DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009

Nomor: 13
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 September 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sesuai standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakukan, dan keterjangkauan masyarakat;
c.bahwa keberhasilan penggunaan metode peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik yang saat ini dikembangkan te lah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut diperlukan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. 4 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) se- bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabililas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT. PERTAMA : Menetapkan Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. KEDUA : Mencabut Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/20/M.PAN/6/2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat Menuju Kepemerintahan yang Baik. 5 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat KETIGA : Pedoman ini digunakan sebagai metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat yang dijadikan sebagai acuan bagi satuan kerja/ unit organisasi penyelenggara pelayanan publikpada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. KEEMPAT : Pedoman ini sebagai dasar bagi instansi pembina pendidikan dan pelatihan aparatur serta lernbaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangka n, menyediakan pelatihan, memberikan bantuan teknis pelaksanaan,dan penerapan pedoman ini. KELIMA : Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 September 2009 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 6 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara DAFTAR SINGKATAN APBD Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – Badan Kerja Sama Bantuan Teknis Jerman Humas Hubungan Masyarakat IPM Indeks Pengaduan Masyarakat IKM Indeks Kepuasan Masyarakat ISO International Organization for Standardization KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme LAN Lembaga Administrasi Negara LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Menpan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ORNOP Organisasi Non-Pemerintah PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemda Pemerintah Daerah Perda Peraturan Daerah Permen Peraturan Menteri Posyandu Pos Pelayanan Terpadu Pustu Puskesmas Pembantu Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RASK Rencana Anggaran Satuan Kerja RKA Rencana Kerja dan Anggaran SE Surat Edaran Sekda Sekretaris Daerah SfGG Support for Good Governance SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah TMKP Pusdiklat SPIMNAS Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta TOF Training of Facilitators – Pelatihan Fasilitator Unit Pelayanan Organisasi Penyelenggara Pelayanan UU Undang-undang 7 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat Bagian 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi di Indonesia telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk mencari model yang lebih efektif dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Di lingkungan birokrasi juga telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk membentuk birokrasi yang semakin memenuhi tuntutan masyarakat. Konsep dan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan penyelenggaraan kepemerintahan. Good governance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan kepemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publikyang semakin baik. Oengan kata lain, tidak ada kepemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baikjika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin berkualitas. Belakangan ini, penerapan prinsip good governance tidak lagi dipandang sebagai keharusan karena ada desakan tetapi sudah ditempatkan sebagai suatu kebutuhan organisasi untuk mempertahankan keberadaannya (eksistensi). Tanpa penerapan prinsip-prinsip good governance setiap organisasi dipastikan akan terancam keberadaan dan keberlanjutannya. Itu sebabnya mengapa organisasi- organisasi swasta (komersial) sekarang ini sudah semakin gigih menerapkan good corporate governance. Di organisasi publik (organisasi pemerintah dan satuan-satuannya) peningkatan kualitas pelayanan publikadalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini beralasan oleh karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor publik sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis di mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. Ada fenomena menarik dalam pengelolaan pelayanan publik di Indonesia sejak reformasi, yaitu: terbitnya sejumlah produk hukum nasional, daerah maupun unit penyelenggara pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PAN NOMOR 13 Tahun 2009 Tanggal: 3 September 2009 8 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara pelayanan publik. Sejumlah kebijakan nasional antara lain:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal,
4.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/M.PAN/7/2003 (memperbaiki keputusan sebelumnya) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
5.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,
6.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Berbagai kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut telah memberikan pondasi bagi instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya nyata dalam mereformasi pelayanan. Berdasarkan itu berbagai perubahan pendekatan, metode dan instrumen (alat bantu) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik telah dikembangkan dan digunakan. Instrumen-instrumen untuk mencapai standar kualitas manajemen yang sebelumnya lebih dikenal dan digunakan oleh organisasi swasta (komersial) telah diadopsi dan digunakan juga oleh berbagai organisasi pemerintah.lnstrumen standar kualitas manajemen tersebut misalnya: ISO 9000, Malcolm Baldridge National Award, Balanced Scorecard (BSC) dan Customers Satisfaction Index (CSI) dan lainnya. Hampir semua instrumen atau metode peningkatan kualitas manajemen tersebut diarahkan untuk pada akhirnya mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin baik. Dengan kata lain, hampir semuanya digunakan untuk mereorientasi kegiatan organisasi ke kepentingan pelanggannya (pengguna pelayanannya) masing-masing. Karena itu pula semua instrumen (metode) tersebut mengandung teknik atau cara-cara untuk berkomunikasi dengan para pengguna pelayanan untuk memperoleh aspirasi mereka terkait dengan ragam, kualitas dan berbagai aspek pelayanan lainnya. Secara umum, ada dua pola utama yang digunakan untuk memperoleh aspirasi pengguna pelayanan. Pola pertama adalah pernyataan kepuasan pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan itu sendiri. Pola kedua adalah pernyataan ketidakpuasan pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan. Pernyataan ketidakpuasan diungkapkan dalam bentuk keluhan (pengaduan) dari pengguna pelayanan. Pengamatan menunjukkan bahwa para pengguna pelayanan umumnya lebih mudah mengungkapkan dan menyampaikan pernyataan ketidakpuasan (keluhan/ pengaduan) daripada pernyataan kepuasan terhadap kinerja pelayanan. 9 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Sejumlah pimpinan organisasi penyedia pelayanan publik telah menyediakan saluran langsung khusus untuk menerima keluhan masyarakat pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan publik yang berada dalam tanggungjawabnya. Di banyak kantor pelayanan sudah sering terlihat adanya Kotak Saran atau Kotak Pengaduan. Sudah banyak kepala unit pelayanan dan kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima pengaduan (keluhan). Oi tingkat nasional, misalnya, Sekretariat Wakil Presiden sudah lama membuka Tromol Pos 5000 sebagai saluran pengaduan. Tromol Pos 5000 ini kemudian dikelola oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Apapun bentuk saluran yang digunakan untuk memperoleh saran atau pengaduan dari masyarakat pengguna pelayanan, tidakakan banyak berarti jika saran atau pengaduan yang masuk tidak pernah diolah, ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan nyata dan dikomunikasikan secara efektif kepada para pemberi saran atau para pengadu yang telah menyampaikan keluhan. Sejak tahun 2001 Proyek Support for Good Governance (SfGG) yang merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Federasi Jerman yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN) dengan Badan Kerjasama Bantuan Teknis Jerman (GTZ) telah mengembangkan suatu metode peningkatan kualitas pelayanan publik yang dimulai dari pengelolaan pengaduan (keluhan) masyarakat terhadap kinerja pelayanan. Manfaat dan tingkat keterterapan metode ini telah dikonfirmasi lebih lanjut dengan memperluas penggunaannya ke berbagai daerah, sektor dan jenis pelayanan bekerjasama dengan Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN). Pengakuan dari 74 Kabupten/Kota yang berkomitmen mendorong usaha mencapai kualitas pelayanan publik pada 484 organisasi penyelenggara pelayanan dengan 360.000 orang responden dari masyarakat pengguna pelayanan telah sampai pada kesimpulan bahwa metode tersebut bermanfaat besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya metode tersebut karena sebagian besar instrumen (metode) dan atau teknik yang ada di dalamnya merupakan alat bantu untuk melaksanakan berbagai perintah/amanah penting UU Pelayanan Publik itu. Selain pertimbangan normatif dan perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya UU Pelayanan Publik, terdapat pertimbangan teknis metodologis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, di antaranya:
1.Peningkatan kualitas pelayanan harus dengan tindakan nyata perbaikan Berbagai metode yang sudah dikenal selama ini juga banyak digunakan secara tidak paripurna sesuai manfaat dan tujuannya. Misalnya ada yang beranggapan bahwa dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan (Customer Satisfaction Index/CSI) pelayanan akan serta-merta menjadi lebih baik tanpa melakukan tindakan nyata perbaikan. Survei Pengaduan Masyarakat yang diuraikan sebagai salah satu alat bantu di dalam metode inipun sama. Hanya akan bermanfaat jika ditindaklanjuti dengan analisis dan tindakan nyata perbaikan pelayanan. Pengetahuan tentang kondisi kini kinerja pelayanan dari 10 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Indeks Kepuasan Masyarakat atau dari Indeks Pengaduan Masyarakat tidak akan serta-merta memperbaiki pelayanan. Tindakan nyata perbaikanlah yang dapat menghasilkan perubahan.
2.Partisipasi masyarakat pengguna pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan harusnya menjadi upaya mem pertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia pelayanan. Kunci keberhasilan adalah partisipasi masyarakat pengguna pelayanan dalam menentukan ragam, kualitas dan aspek penting lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan. Jurang pemisah antara kebutuhan para pengguna pelayanan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas penyedia pelayanan harus dijembatani dengan komunikasi yang efektif.
3.Tindakan perbaikan pelayanan disampaikan secara transparan kepada para pengguna pelayanan Berbagai instrumen dan contoh inovatif telah dikembangkan dan digunakan dalam rangka ini, misalnya: service charter, response charter, citizen charter. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutnya sebagai Maklumat Pelayanan. Berdasarkan pengalaman dan pertimbangan faktual untuk mening katkan kualitas pelayanan, dipandang sangat mendesak kiranya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mendorong semua organisasi penyelenggara pelayanan publikguna menerapkan suatu metodeyang disebut “Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat’: Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah rangkaian tindakan sistematis menuju perbaikan pelayanan publik yang dimulai dari pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna pelayanan sebagai dasar awalan (orientasi), merumuskan tindakan nyata perbaikan pelayanan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat pengguna pelayanan. Keseluruhan metode ini dilakukan dengan instrumen (contoh bantu kerja) sederhana, dapat dilakukan dengan biaya murah dan dalam waktu relatif singkat yang mampu memandu penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik sesegera mungkin melakukan tindakan nyata perbaikan pelayanan. Karena begitu sederhananya, metode ini sering kali dipandang kurang memenuhi kaidah ilmiah secara statistis dan metodolgis. Prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penggunaan metode ini adalah: “Secara ilmiah, statistis dan metodologis tidak terlalu salah dan secara cepat dapat memandu para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik ke tindakan nyata perbaikan pelayanan secara tepat sesuai dengan aspirasi masyarakat pengguna pelayanan”: Metode ini tidak hanya berisi pendekatan yang bersifat teknis tetapi beberapa bagian pentingnya sering disebut sebagai pendekatan yang ‘nonteknis: khususnya aspek komunikasi publik di dalamnya. Keseluruhan proses peningkatan kualitas 11 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini digambarkan sebagai berikut: Gambar 1. Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat Gambar di atas menunjukkan keterkaitan sekuensial lima komponen utama yang ada di dalam metode. Keberhasilan dan kualitas hasil pelaksanaan langkah sebelumnya akan menentukan keberhasilan dan kualitas hasil yang akan diperoleh pada pelaksanaan tahapan berikutnya. B. Tujuan dan Manfaat
1.Tujuan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk:
1.Menyediakan acuan praktis dalam peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai dasar bagi tindakan nyata perbaikan,
2.Menyediakan instrumen pengembangan interaksi komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat penggunanya,
3.Memberikan pedoman untuk menjamin adanya kepastian segenap organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik baik di aras Departemen/ Lembaga maupun di Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pelayanannya secara menerus dan pada akhirnya melampaui standar pelayanan minimum menuju pelayanan prima,
4.Sebagai salah satu alat bantu kerja untuk memenuhi sebagian dari keseluruhan perintah (amanat) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.Manfaat Metode ini bermanfaat bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan (penanggungjawab pelayanan publik) dalam rangka: 12 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
1.Meraih kepercayaan publik terhadap kinerja penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik,
2.Menilai status kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan,
3.Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat pengguna pelayanan,
4.Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik,
5.Membantu para pengambil keputusan (Kepala Dinas, Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam mengarahkan rencana dan alokasi sumberdaya pembangunan ke kebutuhan masyarakat,
6.Membantu institusiinstitusi pengawasan (intern maupun ekstern) dalam melakukan fungsinya secara lebih efektif. C. Prasyarat Penting Menuju Sukses Apapun metode yang dipilih untuk digunakan, seberapapun sumberdaya manusia yang akan dikerahkan dan berapapun jumlah anggaran yang dialokasikan. Beberapa hal penting berikut ini merupakan prasyarat penting dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.
1.Komitmen pimpinan Upaya yang secara teknik dapat dilakukan oleh aparatur pelaksana secara faktual selalu memerlukan dukungan dari para pengambil keputusan (para pimpinan) baik di daerah maupun di lingkungan pemerintah pusat. Komitmen dimaksudkan adalah keinginan yang kuat dan konsisten untuk melakukan perbaikan menerus. Komitmen ini diikuti oleh kebijakan, keputusan yang senada dalam kaitan dengan pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2.Perubahan pola pikir (mindset) terhadap fungsi pelayanan Perubahan pola pikir adalah awal dari seluruh usaha perbaikan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk keseluruhan proses peningkatan pelayanan publik. Jika tidak ada pemahaman baru tentang pentingnya dan manfaat peningkatan pelayanan publik bagi individu dan organisasi aparatur maka tindakan nyata ke arah itu tidak akan pernah terwujud.
3.Partisipasi masyarakat pengguna pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan publik sulit diwujudkan bila partisipasi masyarakat pengguna pelayanan masih rendah. Aspek partisipasi masyarakat pengguna pelayanan yang terpenting adalah aspirasi mereka atas ragam, kualitas dan biaya penyelanggaraan pelayanan. Jika tidak demikian, sangat mungkin penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik akan menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan yang menghasilkan sesuatu yang justeru tidak dibutuhkan dan atau tidak diinginkan oleh para pengguna pelayanan. 13 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
4.Kepercayaan Kunci sukses untuk memperbaiki pelayanan publik adalah adanya saling percaya (trust) antara penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat penggunanya. Saling percaya akan menghasilkan komunikasi dan interaksi yang positif dan lebih bermakna dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan itu sendiri.
5.Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik Kesadaran sangat berkaitan dengan tingkat responsifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik. Banyak kasus menunjukkan kelambanan organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk menemukan pintu masuk perbaikan kualitas pelayanan disebabkan karena lemahnya kesadaran organisasi atas kualitas pelayanan publik yang dikelolanya. Tidak sadar masalah akan mengakibatkan tumpulnya kepekaan terhadap aspirasi pengguna pelayanan serta matinya kemauan untuk membuat perubahan yang bermakna perbaikan. Para personel di organisasi penyelenggara pelayanan dan pengambil keputusan perlu diyakinkan bahwa perbaikan pelayanan merupakan suatu kebutuhan (ada kesadaran tentang hal itu). Jika kesadaran itu belum ada, sebaiknya perlu dilakukan suatu proses awal untuk meningkatkan kesadaran tersebut meskipun proses itu akan memakan waktu lama.
6.Keterbukaan Kendala utama yang dihadapi dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sifat keterbukaan yang belum dimiliki baik oleh penyedia layanan maupun oleh penerima layanan. Keterbukaan dalam hal ini adalah kesediaan untuk menerima pengaduan atau keluhan dan sekaligus kesiapan untuk melakukan tindakan nyata perbaikan. Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai kemauan untuk berkomunikasi dengan pihak lain secara efektif. Aspek terpenting dari keterbukaan adalah kejujuran atas fakta yang ada.
7.Ketersediaan anggaran Hal yang dianggap sebagai strategi kunci keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah ketersediaan anggaran. Anggaran perbaikan pelayanan publik haruslah merupakan bagian integral dari keseluruhan anggaran satuan kerja yang bertanggungjawab untuk itu. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pelayanan secara menerus adalah bagian inheren keseluruhan tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik.
8.Tumbuhnya rasa memiliki Di sisi masyarakat pengguna pelayanan, perlu ditumbuhkan keyakinan bahwa kontribusi mereka dibutuhkan, aspirasi mereka akan diperhatikan. Hal ini untuk menumbuhkan motivasi keterlibatan. Harus juga diyakini bersama bahwa satu satunya tujuan (motivasi) untuk menyampaikan pengaduan (keluhan) adalah untuk melakukan perbaikan pelayanan, tidak ada maksud atau motivasi lain.
9.Survei atau apapun yang meminta partisipasi masyarakat pengguna pelayanan harus diikuti dengan tindakan nyata perbaikan Survei pengaduan mungkinterasa beratsecara psikologis bagi para pelaksana pelayanan publik,tetapi hal ini, jika dilakukan secara berani, justeru menjadi titik 14 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara awal untuk menunjukkan ada perubahan dan untuk meraih kepercayaan. Oleh sebab itu, penyedia pelayanan sebaiknya berpartisipasi aktif dan memikul tanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pelaksanaan. Survei hanyalah alat bantu untuk mengetahui status awal kinerja dan kualitas pelayanan. Jika status awal tersebuttidak pernah diperbaiki dan melakukan survei lagi; secara pasti cepat atau lambat akan mencapai titik apatisme di kalangan pelaksana terutama di kalangan pengguna pelayanan.
10.Kejujuran Kejujuran merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejujuran atas masalah yang ada akan membimbing ke arah solusi yang tepat. Sebaliknya upaya menutupnutupi ma salah yang sesungguhnya ada melalui mekanisme defensif akan menyesatkan semua pihak dari solusi dan tindakan perbaikan yang tepat.
11.Realistis dan cepat Upaya nyata perbaikan sebaiknya dilakukan agar dapat memberi kesan nyata yang cepat dan mudah dirasakan dan diamati perubahan dan manfaatnya oleh masyarakat pengguna pelayanan. Harus dipercayai bahwa masyarakat selalu memiliki kesadaran dan toleransi yang cukup terhadap batas kemampuan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan secara serentak. Tindakan nyata, meskipun nampaknya sederhana, jauh lebih dinilai dan lebih bernilai daripada tindakan besar yang baru dapat dijanjikan dan belum tentu dapat diwujudkan.
12.Umpan-balik dan hubungan masyarakat (Humas) Adalah suatu keharusan sesegera mungkin memberi balikan (umpan-balik) atas setiap hal yang diterima apalagi diminta dari masyarakat. Jika masyarakat diminta untuk memberi pendapat (memberi suara) dengan menjadikan mereka sebagai responden, maka jangan pernah menunggu terlalu lama untuk memberitahukan hasil survei kepada mereka sebagai balikan. Itulah sebabnya mengapa sering kali survei ilmiah dengan metode ilmiah memberikan hasil yang tidak terlalu mudah untuk diolah hingga menjadi balikan yang tidak dapat dimengerti oleh para responden.
13.Tingkatkan keberanian dan kebiasaan menerima pengaduan (keluhan) Umumnya tidak ada seorangpun yang merasa senang dengan pengaduan (keluhan) terhadap dirinya. Setiap orang harus mulai belajar untuk memahami bahwa kritikan, keluhan (pengaduan secara umum) lebih jujurdaripada pujian atau sanjungan. Hal ini disebabkan karena pujian diberikan seseorang untuk kepentingan orang lain. Jika tidak, maka pujian itu sudah pasti mengandung ketidakjujuran. Sebaliknya hampir dapat dipastikan bahwa jika seseorang menyampaikan kritikan, keluhan atau pengaduan, itu dilakukan untuk kepentingannya diri sendiri. Setiap orang umumnya lebih jujur atas kepentingan dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa pengaduan atau keluhan dan kritikan, sekalipun terasa pedas atau pahit, secara umum lebih jujurdan lebih faktual daripada pujian atau sanjungan yang manis. 15 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
14.Pengalaman keberhasilan dalam menggunakan metode Sekalipun kecil, keberhasilan di awal akan selalu lebih motivatif daripada kegagalan.ltulah sebabnya mengapa melakukan hal kecil, sederhana tetapi menghasilkan perubahan yang nyata, menjadi sangat penting untuk menumbuhkan keberanian untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih rumit. Jangan memulai sesuatu dari hal-hal yang rumit dengan risiko gagal yang takterprediksi, karena kegagalan cenderung mengakibatkan demotivasi. D. Ruang Lingkup Keseluruhan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diuraikan di dalam dokumen ini terdiri dari empat bagian, yaitu:
1.Bagian pertama Bagian ini memuat “Pendahuluan” yang mencakup tentang “Latar Belakang’; mengapa metode peningkatan kualitas pelayanan publik dianggap sangat penting baik dilihat dari tuntutan kepemerintahan yang baik, pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, dasar hukum serta pengertian tentang metode peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagian ini juga memuat Tujuan dan Manfaat, Prasyarat Penting Menuju Sukses dan Ruang Lingkup Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
2.Bagian kedua Bagian ini berisi tentang “Penataan Awal” dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Memuat beberapa subbagian yakni pentingnya komitmen organisasi, administrasi formal, jadwal kerangka waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang berkepentingan, cara mendapatkan bantuan teknis, dan gambaran umum proses penggunaan metode. Sub-bagian tentang komitmen organisasi membahas bagaimana melakukan promosi kepada pengambil keputusan, penentuan pelayanan pengguna peningkatan pelayanan publik dan penunjukan penghubung. Dalam sub-bagian tentang administrasi formal diatur tentang pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di mana metode ini akan digunakan serta dukungan anggaran. Dalam sub-bagian tentang jadwal/kerangka waktu pelaksanaan diatur tentang kerangka waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan berbagai pengalaman penggunaan metode ini. Dalam sub-bagian tentang pihak yang terlibat diatur tentang para pelaku utama dalam aplikasi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain pengambil keputusan, penghubung, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dan fasilitator. Sub-bagian tentang cara mendapatkan bantuan teknis menjelaskan cara memperoleh fasilitasi untuk menggunakan metode ini. Sub-bagian tentang proses penggunaan metode membahas kegiatan utama dalam penerapan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikdengan Partisipasi 16 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Masyarakat,yaitu pengorganisasian dan pengelolaan proses, pelaksanaan teknis serta tindakan nyata perbaikan pelayanan dan komunikasi publik.
