Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Penyidik BNN termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Penyidik BNN yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan
dan
BAB V URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
BAB V
100.melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana prekursor; 101.melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana prekursor; 102.melakukan penggeledahan tindak pidana prekursor; 103.melakukan penyitaan tindak pidana prekursor; 104.melakukan pemeriksaan laboratorium tindak pidana prekursor; 105.melakukan timbang sisih barang bukti tindak pidana prekursor; 106.melakukan bungkus dan label barang bukti tindak pidana prekursor; 107.melakukan pemotretan tersangka dan barang buktitindak pidana prekursor; 108.melakukan penahanan tindak pidana prekursor; 109.melakukan pemusnahan tindak pidana prekursor; 110.melakukan gelar perkara tengah tindak pidana prekursor; 111.melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana prekursor; 112.melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana prekursor; 113.melakukan gelar perkara akhir tindak pidana prekursor; 114.melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor; 115.melakukan kegiatan penerimaan laporan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang;
116.menyusun rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; 117.melaksanakan profiling terhadap orang; 118.melaksanakan profiling terhadap aset; 119.melakukan observasi tindak pidana pencucian uang; 120.melakukan surveillance tindak pidana pencucian uang; 121.melakukan interview tindak pidanapencucian uang; 122.melakukan undercover tindak pidana pencucian uang; 123.melakukan undercover buy pencucian uang; 124.melakukan control delivery pencucian uang; 125.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 126.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional; 127.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Bank Indonesia; 128.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan bank; 129.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan notaris; 130.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan asuransi; 131.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan dealer kendaraan; 132.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan leasing; 133.melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan kantor pemasaran apartemen, perumahan, dan ruko; 134.melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang; 135.melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana pencucian uang; 136.melakukan identifikasi percakapan tindak pidana pencucian uang; 137.melakukan membuka Call Detail Record (CDR) tindak pidanapencucian uang; 138.melakukan analisa CDR tindak pidana pencucian uang; 139.melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana pencucian uang; 140.melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang; 141.membuat administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang; 142.melakukan penyusunan Laporan Kasus Prekursor. 143.melakukan penyusunan Surat Perintah Penyidikan; 144.melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Peyidikan; 145.melakukan penyusunan Surat Panggilan Saksi; 146.melakukan penyusunan Surat Perintah Penangkapan; 147.melakukan penyusunan Surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka; 148.melakukan penyusunan Surat penunjukan penasehat hukum; 149.melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian; 150.melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Badan dan Pakaian kepada Ketua Pengadilan Negeri; 151.melakukan penyusunan Surat Perintah Penyitaan; 152.melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri; 153.melakukan penyusunan Surat Perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; 154.melakukan penyusunan Surat Perintah Pemotretan; 155.melakukan penyusunan Surat perintah Penahanan; 156.melakukan penyusunan Surat perintah Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait; 157.melakukan penangkapan tindak pidana pencucian uang; 158.melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang; 159.melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang; 160.melakukan penggeledahan tindak pidana pencucian uang; 161.melakukan penyitaan tindak pidana pencucian uang; 162.melakukan bungkus dan label barang bukti tindak pidana pencucian uang; 163.melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 164.melakukan penahanan tindak pidana pencucian uang; 165.melakukan gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang; 166.melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana pencucian uang; 167.melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang; 168.melakukan gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang; 169.melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 170.melakukan pengecekan aset tindak pidana pencucian uang; 171.melakukan penarikan barang bukti dari bank ke rekening penampungan tindak pidana pencucian uang; 172.melakukan kegiatan pengumpulan data vonis pengadilan untuk pidana; 173.melakukan kegiatan pengumpulan data vonis pengadilan untuk asset; 174.melakukan kegiatan lelang asset; 175.mengikuti kegiatan proses persidangan sebagai saksi; 176.mengikuti kegiatan proses persidangan verbal lisan; 177.mengikuti kegiatan proses persidangan pra peradilan; 178.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; 179.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor; dan 180.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
100.Melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang; 101.melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang; 102.melakukan penggeledahan tindak pidana pencucian uang; 103.melakukan penyitaan tindak pidana pencucian uang; 104.melakukan bungkus dan label barang bukti tindak pidana pencucian uang; 105.melakukan penahanan tindak pidana pencucian uang; 106.melakukan gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang; 107.melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana pencucian uang; 108.melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang; 109.melakukan gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang; 110.melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 111.melakukan pengecekan aset tindak pidana pencucian uang; 112.melakukan penarikan barang bukti dari bank ke rekening penampungan tindak pidana pencucian uang; 113.mengikuti kegiatan proses persidangan sebagai saksi; 114.mengikuti kegiatan proses persidangan verbal lisan; 115.mengikuti kegiatan proses persidangan pra peradilan; 116.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; 117.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor; dan 118.melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyidik BNN sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
