DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); SALINAN jdih.menpan.go.id
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
2.Evaluasi Internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
3.Evaluasi Eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan dampak reformasi birokrasi termasuk jdih.menpan.go.id memberikan rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi di setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
4.Evaluator Internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di instansinya.
5.Evaluator Meso adalah kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya.
6.Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
7.Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
8.Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.
9.Lembar Kerja Evaluasi adalah formulir isian indikator hasil penilaian Evaluator Meso dan Evaluator Nasional.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Evaluasi Reformasi Birokrasi meliputi:

a.jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi;
b.entitas Evaluasi Reformasi Birokrasi;
c.tahapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
d.pelaksana Evaluasi Reformasi Birokrasi;
e.waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
f.pelaporan. jdih.menpan.go.id

BAB II

JENIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:

Pasal 3

(1)Jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal.
(2)Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going).
(3)Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (ex-post) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:
1. a.RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
2. b.RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Pasal 4

Entitas Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan/atau unit kerja masing-masing sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pasal 5

(1)Tahapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan pada:
1. a.tahap perencanaan (ex-ante);
2. b.tahap pelaksanaan (on-going); dan
3. c.tahap pasca pelaksanaan (ex-post).
(2)Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan:
1. a.memastikan road map dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik jdih.menpan.go.id dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
2. b.memastikan road map dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
(3)Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan:
1. a.memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana; dan
2. b.memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
(4)Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (ex-post) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tujuan:
1. a.mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
2. b.memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran; dan
3. c.menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah secara nasional.

Pasal 6

(1)Pelaksana Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.Evaluator Internal;
2. b.Evaluator Meso; dan
3. c.Evaluator Nasional.
(2)Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bertugas:
1. a.melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. b.memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
3. c.memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; dan
4. d.monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional. jdih.menpan.go.id
(3)Evaluator Meso sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bertugas melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluator Internal dan Evaluator Meso serta melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.

Pasal 7

Waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan pada:

a.tahap perencanaan (ex-ante) yakni pada periode penyusunan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi;
b.tahap pelaksanaan (on-going) yakni secara periodik triwulanan pada saat pelaksanaan rencana aksi; dan
c.tahap pasca pelaksanaan (ex-post) yakni setiap tahun terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Evaluator Nasional.

Pasal 8

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan oleh Evaluator Internal, Evaluator Meso, dan Evaluator Nasional.
(2)Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan laporan hasil Evaluasi Internal kepada pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional setiap triwulan.
(3)Evaluator Meso sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaporkan hasil evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional paling lambat tanggal 15 November setiap tahun.
(4)Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan besaran nilai dan predikat indeks reformasi birokrasi berdasarkan informasi hasil Evaluasi Internal, hasil evaluasi oleh Evaluator Meso, dan hasil evaluasi oleh Evaluator Nasional.
(5)Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan reformasi birokrasi kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dievaluasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri. jdih.menpan.go.id

Pasal 9

(1)Evaluator Nasional dapat mengklarifikasi hasil evaluasi dari Evaluator Internal dan Evaluator Meso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Dalam hal Evaluator Meso tidak dapat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)maka evaluasi dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dengan menginformasikan kepada Evaluator Nasional.
(3)Dalam hal Evaluator Nasional tidak mendapatkan informasi hasil evaluasi dari Evaluator Meso karena tidak dilakukan pada tahun berjalan, Evaluator Nasional dapat menggunakan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya atau nilai hasil monitoring berkala untuk menentukan besaran nilai dan predikat indeks reformasi birokrasi.

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2025