3.Bagian ketiga Bagian ketiga adalah “Program Implementasi” metode ini. Bagian ini mengatur secara keseluruhan siklus proses pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan metode ini, yang meliputi: (1) bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan lokakarya pengelolaan pengaduan, (2) bagaimana melakukan survei pengaduan masyatakat, (3) bagaimana melakukan lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan dan (4) bagaimana memantau dan mengevaluasi keberhasilan penggunaan metode ini.
4.Bagian keempat Bagian ini adalah penutup. Bagian ini mengulas perlunya replikasi (pengulangan) dan perluasan penggunaan pengalaman positif dari kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah dilakukan, terutama dengan menggunakan metode ini.
1.Penyampaian informasi kepada pengambil keputusan Para pelaksana memerlukan dukungan penuh dan instruksi yang jelas dari pengambil keputusan. hal pertama yang sangat penting untuk dapat memulai sesuatu yang baru termasuk dalam menggunakan metode peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah meyakinkan pimpinan organisasi penyelenggara pelayanan publik (Departemen/ Lembaga/Pemda) melalui penyampaian informasi tentang pendekatan atau metode itu sendiri, manfaatnya dan informasi tentang konsekuensi biaya pelaksanaannya. Pertemuan dengan pengambil keputusan untuk tujuan tersebut di atas perlu dilakukan. Untuk Departemen atau Lembaga di tingkat pusat, pertemuan awal disarankan dihadiri pejabat setingkat Eselon I. Sedang di daerah sebaiknya dihadiri oleh Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas/Badan/Kantor dan DPRD untuk menyampaikan informasi tentang hal-hal tersebut di atas dan keputusan apa yang perlu diambil oleh para pimpinan tersebut. 17 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Ditegaskan kembali bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi penting sebagai berikut ini: • Deskripsi singkat tentang Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, • Manfaat penggunaan metode tersebut bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, • Deskripsi ringkas tentang bagaimana prosesnya, dan • Konsekuensi biaya bagi Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah jika metode tersebut akan diterapkan di wilayah kerjanya. Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah: • Diperolehnya persetujuan dan dukungan pimpinan untuk melaksanakan “Proses Perbaikan Pelayanan” menggunakan metode sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, • Keputusan pimpinan tentang pelayanan publikdi unit pelayanan mana yang akan diperbaiki dengan menggunakan metode sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, • Keputusan pimpinan tentang tim pelaksana di tingkat Depertemen/Lembaga/Pemda dan tim pelaksana di unit pelayanan yang akan bertanggungjawab melaksanakan dan mengelola seluruh proses, • Keputusan pimpinan tentang penyediaan anggaran untuk membiayai proses pelaksanaan, • Keputusan pimpinan tentang garis besar jadwal/waktu pelaksanaan (tindak lanjut) berikutnya, • Keputusan pimpinan tentang siapa di pihaknya yang akan bertindak sebagai “Penghubung” yang selanjutnya bertugas menindaklanjuti keputusankeputusan pimpinan tersebut sampai menjadi keputusan formal tertulis agar proses pelaksanaan dapat dimulai.
2.Prinsip dasar dalam metode ini Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam penggunaan pendekatan dalam metode ini yang merupakan sifat dasar metode ini sendiri adalah: 1) mudah, 2) cepat dan 3) murah. Oleh karena itu, penggunaan metode ini harus sejauh mungkin menghindari timbulnya berbagai beban tambahan bagi para penggunanya, yakni beban tambahan dalam bentuk pekerjaan tambahan yang besar (banyak), waktu yang menyita para pelaksana pelayanan dari tugas pokoknya dan pengerahan tenaga kerja/ petugas tambahan dan anggaran tambahan yang besar. Secara singkatdapatdikatakan bahwa prinsip dalam pendekatan metode ini sebagaimana dalam gambar berikut: 18 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Gambar 2. Prinsip dalam strategi implementasi program MURAH DALAM PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN WAKTU YANG CEPAT MUDAH DIAPLIKASIKAN 2.1. Mudah diaplikasikan berarti metode ini dapat dengan mudah diaplikasikan oleh para pelaksana pelayanan publik. Kebutuhan asistensi dari luar organisasi dapat dipandang sebagai stimuli dalam memantapkan proses persia pan dan pelaksanaan metode atau harus dipandang sebagai strategi untuk memantapkan penguasaan metode sehingga sesegera mungkin mampu menggunakannya secara mandiri. 2.2. Cepat berarti dalam proses pelaksanaan menggunakan waktu yang cepat dan efektif tidak mengandung jeda yang terlalu lama antara penggunaan metode dengan perbaikan nyata yang dapat dirasakan oleh para pengguna pelayanan. Kebanggaan atas suatu hasil nyata dan praktis yang diperoleh dalam waktu relatif cepat akan memotivasi para pelaksana pelayanan publik untuk terus melakukan perbaikan. 2.3. Murah berarti pelaksanaan dilakukan dengan biaya yang efisien, yang berarti keuntungan dan manfaat yang dihasilkan harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk proses itu. Murah juga berarti dapat memberi bukti kepada masyarakat bahwa pendekatan ini bukanlah alat untuk menghambur-hamburkan anggaran.
3.Penentuan unit pelayanan yang akan menerapkan metode Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diuraikan di dalam dokumen ini disusun untuk digunakan di suatu unit pelayanan tertentu di mana dapat diidentifikasi secara jelas adanya hubungan transaksi langsung penyediaan pelayanan dengan penerimaan pelayanan yang masing-masing dilakukan oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dan penerima (pengguna) pelayanan publik. Karena itu pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menentukan unit pelayanan tertentu yang akan diperbaiki pelayanannya dengan menggunakan metode ini sesuai dengan prioritas pembangunan.
4.Penunjukan dan penugasan para pelaksana Para pelaksana pelayanan publik di unit-unit pelayanan secara logis adalah pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab untuk terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya. Setelah itu, satuan-satuan kerja sektoral di Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah penyelenggara pelayanan publikadalah para pemikul tanggungjawab berikutnya di atasnya. Karena itu, pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akan menggunakan metode ini harus menunjukdan menugaskan para pelaksana. Dalam hal ini diperlukan:
1.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan (di tingkat unit pelayanan), dan 19 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
2.Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (di tingkat Departemen/ Lembaga/ Pemerintah Daerah). Jika pelaksanaan penggunaan metode ini dilakukan dalam kerjasama dengan pihak lain, maka kedua tim disebut di atas selain sebagai penangungjawab dan pelaksana kegiatan juga dimaksudkan untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan dari fasilitator dan atau narasumber dari luar dan pada akhirnya diharapkan mampu melakukannya secara mandiri.
5.Penyediaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan Karena yang bertanggungjawab atas kualitas pelayanan publik itu adalah para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik itu sendiri, maka pada prinsipnya konsekuensi biaya yang diperlukan proses peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi beban Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Karena itu pula, maka Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berkeinginan memperbaiki pelayanan publik dengan menggunakan metode ini harus menyediakan sejumlah anggaran tertentu untuk pelaksanaan. Prakiraan besarnya anggaran yang diperlukan dapat diperiksa pada bagian tentang itu dalam dokumen ini. Secara garis besar komponen biaya pelaksanaan kegiatan keseluruhan proses penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

a.Lokakarya Pengelolaan Pengaduan (2 hari kerja efektif),
b.Survei Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik (durasi tergantung jenis pelayanan di unit pelayanan yang diperbaiki),
c.Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat (2 hari kerja efektif),
d.Operasional para pelaksana, yaitu: Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (tingkat Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah) dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan (di unit pelayanan),
e.Peralatan dan bahan,
f.Jasa pihak lain seperti honorarium fasilitator/narasumber dari luar, terutamajika pelaksanaan dilakukan bekerjasama dengan pihak lain. Panduan lebih rinci tentang komponen biaya yang diperlukan dapat dicermati lebih lanjut di bagian “Contoh Bantu” dokumen ini (Iihat CB 1). B. Administrasi Formal Keputusan pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah tentang hal-hal penting sebagaimana disebut di muka, yaitu tentang:
1. 1.Penentuan unit pelayanan yang pelayanannya akan diperbaiki dengan menggunakan metode ini,
2. 2.Penunjukan dan penugasan para pelaksana (Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan),
3. 3.Penyediaan anggaran; harus dituangkan secara formal dan tertulis dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Departemen/ Lembaga atau Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah (Iihat CB2-4). Selain itu, jika pelaksanaan dikerjasamakan dengan pihak lain, maka keputusan kerjasama tersebut harus juga dinyatakan secara formal tertulis, misalnya dalam dokumen Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman. 20 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara C. Jadwal/Kerangka Waktu Pelaksanaan Setelah administrasi anggaran sudah jelas, kelengkapan administratif berikutnya adalah perlunya organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik menyusun jadwal/ kerangka waktu pelaksanaan kegiatan. Contoh jadwal/kerangka waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan berbagai pengalaman penggunaan metode ini (belum termasuk waktu untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi) adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Prototipe: Jadwal Pelaksanaan Langkah Pokok (minggu ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penataan Awal Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Persiapan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Survei Pengaduan Masyarakat Persiapan Survei Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan Survei Indeks Pengaduan Masyarakat Rekapitulasi & Publikasi Hasil Survei Lokakarya Analisis Masalah Penyebab & Rencana Tindak Nyata Persiapan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Janji & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Fasilitasi Proses_ Komunikasi & Hubungan Masyarakat_ Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (dilakukan secara berkala, misalnya setiap enam bulan sekali) Evaluasi (dilakukan secara berkala, misalnya setiap 12 tahun sekali) D. Pihak-Pihak yang Berperan dalam Penerapan Metode Untuk melaksanakan penggunaan metode ini dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, sebagaimana sudah disinggung di muka, pihak-pihak yang paling menentukan keberhasilan adalah:
4. 1.Pimpinan (pengambil keputusan) di Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah,
5. 2.Penghubung (antara pimpinan dengan pihak lain) jika penggunaan metode ini 21 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam kerjasama dengan pihak lain untuk memfasilitasi proses,
6. 3.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan (di unit pelayanan),
7. 4.Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (di tingkat Departemen/ Lembaga/ Pemerintah Daerah). Penjelasan tentang peran masing-masing pihak yang disebut di atas dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:
8. 1.Pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Sebagaimana sudah diuraikan di muka, para pelaksana memerlukan dukungan dalam bentuk keputusan dan penugasan yang jelas dari pimpinan. Karena itu peran pimpinan dalam hal ini adalah memberikan dukungan kepada para pelaksana berupa keputusan, penugasan dan anggaran yang diperlukan dalam proses pelaksanaan.
9. 2.Penghubung Berperan sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah dengan pihak lain (terutama jika pelaksanaan kegiatan penggunaan metode ini dilakukan bekerjasama dengan pihak lain). Peran penghubung adalah untuk mempersiapkan keputusan pimpinan sampai menjadi keputusan formal tertulis sehingga cukup dijadikan sebagai landasan kerja bagi para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan. Segera setelah keputusan formal tertulis tentang unit pelayanan, para pelaksana kegiatan dan tentang anggaran diterbitkan; maka peran dan fungsi penghubung tidak diperlukan lagi.
10. 3.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Sudah disebutkan pula di muka bahwa yang paling bertanggungjawab memperbaiki kualitas pelayanan adalah para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan tersebut. Dengan demikian maka jelaslah bahwa peran dan fungsi Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan ditunjuk dan ditugaskan secara formal tertulis tersebut adalah untuk melaksanakan semua proses peningkatan kualitas pelayanan publik (tahap demi tahap) sebagaimana diuraikan di dalam dokumen ini. Namun demikian, jika ada kekurangan keterampilan dan pengetahuan maka tim ini selayaknya memperoleh bantuan teknis dari tim pelaksana di tingkat Departemen/ Lembaga/Pemerintah daerah yang juga ditunjuk dan ditugaskan secara formal tertulis untuk itu.
11. 4.Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sudah disebutkan pula di muka bahwa sesudah para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan, maka pihak berikutnya yang bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan adalah Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Karena itu dalam hal para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan memerlukan bantuan teknis atau fasilitasi, maka kebutuhan tersebut seharusnya diberikan melalui Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ditunjuk dan ditugaskan secara formal tertulis untuk itu oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Karena itu sesungguhnya peran dan fungsi Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah membantu atau memfasilitasi proses penggunaan metode ini dalam rangka memperbaiki pelayanan 22 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara publik di unit pelayanan. Di dalam tim ini unsurunsur dari organisasi masyarakat madani atau representasi dari masyarakat pengguna sangat penting untuk diikutsertakan. Peran media dan komunikasi antara penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat pengguna pelayanan diharapkan akan berlangsung lebih efektif dengan keberadaan unsur atau representasi masyarakat madani dalam tim ini. Namun demikian, jika ada kekurangan keterampilan dan pengetahuan maka Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan teknis/ fasilitasi proses dari pihak lain yang kompeten untuk itu. Pihak lain tersebut dapat dilihat pada BAB ini di Butir E bagian dokumen ini (E. Cara Memperoleh Bantuan Teknis/Fasilitasi). Jika pelaksanaan kegiatan penggunaan metode ini dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai pemberi bantuan teknis/fasilitasi, maka tugas tambahan bagi Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah menyerap pengetahuan dan keterampilan agar pada akhirnya Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah mampu menggunakan metode ini secara mandiri.
12. 5.Tim Fasilitator Pada dasarnya Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana disebut di muka bertugas untuk memberi bantuan teknis atau memfasiltasi proses di unit pelayanan. Dengan demikian, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini adalah “Tim Fasilitator Lokal” proses penggunaan metode sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini. Namun, jika proses pelaksanaan kegiatan dilakukan bekerjasama dengan pihak yang memberikan bantuan teknis (fasilitasi), maka Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat disebut sebagai ‘Tim Fasilitator Lokal”yang dalam proses pelaksanaan kegiatan dibantu oIeh ‘Tim Fasilitator dari luar” - dari pihak mana kerjasama pelaksanaan proses dilakukan. E. Cara Memperoleh Bantuan Teknis/Fasilitasi Pada tahap awal implementasi metode ini acap kali memerlukan dukungan asistensi teknis (fasilitasi proses) dari pihak luar yang kompeten. Kompetensi untuk memfasilitasi proses penggunaan metode ini telah dikembangkan/ berkembang khususnya di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan di beberapa organisasi non- pemerintah ORNOP/LSM). Para staf LAN dan ORNOP/LSM selain telah mengikuti pelatihan fasilitator penggunaan metode ini bahkan kini sudah melaksanakan pelatihan fasilitator penggunaan metode ini. Dengan demikian, jika Departemen/Lembaga/Pemda yang akan mengunakan metode ini membutuhkan bantuan teknis dan atau fasilitasi proses, dapat menghubungi:
13. 1.Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP, LAN, Pejompongan, Jakarta;
14. 2.Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN, Jatinangor, Jawa Barat;
15. 3.Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN, Makassar, Sulawesi Selatan; 23 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
16. 4.Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LAN, Samarinda, Kalimantan Timur.
17. 5.Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Deputi Menteri Bidang Pelayanan Publik), Jakarta. Daftar para lulusan pelatihan fasilitator penggunaan metode ini yang diasumsikan mampu memfasilitasi proses penggunaan metode ini (termasuk yang berasal dari unsur organisasi nonpemerintah) dapat diperoleh dari salah satu dari kelima instansi tersebut di atas. F. Gambaran Umum Proses Penggunaan Metode Kegiatan implementasi meliputi tiga kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik di unit-unit pelayanan dan fasilitator. Ketiga kegiatan utama tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
18. 1.Pengorganisasian dan pengelolaan proses,
19. 2.Pelaksanaan Teknis langkah demi langkah, yaitu empat langkah pokok:
a.Lokakarya Pengelolahan Pengaduan,
b.Survei Pengaduan Masyarakat,
c.Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat & Rencana Tidak Nyata,
d.Pemantauan dan Evaluasi.
1. 3.Tindakan nyata perbaikan pelayanan dan interaksi/komunikasi antara penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat pengguna pelayanan. Pengertian masingmasing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. 1.Pengorganisasian dan pengelolaan proses Sebagaimana dijelaskan di muka, kualitas pelayanan publik adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Dalam hal ini adalah tanggungjawab Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan jajarannya. Karena itu pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan penggunaan metode ini dalam rangka memperbaiki pelayanannya masingmasing tidak dapat dipindahkan ke pada pihak lain. Meskipun penggunaan metode ini dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai pemberi asistensi teknis atau fasilitasi, pengorga nisasian dan pengelolaan kegiatan secara paripurna tetap menjadi tanggungjawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik tersebut.
3. 2.Pelaksanaan teknis Implementasi metode ini dilaksanakan dalam empat tahapan utama kegiatan sebagaimana digambarkan pada skema di bawah ini. Sekuensi (urutan pelaksanaan) masingmasing tahapan utama tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Hasil dari pelaksanaan tahapan kegiatan awal menjadi bahan dasar untuk melaksanakan kegiatan berikutnya dan demikian seterusnya. 24 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Gambar 3. Langkah kegiatan implementasi LANGKAH KEGIATAN IMPLEMENTASI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 Dengan demikian, hendaknya beberapa hal berikut ini disadari dan dipertimbangkan sungguh-sungguh dalam proses persiapan dan pelaksanaan penggunaan metode ini:
a.Kegiatan Langkah 1 (Lokakarya Pengelolaan Pengaduan) tidak dapat dilaksanakan tanpa persiapan yang matang. Pengertian persiapan yang matang dalam hal ini adalah jika keseluruhan tujuan dan maksud Penataan Awal sudah dicapai. Lokakarya Pengelolaan Pengaduan tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui pengaduan masyarakatterhadap kinerja pelayanan unit pelayanan mana yang akan dilokakaryakan dan seterusnya.
b.Kualitas proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tahap awal akan menentukan kualitas pelaksanaan dan hasil yang dapat diharapkan dari pelaksanaan kegiatan langkah berikutnya dan demikian seterusnya. Kualitas proses dan hasil dari kegiatan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan (Langkah 1), khususnya Kuesioner Survei Pengaduan akan sangat menentukan hasil kegiatan Survei Pengaduan Masyarakat (Langkah 2), yaitu Indeks Pengaduan Masyarakat. Kualitas Indeks Pengaduan Masyarakat akan sangat menentukan kualitas hasil kegiatan berikutnya, yaitu kualitas analisis masalah penyebab pengaduan dan rencana tindak nyata perbaikan pelayanan yang dirumuskan ke dalam Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.
c.Sekuensi (urutan pelaksanaan) kegiatan langkah satu dengan langkah berikutnya tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan (Langkah 3) tidak dapat dilakukan mendahului pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat (Langkah 2).
1. 3.Tindakan nyata perbaikan pelayanan dan komunikasi publik Apapun metode peningkatan kualitas pelayanan publik yang digunakan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan, hal yang menjadi teramat penting adalah kemauan para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk sungguh-sungguh melakukan tindakan nyata perbaikan. 25 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Metode yang diuraikan di dalam dokumen ini memang dimaksudkan sebagai alat bantu bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk secara praktis, cepat dan dengan biaya yang relatif murah segera menemukan solusi dan langkah praktis perbaikan berbasis pada pengaduan masyarakat pengguna pelayanan. Namun demikian, sangat perlu ditekankan lagi bahwa yang paling penting adalah bahwa para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik sungguh-sungguh melaksanakan tindakan nyata perbaikan pelayanan. Setiap tindakan nyata perbaikan pelayanan, meskipun itu nampak sangat sederhana, sangat penting dikomunikasikan secara efektif kepada publik (khususnya kepada masyarakat pengguna pelayanan). Mengkomunikasikan tindakantindakan nyata yang sudah dilakukan ini akan besar pengaruhnya dalam aspek pendidikan pengguna pelayanan (customer education), membentuk persepsi para pengguna pelayanan secara tepat dan obyektif terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan dan yang lebih penting lagi adalah membangun saling percaya (trust) di antara kedua pihak. A. Langkah 1: Lokakarya Pengelolaan Pengaduan B. Langkah 2: Survei Pengaduan Masyarakat C. Langkah 3: Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Tindak Nyata D. Langkah 4: Pemantauan dan Evaluasi A. Langkah 1: Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Tugas
2. 1.Mengkonfirmasi tugas dan tanggung jawab Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
3. 2.Pengorganisasian dan penyiapan logistik sesuai dengan penugasan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
4. 3.Memberi laporan perkembangan secara teratur dari Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada fasilitator,
5. 4.Persiapan teknis oleh fasilitator (Agenda, alat-alat bantu). Hasil
6. 1.Tempat lokakarya tersedia, fasilitas dan bahan-bahan teknis yang dibutuhkan siap digunakan,
7. 2.Kehadiran peserta dan pembicara sudah dikonfirmasikan. 26 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Kegiatan Komunikasi
8. 1.Memberikan informasi internal dalam organisasi penyelenggara pelayanan,
9. 2.Memberikan informasi kepada publik akan adanya Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari suatu organisasi penyelenggara pelayanan,
10. 3.Memastikan pengambil kebijakan memberi amanat tentang peningkatan kualitas pelayanan dalam pembukaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan,
11. 4.Menyebarkan undangan kepada seluruh calon peserta dan para undangan.
