DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018

Nomor: 54
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9.Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
11.Pengelolaan Keuangan APBN adalah kegiatan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
12.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat dicapai oleh Pranata Keuangan APBN dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Keuangan APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15.Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pranata Keuangan APBN.
16.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Pengelolaan Keuangan APBN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta perilaku kerja yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
17.Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang Pengelolaan Keuangan APBN yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
18.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Keuangan APBN baik perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan Keuangan APBN.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN termasuk dalam rumpun Akuntan dan Anggaran.

Pasal 3

(1)Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal.
(2)Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Pranata Keuangan APBN Terampil;
2. b.Pranata Keuangan APBN Mahir; dan
3. c.Pranata Keuangan APBN Penyelia.
(3)Jenjang pangkat Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi:

a.perikatan dan penyelesaian tagihan;
b.pelaksanaan perintah pembayaran;
c.kebendaharaan;
d.pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan
e.penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

Pasal 6

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pengelolaan keuangan APBN; dan
3. c.pengembangan profesi.
(3)Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan
  3. 3.pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan;
2. b.pengelolaan Keuangan APBN meliputi:
  1. 1.perikatan dan penyelesaian tagihan;
  2. 2.pelaksanaan perintah pembayaran;
  3. 3.kebendaharaan;
  4. 4.pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan
  5. 5.penyiapan analisis laporan keuangan instansi; dan
3. c.pengembangan profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan
  3. 3.penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN.
(4)Unsur Penunjang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
6. f.perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pranata Keuangan APBN Terampil, meliputi:
  1. 1.menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja;
  2. 2.menginventarisasi dokumen capaian output;
  3. 3.menginventarisasi dokumen pengembalian belanja;
  4. 4.menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan;
  5. 5.menginventarisasi dokumen realisasi penerimaan;
  6. 6.menginventarisasi dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
  7. 7.menginventarisasi dokumen analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
  8. 8.menginventarisasi dokumen pengembalian penerimaan;
  9. 9.menyiapkan dokumen analisis revolving;
  10. 10.menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja;
  11. 11.menyiapkan dokumen capaian output;
  12. 12.menyiapkan dokumen pengembalian belanja;
  13. 13.menginventarisir dokumen kepegawaian/ dokumen sumber;
  14. 14.menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian;
  15. 15.menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi;
  16. 16.menginventarisir bahan monitoring dan evaluasi;
  17. 17.melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK);
  18. 18.menginventarisir data transaksi;
  19. 19.menginventarisir bahan rekonsiliasi laporan keuangan;
  20. 20.menginventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan;
  21. 21.menginventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan;
  22. 22.menginventarisir data/dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
  23. 23.menginventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan;
  24. 24.melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar; dan
  25. 25.menginventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan;
2. b.Pranata Keuangan APBN Mahir meliputi:
  1. 1.menyusun kertas kerja analisis/update kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  2. 2.menyusun kertas kerja analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa;
  3. 3.menyusun kertas kerja klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan non - kelola;
  4. 4.menyusun kertas kerja penyusunan langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan;
  5. 5.menyusun kertas kerja efisiensi pembayaran;
  6. 6.menyusun kertas kerja efektifitas pembayaran;
  7. 7.menyusun kertas kerja transparansi pembayaran;
  8. 8.menyusun kertas kerja keterbukaan pembayaran;
  9. 9.menyusun kertas kerja bersaing/kompetitif pembayaran;