100.surat perintah pemblokiran/pembukaan rekening tersangka dan pihak terkait; 101.berita acara penangkapan tindak pidana prekursor; 102.surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) tindak pidana prekursor; 103.berita acara penyerahan tersangka dalam rangka rehabilitasi tindak pidana prekursor; 104.berita acara pengambilan tersangka dalam rangka rehabilitasi tindak pidana prekursor; 105.berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana prekursor; 106.berita acara pemeriksaan saksi tindak pidana prekursor; 107.berita acara penggeledahan tindak pidana prekursor; 108.berita acara penyitaan tindak pidana prekursor; 109.berita acara pemeriksaan laboratorium tindak pidana prekursor; 110.berita acara timbang sisih barang bukti tindak pidana prekursor; 111.berita acara bungkus dan label barang bukti tindak pidana prekursor; 112.berita acara pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor; 113.berita acara penahanan tindak pidana prekursor; 114.berita acara pemusnahan tindak pidana prekursor; 115.laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana prekursor; 116.Surat pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana prekursor; 117.berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana prekursor; 118.laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana prekursor; 119.berita acara pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor; 120.laporan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang; 121.laporan hasil konfirmasi dugaan tindak pidana pencucian uang; 122.laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang; 123.laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana pencucian uang; 124.surat perintah penyelidikan tindak pidana pencucian uang; 125.dokumen rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; 126.laporan hasil profiling orang tindak pidana pencucian uang; 127.laporan hasil profiling aset tindak pidana pencucian uang; 128.laporan hasil observasi tindak pidana pencucian uang; 129.laporan hasil surveillance tindak pidana pencucian uang; 130.laporan hasil interview tindak pidana pencucian uang; 131.laporan hasil undercover tindak pidana pencucian uang; 132.laporan hasil undercover buy pencucian uang; 133.laporan hasil control delivery pencucian uang; 134.laporan keadaan keuangan (inquiring); 135.surat status tanah dan surat blokir; 136.legalitas money changer; 137.data rekening mutasi; 138.surat keterangan jual beli tanah dan bangunan; 139.data polis asuransi; 140.data transaksi jual beli kendaraan; 141.data kredit; 142.data kepemilikan; 143.laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang; 144.daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana pencucian uang; 145.laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang; 146.laporan hasil CDR tindak pidana pencucian uang; 147.laporan hasil analisa CDR tindak pidana pencucian uang; 148.laporan tindak lanjut hasil penyelidikan tindak pencucian uang; 149.laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang; 150.laporan kasus tindak pidana pencucian uang; 151.surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang; 152.surat pemberitahuan dimulainya peyidikan tindak pidana pencucian uang; 153.surat panggilan saksi tindak pidana pencucian uang; 154.surat perintah penangkapan tindak pidana pencucian uang; 155.surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka; 156.surat penunjukan penasehat hukum tindak pidana pencucian uang; 157.surat perintah penggeledahan badan dan pakaian tindak pidana pencucian uang; 158.surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri tindak pidana pencucian uang; 159.surat perintah penggeledahan rumah/kendaraan tindak pidana pencucian uang; 160.surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri tindak pidana pencucian uang; 161.surat perintah penyitaan tindak pidana pencucian uang; 162.surat persetujuan penyitaan barang bukti dari ketua pengadilan negeri tindak pidana pencucian uang; 163.surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 164.surat perintah pemotretan tindak pidana pencucian uang; 165.surat perintah penahanan tindak pidana pencucian uang; 166.surat perintah pemblokiran/pembukaan rekening tersangka dan pihak terkait; 167.berita acara penangkapan tindak pidana pencucian uang; 168.berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang; 169.berita acara pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang; 170.berita acara penggeledahan tindak pidana pencucian uang; 171.berita acara penyitaan tindak pidana pencucian uang; 172.berita acara bungkus dan label barang bukti tindak pidana pencucian uang; 173.berita acara pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 174.berita acara penahanan tindak pidana pencucian uang; 175.laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang; 176.surat pemblokiran/pembukaan rekening dari bank; 177.berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang; 178.laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang; 179.berita acara pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang; 180.dokumen asset tindak pidana pencucian uang; 181.berita acara penyitaan/slip penyetoran tindak pidana pencucian uang; 182.dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang; 183.dokumen putusan asset tindak pidana pencucian uang; 184.dokumen hasil lelang asset tindak pidana pencucian uang; 185.laporan hasil persidangan saksi tindak pidana pencucian uang; 186.laporan hasil persidangan verbal lisan tindak pidana pencucian uang; 187.laporan hasil persidangan praperadilan tindak pidana pencucian uang; 188.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; 189.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor; dan 190.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
100.laporan hasil persidangan praperadilan tindak pidana pencucian uang; 101.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; 102.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor; dan 103.laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyidik BNN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penyidik BNN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)