanah;
64.menyusun bahan pelaksanaan sidang panitia pertimbangan landreform;
65.menyusun hasil sidang pertimbangan landreform;
66.menyusun konsep instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan landreform;
67.menginventarisasi dan mengidentifikasi data usulan penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
68.menginventarisasi dan mengidentifikasi data potensi masyarakat di lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
69.menyiapkan bahan pendampingan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
70.menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan dalam rangka kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
71.menginventarisasi bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
72.mengumpulkan bahan model pemberdayaan tanah masyarakat;
73.melaksanakan pengelolaan database pemberdayaan tanah masyarakat;
74.menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
75.memverifikasi berkas pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;
76.menyiapkan materi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;
77.menyiapkan materi telaahan kasus pertanahan;
78.menyiapkan materi penelitian kasus pertanahan;
79.menyiapkan bahan ekspos hasil penelitian kasus pertanahan;
80.menyiapkan bahan rapat koordinasi penanganan kasus pertanahan;
81.menyiapkan materi gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;
82.menyiapkan bahan tindak lanjut gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;
83.menyiapkan bahan mediasi kasus pertanahan;
84.menyiapkan bahan kajian akar masalah dalam upaya pencegahan kasus pertanahan;
85.menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi upaya pencegahan kepada stakeholder atau unit teknis terkait;
86.menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dengan stakeholders;
87.menyiapkan bahan penyusunan keputusan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;
88.menyusun konsep surat pemberitahuan kasus pertanahan yang bukan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
89.menyusun rekapitulasi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;
90.menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan;
91.menyusun dokumen persiapan sidang perkara pertanahan;
92.menyiapkan materi gelar kasus pertanahan;
93.menyiapkan bahan mediasi kasus pertanahan;
94.menyiapkan bahan penyusunan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan;
95.menyiapkan bahan penelitian fisik dan yuridis dalam rangka penanganan kasus pertanahan;
96.menyiapkan bahan gelar kasus pertanahan dalam rangka penerbitan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan;
97.mengumpulkan data fisik pengendalian dan pemantauan pertanahan;
98.mendigitalisasi dokumen pemantauan hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah;
99.menginput data awal pemantauan pertanahan;
100.mengumpulkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap tanah terlantar yang telah diberikan izin;
101.mengolah data hasil identifikasi lapangan terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;
102.mengumpulkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tumpang tindih penguasaan tanah;
103.mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah;
104.melakukan pemutakhiran data tumpang tindih penguasaan tanah;
105.melaksanakan pengumpulan data fisik pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
106.mengumpulkan bahan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;
107.mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pemantauan pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
108.mengumpulkan bahan pelaporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kegiatan pembangunan data pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
109.mengumpulkan data fisik pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
110.mengumpulkan bahan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
111.mengumpulkan informasi dan data tekstual subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
112.mengumpulkan informasi dan data spasial subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
113.menginput data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
114.melakukan digitalisasi data subyek dan obyek indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
115.menyusun pemuktahiran data tekstual dan spasial indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
116.mengumpulkan informasi dan data tekstual subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
117.mengumpulkan informasi dan data spasial subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
118.menginput data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
119.melakukan digitalisasi data subyek dan obyek indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
120.menyusun pemuktahiran data tekstual dan spasial indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
121.mengumpulkan dan identifikasi obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
122.mengolah data obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
123.menyiapkan bahan surat pemberitahuan kepada pemegang hak tentang dilakukannya penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
124.menginventarisasi tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
125.mengumpulkan dan identifikasi obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
126.mengolah data obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
127.menyiapkan bahan surat pemberitahuan kepada pemegang hak tentang dilakukannya penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
128.menginventarisasi tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
129.menginventarisasi bahan perencanaan konsolidasi tanah;
130.melaksanakan pemetaan sosial dan analisa potensi kawasan;
131.menyusun bahan dokumen perencanaan konsolidasi tanah;
132.menginventarisasi data subjek fisik dan yuridisdalam rangka konsolidasi tanah;
133.menyusun bahan konsep keputusan pelepasan hak atas tanah;
134.menyusun bahan konsep keputusan penegasan tanah dalam konsolidasi tanah;
135.menyusun bahan konsep berita acara penerapan hasil desain konsolidasi tanah;
136.menyusun bahan pengelolaan database konsolidasi tanah;
137.menyusun bahan pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;
138.mengumpulkan data fisik pengadaan tanah;
139.menyusun bahan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
140.menyusun daftar nominatif obyek pengadaan tanah;
141.menyiapkan bahan penyerahan hasil pengadaan tanah;
142.mengumpulkan data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
143.menyusun data penilai pertanahan dan hasil penilaian penilai pertanahan ke dalam database; dan
144.melakukan entry, pengolahan data dan analisis nilai tanah.