12. 1.Persiapan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Lokakarya akan berjalan lancar apabila: fasilitas pendukung lengkap dan memadai serta dihadiri oleh pengguna pelayanan yang tepat sebagai peserta dan berpartisipasi aktif. Ungkapan mengatakan “If you fail to plan, you plan to fair”, sehingga diperlukan perencanaan dalam arti persiapkan segala sesuatu dengan matang sebelum melaksanakan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Tim yang terlibat dalam persiapan adalah Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tim Fasilitator. Secara umum tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah pengorganisasian dan penyiapan logistik untuk acara lokakarya, sedangkan tugas tim fasilitator lebih kepada persia pan yang bersifat teknis. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: • Kerangka Acuan Pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan • Memilih dan menentukan calon peserta lokakarya secara adil dan bijak dengan komposisi sebagai berikut:
a.20%-30% dari jumlah peserta adalah pelaksana pelayanan publik dari organisasi penyelenggara pelayanan publik dan pembina organisasi penyelenggara serta penyelenggara pelayanan publik yang terkait lainnya,
b.70%-80% dari jumlah peserta lokakarya terdiri dari masyarakat pengguna pelayanan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, asosiasi yang terkaitdengan pelayanan tersebut, Lembaga Ombudsman, wartawan dan organisasi nonpemerintah. • Pengorganisasian lokakarya:
a.Penyebaran undangan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan lokakarya dan dilampiri dengan kerangka acuan pelaksanaan lokakarya (Iihat CB 5),
b.Penyusunan kerangka acuan, agenda acara dan orang yang bertugas dalam acara lokakarya (Iihat CB 6),
c.Penyiapan tempat dengan kapasitas yang mencukupi untuk sejumlah peserta dan untuk kerja kelompok,
d.Penyiapan narasumber dan fasilitator. • Mempersiapkan peralatan untuk pelaksanaan lokakarya sesuai standar material pelaksanaan lokakarya dengan metode partisipatif, yang terdiri dari: metaplan, 27 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat papan tancap (pin board), pushpin, flipchart, white board, spidol, samson craft (kertas coklat), lakban berwarna hitam (Iihat CB 7). • Melakukan publikasi melalui media cetak misalnya surat kabar, brosur, spanduk dan/atau media elektronik misalnya radio, televisi dan website, agar masyarakat mengetahui adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diawali dengan langkah lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat. • Melakukan koordinasi dengan tim fasilitator termasuk memberi informasi secara rutin kepada fasilitator tentang status persiapan dan latar belakang para calon peserta lokakarya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator: P Melakukan komunikasi yang intensif guna memastikan persia pan pelaksanaan berjalan dengan baik. P Mempertegas dan mengkonfirmasi kembali uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. P Menyiapkan Paket Alat Bantu Lokakarya lengkap yang siap digunakan serta sesuai dengan sektor dan kondisi setempat. Daftar Periksa Paket Alat Bantu Lokakarya: • Bahanbahan (metaplan, pin board (papan tancap), pushpin, spidol, flipchart, dan lain-lain). • Bahan tulisan: agenda lokakarya, peraturan yang berkaitan (UU Pelayanan Publik Nomor 25/2009, PP Nomor 65/2005, Permenpan Nomor 12 Tahun 2009 dan lain- lain). • Tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan dan informasi lain terkait sebagai informasi dasar bagi fasilitator. • Matriks prioritas yang masih kosong, dan contoh (jika diperlukan) matriks prioritas (Iihat CB9). • Daftar pengajuan kriteria untuk menentukan prioritas. • Juduljudul (heading) yang diperlukan dalam lokakarya, misalnya judul yang diambil dari 14 unsur penentu kepuasan masyarakat (Kepmenpan Nomor 25/2004), tugas dan fungsi. • Daftar periksa pengaduan (Iihat CB 18). • Daftar standar pelayanan yang harus disediakan (Iayanan utama, layanan pendukung dan bukan layanan) oleh organisasi penyelenggara pelayanan tersebut. • Acuan Definisi Kepemerintahan yang Baik (Iihat CB 8). • Daftar kriteria yang membedakan pengaduan pengguna dan penyedia pelayanan • Contoh kuesioner (Iihat CB 10). • Contoh Indeks Pengaduan Masyarakat (Iihat Gambar 6). • Informasi kondisi sosial, budaya, adat dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat yang mungkin berpengaruh pada aspek transparansi dan perilaku dalam mengungkapkan kritik, saran dan pendapat. 28 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
1. 2.Pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Rumuskan dan sepakati tujuan bersama! Ciptakan keyakinan dan saling-percaya! Tugas
2. 1.Atur pengorganisasian lokakarya,
3. 2.Fasilitasi lokakarya dan perhatikan suasana kerja,
4. 3.Catat setiap hasil lokakarya. Hasil
5. 1.Persetujuan atas isi kuesioner,
6. 2.Rencana tindak lanjut Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan,
7. 3.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan trampil melaksanakan survei dan mengolah hasil survei ke dalam bentuk Indeks Pengaduan Masyarakat,
8. 4.Peserta memahami pelaksanaan survei,
9. 5.Laporan hasil lokakarya untuk pengambil keputusan dan peserta. Kegiatan Komunikasi
10. 1.Spanduk pelaksanaan lokakarya pengelolaan pengaduan,
11. 2.Informasi ke seluruh masyarakat akan adanya lokakarya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat melalui media cetak, media elektronik (radio, televisi, website), spanduk, brosur, mobil keliling dll,
12. 3.Informasi kepada pengambil keputusan tentang hasil lokakarya. Lokakarya ini adalah kegiatan pertama dari Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, dimana untuk pertama kalinya penyelenggara pelayanan publik bertemu dengan masyarakat pengguna pelayanan. Karena itu lokakarya ini merupakan kegiatan kunci menuju proses selanjutnya. Kesan awal yang buruk akan berdampak pada tahapan selanjutnya dari metode ini. Ciptakan situasi kondusif agar antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat pengguna pelayanan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga tujuan dari lokakarya ini akan tercapai. Jika persiapan lokakarya telah dilakukan dengan baik, seperti peserta sebelumnya sudah menerima informasi pokok tentang lokakarya, orang yang tepat untuk menjadi peserta telah menerima undangan, tempat pelaksanaan dan kelengkapannya sudah siap digunakan, fasilitator sudah siap dengan paket alat bantu lokakarya dan pengambil keputusan siap hadir dan memberi dukungan, maka pada prinsipnya lokakarya dapat dilakukan. 2.1. Tujuan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan • Mengidentifikasi pengaduan masyarakat pengguna pelayanan, • Menciptakan kesadaran penyelenggara pelayanan/organisasi penyelenggara pelayanan tentang aspek positif pengaduan (keluhan), • Menciptakan kesadaran masyarakat pengguna pelayanan tentang aspek positif menyampaikan pengaduan (keluhan) sebagai wujud partisipasi masyarakat guna peningkatan kualitas pelayanan, 29 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat • Membangun kepercayaan masyarakat pengguna pelayanan terhadap komitmen penyelenggara pelayanan dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, • Memastikan seluruh peserta setuju dengan hasillokakarya dan kegiatan tindak lanjut. 2.2. Hasil yang diharapkan dari lokakarya • Adanya rancangan kuesioner pernyataan pengaduan masyarakat pengguna pelayanan yang telah disepakati oleh seluruh peserta lokakarya, • Rencana tindak lanjut setelah lokakarya, • Merekrut tenaga tambahan sukarela yang akan membantu Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam melaksanakan survei pengaduan masyarakat, • Seluruh tim termasuk para tenaga tambahan sukarela terampil melaksananakan survei pengaduan masyarakat dan mampu mengolah serta menyajikan hasil survei kedalam bentuk Indeks Pengaduan Masyarakat. 2.3. Menciptakan situasi kondusit Dalam pelaksanaan lokakarya perlu dibuat sebuah situasi yang kondusif bagi masyarakat pengguna pelayanan dan penyelenggara pelayanan. Definisi pengaduan/ keluhan Pernyataan ketidakpuasan apapun bentuknya (bahasa tubuh, lisan mau pun tulisan) tentang pelayanan, tindakan dan/ atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan atau para pelaksana pelayanan publik yang mempengaruhi atau dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan. Situasi kondusif bagi masyarakat pengguna pelayanan: • Masyarakat pengguna pelayanan dapat menyampaikan keluhan atau pernyataan ketidakpuasan tanpa ada rasa ketakutan, • Masyarakat pengguna pelayanan memiliki keyakinan bahwa keluhan (pengaduan) yang disampaikan berkontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, • Masyarakat pengguna pelayanan memahami haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik serta berkualitas dan kepentingannya untuk menyampaikan keluhan (pengaduan) sebagai wujud nyata partisipasinya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Situasi kondusif bagi penyelenggara pelayanan: • Keterbukaan untuk menerima kritik sebagai masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pelayanan, • Pola pikir yang berorientasi kepada masyarakat pengguna pelayanan, • Komitmen untuk memberikan pelayanan prima sebagai kewajiban aparatur, 30 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara • Pemahaman bahwa Lokakarya Pengelolaan Pengaduan merupakan amanat Undang -undang Pelayanan Publik Nomor: 25 Tahun 2009 yang mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk mengelola pengaduan masyarakat. Selain itu hal ini juga merupakan salah satu indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Permenpan No.: 12Tahun 2009. Bagaimana menghadapi orang yang sulit menerima metode ini? Mereka yang sulit menerima metode ini sebagian besar karena mereka mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda dengan yang dihadapi saat ini. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa tips yang dapat diterapkan: P Hargai pendapat yang diberikan, P Berikan pujian atas perhatian dan masukan yang disampaikan, P Memberikan penjelasan hasil akhir dan manfaat dari penerapan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, P Siapkan kepercayaan diri dan ketenangan dalam menghadapi pertanyaan, P Hindari konflik berkepanjangan, dan kembali materi pokok, P Hadapkan orang yang sulit itu ke publik. Misalnya, sindir dia dengan humor yang halus sampai yang agak kasar, P Rebut kepercayaan dan beri keyakinan atas apa yang mereka tanyakan dengan bukti dan dasar dari pertanyaan mereka. Contoh: Dalam pembuatan instrumen survei yang terkait dengan validitas maka rebut keyakinan dengan memberikan contoh uji validitas dan reliabilitas instrumen yang tetap mengakomodasi adanya kesalahan. Oleh karena itu koefisien korelasi boleh dibawah nilai “1 ‘: 2.4. Tahapan pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan a) Pembukaan lokakarya • Sesuaikan dengan protokoler pelaksanaan acara lokakarya, • Pastikan pengambil keputusan setidaknya memberi amanat tentang perbaikan pelayanan publik kepada peserta lokakarya, jika tidak dapat hadir secara fisiko b) Perkenalan dan pengantar lokakarya • Perkenalkan diri dan fasilitator lain, • Jelaskan tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, • Jelaskan dasar peraturan dan manfaat sistem pengelolaan pengaduan yang baik. c) Penjelasan langkah demi langkah metode • Menjelaskan tentang langkahIangkah dalam proses penerapan Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. • Menjelaskan tentang agenda dan hasil yang akan dicapai dalam lokakarya, yaitu: P Rancangan kuesioner pengaduan masyarakat pengguna pelayanan. P Tindak lanjut segera yang perlu dilakukan setelah lokakarya selesai, misalnya: formulasi kuesioner pengaduan, sosialisasi intern yaitu memberitahukan kepada semua petugas di organisasi penyelenggara pelayanan tentang rencana pelaksanaan survei pengaduan masyarakat, penyelesaian aspek-aspek 31 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat administratif yang diperlukan dan sebagainya. • Menjelaskan tentang layanan utama, layanan pendukung dan bukan layanan dari organisasi penyelenggara pelayanan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi. P Tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan dituliskan di atas metaplan. P Membuat alur kegiatan pelayanan yang diberikan organisasi penyelenggara pelayanan sebagai acuan dalam menyampaikan pengaduan. Melalui cara ini fasilitator dapat memfokuskan pengaduan pada pemberian pelayanan yang harus diberikan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. P Fasilitator meminta kembali agar peserta memeriksa dan menambahkan lagi pengaduan yang terlewati setelah memperhatikan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan. Sering kali cukup mengejutkan bahwa para staf dari organisasi penyelenggara pelayanan tidak cukup mengetahui tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan itu sendiri, karenanya langkah ini men- jadi sangat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya tugas pokok pelayanan yang belum dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. Informasi kedua untuk memberi stimulasi berpikir kepada peserta lokakarya adalah prinsip-prinsip “kepemerintahan yang baik” dan “unsur-unsur penentu kepuasan masyarakat”yang dituliskan di atas metaplan. Informasi ini digunakan dengan cara yang sama untuk melengkapi daftar pengaduan melalui proses curah pendapat tersebut. d) Curah pendapat tak terstruktur tentang pengaduan Dalam curah pendapat setiap peserta diminta untuk menuliskan pengaduan yang pernah didengar, diketahui dan/atau diajukan sendiri satu per satu di atas metaplan/ satu metaplan untuk satu pernyataan pengaduan dan selanjutnya ditempelkan di papan tancap (pin board). Fasilitator membaca satu per satu pernyataan pengaduan pada metaplan-metaplan tersebut. Pernyataan pengaduan yang sama substansinya dikelompokkan dan metaplan yang berisi bukan pernyataan pengaduan masyarakat dicoret atau dipisahkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada para peserta. Pada tahap ini mungkin saja pengaduan yang berkaitan dengan aspek penting pelayanan belum muncul. Untuk melengkapi daftar pengaduan dan mempermudah pengelompokkan, fasilitator memberi stimulasi berpikir kepada peserta dengan menyampaikan informasi tentang tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan dan Definisi Prinsipprinsip Kepemerintahan yang Baik (Iihat CB 8) serta kategori Faktor faktor Penentu Kepuasan Masyarakat, yaitu:
13. 1.Prosedur Pelayanan
14. 2.Persyaratan Pelayanan
15. 3.Kejelasan Petugas Pelayanan
16. 4.Kedisiplinan Petugas Pelayanan
17. 5.Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
18. 6.Kemampuan Petugas Pelayanan
19. 7.Kecepatan Pelayanan
20. 8.Keadilan Mendapatkan Pelayanan
21. 9.Kesopanan dan Keramahan Petugas 32 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
22. 10.Kewajaran Biaya Pelayanan
23. 11.Kepastian Biaya Pelayanan
24. 12.Kepastian Jadwal Pelayanan
25. 13.Kenyamanan Lingkungan
26. 14.Keamanan Pelayanan Setelah pernyataan pengaduan dikelompokkan berdasarkan aspek profesionalisme, aspek kepemerintahan yang baik dan faktor-faktor penentu kepuasan, kemudian lakukan curah pendapat lanjutan sampai pernyataan pengaduan yang disampaikan oleh peserta lokakarya mencapai titik optimum artinya tidak ada lagi pernyataan pengaduan yang hendak disampaikan oleh peserta. Bagaimana cara membedakan antara pengaduan pengguna dengan pengaduan penyelenggara pelayanan? Ada beberapa pertanyaan yang membantu menghilangkan kategori pengaduan penyelenggara pelayanan: • Apakah pernyataan pengaduan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan? • Apakah pengaduan lebih mengacu pada konflik yang terjadi antara penyelenggara pelayanan dan atasannya? • Apakah pengaduan mengacu pada masalah perlengkapan, fasilitas atau dana tanpa menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut dapat memuaskan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan? e) Pemeringkatan pernyataan pengaduan Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ada 100 atau lebih pengaduan dari hasil curah pendapat, tetapi tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama, dan tidak pula praktis jika bekerja dengan kuesioner yang terdiri dari 100 pernyataan pengaduan. Untuk itu kuesioner harus dibatasi menjadi 25-30 pernyataan pengaduan utama atau cukup untuk satu halaman kuesioner. Mengapa jumlah pernyataan pengaduan yang digunakan di dalam kuesioner Survei Pengaduan Masyarakat harus dibatasi 25-35 pernyataan?
27. 1.Agar kuesioner Survei Pengaduan Masyarakat hanya 1 (satu) halaman saja,
28. 2.Dengan kuesioner yang hanya satu halaman saja, waktu yang diperlukan untuk memperoleh respon dari setiap responden menjadi sangat singkat,
29. 3.Dengan total waktu respon yang singkat dari tiap responden memungkinkan untuk menjangkau respon dari lebih banyak responden selama periode survei yang ditentukan,
30. 4.Bagi organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan (terutama di unit pelayanan) merespon 2540 pernyataan pengaduan jauh lebih motivatif daripada harus merespon 50150 pernyataan pengaduan. Ini menjadi alasan terpenting, yaitu: untuk tetap menjaga motivasi aparatur penyedia pelayanan. Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan jumlah pengaduan yang cukup untuk satu halaman kuesioner dan sulit memilih pengaduan yang akan dimasukkan dalam lembar kuesioner maka diperlukan metode sederhana untuk penentuan prioritas pengaduan dengan Matriks Pemeringkatan dan Penentuan Prioritas Pengaduan (Iihat CB 9): 33 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat • Fasilitator mengajukan tiga sampai lima kriteria yang relevan untuk menentukan peringkat, kriteria tersebut didiskusikan dan disetujui peserta dan digunakan untuk menilai prioritas pernyataan pengaduan. • Langkah berikutnya adalah membuat ranking pengaduan dengan menggunakan matriks kriteria. • Setelah disepakati dengan peserta, ditetapkan 2530 pengaduan teratas untuk menjadi isi draft kuesioner survei. Cara membuat kriteria untuk menentukan tingkat kepentingan atau urutan peringkat pengaduan masyarakat pengguna pelayanan. Peserta harus menyepakati tiga atau lima kriteria untuk memutuskan apakah pengaduan itu:

(1)tidak penting,
(2)penting,
(3)penting sekali. Contoh kriteria tersebut: P Pencapaian tujuan pelayanan (contoh: tujuan dari Puskesmas adalah: kesehatan pasien), Frekuensi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan (setiap saat, setahun sekali, atau sekali seumur hidup), P Masyarakat pengguna pelayanan tersebut (untuk setiap orang atau hanya untuk sekelompok kecil masyarakat), P Jarak dari tempat masyarakat pengguna pelayanan ke tempat pelayanan (dekat atau jauh), P Kecenderungan terjadinya korupsi pada pelayanan (rawan atau aman), P Organisasi penanggung jawab pelayanan (Departemen, Lembaga, atau Pemda). Tentu saja hal ini dapatdigunakan di sektor pelayanan yang berbeda, sehingga dapat disesuaikan dengan substansi setiap jenis pelayanan. f) Rancangan kuesioner • Kuesioner dibuat sebagai alat bantu survei yang telah disepakati seluruh peserta lokakarya (Iihat CB 10). g) Simulasikan pelaksanaan survei dengan menggunakan kuesioner survei simulasi • Jelaskan tahapan komunikasi kepada masyarakat selama dan sesudah survei. • Lakukan simulasi pelaksanaan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan survei seperti formulasi kuesioner, sosialisasi intern, komunikasi dengan masyarakat, peralatan dan perabotan yang perlu disediakan, pengarsipan dokumen, rekapitulasi hasil survei, dan pengolahan hasil survei. h) Perencanaan pelaksanaan tindak lanjut untuk persiapan dan pelaksanaan survei Kegiatan lanjutan penting setelah lokakarya pengelolaan pengaduan adalah:

1.Laporan lokakarya,
2.Memberitahukan pengambil keputusan,
3.Proses pengaturan administratif tenaga tambahan sukarela survei,
4.Memberitahukan seluruh petugas di organisasi penyelenggara pelayanan,
5.Membuat jadwal untuk tugas persiapan survei dan pelaksanaannya termasuk tugas komunikasi,
6.Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. 34 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Akhiri lokakarya dengan dialog tentang “perasaan” dari penyedia pelayanan dan harapan dari pengguna, dengan cara yang tidak menyakiti perasaan dan membuka kesempatan memperbaiki bersama penyelenggaraan pelayanan. Langkah 2 Survei Pengaduan Masyarakat B. Langkah 2: Survei Pengaduan Masyarakat Tugas
1.Penyiapan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan,
2.Penggandaan kuesioner,
3.Pembagian wilayah dan strategi kerja,
4.Penetapan jumlah responden,
5.Penyiapan alat bantu,
6.Publikasi,
7.Pengarahan kepada Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dan tenaga tambahan sukarela survei (jika ada),
8.Penetapan teknik survei. Hasil
1.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan sudah siap untuk melaksanakan survei,
2.Tersedianya sejumlah lembar kuesioner sesuai dengan jumlah responden yang ditargetkan,
3.Adanya pembagian wilayah kerja bagi Tim Pelaksana Pe ning katan Kualitas Pelayanan dan tenaga tambahan sukarela survei,
4.Jumlah responden yang akan disurvei sudah ditargetkan,
5.Tersedianya alat bantu yang diperlukan, diantaranya: tabel rekapitulasi hasil survei, tabel rekapitulasi harian, kotak pengaduan, folder arsip,
6.Terinformasinya pelaksanaan survei kepada masyarakat secara luas,
7.Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dan tenaga tambahan sukarela survei paham tentang tugasnya,
8.Adanya teknik survei yang terpilih. Kegiatan Komunikasi
1.Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dan tenaga tambahan sukarela survei tentang mekanisme survei dan rekapitulasi hasil survei,
2.Mempublikasikan jadwal dan tempat survei (tanggal, tempat pelaksanaan).
