DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 2
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
d.fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
e.pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi LPMP. 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.LPMP Aceh;
b.LPMP Sumatera Utara;
c.LPMP Riau;
d.LPMP Jambi;
e.LPMP Sumatera Selatan;
f.LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
g.LPMP Bengkulu;
h.LPMP Lampung;
i.LPMP Banten;
j.LPMP D.K.L Jakarta;
k.LPMP Jawa Barat;
l.LPMP D.L Yogyakarta;
m.LPMP Jawa Timur;
n.LPMP Bali;
o.LPMP Nusa Tenggara Barat;
p.LPMP Nusa Tenggara Timur;
q.LPMP Kalimantan Barat;
r.LPMP Kalimantan Timur;
s.LPMP Kalimantan Selatan;
t.LPMP Kalimantan Tengah;
u.LPMP Sulawesi Utara;
v.LPMP Sulawesi Tenggara;
w.LPMP Sulawesi Tengah;
x.LPMP Gorontalo;
y.LPMP Maluku;
z.LPMP Maluku Utara; aa. LPMP Papua; bb. LPMP Sulawesi Barat; cc. LPMP Papua Barat; dan dd. LPMP Kepulauan Riau.

Pasal 5

(1)LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf aa terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi;
4. d.Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
5. e.Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervise satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
(5)Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 6

(1)LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bb sampai dengan huruf dd terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. d.Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem inforitiasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 5
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala LPMP merupakan jabatan strukturai eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Badan Penelitian dan Pengembangan;
d.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
e.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
f.unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
g.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 2
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

a.pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
d.fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
e.pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi LPMP. 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.LPMP Aceh;
b.LPMP Sumatera Utara;
c.LPMP Riau;
d.LPMP Jambi;
e.LPMP Sumatera Selatan;
f.LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
g.LPMP Bengkulu;
h.LPMP Lampung;
i.LPMP Banten;
j.LPMP D.K.L Jakarta;
k.LPMP Jawa Barat;
l.LPMP D.L Yogyakarta;
m.LPMP Jawa Timur;
n.LPMP Bali;
o.LPMP Nusa Tenggara Barat;
p.LPMP Nusa Tenggara Timur;
q.LPMP Kalimantan Barat;
r.LPMP Kalimantan Timur;
s.LPMP Kalimantan Selatan;
t.LPMP Kalimantan Tengah;
u.LPMP Sulawesi Utara;
v.LPMP Sulawesi Tenggara;
w.LPMP Sulawesi Tengah;
x.LPMP Gorontalo;
y.LPMP Maluku;
z.LPMP Maluku Utara; aa. LPMP Papua; bb. LPMP Sulawesi Barat; cc. LPMP Papua Barat; dan dd. LPMP Kepulauan Riau.

Pasal 5

(1)LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf aa terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi;
4. d.Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
5. e.Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervise satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
(5)Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 6

(1)LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bb sampai dengan huruf dd terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. d.Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem inforitiasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 5
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala LPMP merupakan jabatan strukturai eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan:

a.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Badan Penelitian dan Pengembangan;
d.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
e.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
f.unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
g.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017