1.menelaah permasalahan kebijakan teknis pertanahan;
2.menyusun peta permasalahan kebijakan teknis pertanahan;
3.menyusun konsep instrumen atau panduan pelaksanaan uji publik kebijakan teknis pertanahan;
4.mengolah data hasil uji publik kebijakan teknis pertanahan;
5.menyusun bahan bimbingan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;
6.menyusun bahan pembinaan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;
7.menyusun bahan kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan;
8.melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah;
9.melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah;
10.menyusun rekomendasi penerbitan penetapan hak atas tanah;
11.melakukan verifikasi bahan usulan penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;
12.menyusun rekomendasi pemberian izin dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;
13.melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;
14.melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;
15.melakukan pemeriksaan konsep sertipikat hak tanggungan/hak tanggungan;
16.menyusun checklist verifikasi dokumen permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data tanah dan ruang;
17.melakukan telaah dan pemeriksaan dokumen alih media sertipikat hak atas tanah;
18.melakukan verifikasi hasil telaah dan pemeriksaan dokumen alih media sertipikat hak atas tanah;
19.melakukan verifikasi dokumen permohonan pengecekan sertipikat;
20.melakukan verifikasi dokumen surat keterangan pendaftaran tanah;
21.menyusun konsep rekomendasi penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;
22.melakukan analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan;
23.melakukan analisis kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;
24.menyiapkan konsep purwa rupa sistem layanan pertanahan;
25.melakukan identifikasi data pertanahan;
26.melakukan pengelolaan dan penyajian data pertanahan;
27.melakukan analisis bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;
28.menyusun konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;
29.menyusun draft surat keputusan panitia pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
30.menyusun konsep pengumuman terkait pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
31.menyusun dokumen kegiatan pelaksanaan kegiatan uji lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
32.melakukan analisis kelengkapan berkas permohonan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
33.melakukan kegiatan wawancara terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/mitra;
34.menyusun draft pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti, izin penambahan nama atau gelar dan pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
35.melaksanakan kegiatan pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
36.melakukan kegiatan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;
37.melakukan evaluasi hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
38.mengolah pelaksanaan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Pejabat Pembuat Akta Tanah;
39.menyusun salinan petikan surat keputusan, surat keterangan tanda lulus, atau sertifikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah;
40.menganalisis data penatagunaan tanah;
41.menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi penatagunaan tanah;
42.menganalisis data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
43.menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;
44.menganalisis data pertimbangan teknis pertanahan
45.menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi pertimbangan teknis pertanahan;
46.menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapang atau lokasi pertimbangan teknis pertanahan;
47.menginventarisasi data perolehan tanah izin lokasi;
48.memverifikasi data perolehan tanah izin lokasi;
49.memantau dan mengevaluasi perolehan tanah izin lokasi;
50.menyusun skema dan model pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
51.menganalisis hasil inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
52.menelaah data perencanaan redistribusi tanah;
53.mengevaluasi konsep keputusan perencanaan redistribusi tanah;
54.menganalisis bahan dan hasil sidang pertimbangan landreform;
55.menyusun konsep instrumen pemantauan redistribusi tanah;
56.mengolah data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah;
57.menyusun konsep keputusan redistribusi tanah;
58.mengelola data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
59.menyusun konsep surat keputusan pembentukan kelompok kerja kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
60.melakukan inventarisasi data usulan penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
61.menganalisis data potensi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
62.melaksanakan pendampingan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
63.menganalisis bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
64.menganalisis pengembangan model kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
65.menganalisis masalah atau kendala pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
66.menyusun telaahan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;
67.menyusun telaahan kasus pertanahan;
68.melakukan penelitian kasus pertanahan;
69.menyusun bahan tindak lanjut gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;
70.melakukan kajian akar masalah dalam upaya pencegahan kasus pertanahan;
71.menyusun bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder;
72.melakukan mediasi dalam kasus pertanahan;
73.menghadiri sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa;
74.menyiapkan data gugatan atau jawaban kasus pertanahan;
75.menyusun bahan jawaban kasus pertanahan;
76.menelaah replik dalam rangka menyusun duplik;