1.Persiapan Survei Pengaduan Masyarakat Survei merupakan lanjutan dari Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Langkah ini merupakan sebuah kegiatan besar bagi masyarakat pengguna pelayanan untuk 35 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Tujuan dari survei adalah: untuk mengkonfirmasi pernyataan pengaduan yang ada di kuesioner kepada sebanyak mungkin responden. Terkait dengan persiapan survei, hal yang terpenting adalah bahwa petugas survei siap untuk melaksanakan survei dengan benar dan pengumuman tentang pelaksanaan survei telah sampai kepada seluruh pengguna pelayanan. Adapun langkah-Iangkah persiapan yang harus dilaksanakan adalah: 1.1. Penyiapan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesiapan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum survei. Tim ini terbentuk dari pihak penyelenggara pelayanan maupun dari masyarakat pengguna pelayanan. Anggota tim ini nantinya akan bertindak sebagai surveyor atau pewawancara masyarakat pengguna pelayanan untuk mengkonfirmasi pernyataan pengaduan yang ada di dalam kuesioner. 1.2. Penggandaan kuesioner Langkah kedua terkait dengan persiapan survei ini adalah penggandaan kuesioner. Sebelum waktu pelaksanaan survei, Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan harus segera menggandakan kuesioner sejumlah responden yang ditargetkan. 1.3. Pembagian wilayah dan strategi kerja Untuk memudahkan tim dalam melaksanakan survei, maka perlu dilakukan pembagian wilayah kerja bagi anggota tim. Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk mempermudah tim dalam menjangkau responden yang telah ditargetkan. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya dua kali atau lebih survei kepada responden yang sama. Selain itu terkait dengan pembagian wilayah kerja ini maka perlu dipersiapkan pula strategi dalam menjangkau responden. Kegiatan survei yang dilaksanakan ini hanya akan dapat berjalan dengan sukses apabila dapat menjangkau sebanyak-banyaknya responden. Paling tidak, jumlah responden sesuai dengan jumlah minimal dari yang ditargetkan. Beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah: • Memperluas survei di luar kantor pelayanan Artinya, survei tidak hanya lakukan di kantor pelayanan, tetapi juga secara lebih meluas ke tempat-tempat strategis lainnya di sekitar organisasi penyelenggara pelayanan. Sebagai contoh: di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (arisan, majlis taklim, rumah ibadah). Ataupun di kegiatankegiatan pendamping dari organisasi penyelenggara pelayanan, misalnya Posyandu dan Pustu (untuk unit pelayanan puskesmas). • Melaksanakan survei dalam kelompok Yaitu, menjangkau responden tidak secara individu melainkan dalam kelompok besar. Hal ini dapat menghemat waktu maupun tenaga serta mempermudah tim untuk menjangkau responden sebanyak-banyaknya. • Komunikasi dan koordinasi diantara anggota tim Survei tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila antar anggota tim tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan 36 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara mempermudah tim untuk mengontrol jalannya survei dan juga dalam melakukan rekapitulasi hasil survei. 1.4. Penetapan jumlah responden Kuesioner yang disebarkan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah masyarakat pengguna pelayanan. Tiap organisasi penyelenggara pelayanan biasanya telah memiliki data periodik tentang jumlah pengguna pelayanan (bulanan, kwartal atau tahunan). Berdasarkan data jumlah rata-rata pengguna pelayanan tersebut, jumlah responden minimum yang harus dijangkau selama pelaksanaan survei dapat ditentukan. Sebaiknya, survei dapat menjangkau responden paling sedikit 80% dari jumlah pengguna yang ada. Contoh perhitungan jumlah responden minimum (kuesioner): Misalnya jumlah pengguna pelayanan suatu organisasi penyelenggara pelayanan setiap tahun adalah 12.000, yang terdiri dari 1.000 responden setiap bulan atau 500 responden selama periode dua minggu. Jika survei akan dilakukan selama dua minggu, maka setidaknya survei menjangkau 80%, yaitu 400 responden. Selanjutnya, kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat penggu na pelayanan tidak perlu mencantumkan identitas respondennya atau harus anonim. Anonimitas responden dalam pelaksanaan survei ini dimaksudkan agarkepercayaan dan keberanian dari setiap anggota masyarakat dalam mengungkapkan apa yang mereka nilai terhadap kinerja organisasi penyelenggara pelayanan yang disurvei dapat terjaga. Terlebih lagi oleh karena metode peningkatan kualitas pelayanan publik ini mengedepankan partisipasi masyarakat secara terbuka, sedangkan karakteristik masyarakat di sebagian besar daerah di Indonesia adalah masih sulit dan kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Oleh karena itu, faktor anonimitas responden menjadi penekanan yang diperlukan dalam pelaksanaan survei ini. 1.5. Penyiapan alat bantu Alat bantu sangat diperlukan dalam pelaksanaan survei karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan survei. Untuk itu, sebelum dimulainya survei, maka alat-alat bantu yang terkait dengan kegiatan survei ini harus dipastikan ketersediannya. Daftar perlengkapan/fasilitas dan bahan-bahan yang harus disediakan: • Kuesioner pengaduan, • Tabel rekapitulasi hasil survei, • Tabel rekapitulasi harian, • Kotak pengaduan, • Penyimpan data (folder, filing cabinets), • Papan Informasi, • Meja Informasi, kusi, • Poster, brosur, pamflet, • Spanduk, • Alat tulis. 1.6. Publikasi Kesuksesan kegiatan survei ini ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat pengguna pelayanan dalam mengisi kuesioner yang telah disediakan. Untuk itu informasi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan survei ini tentulah harus dilaksanakan melalui publikasi yang baik, jelas dan informatif serta terjangkau secara luas. 37 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Jenis Media Publikasi yang dapat digunakan: • Poster, brosur, pamflet, • Spanduk, • Baliho, • Media cetak (koran lokal), • Papan informasi , • Radio, • Televisi, • Website. 1.7. Pengarahan kepada Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Surveyor sebagai garda depan dari kegiatan survei perlu dibekali dengan pemahaman yang jelas dan benar mengenai mekanisme pelaksanaan survei serta maksud dan tujuannya. Untuk itu perlu dilakukan pengarahan terkait dengan mekansime tersebut. Hal-hal yang perlu dipahami oleh surveyor antara lain adalah: • Bagaimana menjangkau responden • Bagaimana menjelaskan maksud dari kegiatan survei kepada responden • Tujuan yang ingin dicapai dari survei • Cara merekapitulasi hasil survei (rekapitulasi hasil survei dan rekapitulasi harian) • Etika perilaku dalam mewawancara responden 1.8. Penetapan Teknik Survei Survei yang dilaksanakan dalam metode ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan metode survei pada umumnya, yaitu: P Sebagai wadah immediate action, yaitu bentuk kegiatan yang dibutuhkan hasilnya secara cepat dan segera. Hal ini terkait dengan upaya perbaikan yang harus segera dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. P Sebagai sebuah riset yang berbasiskan participatory (participatory research). Hal ini dikarenakan metode ini melibatkan unsur masyarakat baik sebagai responden maupun dalam tim yang melaksanakan survei sehingga dibutuhkan suatu model survei yang sesederhana mungkin. Tahapan wawancara responden dalam pelaksanaan survei pengaduan masyarakat, yaitu:
1.Melakukan wawancara atas pernyataan pengaduan yang ada di kuesioner dengan mempertanyakan apakah responden yang bersangkutan mempunyai pengalaman, pernah melihat atau mendengar tentang hal-hal yang tercantum dalam kolom pernyataan pengaduan,
2.Meminta responden untuk memberikan tanda contreng (P) secara langsung pada kolom ‘YA’ tentang pernyataan pengaduan yang mereka anggap sesuai dengan kondisi mereka, artinya mereka pernah alami, rasakan, lihat atau dengar terkait dengan pelayanan. 38 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
2.Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat Semakin banyak responden yang dijangkau berarti semakin besar dukungan untuk melakukan perubahan. Tugas
1.Lakukan wawancara,
2.Membuat rekapitulasi hasil survei dan rekapitulasi harian,
3.Menyusun Indeks Pengaduan Masyarakat,
4.Mempersiapkan dan memasang grafik Indeks Pengaduan Masyarakat di papan informasi,
5.Membuat lansiran berita (press release),
6.Mengundang wartawan untukjumpa pers,
7.Mengarsipkan kuesioner dan Indeks Pengaduan Masyarakat. Hasil
1.Kuesioner terisi dengan baik,
2.Publikasi hasil survei di papan informasi,
3.Koordinasi antar tim pengelola pengaduan,
4.Tersusunnya Indeks Pengaduan Masyarakat,
5.Terpublikasinya Indeks Pengaduan Masyarakat kepada publik,
6.Tersimpannya arsip kuesioner dan Indeks Pengaduan Masyarakat. Kegiatan Komunikasi
1.Koordinasi antar anggota tim survei,
2.Publikasi Indeks Pengaduan Masyarakat di papan informasi kantor organisasi penyelenggara pelayanan dan di media cetak serta elektronik lainnya. 2.1. Wawancara Survei dilaksanakan setiap hari kerja di kantorkantor organisasi pe nye lenggara pelayanan dan di pertemuan-pertemuan atau kegiatan lainnya yang sedang berlangsung sepanjang periode waktu yang telah ditentukan. Di kantor-kantor pelayanan Ketika masyarakat sedang/sudah menerima pelayanan maka tim melakukan survei. Misalnya ketika pasien di rumah sakit sedang menunggu dipanggil untuk diperiksa oleh dokter atau segera setelah para murid menerima pelajaran pada jam terakhir di sekolah. Tim menunjukkan kuesioner dan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan survei selanjutnya tim meminta reponden untuk mencontreng pada kolom ‘YA’ jika mereka mempunyai pengalaman, mengetahui atau pernah mendengar kejadian seperti yang tercantum dalam kolom pernyataan pengaduan pada lembar kuesioner tersebut. Untuk menghindari kekhawatiran atas ketidakmampuan responden dalam mengisi kuesioner (misalnya buta huruf, hanya dapat berbahasa daerah, lanjut usia, dan sebagainya), tim dapat memberi penjelasan tentang masingmasing pernyataan 39 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat pengaduan dengan tidak mengarahkan jawaban responden, bahkan jika responden memiliki keter batasan maka tim juga dapat membantu mengiisikan jawaban responden. Di luar kantor pelayanan Di tempat masyarakat pengguna pelayanan sering berkumpul, biasanya pada saat pelaksanaan kegiatan sosial atau keagamaan, misalnya selepas Sholat Jumat, pertemuan rutin pengurus desa atau pertemuan kelompok komunitas lainnya. Pada saat semacam itu, surveyor dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan survei. Lembar kuesioner dibagikan untuk diisi dan responden yang membutuhkan bantuan diberi bantuan. Jangan merekayasa jawaban respondent Hal-hal yang harus diingat selama survei • Jangan bersikap otoriter, • Bersikaplah ramah dan menolong, • Yakinkan responden bahwa mereka tidak perlu takut akan ada tekanan, • Jangan memerintah responden, • Pastikan kerahasiaan dan kepercayaan selama survei, • Bantu responden yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, • Jelaskan pernyataan pengaduan dengan menggunakan katakata sederhana dan jika perlu gunakan bahasa daerah setempat, • Jangan menolak memberikan bantuan bahkan jika bantuan yang diminta tak berkaitan langsung dengan survei. 2.2. Rekapitulasi Setelah kuesioner disebarkan kepada responden, tim harus melakukan rekapitulasi terhadap kuesioner yang masuk. Rekapitulasi ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a) Rekapitulasi harian Penghitungan yang dilakukan setiap hari terhadap keseluruhan kuesioneryang masuk pada hari itu. Rekapitulasi harian ini menjadi kendali bagi tim terhadap pelaksanaan survei setiap harinya. Dari rekapitulasi harian ini dapat diketahui berapa jumlah kuesioner yang masuk dan berapa responden yang mengkonfirmasi masingmasing pernyataan pengaduan. b) Rekapitulasi akhir hasil survei Penghitungan dari keseluruhan kuesioner yang masuk setiap harinya. Rekapitulasi total ini akan dipublikasikan secara terbuka pada papan informasi untuk diketahui oleh masyarakat pengguna pelayanan sejak hari pertama survei sampai hari terakhir pelaksanaan survei. 40 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Contoh Format Tabel Rekapitulasi Harian No. Pernyataan Pengaduan Jumlah Responden yang Mengadu TOTAL H-1/tgl H-2/tgl H-3/tgl H-4/tgl H-5/tgl H-6/tgl dst Catatan: Beri tanda turus (1=1, II = 2, III = 3, IIII = 4 IIII = 5) pada kolom jumlah responden sesuai dengan pernyataan pengaduan pada di kuesioner yang dicontreng oIeh responden. Rekapitulasi hasil survei ini dilakukan dengan cara memberikan tanda turus (I) dalam kolom jumlah responden sesuai dengan pernyataan pengaduan yang dicontreng oleh responden. Selanjutnya tanda turus tersebut dijumlahkan dan hasil penjumlahannya dicantumkan pada kolom jumlah. Contoh Format Tabel Rekapitulasi Akhir Hasil Survei No. Pernyataan Pengaduan Jumlah Responden (Turus) Jumlah Jumlah yang tercantum pada Tabel Rekapitulasi Harian (a) selanjutnya dimasukkan ke dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Survei (b), sehingga akan diketahui jumlah responden yang mengadu untuk masing-masing pernyataan pengaduan pada tanggal yang sesuai dengan pelaksanaan survei. Sedangkan pada kolom total diisi dengan jumlah responden yang mengadukan masing-masing pernyataan pengaduan mulai hari ke-1 sampai hari terakhir pelaksanaan survei. Mekanisme rekapitulasi hasil survei ini dilakukan dengan menghadirkan minimal perwakilan dari setiap unsur tim, artinya ada perwakilan dari penyelenggara pelayanan maupun masyarakat pengguna pelayanan (Ornop/tokoh masyarakat). Jadi setiap harinya, semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan survei perlu duduk bersama dan melakukan rekapitulasi secara bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektifitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat (public trust) atas pengolahan data maupun hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan survei ini. Kuesioner yang sudah direkapitulasi diberi tanda dan dipisahkan dari kuesioner yang belum direkapitulasi dengan tujuan untuk menghindari rekapitulasi ganda. Caranya adalah dengan memberi tanda contreng pada kolom label yang berbunyi “Sudah Direkapitulasi’: Untuk kemudian disimpan di folder arsip. 2.3. Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat Berdasarkan jumlah total pada tabel rekapitulasi harian maka disusun Indeks Pengaduan Masyarakat (I PM). Pernyataan pengaduan diurutkan berdasarkan jumlah responden yang mengadu. Pernyataan pengaduan dengan jumlah responden yang mengadu tertinggi akan menjadi peringkat kesatu (ranking 1). Pengaduan peringkat 1 ditempatkan paling atas, menyusul dibawahnya adalah pengaduan peringkat 2, demikian seterusnya 41 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat secara berurut sesuai peringkatnya. Selanjutnya tabel ini secara manual atau dengan operasi komputer sederhana dibuat dalam bentuk diagram batang sehingga menjadi sebuah Indeks Pengaduan Masyarakat (Iihat Gambar 6). Indeks Pengaduan Masyarakat dapat berupa dua jenis, yaitu:
1.Indeks yang mengecil ke bawah secara gradual: Posisi pengaduan paling atas memiliki tingkat signifikansi yang cukup tinggi dibanding dengan pengaduan-pengaduan di bawahnya (Iihat Gambar 4).
