Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018
- Nomor
- 53
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR-KEGIATAN Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi:
Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan
BAB V URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
BAB V
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
Bagian Ketiga Penugasan Dalam Jabatan Fungsional
1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; 4) melaksanakan kegiatan swakelola; 5) memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya; 6) mengendalikan pelaksanaan perikatan; 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 8) membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
1) menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung; 2) menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 4) menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian.
1) Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana; 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Dokumen Perjanjian; 4) Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola; 5) Rancangan Kontrak; 6) Rencana Anggaran/Biaya; 7) Dokumen Hak Tagih kepada Negara; 8) Surat Permintaan Pembayaran; 9) Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan; 10) Berita acara serah terima kegiatan. 11) Daftar arsip; dan 12) Dokumen Pembayaran; dan
1) Lembar uji Surat Permintaan Pembayaran; 2) Lembar penolakan Surat Permintaan Pembayaran; 3) Lembar pembebanan tagihan; 4) Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; 5) Daftar arsip; 6) Laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan 7) Dokumen pembayaran.
(1), melaksanakan kembali kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…