Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
1.laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan produk pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
2.laporan kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
3.laporan hasil identifikasi isu strategis penerapan strategi perumahan;
4.laporan hasil identifikasi kebutuhan data dan informasi perumahan;
5.laporan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan usulan program perumahan;
6.laporan hasil analisis dampak risiko atas penyelenggaraan perumahan;
7.laporan hasil identifikasi kebutuhan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
8.bahan materi pendampingan penyelenggaraan perumahan kepada masyarakat;
9.laporan hasil pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator 2021, No.1568 lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah;
10.laporan hasil identifikasi potensi kemitraan pembangunan perumahan;
11.bahan kegiatan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
12.laporan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan bantuan rumah;
13.laporan pelaksanaan penilaian calon tenaga pendamping tenaga fasilitator lapangan;
14.laporan hasil identifikasi potensi penerapan model insentif penyelenggaraan perumahan;
15.laporan pelaksanaan pemberian advis permohonan izin pembangunan perumahan;
16.laporan hasil verifikasi kesiapan tanah lokasi pembangunan perumahan;
17.laporan keuangan pengelolaan rumah susun sewa dan rumah khusus;
18.bahan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dan penghuni;
19.dokumen konsep pedoman pengelolaan konflik penyelenggaraan perumahan;
20.laporan hasil identifikasi kriteria dan persyaratan penyelenggaraan rumah negara;
21.laporan daftar calon penghuni rumah negara;
22.laporan pengelolaan informasi dan pendaftaran calon penghuni rumah negara;
23.dokumen alih status rumah negara;
24.konsep bahan media pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
25.laporan hasil identifikasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum;
26.laporan daftar panjang lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum;
27.dokumen bahan informasi kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
28.dokumen bahan informasi pedoman harga jual rumah;
29.dokumen bahan informasi kriteria rumah dengan fungsi campuran;
30.dokumen bahan informasi kriteria perumahan tidak layak huni;
31.dokumen bahan informasi kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni;
32.laporan hasil identifikasi dan evaluasi kondisi perumahan tidak layak huni;
33.laporan hasil identifikasi kebutuhan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
34.laporan hasil analisis jadwal pelaksanaan pekerjaan bidang Penatakelolaan Perumahan;
35.laporan pemantauan pelaksanaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
36.laporan pelaksanaan pendampingan penyusunan daftar warga terdampak bencana;
37.laporan hasil identifikasi lokasi, jenis, jumlah, dan nilai aset perumahan;
38.laporan hasil verifikasi dokumen aset perumahan;
39.laporan pencatatan aset perumahan;
40.dokumen serah terima dan alih status perumahan;
4.dokumen rumusan metode baru dalam pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;
5.laporan rencana aksi program dan kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan;
6.laporan penyusunan rancangan strategi bidang Penatakelolaan Perumahan;
7.dokumen kriteria dan persyaratan program Penatakelolaan Perumahan;
8.laporan hasil verifikasi kesesuaian persyaratan teknis usulan program perumahan;
9.laporan usulan lokasi dan anggaran pembangunan perumahan;
10.laporan rencana tindak lanjut pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan;
11.dokumen materi pembinaan penyelenggaraan perumahan;
12.laporan pelaksanaan pembinaan Penatakelolaan penyelenggaraan perumahan;
13.laporan pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan rumah umum dan rumah komersial;
14.laporan pelaksanaan pendampingan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan;
15.laporan evaluasi kegiatan pemberdayaan teknis kepada koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan serta pemberdayaan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan;
16.konsep kemitraan pembangunan perumahan;
17.laporan penyelenggaraan layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
18.laporan pendampingan pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
19.laporan usulan lokasi dan alokasi bantuan rumah;
20.laporan hasil pemetaan kebutuhan pendamping kelompok masyarakat penerima bantuan rumah;
21.laporan hasil analisis kandidat bank/pos penyalur bantuan pembangunan rumah dan penyedia bahan bangunan;
22.dokumen rumusan model insentif penyelenggaraan perumahan;
23.bahan rekomendasi perizinan perumahan;
24.laporan hasil analisis atas kelengkapan berkas pengadaan tanah;
25.laporan pelaksanaan pendampingan proses sertifikasi tanah;
26.dokumen kerangka acuan kerja rumah susun;
27.laporan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan hunian;
28.laporan pendampingan pembentukan perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun;
29.dokumen rumusan masukan teknis kebutuhan perencanaan dan rancangan bentuk dan jenis rumah negara;
30.laporan hasil analisis permasalahan dan proses pengelolaan rumah negara;
31.dokumen konsep perjanjian sewa beli rumah negara;
32.laporan pemantauan penerbitan surat izin penghunian;
33.laporan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan rumah negara;
34.laporan hasil identifikasi jenis pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
35.laporan hasil analisis pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
36.dokumen rumusan masukan teknis rumah tapak;
37.dokumen rumusan masukan teknis prosedur dan tata cara perencanaan penyediaan perumahan;
38.dokumen rumusan kriteria dan persyaratan pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah umum;
39.laporan hasil verifikasi administrasi usulan lokasi perumahan calon penerima bantuan prasarana, 2021, No.1568 sarana, dan utilitas umum rumah umum sesuai kriteria dan persyaratan;
40.laporan evaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
41.laporan evaluasi pelaksanaan penerapan kriteria rumah dengan fungsi campuran;