2.Indeks yang membentuk blok: Posisi seluruh pernyataan pengaduan hampir memilii tingkat signifikansi yang sama (Iihat Gambar 5). 42 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 2.4. Publikasi Indeks Pengaduan Masyarakat Indeks Pengaduan Masyarakat harus sesegera mungkin diberitahukan (diumpanbalikkan) kepada masyarakat pengguna pelayanan setelah survei selesai. Publikasi IPM ini dapat disajikan dalam bentuk poster Grafik Indeks Pengaduan Masyarakat dalam ukuran (120 x 60 em) dan dipasang di papan informasi di kantor organisasi penyelenggara pelayanan termasuk di kantor-kantor eabang (sub-unit pelayanan). Selain itu informasikan juga hasil survei kepada masyarakat seeara lebih luas melalui media eetak dan elektronik setempat dengan melakukan jumpa pers atau menyusun lansiran berita (press release). Informasi dan pesan yang harus termuat dalam poster publikasi hasil survei “Indeks Pengaduan Masyarakat” (lihat Gambar 6, halaman 47)
1.Judul poster
2.Nama organisasi penyelenggara pelayanan dan kantor cabangnya
3.Periode survei
4.Hasil survei dalam bentuk diagram batang termasuk jumlah (tidak dalam persen) responden di setiap pernyataan pengaduan
5.Jumlah responden yang terjaring
6.Ucapan terimakasih kepada responden yang sudah berpartisipasi
7.Rencana tindak lanjut
8.Himbauan untuk terus menyampaikan pengaduan terkait pelayanan organisasi penyelenggara pelayanan terkait
9.Tanda tangan kepala organisasi penyelenggara pelayanan dan stempel organisasi penyelenggara pelayanan 43 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat 2.5. Pengarsipan kuesioner Kuesioner yang telah selesai direkapitulasi harus diarsipkan sebagai bukti atas pelaksanaan survei ini. Sistem pengarsipan harus dibuat sesederhana mungkin dengan menggunakan satu atau beberapa folder. Pengarsipan ini dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin responden, berdasarkan eabang organisasi penyelenggara pelayanan dan sebagainya. Langkah 3 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata

c.Langkah 3: Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata Hasil akhir survei pengaduan masyarakat berupa Indeks Pengaduan Masyarakat menjadi dasar untuk analisis dan perumusan tindakan nyata perbaikan pelayanan. Penting disadari lagi bahwa tujuan akhir penggunaan metode ini bukanlah pada pelaksanaan hasil survei pengaduan masyarakat semata, tetapi pada rumusan tindak tindak nyata yang segera harus dilakukan oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan sebagai tanggapan atas pengaduan masyarakat itu. Dengan demikian sasaran akhir adalah tindakan nyata perbaikan pelayanan. Survei pengaduan masyarakat akan memberi hasil berupa pengetahuan tentang sejumlah keadaan (masalah) terkait dengan kinerja pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk negatif Sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat pengguna pelayanan. Sampai titik itu yang diperoleh barulah gambaran kondisi pelayanan saat ini (baseline data) menurut persepsi masyarakat pengguna pelayanan. Berhenti hanya sampai pengetahuan tentang kondisi pelayanan saat ini, baik itu berupa Indeks Pengaduan Masyarakat yang dapat pula disebut sebagai Indeks Ketidakpuasan Masyarakat atau sekedar sampai pada Indeks Kepuasan Masyarakat tidak akan memberi arti apaapa terutama bagi masyarakat pengguna pelayanan. Hanya akan mempunyai arti jika pengetahuan tentang situasi kini kinerja pelayanan ditindaklanjuti dengan analisis yang cermat terhadap penyebab terjadinya kondisi tersebut dan mencari solusi logis (pemecahan masalah) untuk kemudian dilaksanakan sebagai tindak nyata untuk memperbaiki keadaan. Hampir di semua kasus berdasarkan pengalaman, tindakan nyata perbaikan pelayanan tidak cukup jika hanya dilakukan oleh para pelaksana pelayanan publikdi unit pelayanantetapi selalu memerlukan tindakan simultan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara dan penanggungjawab pelayanan publik di tingkat sektor/bidang pelayanan di Departemen/Lembaga/Pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena masalah yang menjadi penyebab pengaduan dapat berkaitan dengan tanggungjawab pihak terkait langsung lainnya melampaui batas pelaksana pelayanan publik di suatu unit pelayanan. Sebelum memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan, analisis masalah penyebab harus dilakukan secara cermat. Untuk menganalisis masalah penyebab pengaduan, digunakan mota: “Kerjakan Ini dengan Singkat dan Sederhana (KISS)”. Pertimbangan untuk menggunakan mota ini adalah bahwa untuk memulai perubahan 44 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sangatlah tidak memberi semangat jika terlihat begitu banyak masalah yang harusdiselesaikan. Bahkan kebanyakan orang cenderung tidak melakukan apaapajika menghadapi terlalu banyak masalah. Karena itu, perhatian utama bukanlah untuk melakukan analisis secara mendalam tetapi yang lebih penting adalah menemukan tindakan nyata perbaikan yang sesegera mungkin dapat dimulai; sekalipun tindakan itu nampak sangat sederhana. Analisis masalah penyebab pengaduan dapat dilakukan pada suatu lokakarya bersama para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan unsur-unsur (representasi) dari masyarakat pengguna pelayanan. Lokakarya ini menjadi sarana pelatihan bagi para peserta kedua belah pihak (penyedia dan pengguna pelayanan) untuk menganalisis masalah-masalah pelayanan secara sederhana dan cepat tetapi metodologis. Masyarakat pengguna pelayanan sering beranggapan bahwa kualitas pelayanan yang buruk hanyalah tanggungjawab para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan, sehingga semua keluhan (pengaduan) ditimpakan kepada mereka. Selama proses Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan para peserta lokakarya (terutama unsur pengguna pelayanan) akan menemukan fakta bahwa ada pihak-pihak lain yang harus ikut bertanggungjawab. Bahkan sering kali tugas dan tanggungjawab pihak lain di luar para pelaksana di unit pelayanan itu lebih besar dan lebih menentukan upaya dan keberhasilan untuk mencapai perbaikan. Para petugas pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan memang sebagai salah satu sumber masalah penyebab buruknya kinerja pelayanan dan pada saat yang sama mereka sering kali menjadi “korban” dari kurangnya dukungan dari petugas dan satuan kerja di atasnya atau korban dari keputusan dan kebijakan yang kurang tepat. Jika kedua pihak (penyedia dan pengguna pelayanan) sama-sama memahami situasi nyata seperti diuraikan di atas, maka akan timbul solidaritas para pengguna pelayanan kepada para pelaksana pelayanan. Solidaritas demikian sangat penting dimanfaatkan secara positif bukan untuk melakukan konfrontasi kepada pihak lain tetapi untuk saling bahu-membahu menyelesaikan masalah bersama. Sering sekali ditemukan bahwa permintaan dukungan untuk perbaikan yang diajukan oleh para pelaksana pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan atau di unit pelayanan secara individual tidak memperoleh perhatian yang cukup. Tetapi jika tuntutan akan perbaikan pelayanan yang diajukan oleh ratusan bahkan ribuan orang masyarakat pengguna pelayanan melalui pengaduan yang mereka ajukan secara kolektif, sangat mungkin akan lebih mendapat perhatian sehingga mendorong perubahan sikap para atasan dan pengambil keputusan atau penyelenggara dan penanggungjawab pelayanan publik di Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengaruh dukungan publik (masyarakat pengguna pelayanan) ini dapat ditingkatkan lagi dengan pemberitaan (pelibatan media massa), publikasi dan/atau komunikasi publik yang efektif tentang situasi yang memerlukan tindakan nyata perbaikan itu. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang pada hakikatnya berfungsi sebagai fasilitator proses pelaksanaan lokakarya haruslah menyiapkan dan memfasilitasi proses pelaksanaan lokakarya ini dengan baik. Jika penggunaan metode ini dikerjasamakan dengan pihak lain yang menyediakan asistensi teknis dan fasilitator tambahan dari luar, maka secara bersama tim fasilitator ini melakukan persiapan tersebut. 45 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Uraian berikut ini adalah bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan sebagaimana dimaksud oleh rangkaian proses dan metode yang diuraikan di dalam dokumen ini.
1. 1.Persiapan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Laporkan hasil survei kepada pimpinan dan pengambil keputusan. Publikasikan Indeks Pengaduan Masyarakat. Undang penyelenggara pelayanan terutama personel yang terkait erat dalam pengaduan masyarakat. Tugas
2. 1.Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lokakarya,
3. 2.Menentukan peserta lokakarya,
4. 3.Memastikan kehadiran fasilitator (jika ada kerjasama dengan pihak luar),
5. 4.Mempersiapkan ruangan, fasilitas, alat bantu dan acara,
6. 5.Menginformasikan masyarakat. Hasil
7. 1.Waktu dan tempat lokakarya yang paling memungkinkan partisipasi pihakpihak ditentukan,
8. 2.Para pelaksana pelayanan publik terutama pimpinan dari unit pelayanan siap hadir dan berpartisipasi penuh dalam lokakarya,
9. 3.Kehadiran peserta, tim fasilitator, para undangan lain, dukungan pimpinan terhadap lokakarya dikonfirmasikan,
10. 4.Ruangan dan fasilitas pendukungnya, alat bantu kerja, konsumsi, akomodasi (jika perlu), uang transport dan hak-hak lain para peserta, narasumber, panitia/organizer dan fasilitator (sesuai peraturan) dipersiapkan,
11. 5.Susunan acara, skenario proses kerja dalam lokakarya serta pembagian peserta dan tugas panitia diatur dan diberitahukan,
12. 6.Informasi tentang lokakarya dan proses lokakarya sudah sampai kepada pihak-pihak yang relevan dan kepada publik (masyarakat pengguna pelayanan),
13. 7.Rencana pembagian kelompok kerja peserta dan tugas kelompok kerja dan fasilitator untuk masing-masing kelompok kerja siap dilaksanakan pada saat lokakarya. Kegiatan Komunikasi
14. 1.Menyampaikan informasi hasil survei pengaduan dan proses lokakarya kepada pimpinan dan meminta dukungan,
15. 2.Menyampaikan hasil survei pengaduan dan apa yang harus dilakukan di dalam lokakarya kepada para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan yang akan menjadi partisipan kunci di dalam lokakarya,
16. 3.Menerbitkan spanduk, poster atau brosur tentang lokakarya dan apa yang akan dilakukan di dalam lokakarya itu,
17. 4.Membuat langsiran berita tentang lokakarya untuk dimuat di surat kabar/harian setempat,
18. 5.Membuat spot informasi audio untuk disiarkan di radio,
19. 6.Membuat spot informasi audio visual untuk ditayangkan di televisi. 46 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Untuk mempersiapkan pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan (dengan atau tanpa bantuan teknis dari fasilitator dari luar) tugastugas penting di bawah ini harus dilakukan oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu: • Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lokakarya, • Menentukan peserta lokakarya yang harus diundang (80%dari penyedia pelayanan dan 20% dari pengguna pelayanan). Siapkan dan kirim undangan kepada para calon peserta. Pastikan bahwa peserta dari pihak penyedia pelayanan adalah terutama dari bagian/unit-unit yang disorot dalam Indeks Pengaduan Masyarakat dan sertakan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dari organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Khusus untuk hari pertama acara pembukaan, biasanya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya turut diundang. Konfirmasikan kehadiran peserta, • Memastikan kehadiran fasilitator dari luar jika proses dilakukan dengan kerjasama dengan pihak luar, • Mempelajari Indeks Pengaduan Masyarakat (hasil survei pengaduan masyarakat) dan merencanakan cara menganalisisnya: menyiapkan rencana pembagian kelompok kerja peserta lokakarya dan pembagian tugas pembahasan kepada masing-masing kelompok kerja serta fasilitator masing-masing kelompok kerja, • Memastikan bahwa informasi tentang rencana pelaksanaan lokakarya dikomunikasikan secara efektif kepada pimpinan dan memastikan adanya dukungan, • Mempersiapkan ruangan dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan berfungsi serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga mobilitas peserta selama proses lokakarya tidak terhambat, • Mempersiapkan alat bantu kerja: papan tancap (pinboord), laptop, alat untuk mendokumentasikan lokakarya, matriks/tabel, metopion, spidol, pushpin, poster Indeks Pengaduan Masyarakat, pernyataan-pernyataan pengaduan tertulis dalam metaplan, daftar hadir peserta. Persiapkan pula konsumsi dan uang transport peserta lokakarya, bila ada, • Menyusun acara, skenario lokakarya dan pembagian tugas panitia pengorganisasi/ organizer (notulen, pembawa acara jika ada acara yang bersifat protokoler), • Memberi informasi tentang lokakarya kepada publik dengan menggunakan media spanduk/surat kabar/harian setempat/radio/poster/media lainnya.
20. 2.Pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Lakukan dengan benar. Jujurlah mengungkapkan masalah yang sesungguhnya ada, sekalipun diri anda sendiri adalah bagian dari masalah itu. Buang jauh-jauh kecenderungan lebih dahulu menyalahkan orang lain dan kecenderungan meletakkan masalah pada kurangnya fasilitas dan anggaran. Hanya dengan demikian anda dapat bergeser menjadi bagian dari pemecahan masalah. Tugas
21. 1.Mengungkapkan masalah-masalah yang seeara faktual (nyata) memiliki hubungan sebab akibatdengan setiap atau beberapa pengaduan yang ada di Indeks Pengaduan Masyarakat (hasil survei pengaduan),
22. 2.Menentukan segenap alternatif solusi logis yang digunakan sebagai tindakan nyata untuk mengatasi masalah (bahan untuk merumuskan tindakan nyata perbaikan pelayanan), 47 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
23. 3.Menentukan dan menyepakati prioritas tindakan nyata yang dipilih akan dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan, potensi kemudahan, biaya, keeepatan perubahan dapat dicapai dan manfaat perubahan bagi masyarakat pengguna pelayanan,
24. 4.Menentukan segenap tindakan nyata perbaikan pelayanan yang akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pimpinan (penyelenggara dan penanggungjawab pelayanan publik),
25. 5.Menyusun draft/prototipe Janji Perbaikan Pelayanan dan draft/prototipe Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Hasil
26. 1.Setiap masalah faktual (nyata) diungkapkan dan dihubungkan berdasarkan hubungan sebab-akibat logis dengan masing-masing pengaduan masyarakat yang ada di Indeks Pengaduan Masyarakat,
27. 2.Segenap solusi logis atas setiap masalah yang ada terumuskan seeara tepat, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi,
28. 3.Draf Janji Perbaikan Pelayanan yang berisi pernyataan tindakan nyata yang akan dilakukan oIeh para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan tersusun dari solusi yang paling mungkin dan realistis dilakukan serta disepakati oleh peserta lokakarya,
29. 4.Draf Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang berisi tindakan nyata yang diharapkan dilakukan oleh pihakpihak penerima rekomendasi yang disusun dari setiap solusi yang paling mungkin digunakan sebagai tindakan nyata perbaikan pelayanan. 2.1. Tujuan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Sebaiknya hasil survei pengaduan masyarakat yaitu: Indeks Pengaduan Masyarakat sudah disampaikan lebih dahulu kepada para pimpinan dan sudah dipublikasikan sebelum pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan. Ini bermaksud agar semua pihak memberi perhatian terhadap masalah yang terjadi dan mendukung pelaksanaan lokakarya tersebut. 2.2. Tahapan pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Metode analisis ini adalah suatu metode yang sangat sederhana. Analisis dimulai dari pengaduan yang terpenting, yaitu pengaduan yang menempati bagian teratas di Grafik Indeks Pengaduan Masyarakat. Sekali atau dua kali, fasilitator menjelaskan cara menggunakan alat bantu analisis (kartu metaplan, matriks/tabel bantu penentuan prioritas, pokok-pokok informasi untuk melakukan cross-check/periksa silang kepada peserta lokakarya. Selanjutnya para peserta dapat melakukannya dalam kelompok kecil dengan bantuan fasilitator lokal dan/atau fasilitator dari antara sesama peserta sendiri. Kumpulkan masalah- masalah penyebab pengaduan. Jika daftar masalah penyebab pengaduan sudah lengkap, maka dirumuskan alternatif solusi (sebagai tanggapan/respons terhadap pengaduan) yang mungkin dilakukan dan kelompokkan berdasarkan siapa bertanggungjawab atas solusi itu (tanggung jawab internal organisasi penyelenggara pelayanan atau tanggung jawab eksternal atasan atau unit kerja atasan, atau tanggungjawab pemerintah, dan bahkan mungkin tanggungjawab masyarakat pengguna pelayanan itu sendiri). 48 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Jika daftar masalah penyebab pengaduan terlalu banyak, fasilitator sebaik nya membantu peserta untuk menentukan prioritas. Metode ini sama dengan yang dilakukan pada lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat, kecuali kriteria prioritas yang mungkin masih perlu disesuaikan. Langkah-Iangkah rinci kegiatan fasilitator dalam lokakarya analisis masalah: • Membagikan grafik Indeks Pengaduan Masyarakat kepada para peserta lokakarya dan memberikan ulasan sing kat tentang informasi yang terkandung di dalamnya, • Menjelaskan tujuan lokakarya, metode atau cara kerja yang akan digunakan dan hasil yang diharapkan, rencana pemanfaatan waktu selama dua hari berlokakarya dan peran/ fungsi/tugas peserta dalam lokakarya, • Mendemonstrasikan penggunaan alat bantu kerja yang digunakan (bagaimana menggunakan: kertas metopion, spidol, papan tancap dan alat bantu kerja yang tersedia lainnya), • Mendemonstrasikan penggunaan contoh tabel analisis pengaduan, masalah penyebabnya dan solusi (cara mengatasinya). Artinya, fasilitator memberi clue/kuncikunci dan stimulasi peserta untuk berpikir dan bekerja secara analitis, • Menjaga proses dalam pengertian pemanfaatan waktu dibandingkan dengan hasil kerja yang sudah dicapai. Penting untuk diperhatikan Fasilitator sebaiknya mempelajari lebih dahulu tugas dan fungsi organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Sangat dianjurkan menyem patkan diri melihat situasi fisik kantor dan fasilitas serta proses pelaksanaan pelayanan di unit pelayanan. Setidaknya pernah melihat di unit pelayanan sejenis. 2.3. Tahapan Analisis Lakukan analisis dengan langkah sebagai berikut: P Mulailah menganalisis pengaduan tertinggi (urutan teratas di Indeks Pengaduan Masyarakat): • Bila grafik Indeks Pengaduan Masyarakat mengikuti separuh bentuk ‘kurva normal’ (mengecil secara gradual dari atas ke bawah) yang perlu dianalisis cukup 1/3 sampai 1/2 dari pengaduan urutan tertinggi. Perhatikan penyebab dan solusinya. Umumnya, 2/3 sampai 1/2 pengaduan terkecil di bagian bawah grafik adalah masalah penyebab dari 1/3 sampai 1/2 pengaduan yang berada di bagian atas grafik, • Bila grafik berbentuk ‘hampir persegi panjang’ atau ‘segi empat: ini berarti semua pengaduan bermakna sangat penting bagi masyarakat pengguna pelayanan. Targetkan setidaknya menganalisis 50% dari jumlah pengaduan keseluruhan di dalam grafik. 49 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Pengaduan dapat berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek:
a.petugas yang bertanggungjawab, yaitu kuantitas (jumlahnya), sikap, perilakunya dan komitmen kerja/rasa tanggungjawabnya,
b.kesungguhan/perhatian, keramahtamahan, ketulusan melayani/membantu, kemampuan kompetensi,
c.fasilitas kerja dan peralatan yang digunakan,
d.ketersediaan dana,
e.metoda yang digunakan (manual/tradisional),
f.peraturan/ketentuan yang berlaku,
g.prosedur kerja/mekanisme kerja internal,
h.kualitas perencanaan, kualitas pengorganisasian (the right man on the right place, multi-skilled operator),
j.kualitas pengawasan/monitoringl supervisi/ evaluasi,
k.jumlah dan kualitas data atau informasi, I. kualitas komunikasi dengan pengguna (sosialisasi/ penyuluhanl hubungan masyarakatl hubungan dengan pengguna),
m.letak geografis (keadaan lapangan, misalnya pengukuran tanah untuk pelayanan pertanahan). Apabila jumlah pengaduan relatif banyak dan komposisi peserta relatif memadai, maka pembahasan/ analisis dapat dibagi kedalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan bagianl unit-unit yang ada dalam organisasi penyelenggara pelayananan ataupun berdasarkan jenis pengaduan yang ada. P Ungkapkan dan masukkan ke dalam tabel bantu kerja semua faktor penyebab yang nyata terjadi. Sebab-sebab yang ditemukan harus merupakan faktor penyebab langsung (tidak ada penyebab perantara). P Periksa logika hasil analisis dengan membaca secara berurutan hubungan sebab akibat logis antara pengaduan - masalah penyebab dengan menggunakan kata sambung ‘disebabkan oleH P Untuk setiap masalah penyebab, sangat mungkin tersedia beberapa solusi logis. Karena itu jangan berhenti jika sudah menemukan satu solusi untuk setiap masalah penyebab. Galilah pemikiran tentang kemungkinan solusi logis lainnya. P Periksa logika hubungan solusi dengan masalah dengan menggunakan kata sambung ‘jika maka’ P Jika terdapat beberapa solusi yang secara logis merupakan cara untuk mengatasi masing masing masalah, gunakan kriteria SMART (specifi spesifik, measurable/ terukur, achievable/dapat dicapai, realisti drealistis, time bound/dalam batas waktu tertentu) untuk menentukan prioritas solusi. P Setiap solusi yang tidak termasuk prioritas tidak harus dibuang atau dilupakan begitu saja. Dengan cara ini umumnya segera diperoleh berbagai solusi yang dalam waktu segera dapat dilakukan. Setiap solusi yang bukan prioritas tertinggi mungkin dapat ditempatkan sebagai solusi yang baru akan dilaksanakan pada dua atau tiga tahun lagi (jangka menengah). 50 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Solusi yang diambil dapat berupa:
1. 1.Solusi yang bersifat segera/cepat atau jangka pendek artinya solusi yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah, sehingga hasilnya langsung dapat dilihat/dirasakan oleh para pengguna layanan,
2. 2.Solusi yang bersifat jangka menengah, artinya masih diperlukan waktu untuk melakukan tindakan nyata karena beberapa pertimbangan: dukungan dana yang harus diajukan dalam perubahan anggaran/ realokasi anggaran, persetujuan tertulis dari pengambil keputusan,
3. 3.Solusi yang bersifat jangka panjang, artinya jalan keluar yang akan diambil memang harus dilakukan, namun menyangkut biaya, kewenangan, sumberdaya yang harus direncanakan/dirundingkan dengan pihak-pihak pengambil keputusan/atasan organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Untuk solusi ini, para pengguna layanan (peserta lokakarya) biasanya menginginkan adanya batasan waktu pelaksanaannya untuk menjamin bahwa ada tindakan nyata perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama yang segera dapat dilihat/dirasakan oleh para pengguna layanan. P Kelompokkan setiap solusi kedalam kategori ‘solusi internal’ dan ‘solusi eksternat Kriteria kategorisasi sangat sederhana dan dapat digunakan secara cepat, yaitu: • Setiap solusi yang segara dapat dilaksanakan dan kewenangan pelaksanaannya berada di tangan para pelaksana di unit pelayanan masuk ke dalam kategori ‘solusi internal; • Setiap solusi yang kewenangan pelaksanaannya beradadi luarjangkauan para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan masuk ke dalam kategori ‘solusi eksternat P Periksa kembali rangkaian logika masalah penyebab dan solusi dengan memastikan: • Tidak ada dua sebab/solusi yang sama/substansinya sama/masalah yang sama, • Solusi yang diusulkan tidak bersifat umum, namun sedapat mungkin spesifik, jelas, tidak multi tafsir, terukur, upaya konkrit/ tindakan nyata (bisa dilihat dan dirasakan), • Hasil akhir analisis untuk setiap pengaduan direkonfirmasikan kepada semua peserta, • Jaga disiplin peserta agar konsisten menggunakan alat bantu kerja analisis yang telah disiapkan, • Tunjukkan keterkaitan hasil yang diperoleh bahkan bila perlu sejak Kuesioner Pengaduan Masyarakat, Indeks Pengaduan Masyarakat, Tabulasi Hasil Analisis Masalah Penyebab Pengaduan sampai bagaimana Janji Perbaikan Pelayanan dirumuskan dari solusi internal dan bagaimana Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dirumuskan dari solusi eksternal. Caranya sederhana dengan menjejerkan semua hasil proses tersebut dari kiri ke kanan secara berurutan dan menjelaskannya secara ringkas. Cara ini akan sangat membantu semua peserta untuk memperkuat pemahaman terhadap keseluruhan metode yang digunakan. Berdasarkan pengalaman, waktu dua hari untuk melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan penyebab pengaduan dirasakan sangatlah kurang. Oleh karena itu, bagi unit pelayanan yang ingin menganalisis secara mendalam ataupun ingin menanggapi seluruh pengaduan yang disampaikan pengguna layanan (sesuai Indeks Pengaduan Masyarakat), dapat melanjutkan analisisnya di luar lokakarya, namun 51 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Analisis ini dapat dilakukan oleh semua bagian/ komponen yang ada dalam unit pelayanan, sehingga penyelesaiannya bisa bersifat komprehensif dan integratif, walaupun belum bersifat mendasar (sampai ke akarnya).
4. 3.Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Lakukan tindakan perbaikan segera. Raih kepercayaan dari pengguna layanan. Beritahukan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Berikan bukti tentang apa yang sudah anda lakukan kepada atasan agar anda memperoleh dukungan lebih lanjut untuk melakukan upaya perbaikan berikutnya. Tugas
5. 1.Menyusun Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan,
6. 2.Mengeluarkan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dalam bentuk poster, brosur,
7. 3.Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan. Hasil
8. 1.Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan ditandatangani dan diumumkan,
9. 2.Pengambil keputusan/atasan, pengguna pelayanan serta masyarakat umum mengetahui tentang Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Kegiatan Komunikasi
10. 1.Pengambil keputusan/atasan: memberitahukan tentang hasil lokakarya serta Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan,
11. 2.Masyarakat pengguna pelayanan: memaparkan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan di papan informasi, sebelah hasil survei (Indeks Pengaduan Masyarakat),
12. 3.Pihak yang lain/ lobby: memastikan bahwa semua Pihak yang terkait diberitahukan tentang hasil Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan serta Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Hasil dari Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Manfaat langsung terpenting adalah sebagai umpanbalik kepada masyarakat pengguna pelayanan dalam bentuk yang disebut sebagai Janji Perbaikan Pelayanan dan umpan-balik kepada atasan dan pengambil keputusan dalam bentuk yang disebut Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Hasil analisis masalah penyebab pengaduan dapat menjadi awal dari satu proses perbaikan pelayanan yang lebih intensif dan mendalam. Contohnya: Bagi organisasi penyelenggara pelayanan dapat menjadi pintu masuk untuk: • Pengembangan sistem manajemen kualitas, • Penilaian kapasitas dari organisasi penyelenggara pelayanan, • Negosiasi yang lebih baik dengan pengambil keputusan untuk meraih dukungan. Di tingkat kebijakan lokal dapat menjadi pintu masuk bagi: • Perbaikan dan pengembangan rencana strategis unit dan sektor pelayanan, • Bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian rencana kerja dan alokasi anggaran unit pelayanan dan sektor pelayanan. 52 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 3.1 Umpan-balik kepada pengguna: Janji Perbaikan Pelayanan Manfaat solusi atas masalahyang dirumuskan pada Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan masih sangat terbatas jika tidak diumumkan dan diberlakukan, meskipun masih bermanfaat secara internal bagi organisasi penyelenggara pelayanan sebagai pembelajaran. Tetapi segera setelah pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat ada kewajiban memberi umpan-balik kepada masyarakat pengguna pelayanan tentang langkah-Iangkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang diadukan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan membuat pengumuman sederhana atau dengan semacam rencana tindakan. Disarankan memberi umpanbalik dalam bentuk Janji Perbaikan Pelayanan. Meski tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, Janji Perbaikan Pelayanan hendaknya menjadi wujud “tekad moral” (moral commitment) pimpinan dan petugas organisasi penyelenggara pelayanan untuk memenuhi janji yang dimuat di dalamnya. Janji Perbaikan Pelayanan harus menjadi tanggapan terhadap isuisu kepentingan para pengguna pelayanan berdasarkan temuan survei pengaduan masyarakat. Pimpinan dan petugas organisasi penyelenggara pelayanan harus menyampaikan janji mereka secara terbuka untuk perbaikan pelayanan sebatas kewewenangan yang dimiliki dan mengundang para pengguna pelayanan agar terus mengawasi sejauh mana janji tersebut dipenuhi. Ini berarti bahwa masyarakat diberi peluang untuk mengawasi perbaikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Janji ini akan membawa konsekuensi dan akan lebih mendorong organ isasi penyelenggara pelayanan agar segera melakukan upaya perbaikan. Satu langkah perbaikan yang meskipun kecil, akan menjadi suatu tanda bagi masyarakat: “Kami sudah mulai memperhatikan Andal” dan bahkan pertanda juga bagi para petugas: “Kami adalah Para Petugas dari organisasi penyelenggara pelayanan yang dapat dibanggakan r. Mengamati keseluruhan proses yang sudah berlangsung, fasilitator hendaknya menilai apakah secara umum aparatur pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan siap menerbitkan Janji Perbaikan Pelayanan yang memuat ukuran keberhasilan (indikator) dan batas waktu pemenuhan janji. Jika secara umum aparatur pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan baru meraih percaya diri dan sedang dalam pengembangan keyakinan untuk melakukan peru bahan, tidak dianjurkan memaksa mereka untuk menerbitkan Janji Perbaikan Pelayanan yang sudah sangat tegas memuat ukuran keberhasilan, batas waktu pemenuhan janji. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemas dan berkurangnya motivasi untuk melanjutkan perubahan dan perbaikan. Janji Perbaikan Pelayanan ditulis seperti surat yang ditujukan kepada pengguna yang memberi informasi bahwa pengaduan sudah diterima dan merupakan pernyataan terbuka tentang upaya perbaikan yang akan dilakukan. Janji Perbaikan Pelayanan harus ditulis dalam bahasa sederhana yang mudah dimengerti dalam gaya bahasa yang bersahabat dan meyakinkan. Janji Perbaikan Pelayanan harus jujur mengakui adanya keterbatasan kemampuan (tidak semua perbaikan dapat dilakukan sekaligus, pada umumnya pengguna pelayanan akan dapat memaklumi hal itu) dan ada keterbatasan wewenang (ada upaya perbaikan yang mutlak membutuhkan keputusan dari otoritas yang lebih tinggi). Janji Perbaikan Pelayanan akan dikeluarkan dalam bentuk dokumen tertulis, dalam bentuk brosur, poster yang dipasang pada organisasi penyelenggara pelayanan. Brosur dan 53 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat poster adalah alat yang menjadi umpanbalik kepada pengguna sebagai tindak lanjut survei pengaduan masyarakat. Janji Perbaikan Pelayanan harus dapat meyakinkan pengguna akan komitmen untuk perbaikan yang dilakukan oleh penyedia pelayanan. Catatan: Jika dibutuhkan, buat dokumen dalam bahasa setempat (hanya bila tidak semua orang mengerti bahasa Indonesia) atau gunakan grafik sederhana (jika sebagian pengguna pelayanan buta aksara). Isi pokok Janji Perbaikan Pelayanan: • Judul “Janji Perbaikan Pelayanan”, • Nama organisasi penyelenggara pelayanan, • Tanggal deklarasi, • Penjelasan ringkas tentang umpanbalik pengaduan, • Daftar janji untuk menanggapi setiap pengaduan, • Tindak lanjut Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang diajukan kepada pengambil keputusan, • Himbauan kepada masyarakat agar terus mengawasi kinerja organisasi penyelenggara pelayanan, • Ucapan terima kasih kepada para responden, • Penandatangan dan saksisaksi, • Tembusan. Sekilas bentuk-bentuk charter (Janji Perbaikan Pelayanan): “Apakah Janji Perbaikan Pelayanan itu”? M. J. Balogun, Kepala Penasehat Regional, Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (lihat Daftar Pus taka No.3) menyebutnya sebagai pernyataan yang berdayaikat sedang, pada fase konsepsi, lingkup dan cakupannya terbatas pada pihak tertentu - misalnya Badan Pemerintah yang menyatakannya. Isi Janji Perbaikan Pelayanan Publik berorientasi pada prioritas para pengguna pelayanan. Inilah unsur utamaJanji Perbaikan Pelayanan. Janji ini berfokus pada isu-isu yang berkenaan dengan kepentingan para pengguna atas barang dan jasa produk pelayanan publik. Umumnya memuat: - Kejelasan persyaratan, - Akses ke produk barang atau jasa dari pelayanan, - Waktu atau kecepatan pelayanan, - Kesederhanaan prosedur pelayanan (misalnya jaminan sekali datang beberapa urusan terselesaikan), - Kenyamanan tempat pemberian pelayanan dan lingkungan sekitarnya, - Keramahan dan kesopanan petugas, - Keterpercayaan atas setiap tindakan pada proses penyelesaian pelayanan, - Kepastian adanya saluran dan cara menyalurkan keluhan tentang kesalahan dan kekurangan pelayanan, - Ketersediaan, kepastian dan kejelasan informasi tentang pelayanan, - Tersedianya pilihan-pilihan alternatif, - Jaminan atas keamanan, kehandalan dan kerahasiaan, - Efektivitas biaya, kewajaran biaya, nilai ekonomis produk pelayanan, dan - Keterterawangan (transparansi) setiap tindakan dalam proses penyelesaian pelayanan. Dasar utama perlunya Janji Perbaikan Pelayanan adalah pemberdayaan pengguna pelayanan. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa adalah hak pengguna pelayanan untuk mengharapkan pelayanan yang berkualitas tinggi - pelayanan yang tanggap kebutuhan mereka dan disediakan tepat waktu pada tingkat biaya yang wajar. 3.2 Umpan-balik kepada pengambil keputusan: Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Atasan dan pengambil keputusan pada saat yang sama seharusnya mulai menaruh perhatian pada survei pengaduan masyarakat pengaduan dan hasilhasilnya, karena telah beberapa kali dipublikasikan di media masa selama proses berlangsung. Mereka juga mestinya sadar akan besarnya pengaruh yang ditimbulkannya karena telah melibatkan begitu banyak anggota masyarakat sebagai responden. Jika itu sudah 54 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara terjadi, pastilah mereka berharap mendapat informasi lebih rinci dan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama! Hasil Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dan solusi eksternal menjadi isi dari dokumen yang disebut Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Dokumen ini berisi upaya- upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat. Adalah hal yang penting bagi organisasi penyelenggara pelayanan agar menyampaikan rekomendasi ini secara profesional. ltu berarti bahwa Rekomendasi Perbaikan Pelayanan harus dilengkapi dengan fakta fakta, dasar pertimbangan mengapa perbaikan harus dilakukan dan menegaskan bahwa semua itu didasarkan pada aspirasi kebutuhan yang dinyatakan oleh sejumlah besar pengguna pelayanan. Jangan lupa memberitahukan pimpinan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan sendiri sudah menyampaikan Janji Perbaikan Pelayanan dan bahkan sudah mulai melaksanakannya. Hal ini akan memberi kesan yang sangat meyakinkan bahwa: “Kami tidak hanya meminta bantuan, tetapi sudah mulai berbuat dari diri sendiri!” Rekomendasi Perbaikan Pelayanan diterbitkan dalam bentuk dokumen tertulis ukuran poster, yang dipasang di kantor organisasi penyelenggara pelayanan agar pengguna dapat mengetahui bahwa sudah ada usaha meyakinkan pengambil keputusan untuk memberikan dukungan. Isi pokok Rekomendasi Perbaikan Pelayanan: • Fakta fakta: organisasi penyelenggara pelayanan, periode pelaksanaan survei pengaduan masyarakat, jumlah responden, • Hasil survei pengaduan masyarakat (Indeks Pengaduan Masyarakat), • Informasi tentang Janji Perbaikan Pelayanan dan tindak lanjutnya, • Penjelasan tentang perlunya keputusan, • Rekomendasi Perbaikan untuk setiap pengaduan dan jumlah responden yang mangadukannya, • Saran perubahan/penyesuaian Rencana Pembangunan, • Daftar pihakpihak yang menerima tembusan surat Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. 3.3 Temui dan yakinkan pengambil keputusan untuk meraih dukungan melalui lobby Beritahukan seluruh pengambil keputusan yang terkait untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan hasil survei pengaduan masyarakat. Laporan berisi kumpulan semua dokumen yang dihasilkan sampai pada pelaksanaan langkah akhir. Laporan dikirimkan kepada pengambil keputusan di pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setempat disertai surat resmi meminta kesempatan berdiskusi membahas laporan itu. Ringkasan bagaimana menyampaikan informasi dan memberi umpan-balik kepada masyarakat: Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Umpan-balik kepada pengguna dengan bahan paparan: Siapkan dokumen Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dalam format poster dan paparkan/pasang di papan informasi di sebelah kanan grafik Indeks Pengaduan Masyarakat yang sudah dipaparkan sebelumnya di situ. Lakukan jumpa pers dan publikasi di media: Informasi kepada publik melalui media setempat memegang peranan sangat penting sejak awal dari proses berlangsung. Jumpa pers atau bahan lansiran media (press release) perlu dilakukan. Ingat: Laporan di media massa sebaiknya dibuat secara terpisah oleh unit pelayanan (dari perspektif organisasi penyelenggara pelayanan) dan oleh masyarakat madani atau Ornop (dari perspektif publik). Lakukan publikasi sebanyak mungkin. Laporan tertulis: kumpulan dokumen yang dihasilkan sampai saat status terakhir. 55 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Informasi tambahan tentang Service Pledge Di sektor publik, Janji Perbaikan Pelayanan disebut dalam beragam istilah di berbagai negara. Di Indonesia dalam banyak hal lebih sinonim dengan ‘Services Pledges’ seperti yang dimaksud oleh Dep. Hubungan Sosial dan Ekonomi PBB. Sesuai dengan definisi PBB tersebut, yang dimaksud Janji Perbaikan Pelayanan adalah kerangka menyeluruh, kombinasi dari Public Service Pledge, Citizen Charter, Leadership Code dan Code of Conduct. Pada tabel berikut diuraikan elemen masing-masing. “Public Service Charter”: Kerangka holistik TIPE Kelompok Sasaran Hal yang jadi fokus perhatian Public Service Pledge Pengguna Pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan ra- mah. Perbaikan secara terus menerus dalam aspek biaya, waktu, kinerja dan kualitas pe- layanan Citizen Charter Pembayar pajak/warga negara Pengamatan aspek kepemerintahan yang baik (supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana) Leadership Code Pemerintah Kejujuran, tidak mementingkan diri, integri- tas, objektifitas, akuntabilitas, keterbukaan, keteladanan, visi) Code of Conduct Abdi masyarakat (Aparatur Pemerintah) Kesetaraan, keterbukaan, tidak memihak, menghindari konflik kepentingan diri, meno- lak suap untuk kepuasan pribadi, tidak curang, keamanan aset, dan informasi istimewa, akuntabilitas dan ketanggapan, integritas, pengumuman aset dan kepentingan, janji kepuasan pelanggan. 56 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Langkah 4 Pemantauan dan Evaluasi D. Langkah 4: Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan metode Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan menghasilkan manfaat nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan. Untuk memastikan bahwa Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang telah diterbitkan terpenuhi dan dilaksanakan, isi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan tersebut harus diintegrasi ke dalam rencana kerja organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Artinya kegiatan dan anggaran pelaksanaannya harus benar-benar masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja yang bersangkutan. Singkatnya, pelaksanaan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan melekat mengikuti siklus manajemen proyek dari perencanaan, persiapan anggaran, pelaksanaan sampai ke pertanggungjawaban hasil (akuntabilitas). Untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbaikan serta hasil nyata akan dicapai dalam waktu yang direncanakan perlu dilakukan pemantauan kegiatan serta evaluasi hasil. Gambar 7. Siklus manajement kegiatan Pemantauan adalah pengumpulan dan analisis informasi tentang status kegiatan yang menghasilkan gambaran status kegiatan dan mendukung pengendalian dan keputusantindak lanjut yang tepat. Pemantauan dilaksanakan secara berkala dan seiring dengan siklus perencanaan oleh pelaksana kegiatan. Oleh karena itu pemantauan adalah kegiatan rutin dalam konteks pelaksanaan kegiatan. Pemantauan difokuskan pada hasil kegiatan seperti sudah ditentukan/direncanakan. Pemantauan akan memeriksa hasil bukan kegiatan itu sendiri (mis: “Pelayanan rawat inap telah lengkap sesuai dengan perencanaan” (=hasil), bukan: “Enam tempat tidur rawat inap disediakan” (=kegiatan)). Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap dampak yang telah dihasilkan oleh suatu kegiatan serta keluarannya. Evaluasi dilaksanakan secara berkala, tetapi dengan frekuensi lebih rendah daripada pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan (misalnya: setahun 57 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat atau dua tahun sekali). Frekuensi evaluasi dampak tergantung pada tujuan evaluasi. Evaluasi memfokuskan dampak pada hasil pelaksanaan, yaitu apakah hasil sudah mengakibatkan perubahan yang positif (atau malah negatif). Dampak kegiatan peningkatan pelayanan publik dapat dilihat dari berbagai faktor seperti misalnya: peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar tertentu, peningkatan jumlah pengguna suatu unit pelayanan, jumlah penghargaan yang diterima sesudah pelayanan menjadi lebih baik, peningkatan kepuasan masyarakat atau penurunan pengaduan pengguna. Pendekatan evaluasi harus sesuai dengan tujuan evaluasi itu sendiri dan faktor-faktor yang ingin diketahui secara mendalam. Pemantauan dan evaluasi menghasilkan informasi yang menjadi landasan pelaporan rutin kepada pihak yang terkait (akuntabilitas), termasuk sebagai bahan informasi balikan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Komitmen untuk pemantauan dan evaluasi Tindakan nyata perbaikan pelayanan yang disebutkan di dalam dokumen Janji Perbaikan Pelayanan dan tindakan nyata perbaikan, yang diharapkan dilakukan pihak lain atau pimpinan seperti yang dimuat di dalam dokumen Rekomendasi Perbaikan Pelayanan harus disertai komitmen untuk memantau dan mengevaluasinya. Pemantauan dan evaluasi memberi peluang bagi penyesuaian kegiatan dan perbaikan secara efektif. Jika terjadi perubahan pimpinan unit pelayanan, kegiatan pemantauan menjadi wacana efektif untuk menginformasikan dan membahas status usaha perbaikan pelayanan di suatu unit pelayanan. Sesuai dengan janji dan rekomendasi, pimpinan unit pelayanan melaporkan perkembangan perbaikan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Masyarakat pengguna juga diberi peluang dan saluran untuk mengawasi pelaksanaan janji dan rekomendasi. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan dengan melibatkan atau mengundang langsung umpanbalik dari masyarakat pengguna pelayanan. Para pihak yang terlibat a) Unit pelayanan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan yang sudah dibentuk di unit pelayanan sebaiknya tidak berhenti bekerja setelah Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dihasilkan. Tetapi tim ini meneruskan kegiatannya untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan janji dapat tercapai. b) Pengambil keputusan di Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dibentuk di tingkat Departemen/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, seperti pada proses sebelumnya terus melanjutkan kegiatannya. Pertama, memfasilitasi agar Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di unit pelayanan mampu melakukan pemantauan dan evaluasi dengan baik. Kedua, memantau dan mengevaluasi sejauh mana Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang disampaikan oleh unit pelayanan telah dilaksanakan oleh Menteri/Kepala/Gubernur/ Bupati/Walikota yang menerima rekomendasi tersebut. 58 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara c) Masyarakat pengguna pelayanan Masyarakat pengguna pelayanan berhak untuk mengawasi kinerja pelayanan serta implementasi janji di tingkat unit pelayanan. Masukan dapat diberikan dalam bentuk pengaduan tertulis atau lisan dan melalui partisipasi langsung dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Gambar 8. Peranan dalam pemantauan Metode pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu: 1) Verifikasi status Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 2) Mengulangi Survei Pengaduan Masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang sama dengan yang digunakan pada survei sebelumnya dan membandingkan hasil (Indeks Pengaduan Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei tersebut. Ketiga pihak yang disebutkan di atas dilibatkan secara efektif dalam pelaksanaan kedua pendekatan pemantauan dan evaluasi tersebut di atas.
