DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran www.peraturan.go.id 2019, No. 917 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayaan. www.peraturan.go.id 2019, No. 917
2.Pusat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
3.Sekretariat Badan adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a.Sekretariat Badan;
b.Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Pusat Kurikulum dan Pembelajaran;
d.Pusat Penilaian Pendidikan; dan
e.Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

BAB II

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Badan terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
2. b.Bagian Keuangan;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Barang Milik Negara.
(2)Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Kerja Sama dan Publikasi; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran. www.peraturan.go.id 2019, No. 917
(3)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I;
2. b.Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 4

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama yaitu sebagai berikut:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
h.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
j.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
k.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
m.melaksanakan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
n.melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
o.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
p.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
r.melaksanakan penyusunan laporan; dan
s.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran yaitu sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No. 917

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
h.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Kerja Sama dan Publikasi yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
c.melakukan analisis data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melakukan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan;
h.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melakukan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
j.melakukan administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
k.melakukan penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
l.melakukan penyiapan bahan penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
m.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang penelitian dan pengembangan;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
o.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Badan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Badan;
g.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
i.melakukan penyusunan laporan; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Bagian Keuangan yaitu sebagai berikut:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Badan;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Badan;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Badan;
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan;
h.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
i.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Badan;
j.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Badan;
k.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Badan;
l.melaksanakan fasilitasi urusan keuangan sekretariat badan mandiri di lingkungan Kementerian;
m.melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan dan badan mandiri;
o.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
p.melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 9

Rincian tugas Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja dan konsep program kerja Bagian Keuangan;
b.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan koordinasi urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
g.melakukan urusan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Penilaian Pendidikan;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
l.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat www.peraturan.go.id 2019, No. 917 Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
m.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
n.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
o.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
p.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan koordinasi urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
g.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional;
h.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
i.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
j.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
k.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
l.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
m.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
o.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan dan badan mandiri;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan dan badan mandiri;
h.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan dan badan mandiri;
i.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri ;
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan internal di lingkungan Badan dan badan mandiri;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran www.peraturan.go.id 2019, No. 917 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayaan. www.peraturan.go.id 2019, No. 917
2.Pusat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
3.Sekretariat Badan adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a.Sekretariat Badan;
b.Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Pusat Kurikulum dan Pembelajaran;
d.Pusat Penilaian Pendidikan; dan
e.Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

BAB II

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Badan terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
2. b.Bagian Keuangan;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Barang Milik Negara.
(2)Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Kerja Sama dan Publikasi; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran. www.peraturan.go.id 2019, No. 917
(3)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I;
2. b.Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 4

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama yaitu sebagai berikut:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
h.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
j.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
k.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
m.melaksanakan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
n.melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
o.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
p.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
r.melaksanakan penyusunan laporan; dan
s.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran yaitu sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No. 917

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
h.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Kerja Sama dan Publikasi yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
c.melakukan analisis data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
d.melakukan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
e.melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
g.melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan;
h.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
i.melakukan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
j.melakukan administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
k.melakukan penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
l.melakukan penyiapan bahan penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
m.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang penelitian dan pengembangan;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
o.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Badan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Badan;
g.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
i.melakukan penyusunan laporan; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Bagian Keuangan yaitu sebagai berikut:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Badan;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Badan;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Badan;
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan;
h.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
i.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Badan;
j.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Badan;
k.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Badan;
l.melaksanakan fasilitasi urusan keuangan sekretariat badan mandiri di lingkungan Kementerian;
m.melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan dan badan mandiri;
o.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
p.melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 9

Rincian tugas Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja dan konsep program kerja Bagian Keuangan;
b.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan koordinasi urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
g.melakukan urusan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Penilaian Pendidikan;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
l.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat www.peraturan.go.id 2019, No. 917 Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
m.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
n.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
o.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
p.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
e.melakukan koordinasi urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
f.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
g.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional;
h.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
i.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
j.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
k.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
l.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan;
m.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
o.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan dan badan mandiri;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri; www.peraturan.go.id 2019, No. 917
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan dan badan mandiri;
h.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan dan badan mandiri;
i.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan Badan dan badan mandiri;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan di lingkungan Badan dan badan mandiri ;
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan internal di lingkungan Badan dan badan mandiri;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan.