Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5073).
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
BAB V URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan
BAB V
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Membuka PDF…