77.menyusun bahan duplik;
78.menyusun dokumen sebagai bahan pembuktian untuk perkara pertanahan;
79.menyusun daftar akta bukti perkara pertanahan;
80.melakukan kajian atas putusan pengadilan di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
81.menyusun risalah pengolahan data kasus pertanahan;
82.mengumpulkan data kegiatan identifikasi lapangan dalam rangka penanganankasus pertanahan;
83.melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;
84.melakukan pemutakhiran data pengendalian dan pemantauan pertanahan;
85.menyusun analisis hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan;
86.mengintegrasikan, pemutakhiran, pemeliharaan data pengendalian dan pemantauan pertanahan;
87.melaksanakan identifikasi terhadap tanah terlantar yang telah diberikan izin usaha;
88.menyusun telaahan hasil pemantauan terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;
89.melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah;
90.menyusun telaahan tumpang tindih penguasaan tanah;
91.melakukan pemutakhiran data tekstual pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
92.melakukan pemutakhiran data spasial pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
93.melakukan pengembangan sistem penyajian data dan informasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
94.melakukan integrasi data pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
95.melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;
96.menyusun telaahan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;
97.mengumpulkan bahan evaluasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
98.menyusun data tekstual pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
99.menyusun data spasial pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
100.mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
101.melakukan pemutakhiran data pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
102.melakukan telaahan data tekstual indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
103.melakukan analisis data spasial indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
104.melakukan telaahan data tekstual indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
105.melakukan analisis data spasial indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
106.menganalisa obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
107.menyusun bahan ekspose tindak lanjut obyek hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
108.melaksanakan pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah;
109.menyusun konsep pengumuman mengenai tanah hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah dikuasai langsung oleh negara;
110.melakukan penelitian karakteristik fisik, yuridis dan administratif obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
111.menyusun analisis ketersediaan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
112.menyusun analisis kepastian fisik obyek tanah hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
113.menyusun analisis kepastian yuridis obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
114.menyusun analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
115.menyusun bahan rapat atau ekspose obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
116.menganalisa obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
117.melaksanakan identifikasi dan penelitian lapang terhadap obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
118.menyusun bahan ekspose tindak lanjut obyek hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
119.menyusun konsep pengumuman mengenai tanah hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dikuasai langsung oleh negara;
120.melakukan penelitian karakteristik fisik, yuridis dan administratif obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
121.menyusun analisis ketersediaan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
122.menyusun analisis kepastian fisik obyek tanah hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
123.menyusun analisis kepastian yuridis obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
124.menyusun analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
125.menyusun bahan rapat atau ekspose obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
126.melaksanakan sinkronisasi data, kegiatan, atau bahan perencanaan konsolidasi tanah skala kecil;
127.menyusun desain awal konsolidasi tanah (visioning) dan penyepakatan;
128.menelaah dokumen perencanaan konsolidasi tanah oleh pemangku kepentingan skala kecil;
129.menyusun konsep keputusan penetapan lokasi konsolidasi tanah;
130.menyusun desain dan rencana aksi konsolidasi tanah;
131.melaksanakan fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala kecil;
132.melaksanakan pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;
133.melakukan digitalisasi dokumen pengadaan tanah;
134.mengintegrasikan, memperbarui dan memelihara data pengadaan tanah;
135.menyusun program pendistribusian tanah yang ditetapkan sebagai obyek atau lokasi pencadangan tanah kepada pengguna;
136.melakukan inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek pengadaan tanah;
137.menyusun pengumuman pengadaan tanah;
138.melakukan pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah;
139.mengidentifikasi kebutuhan promosi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
140.melakukan kerja sama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
141.mengembangkan metode, model dan aplikasi penilaian tanah dan pelayanan informasi nilai tanah;
142.menganalisis permohonan lisensi penilai tanah;
143.menyusun informasi nilai tanah;
144.mengidentifikasi nilai tanah untuk kebijakan perpajakan; dan
145.menganalisis nilai tanah sebagai indikator ekonomi pertanahan.
1.menyusun rancangan kebijakan teknis pertanahan;
2.melakukan advokasi kebijakan teknis pertanahan;
3.memvalidasi instrumen/panduan pelaksanaan uji publik kebijakan teknis pertanahan;
4.melaksanakan bimbingan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;
5.melaksanakan pembinaan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;
6.melaksanakan konsultasi teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;
7.melaksanakan kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan;
8.menyusun rekomendasi penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;
9.menyusun rekomendasi pemecahan, penggabungan dan pemisahanbidang tanah;
10.menyusun rekomendasi perubahan hak atas tanah;
11.melakukan kegiatan penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena blanko lama, rusak, hilang, atau bencana;
12.menyusun rekomendasi terhadap permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data tanah dan ruang;
13.menyusun rekomendasi informasi penanganan pengaduan layanan pertanahan;
14.memberikan rekomendasi konsep purwa rupa sistem layanan pertanahan;
15.memberikan rekomendasi terhadap konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;
16.menyusun rencana kegiatan ujian lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra dan peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
17.menyusun bahan dan soal pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
18.menyusun konsep surat keputusan penetapan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
19.menyusun rekomendasi pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti, izin penambahan nama atau gelar, pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
20.melakukan diseminasi informasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
21.melakukan analisis bahan pengambilan keputusan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
22.menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil sidang dalam rangka pemberian sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;
23.menyusun rekomendasi atau telaah penatagunaan tanah;
24.menyusun rekomendasi wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;
25.menyusun rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan;
26.mengevaluasi skema dan model pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
27.melaksanakan pemantauan dan evaluasi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
28.menyusun konsep perencanaan redistribusi tanah;
29.melakukan kegiatan penyuluhan redistribusi tanah;
30.menyusun materi sidang pertimbangan landreform;
31.melakukan kegiatan penyuluhan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
32.melakukan finalisasi penetapan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;
33.melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan dalam rangka pemberdayaan tanah masyarakat;
34.menyusun rekomendasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
35.menyusun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
36.melakukan ekspos hasil penelitian kasus pertanahan;
37.melakukan rapat koordinasi penanganan kasus pertanahan;
38.melaksanakan gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;
39.melakukan mediasi kasus pertanahan;
40.menyusun dan menyampaikan rekomendasi upaya pencegahan kasus pertanahan kepada stakeholders atau unit teknis terkait;
41.melakukan kerjasama dengan stakeholders terkait penanganan dan pencegahan kasus pertanahan;
42.menyusun konsep surat keputusan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;
43.menyusun konsep tindak lanjut penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan;
44.menyusun rekomendasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder terkait;
45.melakukan gelar kasus pertanahan;
46.menyusun konsep surat atau keterangan kesediaan menjadi saksi kasus pertanahan;
47.menyusun konsep kesimpulan perkara pertanahan;
48.menyusun konsep memori banding dan/atau membuat kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali perkara pertanahan;
49.menyusun konsep surat keputusan pembatalan produk layanan pertanahan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan;
50.melakukan penelitian fisik dan yuridis kasus pertanahan;
51.menghadiri gelar kasus dalam rangka penyiapan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan;
52.mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;
53.melakukan analisis hasil evaluasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;
54.menganalisa dan menyusun konsep pelaporan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kegiatan pembangunan data pengendalian pertanahan;
55.melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
56.menyusun telaahan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
57.menyusun usulan potensi penertiban pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
58.melakukan penelitian lapang indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
59.menyusun usulan potensi penertiban pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
60.melakukan penelitian lapang indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
61.menyusun dokumen kerjasama penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
62.menyusun surat keputusan penetapan obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
63.melaksanakan identifikasi dan penelitian lapang terhadap obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
64.melaksanakan sidang panitia c dalam rangka usulan tanah terlantar;
65.menyusun surat peringatan I, II, atau III kepada pemegang hak untuk melaksanakan kewajiban penguasaan dan pemilikan tanah;
66.melaksanakan penelitian lapang dalam rangka pemantauan dan evaluasi obyektanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;
67.menyusun hasil pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;
68.menyusun usulan tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
69.menyusun dokumen kerjasama pengamanan obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
70.menyusun analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah dengan kepentingan strategis nasional, rencana umum tata ruang, luas tanah negara hasil pengukuran keliling dan daya dukung wilayah;