  10. 10.menyusun kertas kerja penolakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  11. 11.menyusun kertas kerja kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM);
  12. 12.menyusun kertas kerja retur (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  13. 13.menyusun kertas kerja revolving uang persediaan;
  14. 14.menyusun kertas kerja analisis realisasi belanja;
  15. 15.menyusun kertas kerja analisis capaian output;
  16. 16.menyusun kertas kerja analisis pengembalian belanja;
  17. 17.menyusun kertas kerja analisis penentuan target penerimaan;
  18. 18.menyusun kertas kerja analisis realisasi penerimaan;
  19. 19.menyusun kertas kerja kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
  20. 20.menyusun kertas kerja analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
  21. 21.menyusun kertas kerja analisis pengembalian penerimaan;
  22. 22.menyiapkan kertas kerja analisis revolving;
  23. 23.menyiapkan kertas kerja analisis realisasi belanja;
  24. 24.menyusun kertas kerja analisis capaian output;
  25. 25.menyusun kertas kerja analisis pengembalian belanja;
  26. 26.melaksanakan verifikasi dokumen kepegawaian/ dokumen sumber;
  27. 27.melaksanakan perekaman/perubahan dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian;
  28. 28.melaksanakan pencetakan laporan transaksi;
  29. 29.melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  30. 30.melaksanakan verifikasi hasil pengelolaan ADK;
  31. 31.menyiapkan analisis telaah transaksi laporan keuangan;
  32. 32.menyiapkan analisis rekon laporan keuangan;
  33. 33.menyiapkan analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan;
  34. 34.menyiapkan analisis laporan keuangan;
  35. 35.menyiapkan analisis hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
  36. 36.menyiapkan analisis temuan atas laporan keuangan;
  37. 37.menyiapkan analisis penatausahaan dokumen; dan
  38. 38.mengolah data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan; dan
3. c.Pranata Keuangan APBN Penyelia, meliputi:
  1. 1.mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  2. 2.mengklasifikasi dokumen sumber analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa;
  3. 3.mengklasifikasi dokumen sumber klasifikasi/ update klasifikasi kegiatan swakelola dan non kelola;
  4. 4.mengklasifikasi dokumen sumber analisis penyusunan langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan;
  5. 5.mengklasifikasi dokumen analisis efisiensi pembayaran;
  6. 6.mengklasifikasi dokumen sumber analisis efektifitas pembayaran;
  7. 7.mengklasifikasi dokumen sumber analisis transparansi pembayaran;
  8. 8.mengklasifikasi dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran;
  9. 9.mengklasifikasi dokumen sumber analisis bersaing/kompetitif pembayaran;
  10. 10.mengklasifikasi dokumen sumber analisis penolakan SPP;
  11. 11.mengklasifikasi dokumen sumber analisis kesalahan SPM;
  12. 12.mengklaisifikasi dokumen sumber analisis retur SP2D;
  13. 13.mengklasifikasi dokumen sumber analisis revolving uang persediaan;
  14. 14.menyusun analisis realisasi belanja;
  15. 15.menyusun analisis capaian output;
  16. 16.menyusun analisis pengembalian belanja;
  17. 17.menyusun analisis penentuan target penerimaan;
  18. 18.menyusun analisis realisasi penerimaan;
  19. 19.menyusun analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
  20. 20.menyusun analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
  21. 21.menyusun analisis pengembalian penerimaan;
  22. 22.menyusun analisis revolving;
  23. 23.menyusun analisis realisasi belanja;
  24. 24.menyusun analisis capaian output;
  25. 25.menyusun analisis pengembalian belanja;
  26. 26.melaksanakan validasi dokumen kepegawaian/ dokumen sumber;
  27. 27.memverifikasi hasil perekaman/perubahan dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian;
  28. 28.melaksanakan validasi laporan transaksi;
  29. 29.mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  30. 30.melaksanakan validasi hasil pengelolaan ADK;
  31. 31.menyiapkan rekomendasi telaah transaksi laporan keuangan;
  32. 32.menyiapkan rekomendasi hasil rekon laporan keuangan;
  33. 33.menyiapkan rekomendasi atas analisis dokumen pendukung laporan keuangan;
  34. 34.menyiapkan rekomendasi laporan keuangan;
  35. 35.menyiapkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
  36. 36.menyiapkan tindak lanjut analisis temuan atas laporan keuangan;
  37. 37.menyiapkan rekomendasi penatausahaan dokumen; dan
  38. 38.melaporkan atau menyampaikan data/bahan/ dokumen perikatan dan pembayaran tagihan.
(2)Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Pranata Keuangan APBN sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a.Pranata Keuangan APBN Terampil, meliputi:
1. 1.dokumen analisis realisasi belanja;
2. 2.dokumen capaian output;
3. 3.dokumen pengembalian belanja;
4. 4.dokumen penentuan target penerimaan;
5. 5.dokumen realisasi penerimaan;
6. 6.dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
