DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3712/M.PANRB/11/2016;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan belum mengatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.LPMP Aceh;
b.LPMP Sumatera Utara;
c.LPMP Riau;
d.LPMP Jambi;
e.LPMP Sumatera Selatan;
f.LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
g.LPMP Bengkulu;
h.LPMP Lampung;
i.LPMP Banten;
j.LPMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
k.LPMP Jawa Barat;
l.LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta;
m.LPMP Jawa Timur;
n.LPMP Bali;
o.LPMP Nusa Tenggara Barat;
p.LPMP Nusa Tenggara Timur;
q.LPMP Kalimantan Barat;
r.LPMP Kalimantan Timur;
s.LPMP Kalimantan Selatan;
t.LPMP Kalimantan Tengah;
u.LPMP Sulawesi Utara;
v.LPMP Sulawesi Tenggara;
w.LPMP Sulawesi Tengah;
x.LPMP Gorontalo;
y.LPMP Maluku;
z.LPMP Maluku Utara; aa. LPMP Papua; ab. LPMP Sulawesi Barat; ac. LPMP Papua Barat; ad. LPMP Kepulauan Riau; dan ae. LPMP Kalimantan Utara.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan organisasi LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ab, huruf ac, huruf ad, dan huruf ae, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. d.Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

3.Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, dan bagan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Pasal 22 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 298 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NOMENKLATUR, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN BAGAN ORGANISASI LPMP A. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
1.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh (LPMP Aceh) Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
2.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara (LPMP Sumatera Utara) Asam Kumbang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
3.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau (LPMP Riau) Pekanbaru, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
4.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi (LPMP Jambi) Telanaipura, Kota Jambi Provinsi Jambi
5.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan (LPMP Sumatera Selatan) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
6.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Bangka Belitung) Air Itam, Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
7.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu (LPMP Bengkulu) Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
8.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung (LPMP Lampung) Pahoman, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
9.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten (LPMP Banten) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
10.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (LPMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta) Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
11.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP Jawa Barat) Padalarang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
12.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta) Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jawa Timur) Surabaya, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
14.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali (LPMP Bali) Yang Batu Kauh, Kota Denpasar Provinsi Bali
15.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP Nusa Tenggara Barat) Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (LPMP Nusa Tenggara Timur) Kupang, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
17.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat (LPMP Kalimantan Barat) Tanjung Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
18.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur (LPMP Kalimantan Timur) Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
19.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan (LPMP Kalimantan Selatan) Banjarbaru, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
20.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah (LPMP Kalimantan Tengah) Palangkaraya, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
21.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara (LPMP Sulawesi Utara) Tomohon, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
22.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara (LPMP Sulawesi Tenggara) Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
23.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah (LPMP Sulawesi Tengah) Palu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
24.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo (LPMP Gorontalo) Bonebolango, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
25.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku (LPMP Maluku) Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
26.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara (LPMP Maluku Utara) Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
27.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua (LPMP Papua) Kotaraja, Kota Jayapura Provinsi Papua
28.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat (LPMP Sulawesi Barat) Rangas, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
29.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat (LPMP Papua Barat) Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
30.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau (LPMP Kepulauan Riau) Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
31.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara (LPMP Kalimantan Utara) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara B. BAGAN ORGANISASI
1.Bentuk bagan organisasi pada LPMP Aceh, LPMP Sumatera Utara, LPMP Riau, LPMP Jambi, LPMP Sumatera Selatan, LPMP Kepulauan Bangka Belitung, LPMP Bengkulu, LPMP Lampung, LPMP Banten, LPMP D.K.I. Jakarta, LPMP Jawa Barat, LPMP D.I. Yogyakarta, LPMP Jawa Timur, LPMP Bali, LPMP Nusa Tenggara Barat, LPMP Nusa Tenggara Timur, LPMP Kalimantan Barat, LPMP Kalimantan Timur, LPMP Kalimantan Selatan, LPMP Kalimantan Tengah, LPMP Sulawesi Utara, LPMP Sulawesi Tenggara, LPMP Sulawesi Tengah, LPMP Gorontalo, LPMP Maluku, LPMP Maluku Utara, dan LPMP Papua, yaitu sebagai berikut; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKSI SISTEM INFORMASI SEKSI FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKSI PEMETAAN MUTU DAN SUPERVISI
2.Bentuk bagan organisasi pada LPMP Sulawesi Barat, LPMP Kepulauan Riau, LPMP Papua Barat, dan LPMP Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. MUHADJIR EFFENDY Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKSI SISTEM INFORMASI DAN PEMETAAN MUTU SEKSI SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3712/M.PANRB/11/2016;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan belum mengatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.LPMP Aceh;
b.LPMP Sumatera Utara;
c.LPMP Riau;
d.LPMP Jambi;
e.LPMP Sumatera Selatan;
f.LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
g.LPMP Bengkulu;
h.LPMP Lampung;
i.LPMP Banten;
j.LPMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
k.LPMP Jawa Barat;
l.LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta;
m.LPMP Jawa Timur;
n.LPMP Bali;
o.LPMP Nusa Tenggara Barat;
p.LPMP Nusa Tenggara Timur;
q.LPMP Kalimantan Barat;
r.LPMP Kalimantan Timur;
s.LPMP Kalimantan Selatan;
t.LPMP Kalimantan Tengah;
u.LPMP Sulawesi Utara;
v.LPMP Sulawesi Tenggara;
w.LPMP Sulawesi Tengah;
x.LPMP Gorontalo;
y.LPMP Maluku;
z.LPMP Maluku Utara; aa. LPMP Papua; ab. LPMP Sulawesi Barat; ac. LPMP Papua Barat; ad. LPMP Kepulauan Riau; dan ae. LPMP Kalimantan Utara.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan organisasi LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ab, huruf ac, huruf ad, dan huruf ae, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. d.Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
(3)Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(4)Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

