Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
(2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
BAB V URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan
BAB V
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
dan
dan
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Membuka PDF…