7. 7.dokumen sumber analisis ekstensifikasi/ intensifikasi penerimaan;
8. 8.dokumen pengembalian pendapatan;
9. 9.dokumen analisis revolving;
10. 10.dokumen analisis realisasi belanja;
11. 11.dokumen capaian output;
12. 12.dokumen pengembalian belanja;
13. 13.daftar dokumen;
14. 14.daftar perekaman dokumen sumber/dokumen kepegawaian;
15. 15.daftar transaksi;
16. 16.daftar bahan monitoring dan evaluasi;
17. 17.ADK;
18. 18.hasil inventarisir data transaksi;
19. 19.hasil inventarisir data bahan rekonsiliasi laporan keuangan;
20. 20.hasil inventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan;
21. 21.hasil inventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan;
22. 22.hasil inventarisir data/dokumen perencanaan monev penyusunan laporan keuangan;
23. 23.hasil inventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan;
24. 24.hasil inventarisir data/dokumen tingkat dasar; dan
25. 25.hasil inventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan;
b.Pranata Keuangan APBN Mahir, meliputi:
1. 1.kertas kerja analisis/update analisis;
2. 2.kertas kerja analisis/update analisis;
3. 3.kertas kerja analisis/update analisis;
4. 4.kertas kerja analisis/update analisis;
5. 5.kertas kerja efisiensi pembayaran;
6. 6.kertas kerja efektifitas pembayaran;
7. 7.kertas kerja transparasi pembayaran;
8. 8.kertas kerja keterbukaan pembayaran;
9. 9.kertas kerja bersaing/kompetitif pembayaran;
10. 10.kertas kerja pengujian atas SPP;
11. 11.kertas kerja analisis kesalahan SPM;
12. 12.kertas kerja analisis retur SP2D;
13. 13.Kertas kerja revolving Uang Persediaan;
14. 14.kertas kerja analisis realisasi belanja;
15. 15.kertas kerja analisis capaian output;
16. 16.kertas kerja analisis pengembalian belanja;
17. 17.kertas kerja analisis penentuan target penerimaan;
18. 18.kertas kerja analisis realisasi penerimaan;
19. 19.kertas kerja kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
20. 20.kertas kerja analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
21. 21.kertas kerja analisis pengembalian pendapatan;
22. 22.kertas kerja analisis revolving;
23. 23.kertas kerja analisis realisasi belanja;
24. 24.kertas kerja analisis capaian output;
25. 25.kertas kerja analisis pengembalian belanja;
26. 26.hasil verifikasi;
27. 27.dokumen hasil perekaman/perubahan dokumen sumber/dokumen kepegawaian;
28. 28.laporan transaksi;
29. 29.laporan monitoring dan evaluasi;
30. 30.hasil verifikasi ADK;
31. 31.konsep analisis telaah transaksi laporan keuangan;
32. 32.konsep analisis rekonsiliasi laporan keuangan;
33. 33.konsep analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan;
34. 34.konsep analisis laporan keuangan;
35. 35.konsep analisis hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
36. 36.konsep analisis temuan atas laporan keuangan;
37. 37.konsep analisis penatausahaan dokumen; dan
38. 38.hasil pengolahan data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan; dan
c.Pranata Keuangan APBN Penyelia, meliputi:
1. 1.dokumen sumber analisis/update analisis;
2. 2.dokumen sumber analisis/update analisis;
3. 3.dokumen sumber analisis/update analisis;
4. 4.dokumen sumber analisis/update analisis;
5. 5.dokumen sumber analisis efisiensi pembayaran;
6. 6.dokumen sumber analisis efektifitas pembayaran;
7. 7.dokumen sumber analisis transparasi pembayaran;
8. 8.dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran;
9. 9.dokumen sumber analisis bersaing/kompetitif pembayaran;
10. 10.dokumen sumber analsis penolakan SPP;
11. 11.dokumen sumber analisis kesalahan SPM;
12. 12.dokumen sumber analisis retur SP2D;
13. 13.dokumen Sumber analisis revolving Uang Persediaan;
14. 14.dokumen analisis realisasi belanja;
15. 15.dokumen analisis pengembalian belanja;
16. 16.dokumen analisis pengembalian belanja;
17. 17.laporan analisis penentuan target penerimaan;
18. 18.laporan analisis realisasi penerimaan;
19. 19.laporan analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan;
20. 20.laporan analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
21. 21.laporan analisis pengembalian pendapatan;
22. 22.dokumen analisis revolving;
23. 23.dokumen analisis realisasi belanja;
24. 24.dokumen analisis pengembalian belanja;
25. 25.dokumen analisis pengembalian belanja;
26. 26.hasil validasi;
27. 27.dokumen hasil verifikasi perekaman dokumen sumber/dokumen kepegawaian;
28. 28.hasil validasi laporan transaksi;
29. 29.laporan evaluasi monitoring dan evaluasi;
30. 30.hasil validasi ADK;
31. 31.konsep rekomendasi telaah transaksi laporan keuangan;
32. 32.konsep rekomendasi hasil rekonsiliasi laporan keuangan;
33. 33.konsep rekomendasi atas analisis dokumen pendukung laporan keuangan;
34. 34.konsep rekomendasi laporan keuangan;
35. 35.konsep rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
36. 36.konsep rekomendasi tindak lanjut analisis temuan atas laporan keuangan;
37. 37.konsep rekomendasi penatausahaan dokumen; dan
38. 38.laporan/penyampaian data/bahan/dokumen.