71.menyusun konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara berdasarkan hasil rapat, ekspose, atau pertimbangan tim nasional;
72.menyusun analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
73.menyusun dokumen kerjasama penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
74.menyusun surat keputusan penetapan obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
75.melaksanakan sidang panitia c penetapan tanah terlantar;
76.menyusun surat peringatan I, II, atau III kepada pemegang hak untuk melaksanakan kewajiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
77.melaksanakan penelitian lapang dalam rangka pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;
78.menyusun hasil pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;
79.menyusun usulan tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
80.menyusun dokumen kerjasama pengamanan obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
81.melaksanakan pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah;
82.menyusun analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kepentingan strategis nasional, rencana umum tata ruang, luas tanah negara hasil pengukuran keliling dan daya dukung wilayah;
83.menyusun konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara berdasarkan hasil rapat, ekspose, atau pertimbangan tim nasional;
84.menyusun analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
85.melaksanakan sinkronisasi data, kegiatan, atau bahan perencanaan konsolidasi tanah skala besar;
86.menelaah dokumen perencanaan konsolidasi tanah oleh pemangku kepentingan skala besar;
87.mengevaluasi desain konsolidasi tanah dan rencana aksi atau menetapkan kesepakatan desain konsolidasi tanah melalui musyawarah desain;
88.melaksanakan fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala besar;
89.menelaah bahan pengembangan teknis desain konsolidasi tanah;
90.melakukan pemantauan, evaluasi dan kegiatan pembangunan data pengadaan tanah;
91.melakukan kegiatan penetapan lokasi dalam rangka memperoleh obyek atau lokasi pencadangan tanah;
92.menyusun program pengembangan terhadap obyek tanah yang ditetapkan dalam kegiatan pencadangan tanah;
93.melakukan pengamanan dan pemeliharaan tanah yang ditetapkan sebagai obyek atau lokasi pencadangan tanah;
94.menyusun surat pengantar penitipan uang ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah ke pengadilan;
95.melakukan kerjasama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah; dan
96.menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah.
1.menyusun rekomendasi kebijakan teknis pertanahan;
2.memvalidasi rancangan kebijakan teknis pertanahan;
3.melakukan uji publik kebijakan teknis pertanahan;
4.melaksanakan kegiatan sebagai saksi ahli dalam bidang pertanahan;
5.menyusun strategi kebijakan penatagunaan tanah;
6.melaksanakan kerja sama lintas sektor di bidang penatagunaan tanah;
7.merumuskan strategi dan kebijakan inventarisasi tanah obyek landreform;
8.merumuskan strategi dan kebijakan pengumpulan potensi redistribusi tanah;
9.merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah;
10.merumuskan strategi dan pengembangan kebijakan pelaksanaan landreform;
11.merumuskan strategi pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat;
12.memberikan tanggapan, pertimbangan, dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
13.menyusun kajian untuk pencegahan masalah atau perkara pertanahan;
14.menyusun konsep surat atau keterangan kesediaan menjadi ahli permasalahan atau perkara pertanahan;
15.menyusun rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan;
16.menyusun rekomendasi sanksi terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;
17.menyusun rekomendasi hasil pemantauan tumpang tindih penguasaan tanah;
18.menganalisa hasil pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;
19.menyusun rekomendasi hasil pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;
20.menyusun rekomendasi pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;
21.menyusun rekomendasi potensi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;
22.menyusun rekomendasi potensi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;
23.melaksanakan rapat atau ekspose dalam rangka tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
24.menyusun rekomendasi tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
25.menyusun konsep keputusan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
26.melaksanakan rapat atau ekspose dengan tim nasional dalam rangka penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
27.menyusun rekomendasi peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
28.menyusun konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
29.melaksanakan rapat atau ekspose dalam rangka tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
30.menyusun rekomendasi tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
31.menyusun konsep keputusan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
32.melaksanakan rapat atau ekspose dengan tim nasional dalam rangka penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
33.menyusun rekomendasi peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;
34.menyusun konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;
35.menyediakan bahan promosi kegiatan perencanaan konsolidasi tanah;
36.mengkaji pengembangan penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
37.melakukan koordinasi lintas sektor dan pembinaan dibidang penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
38.menyusun program pemanfaatan tanah yang ditetapkan sebagai obyek kementerian atau lembaga lokasi pencadangan tanah;
39.melakukan pemantauan, evaluasi dan hasil kegiatan pencadangan tanah;
40.melakukan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah;
41.memantau dan mengevaluasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;
42.memantau dan mengevaluasi pengembangan penilaian tanah; dan
43.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan penilaian tanah.