3.Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

4.Pasal 22 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 298 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NOMENKLATUR, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN BAGAN ORGANISASI LPMP A. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
1.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh (LPMP Aceh) Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
2.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara (LPMP Sumatera Utara) Asam Kumbang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
3.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau (LPMP Riau) Pekanbaru, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
4.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi (LPMP Jambi) Telanaipura, Kota Jambi Provinsi Jambi
5.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan (LPMP Sumatera Selatan) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
6.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Bangka Belitung) Air Itam, Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
7.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu (LPMP Bengkulu) Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
8.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung (LPMP Lampung) Pahoman, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
9.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten (LPMP Banten) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
10.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (LPMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta) Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
11.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP Jawa Barat) Padalarang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
12.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta) Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jawa Timur) Surabaya, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
14.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali (LPMP Bali) Yang Batu Kauh, Kota Denpasar Provinsi Bali
15.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP Nusa Tenggara Barat) Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (LPMP Nusa Tenggara Timur) Kupang, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
17.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat (LPMP Kalimantan Barat) Tanjung Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
18.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur (LPMP Kalimantan Timur) Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
19.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan (LPMP Kalimantan Selatan) Banjarbaru, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
20.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah (LPMP Kalimantan Tengah) Palangkaraya, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
21.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara (LPMP Sulawesi Utara) Tomohon, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
22.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara (LPMP Sulawesi Tenggara) Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
23.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah (LPMP Sulawesi Tengah) Palu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
24.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo (LPMP Gorontalo) Bonebolango, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
25.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku (LPMP Maluku) Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA
26.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara (LPMP Maluku Utara) Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
27.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua (LPMP Papua) Kotaraja, Kota Jayapura Provinsi Papua
28.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat (LPMP Sulawesi Barat) Rangas, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
29.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat (LPMP Papua Barat) Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
30.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau (LPMP Kepulauan Riau) Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
31.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara (LPMP Kalimantan Utara) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara B. BAGAN ORGANISASI
1.Bentuk bagan organisasi pada LPMP Aceh, LPMP Sumatera Utara, LPMP Riau, LPMP Jambi, LPMP Sumatera Selatan, LPMP Kepulauan Bangka Belitung, LPMP Bengkulu, LPMP Lampung, LPMP Banten, LPMP D.K.I. Jakarta, LPMP Jawa Barat, LPMP D.I. Yogyakarta, LPMP Jawa Timur, LPMP Bali, LPMP Nusa Tenggara Barat, LPMP Nusa Tenggara Timur, LPMP Kalimantan Barat, LPMP Kalimantan Timur, LPMP Kalimantan Selatan, LPMP Kalimantan Tengah, LPMP Sulawesi Utara, LPMP Sulawesi Tenggara, LPMP Sulawesi Tengah, LPMP Gorontalo, LPMP Maluku, LPMP Maluku Utara, dan LPMP Papua, yaitu sebagai berikut; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKSI SISTEM INFORMASI SEKSI FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKSI PEMETAAN MUTU DAN SUPERVISI
2.Bentuk bagan organisasi pada LPMP Sulawesi Barat, LPMP Kepulauan Riau, LPMP Papua Barat, dan LPMP Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. MUHADJIR EFFENDY Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKSI SISTEM INFORMASI DAN PEMETAAN MUTU SEKSI SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015