DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015

Nomor: 78
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 Tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 430) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan Balai Bahasa.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Dihapus.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kepala Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Balai Bahasa terdiri atas:
1. a.Balai Bahasa Jawa Timur;
2. b.Balai Bahasa Bali;
3. c.Balai Bahasa Aceh;
4. d.Balai Bahasa Sumatera Utara;
5. e.Balai Bahasa Riau;
6. f.Balai Bahasa Sumatera Barat;
7. g.Balai Bahasa Sumatera Selatan;
8. h.Balai Bahasa Jawa Barat;
9. i.Balai Bahasa Jawa Tengah;
10. j.Balai Bahasa D.I.Yogyakarta;
11. k.Balai Bahasa Kalimantan Barat;
12. l.Balai Bahasa Kalimantan Tengah;
13. m.Balai Bahasa Kalimantan Selatan;
14. n.Balai Bahasa Sulawesi Utara;
15. o.Balai Bahasa Sulawesi Tengah;
16. p.Balai Bahasa Sulawesi Selatan; dan
17. q.Balai Bahasa Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan:

a.Pusat di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1. 7.Di antara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Balai Bahasa.
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bahasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Balai Bahasa;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
1. 9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Bahasa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 Tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 430) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Dihapus.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kepala Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Balai Bahasa terdiri atas:
1. a.Balai Bahasa Jawa Timur;
2. b.Balai Bahasa Bali;
3. c.Balai Bahasa Aceh;
4. d.Balai Bahasa Sumatera Utara;
5. e.Balai Bahasa Riau;
6. f.Balai Bahasa Sumatera Barat;
7. g.Balai Bahasa Sumatera Selatan;
8. h.Balai Bahasa Jawa Barat;
9. i.Balai Bahasa Jawa Tengah;
10. j.Balai Bahasa D.I.Yogyakarta;
11. k.Balai Bahasa Kalimantan Barat;
12. l.Balai Bahasa Kalimantan Tengah;
13. m.Balai Bahasa Kalimantan Selatan;
14. n.Balai Bahasa Sulawesi Utara;
15. o.Balai Bahasa Sulawesi Tengah;
16. p.Balai Bahasa Sulawesi Selatan; dan
17. q.Balai Bahasa Papua.
(2)Lokasi dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan:

a.Pusat di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1. 7.Di antara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Balai Bahasa.
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bahasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Balai Bahasa;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
1. 9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Bahasa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: