Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
BAB V URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai Jenjang Jabatan
BAB V
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut:
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)