1.menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2.menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3.menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4.menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5.melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6.melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegara ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/ pemanenan/ penanganan/ pengolahan/ logistik/ pemasaran);
7.melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan dan pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/ kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
8.merencanakan dan/atau melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
9.melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
11.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
12.melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
13.melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, dan promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
14.melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15.melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
16.melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
17.melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
18.melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sederhana;
19.membuat tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian; dan
20.menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
1.menyusun rencana kerja kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2.menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3.menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4.menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5.melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6.melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/ pengolahan/logistik/pemasaran);
7.melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi /kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
8.melakukan analisis sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
11.melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
12.melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
13.melakukan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
14.melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15.melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
16.melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
17.melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
18.melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
19.merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
20.melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
21.melakukan pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit;
22.melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang;
23.melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sederhana;
24.melakukan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
25.menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia 1(satu);
26.melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (dua);
27.melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel); dan
28.menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
1.menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2.menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
3.menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4.menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5.melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6.melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/ kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
7.melakukan pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
8.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
9.melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
10.melakukan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
11.melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain;
12.melakukan pembinaan untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
13.melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14.melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) guna mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
15.melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
16.melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
17.melakukan pengembangan model usaha;
18.melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sulit;
19.melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang ;
20.menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit;
21.melakukan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
22.menyusun konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (tiga);
23.melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel);
24.menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
25.menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
1.menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2.menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
3.menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4.melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5.melakukan kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6.melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
7.melakukan kajian regulasi untuk pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8.melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
9.melakukan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
10.melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
11.menyusun bahan rekomendasi untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
12.melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
13.melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
14.melakukan pengembangan model usaha;
15.melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16.melakukan kajian dokumen sistem manajemen mutu;
17.melakukan kajian sistem manajemen mutu;
18.menyusun skema uji banding/uji profisiensi;
19.melakukan penyusunan skema proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20.menyusun kajian hasil jajak pendapat;
21.melakukan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia;
22.melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel);
23.menyusun rekomendasi hasil pembinaaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
24.menyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan mutu hasil dan keamanan kelautan dan perikanan.