13. 1.Verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Tujuan verifikasi status realisasi Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan sesuai dengan kepentingan pihak yang terlibat: a) Tujuan di tingkat unit pelayanan • Mengetahui status pelaksanaan janji, sapakah perlu penyesuaian kegiatan atau penyesuaian janji agar lebih realistis, • Mengetahui status realisasi rekomendasi sebagai faktor pendukung perbaikan pelayanan yang telah dilakukan oleh unit pelayanan itu sendiri, • Melaporkan statusstatus tersebut kepada masyarakat pengguna pelayanan sebagai balikan sesuai dengan apa yang disebut di dalam dokumen janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan. 59 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat b) Tujuan di tingkat Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah • Menentukan kemajuan pelaksanaan Janji dan rekomendasi Perbaikan Pelayanan dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan perubahan kebijakan jika diperlukan, • Mengidentifikasi faktor faktor penghambat realisasijanji Perbaikan Pelayanan yang berkaitan erat dengan atau sangat ditentukan oleh dukungan dari tingkat di atas unit pelayanan, • Mengidentifikasi praktek yang baik/inovasi di tingkat unit pelayanan yang layak menjadi contoh untuk unit pelayanan lainnya. Kegiatan verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan bersifat sebagai kegiatan pemantauan intern yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di unit pelayanan dan didukung oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Departemen/Lembaga/Pemerintah Dearah. Kegiatan verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi sebaiknya dikoordinasikan dengan semua unit pelayanan yang terlibat sehingga hasil-hasilnya dapat digabungkan dan masing-masing unit pelayanan dapat saling belajar dari pengalaman. 1.1. Persiapan verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Tugas
14. 1.Menentukan jadwal kegiatan verifikasi di semua unit pelayanan yang terkait,
15. 2.Menentukan peserta kegiatan untuk unit pelayanan,
16. 3.Mempersiapkan anggaran, logistik (alat bantu pemantauan dan evaluasi),
17. 4.Mempersiapkan dokumen yang diperlukan,
18. 5.Menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta hasil yang diharapkan kepada pengambil keputusan. Hasil
19. 1.Semua pihak yang terlibat sepakat mengenai jadwal, peserta, proses serta hasil pelaksanaan verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi dan siap berpartisipasi aktif sesuai dengan bagian tugas masing-masing,
20. 2.Para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan siap memberikan informasi secara terbuka tentang apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka merealisasikan Janji Perbaikan Pelayanan yang sudah diterbitkan,
21. 3.Masingmasing Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah siap mengkontribusi data dan informasi tentang realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dari instansi dan bidang tugasnya masing-masing. Kegiatan Komunikasi
22. 1.Kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota: setelah pertemuan awal, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan menginformasikan pimpinan unit pelayanan/ Departemen/ Lembaga/ Pemerintah Daerah serta pihak lain yang terkait tentang rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, tujuannya dan hasil yang diharapkan,
23. 2.Kepada pimpinan unit pelayanan: pada pertemuan awal, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memberi informasi tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan, khususnya survei ulang yang dilaksanakan dan meminta dukungan pelibatan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di unit itu untuk ikut serta dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. 60 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 1.1.1. Pihak-pihak yang terlibat a) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai fungsi koordinasi kegiatan verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi di mana lebih dari satu unit pelayanan terlibat. Dalam rangka kegiatan tersebut Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertanggungjawab untuk: • Komunikasi mengenai rencana kegiatan ini kepada pihak pengambil keputusan dan pimpinan unit pelayanan, • Pelaksanaan pertemuan awal untuk menentukan jadwal, peserta dan tugas persiapan selanjutnya. b) Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di tingkat unit pelayanan mempunyai tugas persiapan kegiatan di tingkat unit pelayanan. Tim tersebut akan didampingi oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan di masing unit akan: • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, • Mempersiapkan format verifikasi status yang diperlukan, • Melakukan koordinasi dengan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mengenai jadwal dan peserta kegiatan verifi kasi status realisasi. c) Masyarakat sipil akan berpartisipasi dalam kegiatan melalui keanggotaan di dalam Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll). 1.1.2. Pertemuan persiapan kegiatan Pada pertemuan persiapan kegiatan semua peserta menyepakati jadwal kegiatan, peserta serta pembagian tugas secara rinci. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan mengkoordinasikan pertemuan awal dan mengundang semua Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan yang terkait. P Jadwal kegiatan di masing-masing unit pelayanan: proses verifikasi status realisasi janji per unit pelayanan akan memerlukan waktu sekitar setengah sampai satu hari per unit pelayanan (tergantung jarak lokasi). Proses verifikasi status rekomendasi akan memerlukan waktu tambahan satu hari per unit karena status harus diverifikasi dengan pihak yang terkait. P Jangka waktu: diusulkan bahwa kegiatan verifikasi status realisasi dilaksanakan sebelum proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian hasil dari kegiatan pemantauan ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana/anggaran di tahun berikutnya. P Peserta: rencanakan jadwal sesuai dengan partisipasi peserta. Untuk pemantauan di satu unit pelayanan akan terlibat: • Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di tingkat unit pelayanan, • Dua sampai tiga orang Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, termasuk satu anggota dari masyarakat sipil atau unsur ORNOP. P Presentasi hasil: • Jadwal tentatif untuk presentasi hasil verifikasi status janji dan rekomendasi kepada pimpinan unit pelayanan di masing-masing unit - dari Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan 61 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat • Jadwal tentatif untuk presentasi hasil kegiatan pemantauan secara garis besar kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota serta pengambil keputusan yang terkait dari Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, • Membahas keperluan publikasi hasil realisasi janji dan rekomendasi kepada masyarakat pengguna pelayanan, misalnya melalui poster status pelaksanaan janji dan rekomendasi di masing-masing unit pelayanan. Pemantauan status pelaksanaan janji dan rekomendasi sebaiknya dilaksanakan setiap enam bulan sebelum proses perencanaan/penganggaran untuk memanfaatkan hasil- nya dalam rancangan atau penyesuaian rencana kegiatan serta anggaran/anggaran perubahan. 1.1.3 Dokumen yang harus dipersiapkan
24. 1.Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) dari survei pertama,
25. 2.Janji Perbaikan Pelayanan yang resmi ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan,
26. 3.Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang resmi ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan,
27. 4.Dokumen-dokumen yang menunjuk perencanaan kegiatan, khususnya yang belum dilaksanakan (mis: catatan di APBD, di RKA/RASK dan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan),
28. 5.Format Pemantauan Janji Perbaikan Pelayanan dan Format Pemantauan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Tanpa dokumen 1. sampai 3. tidak mungkin pemantauan atau evaluasi dilaksanakan. Oleh karena itu pengarsipan yang teliti sangat penting demi pengendalian dan pengelolaan kegiatan menuju sukses kegiatan selanjutnya. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di masing-masing unit pelayanan mempersiapkan Format Pemantauan Janji Perbaikan Pelayanan dan Format Pemantauan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Format format tersebut disiapkan bagi para anggota tim yang terlibat untuk digunakan sebagai alat bantu kerja. Contoh atau bentuk format-format tersebut dapat dilihat pada bagian Contoh Bantu dokumen ini (Iihat CB 15 dan 16). 1.1.4. Anggaran yang perlu dipersiapkan • Biaya pertemuan koordinasi awal • Foto kopi kuesioner • Biaya transportasiTim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ke unit pelayanan (dua sampai tiga orang/12 hari per unit pelayanan) • Biaya transportasi Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama pada pelaksanaan survei ulang • Biaya pertemuan pelaporan kepada pengambil keputusan yang terkait Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya lihat CB 1. 62 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 1.2. Pelaksanaan verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Terima hasil pemantauan secara terbuka; gunakan hasil untuk penyesuaian kegiatan perbaikan pelayanan. Tugas
29. 1.Membandingkan status realisasi (pelaksanaan) Janji Perbaikan Pelayanan oleh unit pelayanan dengan apa yang tertulis di dalam dokumen,
30. 2.Membandingkan status realisasi (pelaksanaan) rekomendasi oleh pihak-pihak penerima rekomendasi dengan apa yang tertulis di dalam dokumen,
31. 3.Menyusun dan menyampaikan informasi hasil verifikasi dan laporan,
32. 4.Membandingkan hasil survei ulang dengan hasil survei pengaduan sebelumnya dan menganalisis perbedaan penyebab pengaduan dan menyusun rencana tindak atas analisis yang diperoleh,
33. 5.Menyampaikan laporan kepada pimpinan unit pelayanan serta pengambil keputusan pada tingkat di atas unit pelayanan,
34. 6.Menyampaikan informasi sebagai balikan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Hasil
35. 1.Pimpinan di semua tingkat yang terkait memperoleh informasi tentang status pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan dan rekomendasi,
36. 2.Faktor penghambat pemenuhan janji perbaikan telah diberitahukan kepada pihak yang terkait, termasuk rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan,
37. 3.Sesuai dengan informasi dan rekomendasi tersebut, pimpinan unit pelayanan dan pengambil keputusan memahami tindak lanjut apa yang perlu dilakukan,
38. 4.Masyarakat menerima informasi dari unit pelayanan tentang status kegiatan perbaikan pelayanan sesuai dengan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Kegiatan Komunikasi
39. 1.Unit pelayanan atas hasil kerja Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan memberi informasi kepada masyarakat pengguna pelayanan tentang hasil verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dengan menggunakan media informasi efektif yang tersedia,
40. 2.Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah atas hasil kerja Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menyampaikan informasi hasil dari pemantauan dan evaluasi kepada para pimpinan dan kalangan publik lebih luas melalui koran, konferensi pers, media lain yang tersedia. Ini akan lebih bermanfaat khususnya jika kegiatan pemantauan dan eva- luasi dilaksanakan untuk beberapa unit pelayanan yang cakupannya menjadi relatif luas, misalnya: seluruh SMP/SMA/SMK di suatu kabupaten. 1.2.1. Proses verifikasi status realisasi a) Verfikasi status Janji Perbaikan Pelayanan • Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bergabung dengan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan di masing unit melaksanakan kegiatan verifikasi status realisasi janji sesuai dengan jadwal kegiatan. • Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan bertemu dengan pimpinan unit pelayanan atau staf yang ditujukan untuk 63 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat wawancara awal tentang status kegiatan. Hasil dicatat oleh masing anggota di formatnya. • Untuk mengisi format lebih lanjut, tim akan mengobservasi secara langsung bukti nyata di sekeliling unit pelayanan. Pada saat itu juga dapat diminta klarifikasi dari staf unit pelayanan mengenai perubahan yang telah dilaksanakan. • Jika bukti langsung untuk pelaksanaan satu butir janji tidak dapat diobservasi tim mencari bukti dalam dokumen yang menyatakan bahwa suatu kegiatan memang telah direncanakan (jika belum ada kenyataan). Langkah itu memerlukan komunikasi lebih lanjut misalnya dengan SKPD. b) Verifikasi status realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan • Tim juga akan mengumpulkan informasi mengenai status rekomendasi, sejauh mana status diketahui di tingkat unit dan di SKPD. Namun, seringkali pimpinan unit pelayanan serta tim setempat tidak akan mengetahui status realisasi satu butir rekomendasi dan tidak mempunyai akses terhadap pengambil keputusan. • Oleh karena itu, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berperan dalam melanjutkan verifikasi status rekomendasi dengan menghubungi Setjen/Set/Ditjen/Dinas/Badan/ Kantor atau jika perlu pimpinan masing-masing instansi tersebut. 1.2.2. Analisis hasil di tingkat unit pelayanan dan tindak lanjut a) Analisis status Janji Perbaikan Pelayanan • Pada akhir kegiatan verifikasi di unit pelayanan, tim secara bersama mengkonsolidasikan catatan dan observasi mereka di Format Verifikasi Status Realisasi Janji Perbaikan Pelayanan (Iihat CB 15). Bersama-sama ditentukan status pelaksanaan masing-masing janji, apakah “sudah dilaksanakan’; “sedang dilaksanakan” atau “belum dilaksanakan’: Status akan dijumlahkan di bagian bawah tabel. Hasil ini akan menunjukkan status pelaksanaan per unit pelayanan. • Bersamasama tim akan membahas apakah kegiatan yang telah dilaksanakan atau direncanakan dianggap cukup untuk mencapai tujuan janji dan mengatasi pengaduan. Jika dianggap memerlukan kegiatan tam bahan, usulan kegiatan dicatat. Jika dianggap bahwa suatu butir janji tidak dapat tercapai secara realistis oleh unit pelayanan, diusulkan perubahan janji pada format yang sama. • Bersamasama tim juga mengkonsolidasikan “faktor hambatan” serta “praktek yang baik/inovasi”yang dapat diobservasi. Tim memeriksa juga bagaimana status publikasi Janji serta Rekomendasi Perbaikan Pelayanan di tingkat unit pelayanan. Jika publikasi tersebut perlu ditingkatkan, tim akan mencatat rekomendasi ke depan untuk pimpinan unit pelayanan. • Semua hasil yang disepakati diketik di dalam satu format di unit pelayanan sebagai format pelaporan. • Laporan dalam Format Verifikasi Status Realisasi Janji Perbaikan Pelayanan dipersiapkan. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan mempresentasikan hasil kepada pimpinan unit pelayanan untuk membahas penemuan bersama-sama. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan menerima satu salinan format final. b) Analisis status Rekomendasi Perbaikan Pelayanan • Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mengkonsolidasikan status realisasi janji 64 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara per unit pelayanan dan merekapitulasi status rekomendasi (“sudah, sedang, belum”) pada hari ke 3 setelah kunjungan ke unit pelayanan. • Jika status suatu rekomendasi belum jelas, sebaiknya dicatat sebagai informasi penting untuk pengambil keputusan terkait. Jika dianggap memerlukan kegiatan tambahan, usulan kegiatan dicatat. Jika dianggap bahwa suatu butir rekomendasi tidak realistis, tim dapat mengusulkan perubahan rekomendasi pada format yang sama. • Laporan dalam Format Verifikasi Status Realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan diserahkan kepada pimpinan unit pelayanan. c) Tindak lanjut di tingkat unit pelayanan Sesuai dengan hasil pemantauan dan rekomendasi, pimpinan unit pelayanan akan mengambil langkah tindak lanjut: • Penyesuaian/tambahan kegiatan perbaikan pelayanan untuk mencapai tujuan janji. • Informasi kepada masyarakat pengguna tentang status implementasi janji dan rekomendasi (misalnya dalam bentuk poster yang menyebutkan janji/ rekomendasi serta status). • Jika terjadi penyesuaian janji atau rekomendasi, dirumuskan Janji Perbaikan Pelayanan dan atau Rekomendasi Perbaikan Pelayanan baru yang diumumkan sesuai dengan proses di dalam buku ini. • Laporan dalam FormatVerifikasi Status Realisasi Janji serta rencana tindak lanjut dikirim oIeh pimpinan unit pelayanan ke pihak yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, misalnya: Bappeda, Bagian Organisasi dan instansi lainnya. 1.2.3. Analisis hasil di tingkat organisasi pelayanan/daerah dan tindak lanjut Setelah pemantauan di semua unit pelayanan dilaksanakan, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas untuk mengkonsolidasikan temuan secara garis besar untuk pelaporan kepada pengambil keputusan. a) Rekapitulasi status Janji Perbaikan Pelayanan • Status realisasi: Jika pemantauan dilaksanakan pada sejumlah unit pelayanan, hasil- hasil rekapitulasi terhadap status janji “sudah, sedang, belum” dari semua unit dapat dijumlahkan untuk memberikan gambaran (mis: setelah 12 bulan pelaksanaan janji, semua kemajuan unit pelayanan telah berhasil melaksanakan 82% dari semua janji). • Faktor penghambat: Jika ada faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di beberapa unit pelayanan, faktor itu serta rekomendasi ke depan dicatat untuk presentasi kepada pengambil keputusan supaya dapat ditindaklanjuti. • Praktek yang baik/inovasi: Jika Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sempat mendeteksi beberapa praktek yang baik atau inovasi penyediaan pelayanan yang sebaiknya menjadi contoh pelayanan yang baik untuk sektor tersebut, sebaiknya dicatat. b) Rekapitulasi status Rekomendasi Perbaikan Pelayanan • Status realisasi: Jika pemantauan dilaksanakan pada sejumlah unit pelayanan, hasil-hasil rekapitulasi terhadap status rekomendasi (“sudah, sedang, belum”) dari semua unit juga dapat digabung untuk memberikan gambaran kemajuan (mis: seletah 12 bulan 60% dari semua rekomendasi telah dilaksanakan, padahal40% 65 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat belum ada tindak lanjut). • Rekomendasi yang belum dikerjakan atau di mana status belum jelas dicatat sebagai informasi kepada pihak yang berwenang. 1.2.4. Presentasi hasil kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan mempresentasikan secara garis besar hasil dari verifkasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan kepada semua pihak pengambil keputusan yang terkait. a) Tujuan presentasi • Pengambil keputusan mempunyai kesempatan untuk melakukan pembahasan dengan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sejauhmana kemajuan implementasi kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan partisipasi masyarakat. • Pengambil keputusan serta pihak yang berwenang mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perbaikan pelayananan serta rekomendasi tim. • Pengambil keputusan diinformasikan mengenai butir Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang tetap memerlukan perhatian. • Pihak yang terkait mempunyai informasi mengenai praktekyang baik/inovasiyang dianggap layak diperkenalkan kepada semua unit pelayanan di sektor serta usulan tindak lanjut. b) Tindak lanjut dari pengambil keputusan Pada saat awal penerapan metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, pengambil keputusan telah menunjukkan komitmen tinggi dengan mempersiapkan kondisi kondusif bagi penggunaan metode ini, misalnya melalui Surat Keputusan tentang penunjukan unit pelayanan, penunjukan dan penugasan beberapa tim kerja yang diperlukan sebagai pelaksana dan penyediaan anggaran. Sesuai dengan komitmen tersebut pengambil keputusan akan mempertimbangkan hasil dari pemantauan dan mengambillangkah tindak lanjut. 1.2.5. Pengarsipan Hasil pemantauan status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dalam bentuk laporan diarsipkan di masing unit pelayanan dan oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai referensi untuk pemantauan selanjutnya. 1.2.6. Umpan-balik tentang status pelaksanaan janji dan rekomendasi kepada Masyarakat • Pimpinan unit pelayanan menginformasikan kepada masyarakat pengguna tentang hasil verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi, misalnya melalui poster yang memberikan informasi terakhir tentang status. • Jika Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ingin mengkomunikasikan hasil dari pemantauan secara umum juga dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui koran, konferensi pers, dll. Ini akan bermanfaat secara khusus jika pemantauan dilaksanakan di banyak unit pelayanan (mis: seluruh SMP/SMA/SMK di satu kabupaten). 66 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Informasi dan pesan pada poster “Status Realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan” • Judul poster, • Nama unit pelayanan dan kantor cabangnya, • Tanggal penandatanganan Janji Perbaikan Pelayanan serta Rekomendasi Perbaikan Pelayanan, • Ungkapan pengaduan, butir janji serta kegiatan yang telah dilaksanakan per butir janji sebaiknya dalam format tabel, • Tanggal pembuatan poster tersebut serta nama/ jabatan pimpinan unit pelayanan. Contoh laporon bentuk tabe!: Ungkapan Pengaduan Janji Kegiatan yang telah dilaksanakan Tarif air per m3 ter- lalu tinggi 1.1.Melakukan efisiensi di segala bidang yang dapat men- gakibatkan pemborosan - Melakukan penghematan +80 juta pertahun 1.2. Melakukan terobosan guna meningkatkan pendapatan selain dari tarif - Reklasifikasi golongan pelang- gan dilaksanakan 1.3. Melakukan sosialisasi ten- tang penyusunan & penghi- tungan tarif sesuai keten- tuan yang berlaku - Efisiensi penagihan rekening 90 % - Pemberitahuan dilakukan melalui surat edaran ke pe- langgan - Melalui film Pelayanan Publik POAM Pemalang