Pasal 9

(1)Selain uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pranata Keuangan APBN dapat diberikan tugas sebagai:
1. a.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3. c.Bendahara Penerimaan;
4. d.Bendahara Pengeluaran; atau
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(2)Pranata Keuangan APBN yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus memiliki:
1. a.Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK, PPSPM, atau Bendahara; dan
2. b.Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang dikeluarkan oleh instansi pembina.
(3)Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan uraian kegiatan, yang ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.PPK, meliputi:
  1. 1.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  2. 2.menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. 3.membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  4. 4.melaksanakan kegiatan swakelola;
  5. 5.memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya;
  6. 6.mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  7. 7.menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  8. 8.membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  9. 9.melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  10. 10.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. 11.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
  12. 12.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, meliputi: a) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; b) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; c) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan d) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
2. b.PPSPM, meliputi:
  1. 1.menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
  2. 2.menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  3. 3.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  4. 4.menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
  5. 5.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  6. 6.melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  7. 7.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian;
3. c.Bendahara Pengeluaran, meliputi:
  1. 1.menerima dan menyimpan uang persediaan;
  2. 2.melaksanakan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
  3. 3.melaksanakan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. 4.menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. 5.melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
  6. 6.menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
  7. 7.menatausahakan transaksi uang persediaan;
  8. 8.menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
  9. 9.mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan; dan
  10. 10.menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
4. d.Bendahara Penerimaan, meliputi:
  1. 1.menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;
  2. 2.menyetorkan uang Pendapatan Negara ke Rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. 3.menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja;
  4. 4.menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;
  5. 5.mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan
  6. 6.menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
  1. 1.membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan;
  2. 2.menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; dan
  3. 3.mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
(4)Hasil kerja tugas jabatan Pranata Keuangan APBN sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.PPK, meliputi:
  1. 1.Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana;
  2. 2.Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. 3.Dokumen Perjanjian;
  4. 4.Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola;
  5. 5.Rancangan Kontrak;
  6. 6.Rencana Anggaran/Biaya
  7. 7.Dokumen Hak Tagih kepada Negara;
  8. 8.Surat Permintaan Pembayaran;
  9. 9.Laporan Pelaksanaan/Penyelesaian Kegiatan;
  10. 10.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  11. 11.Daftar Arsip; dan
  12. 12.Dokumen Pembayaran;
2. b.PPSPM, meliputi:
  1. 1.Lembar Uji SPP;
  2. 2.Lembar Penolakan SPP;
  3. 3.Lembar pembebanan tagihan;
  4. 4.SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
  5. 5.Daftar arsip;
  6. 6.Laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
  7. 7.Dokumen Pembayaran;
3. c.Bendahara Pengeluaran, meliputi:
  1. 1.Cek;
  2. 2.Lembar pengujian tagihan;
  3. 3.Kuitansi;
  4. 4.Lembar penolakan tagihan;
  5. 5.Bukti potong/pungut;
  6. 6.Bukti setor;
  7. 7.Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
  8. 8.Pembukuan;
  9. 9.Laporan Saldo Rekening; dan
  10. 10.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
4. d.Bendahara Penerimaan, meliputi:
  1. 1.Bukti potong/pungut;
  2. 2.Bukti setor;
  3. 3.Laporan konfirmasi;
  4. 4.Pembukuan;
  5. 5.Laporan Saldo Rekening; dan
  6. 6.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; dan
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
  1. 1.Dokumen Pembayaran;
  2. 2.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  3. 3.Laporan Saldo Rekening.
(5)Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat melaksanakan uraian kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN lain pada unsurnya sesuai dengan jenjangnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Selain pelaksanaan tugas pada unsurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf e dapat melaksanakan uraian kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN lain pada unsur pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan/atau unsur penyiapan analisis laporan keuangan instansi sesuai dengan jenjangnya berdasarkan penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Pranata Keuangan APBN yang melaksanakan uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Pranata Keuangan APBN yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melaksanakan kembali kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pranata Keuangan APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pranata Keuangan APBN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2019