42.laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan perumahan tidak layak huni;
43.dokumen konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan hunian berimbang;
44.laporan pelaksanaan pendampingan penerapan hunian berimbang;
45.dokumen materi sosialisasi kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
46.laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
47.laporan hasil analisis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
48.laporan usulan rencana tindak turun tangan terhadap permasalahan bidang Penatakelolaan Perumahan;
49.laporan hasil analisis realisasi progres fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
50.dokumen rumusan kriteria dan persyaratan bantuan stimulan perumahan terhadap warga terdampak bencana;
51.laporan daftar usulan warga terdampak bencana calon penerima bantuan stimulan;
52.laporan pelaksanaan pembinaan cara pemanfaatan dan pengelolaan perumahan pasca bencana;
53.laporan pelaksanaan pendampingan proses penghunian warga terdampak bencana;
54.laporan pelaksanaan pemberdayaan warga terdampak bencana dalam pengelolaan perumahan;
1.Laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan produk pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
2.laporan penyusunan kajian pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
3.dokumen rumusan rekomendasi perbaikan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
4.dokumen rumusan metode baru pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat provinsi;
5.laporan penyusunan skema dan skenario housing career;
6.laporan evaluasi dan rekomendasi rancangan strategi bidang Penatakelolaan perumahan;
7.laporan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan data perumahan;
8.dokumen rumusan konsep program perumahan;
9.laporan hasil identifikasi kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan;
10.laporan hasil identifikasi risiko dalam penyelenggaraan perumahan;
11.dokumen pengelolaan manajemen risiko penyelenggaraan perumahan;
12.laporan rekomendasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan;
13.laporan konsep kelembagaan penyelenggaraan perumahan;
14.laporan hasil identifikasi kebutuhan pendampingan penyelenggaraan perumahan;
15.laporan rekomendasi pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan perumahan;
16.laporan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kemitraan pembangunan perumahan;
17.laporan masukan atas kegiatan pemberian layanan jasa konsultasi bidang Penatakelolaan Perumahan;
18.laporan hasil identifikasi potensi kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
19.laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
20.laporan rekomendasi atas lokasi dan alokasi bantuan rumah;
21.laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat penerima bantuan rumah;
22.laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembangunan rumah;
23.laporan hasil analisis kemampuan kepemilikan rumah bagi masyarakat;
24.laporan evaluasi pelaksanaan rekomendasi perizinan perumahan;
25.laporan hitungan besaran uang penggantian hak atas tanah dan bangunan;
26.dokumen rencana kerja pengelolaan rumah tapak;
27.dokumen konsep pedoman pemanfaatan, pengelolaan, dan penghunian rumah susun dan rumah khusus;
28.dokumen rumusan alternatif penyelesaian masalah pengelolaan rumah negara;
29.laporan pelaksanaan mediasi pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
30.laporan evaluasi atas penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perumahan;
31.dokumen rumusan masukan teknis rancangan rumah susun;
32.dokumen rumusan masukan teknis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tapak;
33.dokumen rumusan masukan teknis tata letak rumah;
34.laporan evaluasi ketepatan input, tata cara perencanaan, serta output dan outcome hasil perencanaan penyediaan perumahan;
35.dokumen konsep kriteria rumah negara, rumah umum, rumah khusus, rumah sederhana, rumah menengah, atau rumah mewah;
36.dokumen pedoman harga jual rumah;
37.dokumen kriteria tata lingkungan perumahan;
38.laporan evaluasi pelaksanaan kriteria perumahan tidak layak huni;
39.dokumen kriteria pencegahan perumahan tidak layak huni;
40.dokumen materi pelaksanaan hunian berimbang;
41.laporan evaluasi pelaksanaan pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
42.dokumen bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan atas rumah yang dibangun;
43.dokumen rekomendasi strategi pencapaian pelaksanaan pekerjaan rumah yang dibangun;
44.laporan pelaksanaan pendampingan dalam pembentukan unit pengelola perumahan pasca bencana;
45.laporan pemantauan dan evaluasi penghunian perumahan pasca bencana;
46.dokumen bahan pemantauan dan evaluasi ketepatan program dengan kebijakan nasional bidang Penatakelolaan Perumahan; dan
47.dokumen rumusan rekomendasi masukan dalam pengambilan kebijakan bidang Penatakelolaan Perumahan; dan
1.laporan rekomendasi perbaikan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
2.dokumen rumusan metode baru dalam pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat nasional;
3.laporan rekomendasi usulan perbaikan program perumahan;
4.laporan hasil analisis target kegiatan bidang Penatakelolaan Perumahan;
5.dokumen pemantauan tindak lanjut penanganan permasalahan penyelenggaraan perumahan;
6.laporan hasil evaluasi kinerja kelembagaan penyelenggaraan perumahan;
7.dokumen konsep inovasi baru tentang kelembagaan penyelenggaraan perumahan;
8.dokumen konsep perjanjian kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
9.dokumen rumusan inovasi model kerja sama bidang Penatakelolaan Perumahan;
10.laporan penyusunan skema bantuan bidang Penatakelolaan Perumahan;
11.laporan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif penyelenggaraan perumahan;
12.dokumen rumusan naskah rekomendasi untuk permohonan perizinan perumahan;
13.dokumen rumusan kriteria kelayakan tanah untuk pembangunan perumahan bagi pemangku kepentingan;
14.dokumen kriteria rumah dengan fungsi campuran;
15.naskah penanganan hasil kondisi identifikasi perumahan tidak layak huni;
16.laporan pelaksanaan pendampingan perhitungan konversi hunian berimbang;
17.dokumen pedoman pemanfaatan perumahan pasca bencana; dan
18.dokumen pedoman pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pasca bencana.