41. 2.Survei Ulang Pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan sesuai dengan janji dan rekomendasi semestinya menghasilkan perubahan kualitas pelayanan yang terasa oleh masyarakat pengguna. Survei ulang dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kegiatan perbaikan yang telah dilaksanakan mempunyai dampak positif terhadap persepsi masyarakat pengguna. Masingmasing pihak terlibat mempunyai tujuan sesuai dengan kepentingannya: a) Tujuan di tingkat unit pelayanan • Mengetahui apakah kegiatan perbaikan yang telah dikerjakan menghasilkan perbaikan persepsi masyarakat sehingga kegiatan tersebut bisa dianggap efektif • Mengetahui pengaduan mana yang tetap menerima jumlah pengaduan yang tinggi sehingga memerlukan aksi perbaikan oleh unit pelayanan b) Tujuan di tingkat Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah • Mengetahui secara umum apakah pelaksanaan janji dan rekomendasi telah efektif sehingga terjadi perbaikan persepsi masyarakat • Mengetahui unit pelayanan mana yang sangat berhasil dari segi penurunan pengaduan dan yang mana belum • Mengetahui jenis pengaduan mana yang tetap menerima jumlah pengaduan 67 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat yang tinggi (misalnya sarana/ prasarana, disiplin, kecepatan pelayanan, kejelasan prasyaratan pelayanan, dst) c) Tujuan di tingkat masyarakat pengguna • Mengetahui hasil survei ulang serta tindakan lanjut dalam bentuk Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru Kegiatan survei ulang bersifat kegiatan evaluasi terhadap status perbaikan pelayanan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sesuai dengan survei pertama, kegiatan ini akan melibatkan masyarakat pada semua langkah. Seperti survei pertama, survei ulang dilaksanakan secara terkoordinasi antara semua unit pelayanan sehingga Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dapat dilaksanakan bersama-sama dan unit pelayanan dapat saling belajar dari pengalaman. 2.1. Persiapan Survei Ulang dan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Survei ulang sebaiknya dilaksanakan sekitar dua tahun setelah Janji Per baikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan ditandatangani. Setelah dua tahun semestinya perubahan pelayanan dan pengaruh positif oleh pelaksanaan rekomendasi sudah sangat terasa oleh masyarakat pengguna. Survei ulang dilaksanakan (a) sebelum proses perencanaan/penganggaran dan (b) setelah pemantauan status pelaksanaan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan (Iihat sub-bagian 3 tentang evaluasi). Pelaksanaan evaluasi akan memerlukan sekitar 6 minggu dari persiapan kegiatan sampai ke pelaporan. 2.1.1. Proses survei ulang tidak berbeda dari survei pertama Survei ulang akan memakai kuesioner dari survei pertama sehingga tidak perlu melaksanakan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Kuesioner tidak boleh diubah agar hasil survei kedua dapat dibandingkan dengan survei pertama. Beberapa catatan tentang persiapan: • Persiapan survei ulang dilaksanakan sesuai dengan penjelasan di atas mengenai persiapan survei, termasuk pengumuman pelaksanaan suvei, pembuatan dan publikasi IPM. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikakan mengkoordinasikan persiapan serta memantau kualitas persiapan survei. • Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan akan menyusul setelah pembuatan IPM dipersiapkan sesuai penjelasan tentang persia pan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan di atas. • Pembagian kerja antara Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan tetap sama. • Biaya anggaran yang diperlukan sesuai dengan biaya untuk survei pertama serta Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan yang pertama. • Masyarakat tetap diinformasikan pada setiap langkah dan diikutsertakan sesuai dengan penjelasan proses survei pengaduan dan lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan yang pertama. 2.1.2. Dukungan eksternal Jika dianggap perlu, dukungan fasilitator eksternal untuk Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan diamankan, misalnya dari Lembaga Administrasi Negara, Diklat yang terkait atau dari fasilitator LSM. 68 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 2.1.3. Dokumen yang harus dipersiapkan
42. 1.IPM survei lama untuk masing unit pelayanan
43. 2.Format Verifikasi Status Realisasi Janji Perbaikan Pelayanan
44. 3.Format Verifi kasi Status Realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 2.2. Pelaksanaan Survei Ulang dan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Manfaatkan umpan balik dari masyarakat untuk menilai ensiensi kegiatan perbaikan pelayanan yang telah dikerjakan. Tugas
45. 1.Pelaksanaan survei ulang di semua unit yang terkait,
46. 2.Persia pan IPM baru serta IPM pembanding (hasil survei pertama dan kedua) untuk masing unit pelayanan,
47. 3.Pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan, serta perumusan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru,
48. 4.Pelaporan ke pihak pengambil keputusan yang terkait,
49. 5.Komunikasi hasil kepada masyarakat. Hasil
50. 1.Gambaran perubahan persepsi masyarakat sejak penandatanganan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan,
51. 2.Gambaran efisiensi metode Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan partisipasi untuk perbaikan pelayanan publik,
52. 3.Janji Perbaikan Pelayanan yang baru serta Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru. 2.2.1. Proses pelaksanaan survei ulang • Survei ulang dilaksanakan sesuai dengan penjelasan di atas dalam buku ini. Targetlah jumlah responden yang sama dengan jumlah responden pada survei pertama, sejauh mungkin. • Rekapitulasi dan pembuatan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) dilaksanakan sesuai dengan penjelasan di buku ini. • Hasil survei, yaitu Indeks Pengaduan Masyarakat baru, diumumkan sesuai dengan penjelasan dibuku ini. 2.2.2. Proses analisis hasil di Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Pengaduan Analisis hasil survei ulang dibahas secara partisipatif pada Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan. Tujuan dari lokakarya tersebut adalah untuk:
53. 1.Mengevaluasi sejauh mana kegiatan perbaikan pelayanan yang telah dilaksanakan mempunyai dampak positif terhadap persepsi masyarakat, berdasarkan perubahan IPM,
54. 2.Menganalisis masalah penyebab pengaduan ranking tinggi di survei ulang untuk merumuskan tindak lanjut/Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru. Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan penjelasan di buku ini. 69 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat Perbedaan terletak pada proses membandingkan antara hasil survei pertama dan hasil survei ulang untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Janji dan Rekomendasi sampai saat ini. Langkah-Iangkah rinci: P Sampaikan tujuan dari lokakarya, metode serta hasil yang ingin dicapai P Informasikan hasil survei ulang melalui IPM Pembanding IPM tersebut membandingkan tingkat pengaduan pada survei pertama dengan survei ulang (untuk mempersiapkan IPM pembanding, lihat CB 17). Gambar 9. Contoh IPM Pembanding P lakukan analisis hasil survei ulang dengan langkah sebagai berikut: a) Diskusi Pembanding Survei Pertama dan Kedua Berdasarkan IPM Pembanding, mulailah menganalisis dari butir pengaduan yang pernah ditanggapi oleh janji atau rekomendasi: • Apakah persentase pengaduan turun secara signifikan sehingga dapat dianggap butir pengaduan ini tidak perlu ditindaklanjuti lagi? 70 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara • Apakah persentase pengaduan tetap pada tingkat yang hampir sama atau naik sehingga butir pengaduan ini tetap perlu ditindaklanjuti? Hasil: Daftar ungkapan pengaduan yang telah dianggap diselesaikan berdasarkan umpan balik masyarakat. b) Identifikasi pengaduan lain dengan jumlah pengaduan yang tinggi Berdasarkan IPM Pembanding, membahas ungkapan pengaduan yang mengalami kenaikan jumlah respons dibandingkan dengan survei pertama serta semua ungkapan pengaduan yang dianggap perlu aksi perbaikan pelayanan. Hasil: Daftar lengkap ungkapan pengaduan yang memerlukan pembahasan selanjutnya. c) Proses analisis masalah penyebab pengaduan Untuk proses berikutnya ikuti proses sesuai dengan penjelasan di buku ini. Hasil: Matriks masalah penyebab pengaduan d) Perumusan Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Sesuai dengan proses di buku ini, merumuskan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru untuk mengatasi masalah penyebab pengaduan yang telah diidentifikasi. Hasil: Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 2.2.3. Presentasi hasil kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Hasil survei ulang serta Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru diperkenalkan kepada pengambil keputusan pada acara pendandatanganan Janji dan Rekomendasi. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempresentasikan laporan singkat tentang hasil survei ulang sebelum Janji dan Rekomendasi ditandatangani. Laporan memfokuskan hasil daripada proses: • Hasil dari survei ulang serta perubahan pengaduan yang terjadi • Perubahan positif yang terjadi • Status pengaduan yang baru sehingga dipersiapkan Janji Perbaikan Pelayanan serta Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru 2.2.4. Tindak lanjut • Di tingkat unit pelayanan: penyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan Janji Perbaikan Pelayanan yang baru. • Di tingkat pengambil keputusan: pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. • Laporan Hasil Survei Ulang yang dipersiapkan oleh Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan dikirim kepada pihak yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran (mis. Bappeda, Bagian Organisasi dll) • Pemantauan: secara berkala, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan akan melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan implementasi Janji dan Rekomendasi. 71 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat 2.2.5. Pengarsipan Hasil survei ulang, hasil lokakakarya, Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang baru serta laporan kepada pengambil keputusan diarsipkan di masing unit pelayanan dan di Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai referensi untuk pemantauan selanjutnya. 2.2.6. Kegiatan komunikasi kepada masyarakat pengguna Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan penjelasan di buku ini. Berikut ini penjelasan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat dengan berbagai perintah atau amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Pengaduan, Survei Pengaduan Masyarakat sampai melaksanakan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan sudah merupakan pelaksanaan perintah/amanat UU Nomor: 25 Tahun 2009, Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) tentang pengelolaan pengaduan masyarakat. Ini juga dalam rangka memberikan hal kepada masyarakat atas berbagai aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana diperintahkan oIeh Pasal 18, UU Nomor: 25 Tahun 2009. Selama proses pelaksanaan kegiatan bersama di Lokakarya Pengelolaan Pengaduan dan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan terjadi diskusi, tanya-jawab, penjelasan, pemaparan tentang berbagai aspek pelayanan, proses ini secara tidak disadari sudah merupakan pelaksanaan perintah/ amanat UU Nomor: 25 Tahun 2009, Pasal 16.i tentang kewajiban dari penyelenggara pelayanan untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik. Penggunaan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat ini secara langsung telah membebaskan para penyelenggara pelayanan publik dari kewajiban untuk menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana diperintahkan oleh UU Nomor: 25 Tahun 2009, Pasal 37, ayat (1). Penyelenggara pelayanan tidak lagi harus menyediakan mekanisme penanganan pengaduan tetapi tinggal menggunakan metode ini saja. Penerbitan dan publikasi dokumen Janji Perbaikan Pelayanan adalah langkah awal bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk menerbitkan maklumat pelayanan sebagaimana diperintahkan oleh UU Nomor: 25 tahun 2009, Pasal 22 tentang Maklumat Pelayanan. Memang harus disadari bahwa cakupan janji perbaikan pelayanan belum sepenuhnya dapat disebut secara serta-merta sebagai Maklumat Pelayanan. Namun 72 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara demikian memulai sesuatu dari yang sederhana seperti Janji Perbaikan Pelayanan akan meningkatkan semangat dan komitmen aparatur di unit pelayanan untuk suatu saat dapat menerbitkan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang. Akhirnya dapat disebutkan bahwa melaksanakan proses peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikdengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud oleh dokumen ini adalah suatu upaya praktis, cepat, sederhana dan murah untuk memenuhi sebagian dari perintah/amanat Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Daftar Pustaka
55. 1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Laporan Training Investigative Reporting for NGO Activist & Journalist. Jakarta, 2002
56. 2.Antonius Sujata dan RM Surachman, Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional. Jakarta, 2002
57. 3.Balogun M. J., United Nations Public Administration Networking Unit, The African Public Service Charter: Implementation Modalities, CapacityBuilding Implications and Regional Followup. New York, 2000
58. 4.Center for Local Government Innovation (CLGI), Profil. Jakarta, 2003
59. 5.Forum INOVASI, Forum INOVASI Capacity Building & Good Governance. Jakarta, 2001
60. 6.Gerhard Mersman & Gero Von Harder, Change Management - A Concept of Enhancing the Process of Change. Jakarta, 1999
61. 7.Good Governance Information Center, Melegalkan Partisipasi Mendayagunakan Aspirasi. Jakarta, 2002
62. 8.Good Governance Information Center, Melegalkan Akuntabilitas Menjamin Pelayanan Publik Meningkatkan Kepercayaan Publik. Jakarta, 2003
63. 9.GTZ-PROMIS-NT, Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bima dan GTZ, Komponen Dukungan Otonomi Daerah di NTB/NTT, Disusun oleh Suhirman dan Sugandi, Draft Laporan, Survey Kepuasan Konsumen Pelayanan Publik di Kabupaten Bima 2003. Denpasar, 2003
64. 10.GTZ SFDM, Capacity Building Needs Assessment in the Regions Process Guideline, Selected Tools and Instruments (Version 0.0), Jakarta 2002
65. 11.GTZ - SfGG, Laporan Pendugaan Kebutuhan Pengembangan Pelayanan Publik di Kab. Bima, Kab. Kutai Barat, Kota Salatiga, Kab. Lebak, Kab. Solok, Juli Agustus 2001. Jakarta, 2001
66. 12.GTZ - SfGG, Lokakarya Pola Pengawasan Ekstern dalam rangka Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Solok, 7-8 Mei 2002. Jakarta, 2002
67. 13.GTZ SfGG, Survey Government Watch Organisations in Indonesia January 2003. Jakarta, 2003
68. 14.Hetifah Sjaifudian, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatifdan Partisipatif di Indonesia. Bandung, 2002
69. 15.Ilya Moeliono, Rianingsih Djohani, Kebijakan dan Strategi Menerapkan PRA dalam Pengembangan Program - Buku Saku untuk Lembaga. Bandung, 1996
70. 16.International Organization for Standardization (ISO), ISO 9000:2000 Quality management systems Fundamentals and vocabulary. Geneve, 2003 73 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
71. 17.Ismail Mohamad, Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Manajemen Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Jakarta, 2002
72. 18.Jamal Bake dan Muhammad Abas, Anggaran Negara yang Melibatkan Rakyat. Jakarta, 2001
73. 19.Jeremy Pope, TI Source Book2000: Confronting Corruption The Elements of a National Integrity System. Germany, 2000
74. 20.John Clayton Thomas, Public Participation in Public Decisions New Skills and Strategies for Public Managers. California, 1995
75. 21.Kaiser Kai, World Bank Office Jakarta/EASPR, Evaluating Governance and Decentralization in Indonesia, The 2002 Governance and Decentralization Survey (GDS). Jakarta, 2002.
76. 22.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta, 2004
77. 23.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Jakarta, 2004
78. 24.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. Jakarta, 2002
79. 25.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Laporan Hasil RAKORPANNAS, Makassar, 2-4 Maret 2004.
80. 26.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37a/KEP/M.PAN/2/2002: Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN
81. 27.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 80/M.PAN/3/2002: Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
82. 28.Komisi Ombudsman Nasional, Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta, 2003
83. 29.Masyarakat Transparansi Indonesia, Penyusunan Peraturan Daerah yang Partisipatif Jakarta, 2003
84. 30.Nagari Koto Anau, Kabupaten Solok (Sumbar), Laporan Survei Pengaduan Masyarakat, Koto Anau, 2004.
85. 31.Pact Indonesia, Bahan Seminar Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Jakarta, 2003
86. 32.Pact Indonesia, Belajar dari Pengalaman LSM/Ornop Advokasi Indonesia: Hasil Konferensi LSM/ Ornop Advokasi se-Indonesia “Strategi Peran dan Keberlanjutan LSM/Ornop dan Demokrasi di Indonesia’; Hotel Salak, Bogor, 1-4 Agustus 2000. Jakarta, 2000
87. 33.Partnership for Governance Reform in Indonesia, Survei Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia Laporan Akhir Februari 2002. Jakarta, 2002
88. 34.Pemda Kab. Solok (Sumbar), Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kab. Solok, 2003
89. 35.Pemda Kotamadya Salatiga, Klinik Konsultasi Bisnis Kotamadya Salatiga. Kotamadia Salatiga, 1998
90. 36.Pemerintah Kota Blitar bekerjsama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, and The Ford Foundation, Kontrak Pelayanan (Citizens’Charter). Jogjakarta, 2004 74 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
91. 37.Philip J. Eldridge, Non Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia. United States, 1995
92. 38.Proyek DELIVERI, Memberikan Pelayanan Bermutu - Bagaimana Meningkatkan Pelayanan Lembaga Pemerintah Indonesia - PEDOMAN KEBIJAKAN. Jakarta, 2001
93. 39.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan The Ford Foundation, Citizens’ Charter “Survey Pengguna Layanan’; Tim Pelembagaan Citizens’ Charter. Jogjakarta, 2003
94. 40.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Citizens’ Charter “Apa yang dimaksud dengan Citizens’Charter?”, Tim Pelembagaan Citizens’Charter, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan The Ford Foundation. Jogjakarta, 2003
95. 41.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia: Temuan dari Sumatra Barat, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Yogyakarta, 2001
96. 42.Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Report Card dalam rangka Penilaian Kinerja Penyediaan Pelayanan Publik untuk Konfederasi Masyarakat Salatiga (KONMAWAS). Jakarta, 2002
97. 43.Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Jurnal PSPK: Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jakarta, 2002
98. 44.Puskesmas Rasanae Barat, Bima (NTB), Laporan Pelaksanaan Uji Coba Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasanae Barat Juni 2002 14 Februari 2003. Kota Bima, 2003
99. 45.Puskesmas Rasanae Timur, Bima (NTB), Pelaksanaan Uji Coba Kepemerintahan yang Baik Support for Good Governance (SfGG) di Puskesmas Rasanae Timur. Kab. Bima, 2002
100. 46.Reinholde Iveta, Introducing Quality Management System. The Latvian Case. Latvia, 2002
101. 47.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Jakarta, 1980
102. 48.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Jakarta, 1999
103. 49.Republik lndonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPKP, Laporan Hasil Penelitian mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah (Studi Kasus Hubungan Antara Instansi yang Melayani dan Konsumen yang Dilayani pada SAMSAT, PUSKESMAS dan PT. PLN): Menuju Era One Stop dan Non Stop Service. Jakarta, 2000
104. 50.Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta, 2008
105. 51.Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 2001
106. 52.Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta, 1999
107. 53.Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 1999
108. 54.Republik Indonesia, Bappenas, Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Jakarta, 2002 75 Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
109. 55.Republik Indonesia, Bappenas, Sekretariat Pengembangan Public Good Governance, Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik. Jakarta, 2002
110. 56.Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri (PUM) dan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Manusia ITB, Pengembangan Indikator Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Publik. Jakarta, 2003
111. 57.Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Bagaimana Menerapkan Good Governance? Jakarta, 2001
112. 58.Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah. 1993
113. 59.Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Jakarta, 2002
114. 60.Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Tim Perizinan Satu Atap di Daerah, Pelayanan Satu Atap di Daerah: Penyelenggaraan Kantor Unit Pelayanan Terpadu Beberapa Kabupaten & Kota di Indonesia. Jakarta
115. 61.Republik Indonesia, Departemen Kesehatan, Pedoman Pemantauan Berkala Kepuasan Pengguna Jasa Puskesmas. Jakarta, 2003
116. 62.Republik Indonesia, Departemen Kesehatan, Proyek Kesehatan Keluarga dan Gizi, ARRIME Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta, 2003
117. 63.Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta, 2000
118. 64.Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta, 2002
119. 65.Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia-Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Jakarta, 2000
120. 66.Rianingsih Djohani, Dimensi Gender dalam Pengembangan Program secara Partisipatif Buku Saku untuk Petugas Program. Bandung, 1996
121. 67.Richard Holloway, Towards Financial SelfReliance, A Handbook on Resources Mobilization for Civil Society Organizations in the South. UK and USA, 2001
122. 68.Samuel Paul, Public Services forthe Urban Poor A Report Card on Three Indian Cities. Bangalore, 1995
123. 69.Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Reformasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Perijinan Investasi di Kabupaten Sidoarjo, Makassar, 2-4 Maret 2004
124. 70.Sri HadiatiWK, Gerhard Mersmann, Gero von Harder, Building Consulting Competence: A Manual for Circular Question Techniques Focussing on the Field of Organization and Personnel. Jakarta, 2000
125. 71.Suhirman & Endah Apriani, Bila Warga Menilai Potret Kepuasan Konsumen Pelayanan Publik Kota Bandung 2002. Bandung, 2003
126. 72.Suresh Balakrishnan & Sita Sekhar, Public Services and the Urban Poor in Mumbai - A Report Card. Bangalore, 1998
127. 73.TheWorld Bank,CombatingCorruption in Indonesia Enhancing Accountability for 76 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Development. Jakarta, 2003
128. 74.Tim GG Salatiga, Training ofTrainers Peningkatan Kinerja Guru untuk Kepemerintahan yang Baik di Bidang Pendidikan. Salatiga, 2003
129. 75.Transparency International, National Integrity SystemsThe TI Source Book. Berlin, 1999
130. 76.Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
131. 77.United Nations Development Program (UNDP), Breakthrough Urban Initiatives for Local Development (BUILD) - INS/97/018, Beberapa Contoh Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Jakarta, 2002.
132. 77.United Nations Development Program (UNDP), Breakthrough Urban Initiatives for Local Development (BUILD), Instrumen Penilaian Diri dalam Penerapan Good Governance. Jakarta, 2003
133. 79.United Nations Development Program (UNDP), Capacity Developmentforthe MDGs (Millennium Development Goals), Research, Experiences, Resources, Tools (CD-Rom). Contact: Capacity Development Group: cdg@undp.org, 2003
134. 80.USC (Unity Service Cooperation) Satunama, Laporan Pelatihan Manajemen Program bagi Pengembangan Kapasitas Lembaga Mitra GTZ-SfGG, Jogjakarta 1-6 Desember 2003. Jogjakarta, 2003
135. 81.USC (Unity Service Cooperation) Satunama, Laporan Pelatihan Pengawasan dan Advokasi Anggaran bagi Pengembangan Kapasitas Lembaga Mitra GTZ-SfGG, Yogyakarta, 9-14 Februari 2004. Yogyakarta, 2004
136. 82.Yogyakarta Urban Development Project (YUDP), Triple A (ATLAS, AGENDA, ATURAN MAIN), Handbook on Aturan Main, Processes and Procedures of Government - Service Delivery (several volumes). Yogyakarta, 2002

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016