DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2019, No.898

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. www.peraturan.go.id 2019, No.898
2.Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
3.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4.Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
6.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
c.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; www.peraturan.go.id 2019, No.898
d.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
e.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
f.Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
2. b.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Kerja Sama.
(2)Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Data dan Informasi;
2. b.Subbagian Program dan Anggaran; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; www.peraturan.go.id 2019, No.898
m.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
n.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
o.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
p.melaksanakan penyusunan laporan; dan
q.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.melakukan validasi dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan penyajian data dan informasi pendidikan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
k.melakukan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan penyiapan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyusunan masukan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
k.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; www.peraturan.go.id 2019, No.898
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
h.melakukan penyusunan laporan; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan, serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2019, No.898
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2019, No.898
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan
q.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 11

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. www.peraturan.go.id 2019, No.898
2.Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
3.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4.Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
6.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
c.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; www.peraturan.go.id 2019, No.898
d.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
e.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
f.Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
2. b.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Kerja Sama.
(2)Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Data dan Informasi;
2. b.Subbagian Program dan Anggaran; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; www.peraturan.go.id 2019, No.898
m.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
n.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
o.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
p.melaksanakan penyusunan laporan; dan
q.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c.melakukan validasi dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan penyajian data dan informasi pendidikan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
k.melakukan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan penyiapan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyusunan masukan satuan biaya kegiatan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
h.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
k.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; www.peraturan.go.id 2019, No.898
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
h.melakukan penyusunan laporan; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan, serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2019, No.898
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2019, No.898
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan
q.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.898

Pasal 11

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. www.peraturan.go.id 2019, No.898