Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4916);
5035);
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember 2011; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4303 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
BAB I
Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Balai Bahasa terdiri atas:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.430 4
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Bahasa.
BAB III ESELONISASI
BAB III
BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BAB IV
Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4305 BAB V TATA KERJA
BAB V
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Perguruan Tinggi.
Setiap unit kerja membantu Kepala Balai Bahasa dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen